Berita Utama

BERIMBANG.com, Depok – Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Ade Firmansyah, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Pemerintah Kota Depok dalam menghadirkan pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Ia menilai kebijakan penunjukan sekolah negeri sebagai sekolah rujukan inklusi merupakan langkah konkret menuju keadilan sosial di bidang pendidikan.

Baca  juga : Kontroversi SDN Pondok Cina 1 Memanas, Rencana Pembangunan Masjid Dialihkan Jadi Sekolah ABK

“Kami sangat mendukung langkah ini. Anak-anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermartabat. Sekolah inklusi adalah bukti Depok bergerak ke arah yang lebih ramah dan setara bagi semua,” ujar Ade, Kamis (22/5/2025).

Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Kota Depok telah menetapkan sepuluh SD Negeri sebagai sekolah inklusi. Sekolah-sekolah tersebut mencakup SDN Tugu 4, Cilangkap 2, Cisalak 1, Kalibaru 3, Cipayung 4, Limo 1, Pangkalanjati 2, Sawangan 1, Bojongsari 1, dan Beji 2. Pemkot memastikan kesiapan fasilitas serta sumber daya manusia, termasuk keberadaan guru pendamping khusus yang telah mendapat pelatihan bersertifikat.

Menurut Ade, pendidikan inklusif tidak hanya soal akses fisik, tetapi juga membangun lingkungan belajar yang mampu memahami dan menerima keberagaman. Karena itu, pelatihan bagi para guru dinilai sebagai elemen penting yang harus terus ditingkatkan.

Selain di tingkat SD, Ade juga menyoroti penunjukan sekolah inklusi di tingkat SMP yang kini telah menjangkau 11 sekolah negeri. Penetapannya dilakukan secara bertahap dan menyebar di seluruh 11 kecamatan di Kota Depok.

“Ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan generasi Depok,” tambahnya.

Ade juga menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, bukan Pemkot. Oleh karena itu, sistem inklusi menjadi solusi strategis yang diterapkan Depok dalam memenuhi kebutuhan pendidikan ABK tanpa harus membangun SLB baru.

Terkait polemik SDN Pondok Cina, ia menilai isu tersebut seharusnya sudah tidak relevan. “Layanan pendidikan inklusi sudah merata. Pembangunan masjid di lahan eks SDN Pondok Cina harus dilihat sebagai bentuk pemanfaatan lahan untuk kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan hak pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus,” tandasnya.

iik

BERIMBANG.com, Depok – Pembatalan mendadak penindakan bangunan tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok menuai sorotan publik. Kepala Satpol PP Depok, Dede Hidayat, bungkam saat dihubungi oleh Berimbang.com terkait rencana penegakan Peraturan Daerah (Perda) terhadap bangunan pagar tembok milik PT Haikal Cipta Abadi Perkasa di wilayah Kedaung, Sawangan.

Baca juga: Penertiban Bangunan Ilegal di Sawangan Mendadak Batal, Ada Apa dengan Satpol PP Depok?

Penindakan yang dijadwalkan pada Jumat, 2 Mei 2025 itu sebelumnya telah mendapatkan persetujuan resmi dengan terbitnya surat perintah nomor 800/399-Satpol.PP pada 30 April 2025. Namun, eksekusi tersebut tiba-tiba dibatalkan tanpa penjelasan rinci ke publik. Padahal, bangunan yang dimaksud berdiri di atas lahan seluas enam hektare tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), sebagaimana diwajibkan oleh Perda Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan IMB, yang telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2016.

Dalam aturan tersebut, tepatnya Pasal 113 ayat (1), ditegaskan bahwa: “Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh izin mendirikan bangunan gedung.” Hal ini berarti pembangunan pagar tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berlaku.

Ketika dimintai konfirmasi, Dede Hidayat dan Tono Hendratno memilih bungkam saat dihubungi Berimbang.com melalui sambungan telepon. Belakangan, ia memberikan keterangan singkat bersama Kabid Penegakan Perda, Tono Hendratno, dan Kasi Trantibum, Agus Muhamad, bahwa pembatalan dilakukan karena adanya surat eksepsi keberatan dari pihak pemilik lahan serta informasi bahwa proses pengurusan perizinan sedang berlangsung.

Meski demikian, alasan tersebut dinilai tidak cukup kuat, sebab pembangunan seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum izin diperoleh. Tindakan pembatalan oleh Kasat Pol PP justru memunculkan dugaan adanya pelanggaran terhadap Perda yang seharusnya ditegakkan.

Publik kini menanti kejelasan dan transparansi dari pihak berwenang atas pembatalan ini. Jika terbukti adanya pembiaran terhadap pelanggaran Perda, maka bukan hanya pemilik lahan, tetapi juga pihak aparat penegak aturan bisa dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap hukum daerah.

Efendi

BERIMBANG.com, Depok – Komisi B DPRD Kota Depok menyoroti mahalnya biaya sewa tenda bagi pelaku UMKM pada gelaran Lebaran Depok 2025. Keluhan ini muncul dari warga Cilodong yang menyebut tarif sewa terlalu memberatkan, terutama karena persaingan antar pelaku usaha juga meningkat akibat banyaknya jumlah tenda yang disewakan oleh komunitas.

Baca juga: Camat Sawangan Tanggapi Keluhan Pedagang UMKM di Lebaran Depok: “Ada yang Gratis, Ada yang Berbayar”

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, Thamrin, mengaku pihaknya tidak terlibat dalam urusan sewa-menyewa tenda tersebut. Ia menegaskan DKUM hanya menyediakan 30 tenda gratis untuk UMKM dari tiap kecamatan. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dudi Miraz, yang menyatakan tidak mengetahui adanya penyewaan stand berbayar.

Baca juga: UMKM Depok Merugi di Lebaran Depok 2025, Soroti Sewa Tenda dan Ketimpangan Fasilitas

Sementara itu, Ketua Panitia Lebaran Depok 2025 yang juga Camat Sawangan, Anwar, menyebutkan tarif sewa ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pelaku usaha dan komunitas. “Ada yang gratis, ada yang berbayar. Untuk tenda ukuran 2×2 meter dikenakan biaya Rp700 ribu, sedangkan ukuran 3×3 meter mencapai Rp1,5 juta untuk empat hari,” ujar Anwar, Rabu, 21 Mei 2025.

Namun, pernyataan Anwar yang tidak konsisten soal rincian dana dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menimbulkan pertanyaan. Ia hanya menyebutkan bahwa ada pajak per unit tenda, namun tidak merinci besarannya.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan sewa tenda ini pun menuai sorotan tajam dari Muhammad Nur Hidayat, anggota Komisi B DPRD Depok dari Fraksi PKS. Ia menilai event yang dibiayai anggaran publik semestinya memberikan dampak ekonomi nyata bagi UMKM lokal.

“Setiap event yang melibatkan anggaran publik harus memberi manfaat konkret. Kami mendorong pelibatan UMKM sejak tahap perencanaan dan kejelasan skema biaya serta potensi keuntungan,” ujar Nur Hidayat, Kamis, 22 Mei 2025.

Ia juga mengusulkan penggunaan sistem voucher untuk membantu penjualan produk UMKM serta membatasi jumlah pelaku usaha dari luar daerah agar tidak menurunkan potensi keuntungan pelaku lokal.

“Kami sudah rapat dengan dinas dan menyampaikan evaluasi. Kami ingin kejadian ini jadi pelajaran agar ke depan penyelenggaraan event seperti ini lebih transparan dan berpihak pada pelaku usaha kecil,” tutupnya.

Efendi

BERIMBANG.com, Depok – Polemik mengenai alih fungsi lahan eks Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Cina 1 kembali mencuat dan memicu perbedaan pendapat tajam di kalangan anggota DPRD Kota Depok. Perdebatan memanas terutama antara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Gerindra.

Fraksi PKS secara tegas menolak rencana pengalihfungsian lahan eks SDN Pondok Cina 1 menjadi sekolah untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Namun, sikap tersebut justru mendapat penolakan dari mayoritas fraksi di DPRD Depok. Fraksi Gerindra bersama fraksi lainnya, seperti PDI-P, Golkar, serta gabungan Demokrat, PPP, dan PSI, menyatakan dukungan terhadap pembangunan sekolah ABK di lokasi tersebut.

Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Bambang Sutopo, membenarkan bahwa dana Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat senilai Rp20 miliar yang semula dialokasikan untuk pembangunan Masjid Margonda di lahan eks SDN Pondok Cina 1, kini dialihkan untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan gedung sekolah ABK dan fasilitas penunjangnya.

Menurut Bambang, usulan tersebut kini tercantum dalam rencana anggaran perubahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok untuk tahun anggaran 2025.

Sementara itu, aktivis LSM Gelombang, Cahyo Putranto, menyoroti dinamika perubahan peruntukan lahan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa saat proses lelang pembangunan masjid sudah siap, Wali Kota Depok, Supian Suri), meminta revisi terhadap DED, termasuk menambahkan ruang untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Akibat revisi tersebut, proses lelang pembangunan masjid pun tertunda.

“Namun tiba-tiba, tanpa penjelasan yang jelas berasal dari siapa, atau apakah itu pemikiran sendiri dari Supian Suri, rencana pembangunan masjid justru berubah total menjadi pembangunan sekolah ABK,” ujar Cahyo.

Efendi

BERIMBANG.com, Depok –Dinamika politik di Kota Depok kembali memanas, kali ini imbas dari polemik alih fungsi lahan eks SDN Pondok Cina 1. Fraksi PKS di DPRD Depok tampak mulai terpojok setelah menolak rencana pembangunan Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di lokasi tersebut.

Awalnya, lahan eks SDN Pocin 1 direncanakan menjadi lokasi pembangunan Masjid Margonda dengan anggaran bantuan provinsi (Banprov) Jawa Barat sebesar Rp20 miliar. Namun, rencana itu tiba-tiba berubah haluan. Dana masjid dialihkan untuk menyusun Detail Engineering Design (DED) pembangunan sekolah ABK beserta sarana pendukungnya.

Bambang Sutopo, anggota Fraksi PKS, mengonfirmasi bahwa perubahan anggaran itu masuk dalam usulan Perubahan Anggaran 2025 melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Depok. Langkah ini sontak menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik.

Cahyo Putranto Budiman, Ketua LSM Gerakan Lokomotif dan Pembangunan, ikut bersuara lantang. Ia menuding bahwa Wali Kota Depok, Supian Suri, secara sadar menahan publikasi DED pembangunan masjid, bahkan meminta revisi desain agar mencakup area UMKM. Menurutnya, ini merupakan taktik politik halus untuk memagari pengaruh PKS.

“Pak Wali tahu isi DED masjid, tapi disembunyikan. Lalu, Banprov dialihkan ke sekolah ABK. Saya menduga ini manuver membentuk ‘pagar betis’ terhadap PKS,” kata Cahyo.

Lebih jauh, Cahyo menyebut penolakan warga atas pembangunan masjid terindikasi diorganisasi oleh pihak-pihak tertentu. Ia menduga friksi ini bukan lagi soal tempat ibadah atau sekolah, melainkan soal logistik dan kontrol politik.

“Ini bukan soal fungsi lahan. Ini soal logistik. PKS harus mulai baca peta, karena tekanan perlahan datang dari berbagai sisi,” tutupnya tajam.

Pertarungan di balik lahan bekas SDN ini tampaknya baru dimulai. Akankah PKS mampu bertahan dalam tekanan politik baru ini, atau justru tersingkir dari panggung kekuasaan lokal?

Efendi

BERIMBANG.com, Depok – Rencana penegakan Peraturan Daerah (Perda) terhadap bangunan pagar tanpa izin di wilayah Kedaung, Sawangan, Depok, yang sedianya dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Depok pada Jumat, 2 Mei 2025, mendadak dibatalkan. Padahal, surat perintah bernomor 800/399-Satpol.PP telah terbit dua hari sebelumnya, pada 30 April 2025.

Pembatalan ini sontak menimbulkan tanda tanya. Lokasi yang ditarget adalah lahan seluas enam hektar di Jalan Abdul Wahab, RT 004 RW 008, yang diketahui berdiri pagar tembok milik PT Haikal Cipta Abadi Perkasa tanpa izin sesuai ketentuan Perda yang berlaku.

Kepala Satpol PP Depok, Dede Hidayat, menjelaskan bahwa pembatalan dilakukan menyusul adanya surat eksepsi keberatan dari pihak pemilik bangunan. “Dikarenakan ada surat keberatan dari PT Haikal Cipta Abadi Perkasa,” ujar Dede saat memberikan keterangan bersama Kabid Penegakan Perda, Tono Hendratno, dan Kasi Trantibum, Agus Muhamad.

Selain itu, Dede menyebut bahwa pihaknya menerima pemberitahuan terkait status lahan yang sedang dalam proses pengurusan perizinan. “Ada proses pengurusan izin yang sedang berjalan,” tambahnya.

Padahal sebelumnya, Satpol PP telah mengeluarkan surat perintah tindakan berdasarkan rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tertanggal 29 April 2025. Dasar hukumnya jelas—yakni pelanggaran terhadap Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum, khususnya Pasal 30 ayat 2, serta Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan yang telah diperbarui dengan Perda Nomor 2 Tahun 2016.

Efendi

BERIMBANG.com, Depok — Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Depok menyuarakan kekecewaan terhadap penyelenggaraan acara Lebaran Depok 2025 yang digelar selama empat hari di Alun-alun Kota Depok hingga Sabtu (17/5) malam lalu.

Mereka menyoroti mahalnya biaya sewa tenda yang dibebankan kepada peserta yang tidak berada di bawah binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) maupun Dinas Koperasi dan UMKM (DKUM) Kota Depok.

Menurut keterangan para pedagang, tarif sewa tenda untuk ukuran 2×2 meter dipatok antara Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta. Angka itu jauh lebih tinggi dari yang ditawarkan pada awal, yakni Rp175 ribu hingga Rp200 ribu.

RK, pelaku UMKM asal Kecamatan Cilodong, mengaku merugi setelah mengikuti gelaran tersebut. Ia menyebut jumlah pengunjung tidak sebanding dengan jumlah stand yang disediakan panitia.

“Awalnya saya ditawarkan harga sewa Rp175 ribu, tapi sampai lokasi malah diminta bayar Rp700 ribu. Dalam satu tenda diisi dua pedagang, tapi pengunjung tidak banyak. Balik modal pun belum,” kata RK saat ditemui Tempo, Selasa (20/5).

Selain soal harga, para peserta juga mempersoalkan fasilitas tenda yang dinilai tidak layak dan penempatan yang kurang strategis. Sebagian tenda terletak di area minim lalu lintas pengunjung, membuat dagangan sepi pembeli.

RK bersama komunitas UMKM lokal berharap Pemerintah Kota Depok, di bawah kepemimpinan Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan acara semacam ini.

“Acara seperti Lebaran Depok seharusnya menjadi ruang tumbuh UMKM. Tapi kenyataannya, kami hanya jadi pelengkap. Tidak ada transparansi biaya, tidak ada jaminan fasilitas yang layak,” ujar RK.

Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia belum memberikan tanggapan resmi atas keluhan para pedagang.

iik

BERIMBANG.com, Depok – Salah satu artikel di situs resmi Pemerintah Kota Depok, berita.depok.go.id, yang berjudul “Supian Suri Akan Bangun Tugu Ikonik” diketahui telah dihapus dan tidak lagi dapat diakses oleh publik. Hilangnya berita tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.

Baca juga: Depok Mau Punya Monumen Perubahan, Wali Kota Supian Suri Siapkan Tugu Ikonik Baru

Salah satu warga beji, Putranto, mempertanyakan hilang nya konten di situs resmi Pemkot Depok karena ini bentuk profesional dalam membuat berita

Artikel tersebut sebelumnya memuat pernyataan Wali Kota Depok, Supian Suri, mengenai rencananya membangun sebuah tugu ikonik sebagai simbol perubahan dan transformasi kota. Rencana tersebut disampaikan usai kunjungan Supian ke Tugu Sura dan Baya di Surabaya, Jumat (9/5/2025).

Dalam pernyataannya, Supian menyebut bahwa tugu yang direncanakan bukan hanya akan menjadi ornamen kota, tetapi juga pengingat atas proses perubahan yang sedang berlangsung di Depok.

“Nanti kita tentukan titik-titik yang memungkinkan untuk dilakukan perubahan. Yang penting, tugu ini tidak hanya sebagai ornamen, tetapi sebagai pengingat akan perubahan yang telah terjadi di Depok,” ujar Supian.

Meski belum ada penjelasan resmi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok terkait alasan penurunan berita tersebut, sejumlah warga menilai pembangunan tugu ikonik justru merupakan langkah positif dan menjadi simbol semangat baru bagi kota.

iik

BERIMBANG.com, Depok – Majelis Taklim Balai Wartawan (MT. Balwan) Kota Depok kembali melaksanakan kegiatan rutin Jumat Berkah pada Jumat (9/5/2025), usai merayakan Idulfitri 1446 Hijriah. Kegiatan berlangsung di area terbuka sekitar Halte Balai Kota Depok, Jalan Margonda Raya, tepat di depan Kantor Wali Kota Depok.

Baca juga: Pengajian MT Balwan Paparkan Kajian Tata Cara Zikir Pontren Suryalaya Kepada Jamaah

Dalam kegiatan tersebut, MT. Balwan membagikan nasi kotak kepada para pengendara ojek online, sopir angkot, serta kaum dhuafa yang melintas di sekitar lokasi.

Sekretaris MT. Balwan, Tony Yusep menyampaikan harapannya agar kegiatan ini membawa manfaat bagi masyarakat yang menerima. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah dan donatur yang telah berkontribusi.

“Semoga apa yang kami berikan dapat menjadi berkah dan membawa manfaat bagi yang menerima. Terima kasih kepada seluruh jamaah maupun donatur. Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan mereka,” ujarnya didampingi Bendahara, Bayu Kurniawan.

Sementara itu, Ketua MT. Balwan Kota Depok, Adie Rakasiwi menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial dari para pengurus dan jamaah.

“Alhamdulillah, kegiatan ini bisa terus berjalan dan menjadi bagian dari program rutin kami. Semoga ke depannya dapat lebih bermanfaat dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” tuturnya.

MT. Balwan berkomitmen untuk terus menjalankan program sosial dan pengajian rutin sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai keislaman dan pengabdian kepada masyarakat.**

BERIMBANG.com, Depok – Staf Humas DPRD Kota Depok, Siti Zuraida, memberikan klarifikasi terkait polemik pembentukan grup WhatsApp (WAG) “Sahabat Humas DPRD” yang dinilai memuat sejumlah nama non-wartawan.

Baca juga : Sinergi Kota Depok dan DPRD Jabar, Pradi Supriatna : Setu Jadi Sorotan, Air Tanah Dibahas Serius

“Iya, saya memang ditugaskan atasan untuk membuat grup komunikasi bagi para wartawan yang biasa meliput di DPRD Kota Depok, sebagai sarana pendataan dan mempererat silaturahmi,” ujar Siti kepada media, Rabu (30/4/2025).

Namun, Siti mengakui adanya kekeliruan dalam proses awal pembentukan grup tersebut. Banyak pihak yang menghubunginya dan mengaku sebagai wartawan untuk bisa bergabung, namun tidak seluruhnya berasal dari kalangan pers.

“Banyak yang mengirim data untuk bergabung, tapi saya akui kurang selektif. Ada juga yang berasal dari lembaga lain dan bukan wartawan,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Koordinator Balai Wartawan Kota Depok, Wahyudin alias Wahyu Gondrong, turut memberikan masukan. Ia meminta agar verifikasi keanggotaan dilakukan lebih ketat agar grup tersebut benar-benar diisi oleh wartawan yang aktif meliput di DPRD Depok.

“Saya sudah sampaikan ke Bu Siti agar lebih teliti dan menyaring anggota grup sesuai dengan profesinya sebagai jurnalis,” ujar Wahyu.

Kedua pihak telah bertemu dan menyepakati solusi bersama untuk meningkatkan akurasi dan kemitraan antara Humas DPRD dan wartawan ke depannya.***