BERIMBANG.COM, Depok – Tepat di Tanggal 26 April 2018, Gedung UPTD SMPN 26 di Jalan Mangga No. 26 Beji Kota Depok  telah diresmikan oleh Walikota Depok, Mohammad Idris. Dalam melakukan sesi penyambutan di sambut dengan tarian lengser khas Jawa Barat dan penanaman pohon.

Peresmian dihadiri oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah, Camat Beji,Ues Suryadi , Kapolsek Beji, Yenny Angreni Sihombing serta para tokoh masyarakat dilingkungan Gedung SMPN 26.

Dalam sambutannya, Walikota Depok, Mohammad Idris menyampaikan bahwa Gedung SMPN 26 adalah bangunan termegah di Kota Depok diantara Gedung SMPN lainnya, pihaknya akan mengupayakan pembangunan untuk tahap dua akan segera selesai di tahun depan.

" Mudah – mudahan bangunan yang belum selesai segera kita kerjakan di tahun 2019, Insya Allah tidak ada kendala," ujar Idris.

Terkait dana pembangunan, Idris menyarankan jangan selalu mengandalkan Pemerintah Kota Depok, pihak sekolah melalui Komite sekolah bisa mengajukan bantuan kepada pelaku usaha Kota Depok khususnya di kecamatan beji.

" Banyak pengusaha di Kota Depok yang peduli dengan pendidikan ditambah bila ada perusahaan yang bisa menyalurkan dana CSR, itu sangat membantu dalam sarana dan prasana sekolah yang kurang memadai," harapnya. ( Iik ).

BERIMBANG.COM, Depok – Ratusan Pedagang melakukan orasi dan berkumpul di setiap pos pengamanan untuk menghadang eksekusi dari Pengadilan Negeri Depok namun utusan dari Polres Depok mengumumkan eksekusi kepada seluruh pedagang bahwa eksekusi yang rencananya pada hari ini gagal dilakukan. Kamis ( 19/4/2018).

Kapolres Depok melalui Kompol Subandi mengatakan mendapat perintah dari kapolres untuk menyampaikan kepada seluruh pedagang untuk tetap berdagang seperti biasanya karena eksekusi hari ini tidak ada.

" Pedagang tidak usah resah berdaganglah seperti biasa karena tidak ada eksekusi hari ini karena bila akan melakukan eksekusi harus ada solusinya buat pedagang," ungkap Subandi.

Para pedagang sempat menanyakan kepada pihak polres jaminan tidak adanya eksekusi karena pedagang masih tidak percaya dengan dibatalkannya eksekusi hingga pedagang meminta jaminan secara tertulis dari Pengadilan Negeri.

Menanggapi pertanyaan pedagang,  pihak kepolisian hanya menjawab menjamin secara lisan bahwa tidak ada eksekusi.

" Masa tidak percaya bahwa hari ini tidak ada eksekusi, ini yang disampaikan Kapolres Depok kepada saya. Pedagang tidak usah khawatir," jelas Subandi.( Iik ).

BERIMBANG.COM, Depok – Menjelang Eksekusi pada hari ini tanggal 19 April warga sekitar Pasar Kemirimuka dan para pedagang melakukan pengamanan rencana eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok.

Pengamanan dilakukan di pintu masuk pasar dengan mendirikan posko – posko pengamanan untuk mengantisipasi adanya eksekusi   penggusuran dan menggagalkan eksekusi yang selama ini membuat para pedagang dan lingkungan sekitar resah.

Ketua RW 13 Kelurahan Kemirimuka, Mulyono ketika dikonfirmasi berimbang.com mengatakan, Kami warga lingkungan RW 13 menolak keras dengan adanya eksekusi karena menurutnya bilamana eksekusi dilakukan dapat merugikan pedagang dan warga.

" Kami akan pertahankan sampai titik darah penghabisan untuk menggagalkan eksekusi karena dampaknya kepada lingkungan. Dengan adanya pasar dilingkungan sangat bermanfaat untuk warga," ungkap Mulyono.

" Yang kami bela bukan hanya pedagang tetapi juga warga kami karena warga kami juga ada yang mencari nafkah dipasar," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri, Kania Parwati ketika melakukan kunjungan ke posko pengamanan sangat mendukung dengan reaksi warga dan pedagang untuk menolak eksekusi yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Depok.

Kania juga berharap nantinya bila dilakukan peremajaan pasar, Pemkot Depok yang harus mengelola pasar tersebut karena bilamana pengelolaan pasar di pegang oleh swasta harga harga di pasar tidak bisa di kontrol.

" Untuk itu kami sangat berharap agar tidak terjadi eksekusi dan para pedagang menjadi nyaman dalam berdagang," ucap Kania.

Pemerintah Kota Depok menurut Kania sudah mengajukan Hak Pengelolaan Lahan ( HPL)  Pasar Kemirimuka kepada BPN tetapi belum ada tindak lanjut ( Iik)

BERIMBANG.COM, Depok – Bertempat di Gedung Baleka 1 Lt.2 Ruang Rapat Dispenda Kota Depok, Komunitas Perempuan Peduli Depok atau biasa disingkat menjadi KP2D menggelar Rapat Kerja (Raker) pertama dengan diikuti 32 pengurus aktif yang membawahi sembilan bidang tugas dan pokok pekrjaan. Bidang-bidang tersebut meliputi bidang hukum/Pendampingan, bidang Ekonomi dan sosial, bidang Pendidikan, bidang Seni Budaya, bidang Kesehatan, bidang Litbang, bidang UKM, bidang Humas dan bidang Olah Raga. Selasa (17/4/2018).

Acara Raker dihadiri pula oleh dua orang Dewan Penasehat KP2D, H. Agus Purwoto, SE dan Djaya Kasawilaga. Selaku perwakilan dari pucuk pimpinan Kota Depok didelegasikan kepada Eka Bachtiar yang menjabat sebagai 
Kepala DInas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPA PMK) Kota Depok.

Dalam sambutan dan arahannya, Eka Bachtiar secara umum menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Raker Pertama KP2D dan beliau ingin kegiatan organisasi KP2D agar selaras dan sinergi dengan visi, misi dan program Pemerintah Kota Depok, khususnya untuk program unggulan seperti Zero Waste City, Smart Healhty City dan Family Resilence City ( Kota Ketahanan Keluarga) dan yang terakhir merupakan program unggulan yg menjadi tupoksi DPA PMK. Beliau berharap KP2D  dapat membuat  dan menyusun program kerja yang mempunyai jangka waktu pendek, menengah dan panjang dari 3 tahun sesuai masa waktu pertanggungjawabannya di breakdown pertahun yang sekaligus diimplementasikan dalam aksi kegiatannya. Dan harapannya KP2D dapat menghasilkan program kerja yang dapat menyentuh masyarakat secara luas.

Sebagai Ketua organisasi KP2D, Inawati Neih berharap dengan  terlaksananya Raker Pertama KP2D ini, Kepengurusan dan 9 Bidang bisa melaksanakan program kerja yang telah disusun sesuai bidangnya masing-masing. Serta dapat bersinergi dengan para dinas terkait untuk merealisasikan berbagai kegiatan yang mencerminkan kepedulian kepada masyarakat. KP2D mandiri dalam bergerak dari kita untuk memberi manfaat kepada masyarakat.

KP2D didirikan pada  20 Des 2014 oleh beberapa perempuan hebat yang sangat mencintai Kota Depok. KP2D mendapat pengesahan Pendirian Badan Hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : AHU-0071650.AG.01.07. TAHUN 2016 tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan Akta Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, SH, Mkn nomor 43 tanggal 19 Agustus 2016. Digawangi oleh Inawati Neih sebagai Ketua, dan dibantu oleh Kartika Hanafi sebagai Sekretaris beserta Emma Qojjimah sebagai Bendahara, KP2D sampai sekarang masih tetap eksis dan seringkali mengadakan beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan.(Erna Multiningsih)