BERIMBANG.com Bogor – Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode bulan September sampai dengan bulan November 2019, yaitu sebagai berikut :

I.     Pendahuluan, A. Umum

1. Bahwa dengan telah berakhirnya masa persidangan ketiga, tahun 2019 yang dimulai dari bulan September sampai dengan November 2019, berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Bogor nomor 1 tahun 2018, pimpinan DPRD mempunyai tugas untuk menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD Masa Persidangan III tahun 2019 dalam rapat paripurna;

2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari program dan kegiatan DPRD, pimpinan DPRD menindaklanjuti dengan beberapa kebijakan antara lain berupa keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan rekomendasi DPRD.

B.    Dasar Hukum
1. Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;

2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

4. Peraturan Daerah kabupaten Bogor nomor 5 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib;

6. Peraturan Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bogor Nomor 1 tahun 2017 tentang tata cara beracara Badan Kehormatan DPRD.

II.   Maksud dan Tujuan

Untuk menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD Kabupaten Bogor selama masa persidangan ketiga tahun 2019, sebagai realisasi pencapaian dari program dan kegiatan DPRD tahun 2019.

III.   Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Bogor pada bulan September S.D November 2019 adalah sebagai berikut:

Laporan kinerja pimpinan DPRD merupakan rangkaian pelaksanaan fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD dalam bentuk kegiatan rapat-rapat, kunjungan kerja dan kegiatan lainnya.

Selama masa persidangan ketiga tahun 2019 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPRD kabupaten Bogor adalah sebagai berikut: Pelaksanaan Fungsi DPRD

Pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan hukum, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat sebagai berikut :

I.    Pelaksanaan Fungsi pembentukan Perda.

Fungsi pembentukan perda DPRD diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama dengan bupati, pada masa persidangan ketiga tahun 2019, DPRD kabupaten Bogor dan Kepala Daerah Kabupaten Bogor telah menetapkan persetujuan bersama sebanyak 2 (dua) yaitu tentang:

II.    Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD kabupaten Bogor melalui badan anggaran telah melaksanakan kegiatan yaitu :

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020

III.    Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

1. Komisi I (membidangi bidang pemerintahan dan hukum, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja;

2. Komisi II (membidangi bidang ekonomi dan keuangan, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja;

3. Komisi III (membidangi bidang pembangunan dan lingkungan hidup, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja;

4. Komisi IV (membidangi bidang kesejahteraan rakyat, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja;

5. Pelaksanaan kegiatan badan kehormatan DPRD kabupaten Bogor, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja;

6. Pelaksanaan kegiatan badan pembentukan peraturan daerah DPRD kabupaten Bogor, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja.

A.    Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapam DPRD:
1.   Rapat Paripurna: 6 kali.
a. Rapat Paripurna DPRD kab. Bogor dalam rangka: 1. Pengumuman Pembentukan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bogor; 2. Pengumuman usulan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor Masa Jabatan 2019-2024;

b. Rapat Paripurna DPRD Kab. Bogor dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kab. Bogor Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

c. Rapat Paripurna DPRD Kab. Bogor dalam rangka: 1. Pengumuman nama-nama susunan alat kelengkapan DPRD (AKD) Kab. Bogor masa jabatan tahun 2019-2024 (Banmus, Komisi, Bapemperda, Banggar, BKD serta Pansus Tata Tertib), 2. Penetapan susunan pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kab. Bogor masa jabatan tahun 2019-2024

d. Rapat Paripurna Kab. Bogor dalam rangka penetapan persetujuan bersama Keputusan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kab. Bogor Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.

e. Rapat Paripurna DPRD Kab. Bogor dalam rangka Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.

f. Rapat Paripurna DPRD Kab. Bogor dalam rangka: 1. Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020; dan 2. Penetapan Persetujuan Bersama DPRD dengan Kepala Daerah terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2020.

2.   Rapat Pimpinan DPRD: 4 kali.
3.   Rapat Badan Musyawarah: 3 kali.
4.   Rapat Badan Anggaran: 10 Kali.
5.   Rapat Badan Kehormatan DPRD: 3 kali.
6.   Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah: 3 kali.
7.   Rapat Kerja Komisi-komisi:
Komisi I: 7 kali.
Komisi II: 6 kali.
Komisi III: 6 kali.
Komisi IV: 4 kali.
8.   Rapat Panitia Khusus (Pansus): 7 kali.
Rapat gabungan komisi: –

B.    Kegiatan Pelaksanaan lainnya:
1. Penerimaan Study Banding/Kunker: 322 kali, 2. Penerimaan Audiensi: 10 kali.
Rekomendasi yang telah dikeluarkan: 7 buah. 3. Rapat dengar pendapat/diskusi publik: -, 4. Pelaksanaa reses masa persidangan ketiga: 3 hari, tanggal 19, 20, 23 Desember 2019.

IV.    Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan dan kapasitas bagi anggota DPRD.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota DPRD kabupaten Bogor untuk peningkatan produktivitas dan kerjasama dalam menjalankan kewenangan, tugas dan fungsi lembaga DPRD dilakukan melalui kegiatan workshop dan kegiatan sinergitas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor.

BERIMBANG.com Bogor – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor telah melaksanakan 4 agenda kerja yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2019. Ke 4 Agenda tersebut yaitu :

1. Sosialisasi Dana Hibah Revitalisasi Posyandu Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Seksi Kelembagaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan sosialisasi program dana hibah revitalisasi Posyandu Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, dalam rangka memotivasi dan membantu kegiatan posyandu di lapangan juga sebagai kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu, Pokjanal, dan Pokja, dengan pembicara dari Unsur DPMD Kabupaten Bogor, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

2. Kunker dari Kabupaten Poso Provinsi Sulteng

Kunjungan kerja dari DPMD Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah ke DPMD Kabupaten Bogor dengan Pimpinan rombongan Kepala DPMD Kabupaten Poso, diterima oleh Sekretaris DPMD Kabupaten Bogor didampingi Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa, dan Kepala Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa, membicarakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor, sebagai bahan referensi bagi DPMD Kabupaten Poso untuk diterapkan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Poso.

3. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2019

Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa menggelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2019, acara dibuka oleh Kepala DPMD Kabupaten Bogor, dan diikuti oleh Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) antar Desa di Wilayah Kabupaten Bogor yang menampilkan hasil kerajinan tangan dan produk lainnya yang di ciptakan oleh para pengrajin yang tergabung dalam Posyantek.

4. Pembinaan Data Profil Desa Tahun 2019

Seksi Penataan Desa Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan pembinaan penyusunan dan pendayagunaan data profil desa tahun 2019, yang diikuti oleh Operator Profil Desa se Kabupaten Bogor, sebagai dasar menentukan susunan organisasi tata kerja dan penggolongan desa, dengan memasukan Data Dasar keluarga dan data potensi desa ke dalam sistem aplikasi profil desa tahun 2019.

BERIMBANG.com Bogor – Bupati Bogor Ade Yasin membuka forum tingkat tinggi antar pemimpin daerah yakni Borderline Economic Summit (BES) 2019, di Royal Tulip Gunung Geulis, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kamis (12/12/2019).

BES 2019 mengangkat tema “Sinergi Percepatan Pembangunan di Daerah Perbatasan”.

Acara ini dijadwalkan dihadiri 11 bupati/ wali kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Di antaranya wali kota Bogor, wali kota Depok, wali kota Tangerang Selatan, wali kota Bekasi, bupati Bekasi, bupati Tangerang, bupati Cianjur, bupati Sukabumi, bupati Purwakarta, bupati Karawang dan bupati Lebak.

Para pemangku kebijakan juga turut diundang, baik di level provinsi maupun nasional. Di antaranya Kepala Bappenas, menteri-menteri terkait, gubernur Jawa Barat, gubernur DKI Jakarta dan gubernur Banten, anggota DPR dan instansi vertikal yang berkaitan. Namun, tidak semua hadir langsung, telah diwakilkan.

Bupati Bogor, Ade Yasin menguraikan delapan isu strategis yang masuk dalam pengelolaan ekonomi di daerah perbatasan sekitar Bogor Raya.

Pertama adalah pembangunan jalan poros tengah timur (Kab. Cianjur dan Kab. Karawang).

Kemudian, pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) pada simpul LRT (Kota Bogor).

Selanjutnya, pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) pada simpul kereta api (Kab. Lebak, Kab. Tangerang, dan Kota Depok).

Keempat, pembangunan jalan khusus tambang (Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan).

Selain itu, Twin Geopark Pongkor-Ciletuh (Kab. Sukabumi). Keenam, penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) kali Bekasi dan persampahan (Kota Bekasi, Kab. Bekasi, dan Kota Depok).

Lalu, penghubung tol Cimanggis-Cibitung dan Japek II (Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Karawang).

Terakhir adalah pengendalian banjir di kawasan hulu (Kota Bogor dan Kota Depok).

“Delapan isu strategis yang dirumuskan oleh perwakilan 12 kepala daerah cenderung terkait dengan infrastruktur yang menjadi dasar percepatan pembangunan ekonomi,” kata Ade.

“Penyediaan infrastruktur ini mau-tidak mau harus melibatkan Pemerintah Pusat,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan BES 2019 sendiri merupakan forum yang bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan kawasan perbatasan 12 kabupaten/kota yang melingkupi Bogor Raya.

Uu pun mengapresiasi forum yang digagas oleh 12 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan kawasan perbatasan.

“Kami mengapresiasi dan menghormati, serta mendukung berbagai ide yang disampaikan Ibu Bupati (Bogor). Gagasan atau idenya sangat cemerlang,” kata Uu.

Menurut dia, inovasi dan kolaborasi amat penting diterapkan dalam peningkatan dan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.

Apalagi, Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah potensi, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA).

“(Pemda) Provinsi Jawa Barat sangat mendukung dan mendorong atau kalau perlu dipercepat apa yang diharapkan kita semua dalam memperjuangkan daerah perbatasan,” ucapnya.

“Beberapa program (usulan di BES) ada yang sudah termasuk dalam program kami, seperti jalur Puncak II, jalan tambang, tentang sampah, banjir, dan lainnya. Itu semua memang ada dalam program kami. Artinya, ini gayung bersambut,” ungkapnya.

(Andi/Derima/Dewi/Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Dalam Rebo Keliling (Boling) di halaman kantor Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (11/12),Bupati Bogor mendapatkan sejumlah Curahan Hati (Curhat) dari masyarakat Tenjolaya pada bidang Kesehatan serta pendidikan.

Seperti ungkapkan hati dari seorang guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bernama ibu Ida yang meminta agar intensif kepada guru PAUD bisa ditambah kedepannya karena gaji guru PAUD tergantung jumlah murid yang diajarnya.

“semoga ada kebijakan dari ibu Bupati agar intensif bagi guru PAUD bisa ditambah,”pintanya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Bogor, Ade Yasin langsung meresponnya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sedang berusaha menaikkan instensif tenaga pendidik di Kabupaten Bogor karena pendidikan sangat penting menciptkan generasi penerus bagi Indonesia.

“kita akan terus berusaha untuk menaikkan intensif secara bertahap karena pembangunan akan berjalan bila perangkatnya mendapatkan perhatian,”ujar Ade.

Bupati menjelaskan, pada tahun 2020 , pihaknya telah menggelontorkan anggaran di APBD 2020 untuk membantu pondok pesantren yang tidak layak huni. Yaitu sebesar RP 10 Milyar. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada pesantren yang sudah terdaftar.

Saat ini, kata Ade Yasin, sudah ada 20 pesantren yang akan mendapat bantuan di Tahun 2020. Setiap pesantren dapat bantuan sebesar RP 500 juta.

”20 pesantren dulu yang kita bantu. Karena pesantren tersebut sudah punya legalitas hukum,” kata Ade Yasin.

Ade Yasin menjelaskan, yang akan mendapat bantuan pemerintah adalah pesantren yang sudah memiliki legalitas atau badan hukum.

Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada para pemilik pondok pesantren untuk membuat badan hukum. Bahkan dalam upaya memudahkan para pemilik pondok pesantren, pihaknya bekerjasama dengan MUI kabupaten Bogor, untuk mendata pesantren yang belum memiliki badan hukum.

” Biaya membuat badan hukum, kami gratiskan,” kata Ade Yasin.

Sementara itu, untuk bidang kesehatan salah seorang masyarakat bernama hendra meminta agar program Bupati Bogor yakni kartu sehat untuk tepat sasaran atau kepada orang betul betul kurang mampu yang mendapatkannya karena untuk Kecamatan tenjolaya sendiri masih banyak yang belum mendapatkan dan yang mendapatkan masih di anggap orang berkecukupan.

Bupati langsung memerintahkan camat Tenjolaya Farid Ma’ruf dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor untuk mengecek program kartu sehat yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu jangan sampai salah sasaran kepada penerima nya.

“kepada pak camat dan dari Dinas Kesehatan saya minta kembali data ulang penerima kartu sehat di Kecamatan Tenjolaya, berapa yang masih dibutuhkan dan tepat sasaran kah penerima kartu sehat tersebut,” pinta ade yasin

Selain diskusi, di acara Boling Kecamatan Tenjolaya juga terdapat pameran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pelayanan pembuatan akta kelahiran, kartu anak, tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perpanjang STNK serta doorprize bagi warga berupa umroh satu sepeda motor.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor) 

BERIMBANG.com Bogor – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor latih 494 orang menggunakan aplikasi penyaluran dana bagian desa berbasis online di Hotel Taman Teratai, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. rabu (11/12/2019).

Sejumlah orang tersebut terdiri dari 416 staf desa, 39 orang staf kecamatan, dan 39 pendamping desa. Pelatihan dilaksanakan selama tujuh hari dan dibagi menjadi lima angkatan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi mengatakan, pelatihan ini bertujuan agar peserta yang berasal dari unsur desa, kecamatan dan pendamping desa, memahami dan dapat melakukan proses pengolahan dan pencairan dana bagian desa dengan menggunakan aplikasi berbasis online.

Selama pelatihan mereka akan dibekali materi bimbingan teknis aplikasi, kebijakan tanda tangan elektronik, dan kebijakan dana desa tahun anggaran 2020.

“Aplikasi ini adalah tuntutan dan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang harus dipenuhi agar dana yang besar dapat dukelola secara tertib, cepat, dan transparan,” terang Ade.

Ade menambahkan, era desa sekarang berubah, membangun itu harus dari desa. Kini uang yang dikelola oleh desa sangat besar maka harus mengutamakan prinsip akuntabel dan transparansi. Kalau tidak dikelola dengan tertib dan bertanggung jawab jangan harap bisa efektif dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

“Oleh karena itu, bimtek ini adalah bagaimana peserta dilatih menggunakan aplikasi penyaluran dana bagian desa secara online, aplikasi ini akan difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, mudah-mudahan aplikasi ini bisa diterapkan pada tahun 2020,” paparnya.

(Rido/Ficky/Dikominfo Kab.Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Anggota Dewan Kota Bogor Eka Wardhana yang diterpa isu Ijazah palsu, menegaskan bahwa gelar akademik yang dimilikinya jelas dan asli,

Ketegasan itu digelar dalam konferensi pers, Eka memberikan bukti-bukti Gelar akademiknya, di Kantor DPC Golkar, jalan Cikurai, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jawa Barat. Senin (09/12/2019).

Eka Wardhana membeberkan kejelasan Gelar Akademik, melalui rekaman tayangan layar lebar pernyataan para petinggi tempat Eka mengenyam pendidikannya yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Stisip-Syamsul ‘Ulum Sukabumi,

Dalam keterangannya, Para petinggi Stisip samsul Ulum yang memberi penjelasan tidak ada masalah dengan sekolah yang dikelolanya juga Ijazah Eka Wardhana itu asli.

Bahkan, Ketua Stisip Syamsul Ulum Sukabumi  Dra. Hj. Fatmawati Pua Upa. MM. memberikan surat keterangan bahwa yang bernama Eka Wardhana bernomor induk mahasiswa 020110254, benar, lulus pada tahun 2006.

Eka juga menunjukan, berita acara verifikasi ijazah pada kamis 28 november 2019, Stisip Syamsul Ulum menandatangani klarifikasi dan verifikasi Ijazah di Stisip syamsul ulum, berdasarkan surat dari direktur pembelajaran nomor 124/2.4/TU/2019, tanggal 18 november 2019, tentang permohonan verifikasi ijazah Eka Wardhana.

Didalam berita acara itu dilampirkan salinan transkip, ijazah DHMD, SK Kelulusan, Skripsi, KRS dan KHS, yang ditanda tangani pada 29 November 2019  oleh 2 pihak LLDIKTI dan 2 pihak dari Perguruan Tinggi.

Disisi lain, Eka yang merasa dicemarkan nama baiknya melalui pemberitaan, ia akan melaporkan media kupasmerdeka dan Wartawan Dody Kurniawan, juga menunjukan copy beberapa artikel berita tulisan itu, menurut dia itu tidak benar yang diungkap oleh pengacaranya.

Kuasa khusus telah diberikan Eka kepada kuasa hukum/Pengacaranya yaitu Advokat Herdian Nuryadin SH, MH CLA. untuk menangani pelaporan tersebut, ia memperlihatkan surat kuasa khususnya.

“kami kuasa hukum akan melaporkan Dody kurniawan yang memberitakan didalam (media) kupasmerdeka, Karena tidak ada konfirmasi pemberitaan, (serta) tidak menjunjung praduga tak bersalah (kliennya),” terang Herdian

“Akan kami bawa (Laporkan) ke dewan pers, dan akan dilanjutkan (laporan) baik secara pidana ataupun perdata,” katanya, “Besok (selasa 10/12/2019) akan dilaporkan  ke Dewan pers,” ujar Herdian Nuryadin SH, MH CLA.

(TYr)

BERIMBANG.com Bogor – Pemimpin Redaksi (Pemred) dan wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) media online Kupasmerdeka, memenuhi panggilan kepolisian Resort (Polresta) Bogor Kota, atas klarifikasi terkait pemberitaan penayangan berita dimedianya.

berimbang.com mendapat foto Surat panggilan polisi bernomor: B/2807/XI/RES.2.5/2019/Sat.Reskrim tertanggal 25 November 2019 dan B/3004/XII/RES.2.5/2019/Sat.Reskrim tertanggal 5 Desember 2019. menurut isi surat itu, bahwa kupasmerdeka melakukan pemberitaan fitnah terhadap pelapor.

Keterangan Pemimpin redaksi kupasmerdeka, Hero Akbar usai diperiksa mengatakan undangan klarifikasi yang melaporkan dirinya dan Wapemred juga penulis Dody, “Pajar Kurniawan sebagai direktur CV. Ananda Azka Perkasa.” kata Hero. pada senin 9 Desember 2019.

Menurut Hero, sebelum pemberitaan tayang klarifikasi dan konfirmasi telah dipenuhi, “kami tidak memfitnah, alat bukti ada lengkap,” kata Hero.

“isi laporannya, dia (CV.Ananda Azka Perkasa) merasa tidak senang diberitakan oleh saudara dody wartawan kupasmerdeka,” kata Hero di Polresta Bogor, ia merasa tidak terima, Hero akan melakukan langkah hukum, “kami akan lapor balik,” katanya.

Hero Akbar menjelaskan, bermula kupasmerdeka menayangkan pemberitaan yang menurut keterangan Dody sebagai penulis mengaku telah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi, ia juga telah menelusuri dan mendapat bukti bahwa alamat perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah itu fiktif.

Sekedar diketahui, dilokasi Polersta Bogor Kota, puluhan simpatisan rekan-rekan media hadir memberi dukungan kepada Pimred dan Wapimred kupasmerdeka.

Hingga berita ini dimuat, berimbang.com belum mendapat keterangan resmi dari pihak kepolisian.

(TYr)