Jumat, April 24, 2026
Beranda blog Halaman 15

Keterbukaan Informasi Desa: KANNI Jabar Siapkan Workshop & Award di Cianjur

admin berimbang
-
0
Keterbukaan Informasi Desa: KANNI Jabar Siapkan Workshop & Award di Cianjur

BERIMBANG.com– Setelah sukses menggelar Workshop UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan KANNI Informatif Award 2025 di Bandung, Komite Advokasi Nasional Indonesia (KANNI) Provinsi Jawa Barat kembali melanjutkan agenda serupa di Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 24–25 September 2025 dengan dukungan penuh dari KANNI Kabupaten Bogor.

Acara ini menjadi momentum kedua bagi KANNI dalam memberikan penghargaan KANNI Informatif Award 2025 kepada pemerintah desa yang konsisten menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik.

Dorong Transparansi Desa

Ketua KANNI Jabar menegaskan, workshop di Cianjur merupakan langkah memperluas budaya transparansi hingga ke tingkat desa di seluruh Jawa Barat.

“Workshop ini bukan sekadar forum edukasi, tetapi juga bentuk apresiasi. Desa yang mampu menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik secara konsisten layak diberi penghargaan,” ujarnya, Kamis (18/09).

Apresiasi bagi Desa Informatif

Salah satu agenda penting adalah penganugerahan KANNI Informatif Award, sebuah penghargaan bagi desa-desa dengan tata kelola informasi publik terbaik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 serta standar layanan informasi yang ditetapkan Komisi Informasi.

Ketua KANNI Kabupaten Bogor, Haidy Arsyad, menyampaikan dukungannya atas kegiatan ini.

“Desa harus hadir dengan wajah transparan agar pelayanan publik semakin dipercaya masyarakat. Dukungan kami merupakan bentuk komitmen untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya di tingkat desa,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, pihaknya akan menggerakkan para kepala desa di Kabupaten Bogor untuk hadir dan berpartisipasi aktif. Menurutnya, keikutsertaan tersebut menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat budaya transparansi di Jawa Barat.

Hadirkan Narasumber dari Berbagai Kalangan

Workshop ini akan menghadirkan narasumber dari aparat penegak hukum, akademisi, hingga praktisi keterbukaan informasi. Mereka akan membahas strategi membangun sistem informasi desa yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan konsistensi pelaksanaan di berbagai daerah, KANNI berharap penghargaan KANNI Informatif Award dapat menjadi pemicu lahirnya lebih banyak desa-desa informatif dan transparan di Jawa Barat.

Irigasi Desa Tugujaya Dibangun Lewat Program P3-TGAI Senilai Rp195 Juta

admin berimbang
-
0
Irigasi Desa Tugujaya Dibangun Lewat Program P3-TGAI Senilai Rp195 Juta

Cigombong— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane mengerjakan proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Proyek dengan nilai kontrak Rp195 juta bersumber dari APBN 2025 itu dikerjakan P3A Bina Jaya Mandiri dengan ketua Haji Muksin. Pekerjaan dimulai 7 Agustus 2025 dan kini progresnya telah mencapai 80 persen.

Ketua P3A, Haji Muksin, menyebut pembangunan ini tidak lepas dari aspirasi anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Komisi V, Adian Yunus Yusak Napitupulu.

“Kami berterima kasih kepada Pak Adian yang memperjuangkan program ini hingga terealisasi,” kata Haji Muksin, Selasa (16/9)
.
Pengerjaan proyek diawasi langsung oleh Ketua Pospera Kecamatan Cigombong jajam jamasari yang biasa di sapa Abah Salawasna untuk menjaga kualitas.

Saluran irigasi ini diperkirakan akan membantu para petani di Desa Tugujaya meningkatkan hasil panen mereka.

(YB)

CSR Bank Sentral Mengalir Ke DPR : Amal atau Alat Bancakan?

admin berimbang
-
0
CSR Bank Sentral Mengalir Ke DPR : Amal atau Alat Bancakan?

Editorial Berimbangcom

Kasus yang menjerat Politikus NasDem, Satori, kembali membuka borok lama: betapa mudahnya dana corporate social responsibility (CSR) dipelintir jadi bancakan politik. Kali ini, bukan perusahaan swasta yang jadi sorotan, melainkan dua institusi strategis negara: Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

CSR sejatinya adalah kewajiban moral sekaligus instrumen tanggung jawab lembaga. Tapi di tangan politisi rakus, dana itu berubah rupa jadi “amplop halal” untuk pencitraan di daerah pemilihan. Labelnya mulia: sosialisasi, edukasi, pengembangan masyarakat. Faktanya? Diduga kuat mengalir ke rekening pribadi, showroom mobil mewah, dan proyek bancakan yang tak ada kaitan dengan rakyat kecil.

Satori berdalih mobil-mobil yang disita KPK hanyalah barang dagangan showroom. Dalih klise yang sering kita dengar dari politisi ketika berhadapan dengan penyidik. Publik tentu boleh mencibir: mengapa showroom bisa berkembang pesat justru ketika ia menjabat di Komisi XI DPR yang mengawasi BI dan OJK? Apakah kebetulan semata, atau memang inilah wajah asli simbiosis kotor antara regulator dan politisi?

Lebih ironis, Satori sempat mengaku bahwa semua anggota Komisi XI mendapat aliran dana CSR. Jika pengakuan ini benar, maka praktik bancakan ini bukan kasus individu, melainkan korupsi berjamaah yang melibatkan satu komisi penuh. Dengan kata lain, Komisi XI DPR yang seharusnya mengawasi bank sentral justru menjelma menjadi mesin perasannya.

KPK patut diapresiasi karena berani menggeledah hingga ruang kerja Gubernur BI. Tapi publik juga menuntut konsistensi: jangan hanya berhenti di politisi rendahan atau aktor lapangan. Jika benar ada restu dari level elite, baik di BI, OJK, maupun partai politik, semua harus diseret ke meja hijau.

Kasus CSR ini adalah alarm keras bagi kita semua. Negara bukan hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan marwah. CSR yang seharusnya menolong rakyat malah dijadikan sapi perah elite politik. Inilah wajah “korupsi bergaya modern”: bukan lagi amplop di bawah meja, melainkan paket resmi bersampul program sosial.

Pertanyaannya sederhana: sampai kapan kita membiarkan lembaga tinggi negara jadi mesin pencucian uang dengan label CSR?

 

Indomie Dituding Beracun! Taiwan Tarik Produk, BPOM Bilang Aman

admin berimbang
-
0
Indomie Dituding Beracun! Taiwan Tarik Produk, BPOM Bilang Aman

Berimbang.com – Mi instan asal Indonesia kembali menjadi buah bibir di kancah internasional. Otoritas pangan Taiwan menemukan dugaan kandungan residu pestisida etilen oksida pada salah satu varian Indomie, rasa Soto Banjar Limau Kulit, yang dianggap tidak sesuai standar keamanan pangan negara tersebut.

Temuan ini sontak membuat publik waspada, mengingat mi instan sudah lama menjadi makanan favorit masyarakat lintas generasi. Otoritas Taiwan bahkan meminta warganya untuk tidak mengonsumsi batch tertentu dari produk Indomie hingga investigasi rampung.

Taiwan Tarik Produk, Hong Kong Ikut Waspada

Menurut keterangan resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Taiwan pada Kamis (11/9/2025), batch yang dimaksud memiliki masa kedaluwarsa 19 Maret 2026. Otoritas Hong Kong pun ikut bereaksi dengan mengimbau warga untuk membuang produk tersebut bila sudah terlanjur membeli, baik dari pasar lokal maupun lewat jalur daring.

Etilen oksida sendiri dikenal luas sebagai bahan kimia industri—mulai dari sterilisasi alat medis, pembuatan deterjen, hingga plastik. Namun, paparan berlebih bisa memicu gangguan kesehatan serius, mulai dari iritasi kulit, masalah pernapasan, hingga risiko kanker.

BPOM RI: Masih Aman untuk Dikonsumsi

Merespons kegaduhan ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyebut produk Indomie yang ditarik di Taiwan sebenarnya aman untuk dikonsumsi di Indonesia.

BPOM menjelaskan, hasil uji Taiwan menemukan kadar etilen oksida setara 0,34 ppm, sementara Indonesia telah menetapkan batas maksimal residu (BMR) 2-Chloro Ethanol sebesar 85 ppm—jauh di atas temuan tersebut.

“Dengan demikian, produk mi instan itu masih memenuhi persyaratan keamanan pangan di Indonesia maupun sejumlah negara lain seperti Amerika dan Kanada,” tulis BPOM.

Meski begitu, BPOM mengaku tetap melakukan langkah antisipasi, termasuk audit investigatif dan meminta PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menjaga mutu serta keamanan produk ekspornya.

Perbedaan Standar Jadi Masalah

Perbedaan standar inilah yang memicu tarik-ulur regulasi. Taiwan melarang total etilen oksida pada pangan, sementara Indonesia dan beberapa negara lain masih menetapkan ambang batas tertentu.

Codex Alimentarius Commission (CAC), sebagai badan standar pangan internasional di bawah WHO/FAO, hingga kini belum menetapkan batas baku residu etilen oksida secara global.

Kesimpulan

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi industri pangan Indonesia. Reputasi produk ekspor bisa terguncang hanya karena perbedaan standar regulasi antarnegara.

Publik pun menunggu apakah Indofood akan mengambil langkah proaktif untuk menghindari insiden serupa, atau justru kembali terseret dalam pusaran kontroversi pangan internasional.**”

Pemdes Pasir Jaya Realisasikan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2025

admin berimbang
-
0
Pemdes Pasir Jaya Realisasikan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2025

BERIMBANG.COM, Bogor – Pemerintah Desa (Pemdes) Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, bergerak cepat melaksanakan Launching dalam merealisasikan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2025. dengan melakukan Empat (4) titik kegiatan Pembangunan Infrastruktur diwilayahnya.

Pantauan Berimbang.com, Dilaksanakannya Launching tersebut yang langsung dihadiri Camat Cigombong dan jajaran, Kepala Desa Pasir Jaya, Babinsa, Babinmas, LPM, BPD, Serta TPK Desa Pasir Jaya, yang bertempat dilokasi pembanguna jalan, kamis (11/9/2025)

Sementara itu, Kepala Desa Pasir Jaya, H. Suhanda Hendrawan yang seringa disapa Kades Atok menyampaikan, dengan turunnya Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2025. Pihaknya langsung merealisasikannya bantuan tersebut untuk empat titik pembangunan.

Lanjut Kades Atok menjelaskan, pembangunan Infastruktur tersebut yang saat ini dikerjakan seperti Betonosasi Jalan Desa di Kampung Palalangon, RW 004, volume pengerjaan 500m x 2m x 0,10m, dengan anggaran 250.000.000, waktu pengerjaan 21 Hari, Betonisasi Jalan Desa di Kampung Pasir Menjul RW 002, volume pengerjaan 1000m x 1.2m x 0,10m, dengan anggaran 250.000.000 waktu pengerjaan 30 Hari, Betonosasi Jalan Desa di Kampung Loji, RW. 005, volume Pengerjaan 1000m x 1,2 m x 0,10 m, dengan anggaran 250.000.000, Waktu Pengerjaan 30 Hari, dan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) TPU di Kampung Loji RW. 009, volume pengerjaan, 150m x 2-3 m x 0,30 m, dengan anggaran 250.000.000, Waktu Pengerjaan 30 Hari. Untuk proses dan teknik pengerjaan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh TPK Desa dan Masyarakat.

“Terealisasinya pembangunan infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung akses mobilisasi dan aktivitas masyarakat, dan kami juga berharap masyarakat juga dapat menjaga dan merawat jalan yang sudah dibangun karena ini merupakan kepentingan kita bersama,” jelasnya.

 

(Na)

Kuota Haji Jadi Ladang Dagang: KPK Selidiki Jual Beli Kursi Rp400 Juta

admin berimbang
-
0
Kuota Haji Jadi Ladang Dagang: KPK Selidiki Jual Beli Kursi Rp400 Juta

Jakarta, Berimbang.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan praktik korupsi dalam distribusi kuota haji. Informasi yang dihimpun, ada agen travel yang menawarkan calon jemaah bisa langsung berangkat tanpa antrean dengan tarif fantastis, mencapai Rp300-400 juta per orang.

Plt. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan kuota haji tambahan tersebut diduga dialirkan melalui jalur haji khusus. Uang dari penjualan kuota kemudian disebut mengalir ke oknum pejabat di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

“Sedang kami dalami. Indikasinya, ada pihak yang memperjualbelikan kuota haji khusus dengan janji bisa berangkat tanpa antrean,” kata Asep di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Padahal, antrean haji reguler bisa mencapai 20 hingga 30 tahun, sementara haji khusus sekalipun tetap memiliki antrean sekitar 1–2 tahun. Celah inilah yang diduga dimanfaatkan oknum dengan bekerja sama dengan agen travel.

Modusnya, calon jemaah diminta membayar lebih mahal agar bisa langsung berangkat tanpa harus menunggu. “Kami masih menelusuri siapa saja pihak yang terlibat dalam praktik ini,” tambah Asep.

KPK menegaskan akan memanggil sejumlah pihak terkait, baik dari kalangan travel maupun pejabat di Kemenag. Jika terbukti, kasus ini berpotensi menyeret nama-nama besar di tubuh birokrasi penyelenggara ibadah haji.***

Atap SMKN 1 Cileungsi Ambruk, Puluhan Siswa Jadi Korban: Alarm Bahaya Infrastruktur Pendidikan

admin berimbang
-
0
Atap SMKN 1 Cileungsi Ambruk, Puluhan Siswa Jadi Korban: Alarm Bahaya Infrastruktur Pendidikan

Bogor, Berimbang.com – Dunia pendidikan kembali dikejutkan dengan insiden tragis. Atap bangunan SMKN 1 Cileungsi, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, ambruk pada Rabu (10/9/2025) sekitar pukul 09.15 WIB. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 30 siswa mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke Radjak Hospital Cileungsi.

Informasi di lapangan menyebutkan, bagian atap yang runtuh meliputi aula 1, aula 2, aula 3, serta satu ruang kelas. Saat kejadian, puluhan siswa tengah berada di lokasi hingga tertimpa material bangunan.

“Begitu terdengar suara runtuhan, siswa langsung berhamburan. Guru dan petugas segera mengevakuasi korban yang terluka ke rumah sakit,” ungkap salah seorang saksi di lokasi.

Hingga berita ini diturunkan, kerugian materiil masih dalam proses pendataan. Aktivitas belajar mengajar dihentikan sementara untuk memastikan keamanan seluruh bangunan sekolah.

Selain evakuasi korban, petugas juga berkoordinasi dengan PLN guna memutus aliran listrik di area terdampak untuk menghindari potensi korsleting.

Insiden ini memunculkan sorotan tajam terhadap kondisi infrastruktur pendidikan di daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor bersama instansi terkait diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah daerah pun didesak bergerak cepat menyediakan ruang belajar sementara, agar hak siswa untuk mendapatkan pendidikan tidak terabaikan.

Peristiwa di SMKN 1 Cileungsi ini menjadi pengingat serius bahwa keselamatan siswa di sekolah seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar catatan administratif dalam laporan pembangunan.

Yosef Bonang

 

Siswa Lebih Nyaman,TFJ Muarajaya Renovasi Madrasah di Kampung Nagrog

admin berimbang
-
0
Siswa Lebih Nyaman,TFJ Muarajaya Renovasi Madrasah di Kampung Nagrog

Bogor– PT Tirta Fresindo Jaya (TFJ) Muarajaya, bagian dari Mayora Group, kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat sekitar. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan itu merenovasi Madrasah Diniyah (MD) Tarbiyatul Ilmi di Kampung Nagrog, Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Perbaikan fasilitas pendidikan ini dilakukan setelah kondisi bangunan madrasah dinilai tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

“Bangunan madrasah ini memang mengalami kerusakan. Renovasi kami lakukan agar proses belajar tetap berjalan nyaman sesuai harapan warga,” ujar DH IRGA PT TFJ Plant Muarajaya, Maria Ditriani, Rabu, 10 September 2025.

Maria menjelaskan, sebelum bantuan diberikan, tim CSR terlebih dahulu melakukan verifikasi di lapangan. Hal ini untuk memastikan sasaran program benar-benar tepat.

Senada, Factory Manager TFJ Muarajaya, Wahyudi Ari, menyebutkan bahwa program CSR perusahaan tidak hanya fokus pada pendidikan. Berbagai kegiatan sosial juga rutin digelar, mulai dari bedah mushola, pengasapan (fogging) kesehatan, dukungan bagi UMKM, hingga penanaman ribuan pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Kami berharap renovasi ini membawa manfaat bagi siswa dan guru, sehingga mereka lebih nyaman menjalani aktivitas belajar mengajar,” kata Wahyudi.

Ucapan syukur pun datang dari pihak pengelola. Ustadz Nanang, yang selama ini merawat madrasah tersebut, mengaku sangat terbantu dengan adanya renovasi.

“Alhamdulillah, sekarang kami tidak lagi khawatir jika hujan turun. Kondisi madrasah sudah jauh lebih baik. Terima kasih kepada TFJ Muarajaya atas kepeduliannya,” tutur Nanang.

Renovasi ini menegaskan komitmen TFJ Muarajaya untuk terus hadir dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.

Yosef Bonang

Rp33,23 Miliar untuk Gubernur Jabar: Gaji, Tunjangan, dan PPh Ditanggung Rakyat

admin berimbang
-
0
Rp33,23 Miliar untuk Gubernur Jabar: Gaji, Tunjangan, dan PPh Ditanggung Rakyat

Berimbang.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp33,23 miliar untuk membiayai gaji pokok, tunjangan, serta kebutuhan operasional Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan pada tahun 2025.

Yang menarik (dan menuai tanda tanya), pajak penghasilan (PPh Pasal 21) atas gaji tetap keduanya tidak ditanggung pribadi, melainkan dibayar menggunakan uang negara.

Alokasi fantastis tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Pergub Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2025 mengenai Penjabaran APBD.

Dari total Rp33,23 miliar, porsi terbesar justru berada pada dana operasional sebesar Rp28,8 miliar. Sementara untuk gaji pokok dan tunjangan Gubernur-Wakil Gubernur hanya sekitar Rp2,21 miliar.

Rincian Gaji dan Tunjangan 2025

  • Gaji pokok Gubernur: Rp75.600.000
  • (Rincian tunjangan dan komponen lain masih tercatat dalam dokumen resmi Pemprov Jabar)

Dengan struktur anggaran demikian, publik kembali dihadapkan pada ironi: beban rakyat justru dipakai bukan hanya untuk menggaji pejabat, melainkan juga untuk membayar pajak pribadi mereka.***

 

BEM UI Kepung DPR, Kritik Prabowo: “Kalau 17+8 Masuk Akal, Anda Gagal Memimpin”

admin berimbang
-
0
BEM UI Kepung DPR, Kritik Prabowo: “Kalau 17+8 Masuk Akal, Anda Gagal Memimpin”

Berimbang.com, Jakarta – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus kembali menggelar aksi unjuk rasa bertajuk #RakyatTagihJanji di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

Pantauan di lokasi hingga pukul 17.00 WIB, massa aksi masih bertahan dengan membawa bendera dan spanduk berisi kritik, salah satunya bertuliskan “Makzulkan Gibran, Tolak Dinasti Jokowi.”

Mayoritas peserta aksi berasal dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Mereka berorasi secara bergantian dari atas mobil komando menggunakan pengeras suara.

Aksi tersebut membuat arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tersendat. Dari empat lajur, hanya satu lajur yang dapat dilintasi kendaraan. Polisi tampak sibuk mengatur arus menuju Slipi dan Grogol agar tidak terjadi kemacetan parah.

Kritik ke Prabowo Soal 17+8

Salah satu isu utama yang diangkat mahasiswa adalah tuntutan 17+8, yang sebelumnya telah dikomentari Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo menyebut sebagian dari 17+8 tuntutan rakyat itu masuk akal, sementara sebagian lain masih membutuhkan perundingan lebih lanjut.

Pernyataan tersebut mendapat respons keras dari mahasiswa.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru, menyebut komentar Presiden justru menunjukkan kelemahan kepemimpinan.

“Jika tuntutan ini kolektif dari masyarakat, tidak ada kata tidak masuk akal. Saat dia mengatakan ada yang masuk akal, berarti dia mengakui gagal, lalai, dan tidak pantas memimpin negeri ini,” ujar Diallo.

Ia menegaskan, poin-poin dalam 17+8 merupakan realitas yang dihadapi rakyat.

“Banyak teman-teman meninggal karena kelaparan, banyak yang stunting, banyak yang di-PHK, dan banyak yang meninggal saat aksi. Itu semua nyata dan harus segera dituntaskan,” katanya.

 

1...141516...439Halaman 15 dari 439

berimbang.com @ 2026