Penulis: Admin Berimbang

BERIMBANG.COM, Bogor – Bertempat di Majlis Ta, Lim Samping kantor mako ormas GEMPA (Gerakan muslim penyelamat aqidah) DPD kabupaten bogor, Kampung muara RT 03./RW 03 Desa ciburuy,Kecamatan Cigombong kabupaten Bogor,minggu 20:30 (28/18), dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan keagamaan dan Deklarasi akbar Sumpah jabatan DPC kabupaten Bogor

Rangkaian kegiatan di mulai dengan Siraman rohani, syiar Islam , yang di sampaikan oleh tokoh tokoh ulama dewan suro DPP Dan DPD, ustad yanto selaku dewan Suro DPD kabupaten bogor pembuka acara,

Acara ini juga dihadiri oleh DPP pusat,DPD  dan perwakilan DPC DPC kabupaten 

Rangkaian acara ini sekaligus pelantikan pengurus inti wilayah DPC Ormas Gempa (Gerakan Muslim Penyelamat AQidah) kabupaten Bogor oleh pengurus dewan syuro DPP pusat dan DPD.kabupaten Bogor, jawa barat.

Pelantikan pengurus serta pengambilan sumpah Yang Dibacakan  oleh pengurus Ketua DPD Ormas Gempa (Gerakan Muslim Penyelamat AQidah) ustad haidar dan di Dampingi oleh Sekertaris jendral  Saeban ini salah satu dari beberapa point  sumpah pengurus Ormas Gempa yaitu ,Siap Bersumpah bahwa dalam menerima jabatan pengurus cabang DPC Gerakan Muslim Penyelamat AQidah akan Menunaikan segala kewajiban guna terwujudnya Cita CIta dan Selalu Berpegang teguh kepada AD/ART

Berikut susunan pengurus inti DPD, GEMPA kabupaten bogor , Ust.Syaih HBB Said Ahmad Sungkar sebagai Dewan Suro DPP Pusat,Ust Ujang Majudien AlQ sebagai Ketua Umum , Ust Yanto sebagai dewan suro DPD kabupaten Bogor, Ust. Al, Haidar sebagai Ketua DPD kabupaten Bogor, Saeban Sebagai Sekertaris jendral DPD kabupaten Bogor.

Setelah Sumpah dan Pelantikan, pemberian SK dilakukan oleh Ustad Haidar Selaku Ketua DPD Kab Bogor, dalam sambutannya mengamanatkan Semoga para pengurus DPC Gerakan muslim penyelamat Aqidah (GEMPA) yang baru dilantik bisa menegakkan amal maruf nahi munkar dan Mematuhi aturan yang ada yang di tetapkan di dalam AD/ART.

Selesai acara semua anggota Gerakan Muslim Pe nyelamat Aqidah dimulai oleh dewan suro, DPP, DPD, DPC  berbaur saling bercengkrama dan menikmati hidangan yang sudah di siapkan oleh panitia.(Nana/Yosef)

BERIMBANG.COM, Bogor- Para pemilik lahan yang kena bembebasan untuk perluasan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) tepatnya yang berlokasi di Kampung Gombong Onan, Rt 01, Rw 03, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, jangan sampai di bohongi para oknum-oknum Tim Pembebasan. Hal tersebut dikatakan Cecep, Ketua Rw Setempat kepada Wartawan melalui Via telpon, rabu (18/7/18).

Menyingkapi hal tersebut, Dirinya sebagai Ketua Rw setempat dalam Pembebasan lahan sebelumnya diduga ada permainan yang akhirnya merugikan para memilik lahan. Dia menerangkan, Dugaan permaianan tersebut dilakukan oleh para tim pembebasan lahan yang disebut Biong, mereka melakukannya dari mulai me-Mark,up luas tanah. Sementara permainan Nilai harga tanah yang mereka lakukan dengan menjanji-janjiankan pembayaran kepada pemilik lahan dengan tidak jelas waktunya.  

"Selain me-Mark,up luas tanah, mereka juga menjanji-janjikan pembayaran yang tidak jelas waktunya kepada para pemilik lahan, padahal mereka tau jelas. Dengan memberikan janji yang tidak jelas seperti itu, sehingga para pemilik lahan merasa kesal, lalu tim pembebasan tersebut memberikan tawaran, "kalo mau cepat dibayar harga tanahnya harus diturunkan dari harga yang telah ditentukan," kata tim pembebasan kepada para pemilik lahan. Dan akhirnya para pemilik lahan menyetujuinya, tanpa sadar mereka sudah dibodoh-bodohi seperti itu," terang Cecep

Dengan adanya Oknum tersebut, Cecep menegaskan, Dirinya tidak ingin hal serupa terjadi lagi karena sangat merugikan warganya yang tanahnya terkena bembebasan.

"Untuk pembebasan kali ini kami tidak akan diam, kami bersama aparatur setempat terutama dengan pemerintah desa akan memperjuangkan apa yang menjadi hak warga kami. Kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah desa serta tokoh masyarakat hal yang serupa bisa terjadi lagi, karena pembebasan lahan untuk perluasan jalan tol bocimi yang sedang berjalan ini saja sebelumnya tidak ada koordinasi dengan aparatur setempat, maka dari itu kita akan bertindak keras," tegasnya

Sementara itu, Tokoh Masyarakat setempat Gus Fauzi Ali Hanafi mengatakan, Kepada Aparatur setempat dengan adanya pembebasan lahan yang sedang berjalan saat ini harus bertindak keras, jangan biarkan ada Oknum-Oknum yang bermain. " Harus bertidak keras, jangan sampai warga kita terus menerus dibohongi sehingga dirugikan oleh Oknum-Oknum tersebut," ucapnya. (Nana/Yosef)

BERIMBANG.COM – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 yang  diterapkan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kota Bogor dan SMPN, berbeda dengan sistem Zonasi Permendikbud no.14 tahun 2018,

Kepala Sekolah (Kasek) SMPN 6, Yuliani Triningsih memaparkan "PPDB dilaksanakan dengan 3 termin ya pak ya. sama. Jalur apirmasi itu mengambil dari siswa miskin, kemudian juga prestasi dan anak guru pendik," katanya. Senin 16 juli 2018. 

"berbeda dengan tahun yang sudah pak, kalau pendik itu biasanya hanya sebatas sampai kepada yang ada dilingkungan smpn 6 saja misalnya anak guru dan TU," terang Yuliani. 

"tahun sekarang ini berbeda, tapi membuka kepada guru yang berada dari luar, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK," jelasnya.

Yuliani memaparkan bahwa sistem zonasi hanya pelengkap dengan syaraf miskin atau mempunyai kartu miskin. 

"kemudian juga Zonasi. Bukan skala prioritas dalam artian tetap itu penunjang, seperti halnya anak miskin kan ada persyaratannya mulai KIP, KIS, SKTM, dimana SKTM harus berlaku pada yang terakhir nya itu  desember 2017," terang Yuliani. 

"setelah itu barulah ditambah dengan Zonasi, gitukan, selalu begitu, persyatannya apa lihat zonasi nya," katanya. 

Ditempat yang sama, hadir dalam sesi wawancara mendampingi kasek, Ketua panitia PPDB, Usman, menjelaskan

"barangkali kalo presentasi saya menbahkan ya pak mengacu ada juklak/juknis yang dikeluarka dinas pendidikan,  Jalur non akademik,  jalur prestasi 10% jalur siswa miskin KIP, SKTM, ABK 15%, jalur,  kemudian jalur PTK 5%," kata Usman

"Tidak ada jalur zonasi pak, afirmasi, prestasi, anak guru, semuanya pake zonasi," ujar Usman. 

Usman dan kasek Yuliani menjawab berbarengan "zonasi itu dinas pak yang menerapkan, peraturan walikota ditandatangani oleh pak Walikota," kata mereka berdua. 

Lebih lanjut Usman menjelaskan bukan kontek PPDB SMP "karena ada sedikit perbedaan dengan SMA nah ini banyak yang serba salah, apakah kurang sosialisasi, atau kenapa," Ujarnya. 

"SMA itu kan ada jalur wps warga penduduk setempat, itu tidak dilihat nem pak, dilihat jarak secara geografis oleh sistem google map, 

Lalu usman menegaskan "SMP tidak ada itu, SMP tetap Nem diberlakukan plus zona," kata Usman

Dihari yang sama, Berbeda dengan kepala sekolah SMPN 7, Siti Jumriyah menjelaskan petunjuk teknis, 20% maksimal penerimaan murid dengan sistem zonasi, yang diatur dalam petunjuk teknis,

"Karena didalam juknisnya nilai plus zona, beda kalau dibandung, zona aja ya pak, peraturan kepala dinas dan walikota,"  kata Siti. 

Untuk diketahui, dalam Permendikbud no. 14 tahun 2018, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK dan bentuk lain yang sederajat. Tidak ada persyaratan kewajiban memiliki surat SKTM, KIP dan KIS

Pasal 7, Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:
a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD
atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 13, Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan 
zonasi; b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Bagian Keempat, Sistem Zonasi.Pasal 16

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi didaerah tersebut berdasarkan:
a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

(4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah. 
(Tengku YusRizal)