Penulis: Admin Berimbang

BERIMBANG.com Jakarta – Mengantisipasi perkembangan kejahatan cryptocurrency atau perdagangan mata uang, mengingat kejahatan Kripto ini memiliiki risiko pada area sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, aktivitas ilegal, dan perlindungan konsumen.

Karenanya Kejaksaan RI mengelar Pelatihan terpadu aparat penegak hukum antar negara di Badan Diklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta,  Selasa (01/10/2019).

Wakil Jaksa Agung Arminsyah mengatakan perkembangan cryptocurrency semakin masif mengguncang layanan keuangan dan sistem pembayaran global.

“tercatat sudah ada sekitar 1300 mata cryptocurrency yang ada di dunia. Pada sisi lain, tidak jarang perkembangan cryptocurrency juga seringkali dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai alat atau sarana dalam melakukan kejahatan,” ucap Arminsyah ketika membuka agenda pelatihan terpadu tersebut.

Kini, kata mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu, penggunaan cryptocurrency sudah semakin massif. Tidak hanya menimbulkan dampak yang positif, namun juga berkorelasi dengan tumbuhnya kegiatan ilegal, seperti pencucian uang, transfer dana narkotika, pendanaan teroris, tindak pidana korupsi dan penggelapan pajak.

“tentunya, akibat kejahatan menggunakan sarana cryptocurrency tidak hanya berdampak kepada negara yang melegalkan, namun juga kepada negara lain yang melarangnya mengingat jaringannya yang tanpa sekat, batas, dan bersifat global,” ungkap Arminsyah yang didampingi kepala Badan Diklat Kejaksaan Setia Untung Arimuladi.

Dia menilai saat ini kejahatan Kripto telah berkembang semakin signifikan, meskipun skala penuh penyalahgunaan mata uang virtual ini masih belum diketahui nilai pasarnya. Namun, dari berbagai sumber yang telah dilaporkan telah melebihi EUR 7 Miliar di seluruh dunia.

“Mendasarkan pada hal yang sedemikian, maka tentunya tidak ada waktu lagi bagi kita semua selaku Penegak Hukum untuk bersikap diam, atau berleha-leha,”

“Setiap waktu, perkembangan teknologi dan kejahatan cryptocurrency yang mengikutinya akan selalu bertumbuh tanpa melambat, apalagi menunggu kita untuk beradaptasi sejenak, melainkan sebaliknya terus melaju sedemikian cepat, meninggalkan setiap siapa yang terlambat untuk mengantisipasi dan mengadopsinya,” ujarnya.

Arminsyah menegaskan kemunculan kejahatan cryptocurrency merupakan sebuah contoh pergeseran paradigma (paradigm shifting) yang semakin kentara, di mana besar dan kuat (big and powerful), tidak lagi menjadi ukuran suatu keberhasilan, melainkan siapa cepat dan gesit (quick and agile), yang akan muncul sebagai pemenang.

“Kejahatan cryptocurrency yang bersifat lintas negara haruslah dipandang sebagai musuh bersama (common enemy), oleh karenanya tidak dapat disikapi maupun dihadapi secara parsial oleh masing-masing negara melainkan haruslah dicegah, diperangi, dan diberantas secara holistik dan bersama-sama,” ungkap dia.

Meski demikian kata Arminsyah, publik menyambut hangat keberadaan cryptocurrency, namun bagi pemerhati atau pengamat ekonomi dan pembuat kebijakan bersikap skeptis terhadap isu ini. Sebab, ada kekhawatiran mereka transaksi cryptocurrency tanpa otorisasi dari bank sentral membuat para investor dan pengguna cryptocurrency rawan terhadap indeks volatilitas nilai cryptocurrency yang tinggi.

“Akibatnya negara-negara di dunia mengambil dua sikap dalam menangani cryptocurrency, yakni melarang transaksi cryptocurrency atau melakukan legalisasi terhadap cryptocurrency,” ujarnya.

Jepang, kata dia, merupakan negara pertama yang melakukan legalisasi transaksi dan penggunaan cryptocurrency, diikuti diantaranya oleh Amerika Serikat, Denmark, Rusia, Korea Selatan, dan Finlandia.

“Sementara Indonesia, melalui Bank Indonesia, pada tanggal 13 Januari 2018 telah melarang transaksi cryptocurrency berupa larangan pembelian, penjualan, atau pertukaran virtual currency. Sikap Indonesia sama dengan Vietnam, Kyrgizstan, Ekuador, dan China,” tegas dia.

Namun adanya negara yang melegalkan maupun melarang transaksi cryptocurrency tidaklah menghalangi negara-negara di berbagai belahan dunia untuk mengantisipasi kejahatan yang berkaitan dengan cryptocurrency.

Karenanya dia berharap dengan pelatihan yang diikuti 8 negara ini tidak hanya sekadar pertukaran informasi, wawasan, dan pengalaman praktik terbaik penegakan hukum (best practices), namun yang jauh lebih penting, adalah terciptanya koordinasi dan kerja sama yang sinergis antar negara dalam mencegah dan memberantas kejahatan yang menggunakan media cryptocurrency.

“Saya berharap koordinasi yang dibangun para peserta pelatihan ini tidak semata-mata bersifat formal, melalui ekstradisi dan MLA, tetapi juga melalui kerja sama non-formal, prosecutor to prosecutor, police to prosecutor, maupun customs to prosecutor, saling membantu dalam bentuk penyampaian informasi, data, saran, dan pemberian fasilitas kemudahan ketika saling memerlukan,” imbuhnya.

Kegiatan selama 4 hari ini diikuti dari berbagai lintas negara yakni Indonesia, Singapura,  Malaysia, Turki, Thailand, Australia,  Rusia,  Hongkong dan beberapa atase kejaksaan yang berada di Hongkong, Bagkok dan Singapura serta intansi Polri dan TNI.

Hadir saat pembukaan itu perwakilan Kedutaan Besar dari 8 sahabat negara serta pejabat eselon I di lingkungan Kejaksaan Agung diantaranya Jaksa Agung Muda (JAM) Pidana Khusus Adi Toegarisman,  JAM Pengawasan M.Yusni, JAM Intelijen Jan S Maringka,  Plt JAM Pidana Umum,  Plt JAM Datun serta Staf Ahli Jaksa Agung Sudung Situmorang, dan Ferri Wibisono.

(edo)

BERIMBANG.com Jakarta – Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Sulsel melakukan penahanan terhadap tersangka berstatus Pegawai Negeri SIpil (PNS) di lingkungan Pemerintahan  Kepulauan Selayar dalam dugaan korupsi.

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Dr. Mukri melalui keterangan tertulisnya di Jakarta. 30 September 2019, kemarin.

“Tersangka tersebut, yakni berinisia ASY seorang PNS yang menjabat selaku PPK pada pembangunan pasar rakyat Bone T.A. 2015 yang dianggarkan oleh Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp 5 miliar,”

“dan telah diketemukan kerugian negara atas perbuatan tersangka, berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan,” terang Mukri.

Jaksa penyidik menjerat tersangka dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU.RI.NO.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU.RI.NO. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI.NO. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

“Setelah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini Senin (30/09), tersangka langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II.B Selayar untuk menjalani penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan, terhitung mulai tanggal 30 September 2019,” ungkap Mukri.

(edo/red)

BERIMBANG.com, Jakarta – Jenderal Tito dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan mampu menempatkan diri di antara para seniornya.

Terbukti, ketika ia ditunjuk sebagai Kapolri, dimana dirinya harus melewati para seniornya, namun Tito bisa menempatkan diri.

Ia tidak merasa lebih hebat. Dan dengan berjalannya waktu, terbukti di internal organaisasi Polri, aman-aman saja. Tidak terjadi gejolak yang mengganggu roda organiasi.

Karier yang moncer dengan melewati empat angkatan di atasnya, tentu tidak mudah. Lompatan ini secara psikologis berat. Tetapi sebagai prajurit sejati tidak ada kata mundur dalam tugas, namun tetap menghormati senior dan tetap dalam koridor profesional. Beliau juga dikenal sebagai intelektual yang santun.

Itulah singkat cerita yang dituliskan Ahmad Bahar dalam rangkumannya tentang isi bukunya berjudul “Surat Terbuka Kepada Yth: Jenderal Tito Karnavian”.

Tampaknya, penulis spesialis biografi para tokoh nasional itu ingin menegaskan bahwa Tito adalah sosok pemimpin yang dibutuhkan Polri saat ini, dan juga ke masa depan.

Pemimpin yang mampu menempatkan setiap orang pada posisinya sebagai sahabat dan rekan kerja dalam melaksanakan tugas serta membangun institusi tanpa harus terjebak pada sekat-sekat primordialisme sempit di berbagai sisi.

Lebih jauh, Ahmad Bahar bahkan mendefinisikan Tito sebagai figur pemimpin cerdas yang memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri di antara para tokoh pemimpin cerdas lainnya.

Penulis itu mengatakan bahwa: “Soal pemimpin yang cerdas dan lihai cukup banyak. Namun sosok pemimpin yang cerdas, berpengalaman, dan memiliki karakter tidak banyak. Lebih-lebih lagi, sosok pemimpin yang mampu memberikan totalitas pengabdian kepada negeri yang begitu luas bernama Indonesia,”

“Negeri ini butuh pemimpin yang tidak banyak bicara, tetapi menunjukkan kerja nyata.” (Surat Terbuka Kepada Jenderal Tito Karnavian, hal 6-7).

Yaa, Ahmad Bahar benar. Tito selama menjabat sebagai Kapolri yang sudah lebih dari tiga tahun berjalan jarang terlihat bicara panjang lebar di publik maupun media.

Dia lebih banyak fokus bekerja. Pun, Tito jarang terlihat berada pada posisi pengambil kebijakan dalam mengatasi persoalan bangsa yang muncul di tengah perjalanan sejarahnya.

Ia lebih banyak terlibat dalam proses penyusunan srategi pembangunan dan pengembangan lembaga Kepolisian Republik Indonesia, termasuk dalam kaitannya dengan pengembangan ketahanan nasional. Mengantisipasi kebakaran rumah jauh lebih baik dibandingkan menjadi pemadam kebakaran.

Ahmad Bahar selanjutnya menawarkan kepada publik untuk menilik Jenderal Polisi kelahiran Sumatera Selatan, yang populer dengan program Promoter (Profesional, Moderen, dan Terpercaya) Polri-nya itu, yang menurutnya perlu diberi panggung pengabdian yang lebih luas di bangsa ini.

“Tokoh sebaik dan secerdas Tito Karnavian tidak akan muncul di semua zaman. Ia hanya muncul dalam sebuah periode kepemimpinan yang memang mengharuskan dirinya muncul. Tito muncul di situasi dan zaman yang pas pada masanya, Ia dilahirkan oleh sebuah keadaan yang memang tepat.” (Surat Terbuka Kepada Jenderal Tito Karnavian, hal 6).

Yang oleh karena itu, Ahmad Bahar tiba pada suatu premis ‘Dengan kepandaian, ketulusan, dan kemampuannya memimpin Polri, sudah semestinya Tito perlu diberikan amanah yang lebih luas dibanding hanya memimpin korps Tri Brata’.

Dari sisi usia dan banyak segi lainnya, tulis Ahmad Bahar dalam buku karyanya setebal 208 halaman ini, Tito adalah sosok pemimpin masa depan. Dengan pengalaman dan wawasannya yang luar biasa itu, sangat sayang jika potensi dan kemampuannya tidak dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia, yang secara umum menurut banyak kalangan, bangsa ini sedang dilanda krisis kepemimpinan.

Sebagai salah seorang penulis, saya menilai buku terbitan Solusi Publishing ini amat layak untuk menjadi referensi semua pihak dalam mengenal lebih jauh tentang seorang putra bangsa, Tito Karnavian, khususnya dari kacamata seorang penulis biografi, Ahmad Bahar. Demikian, terima kasih dan selamat berburu bukunya

“Surat Terbuka Kepada Yth: Jenderal Tito Karnavian”.

(Wilson Lalengke)