Penulis: Admin Berimbang

BERIMBANG.com Bogor – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor telah melaksanakan 4 agenda kerja yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2019. Ke 4 Agenda tersebut yaitu :

1. Sosialisasi Dana Hibah Revitalisasi Posyandu Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Seksi Kelembagaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan sosialisasi program dana hibah revitalisasi Posyandu Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, dalam rangka memotivasi dan membantu kegiatan posyandu di lapangan juga sebagai kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu, Pokjanal, dan Pokja, dengan pembicara dari Unsur DPMD Kabupaten Bogor, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

2. Kunker dari Kabupaten Poso Provinsi Sulteng

Kunjungan kerja dari DPMD Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah ke DPMD Kabupaten Bogor dengan Pimpinan rombongan Kepala DPMD Kabupaten Poso, diterima oleh Sekretaris DPMD Kabupaten Bogor didampingi Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa, dan Kepala Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa, membicarakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor, sebagai bahan referensi bagi DPMD Kabupaten Poso untuk diterapkan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Poso.

3. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2019

Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa menggelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2019, acara dibuka oleh Kepala DPMD Kabupaten Bogor, dan diikuti oleh Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) antar Desa di Wilayah Kabupaten Bogor yang menampilkan hasil kerajinan tangan dan produk lainnya yang di ciptakan oleh para pengrajin yang tergabung dalam Posyantek.

4. Pembinaan Data Profil Desa Tahun 2019

Seksi Penataan Desa Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan pembinaan penyusunan dan pendayagunaan data profil desa tahun 2019, yang diikuti oleh Operator Profil Desa se Kabupaten Bogor, sebagai dasar menentukan susunan organisasi tata kerja dan penggolongan desa, dengan memasukan Data Dasar keluarga dan data potensi desa ke dalam sistem aplikasi profil desa tahun 2019.

BERIMBANG.com Bogor – Bupati Bogor Ade Yasin membuka forum tingkat tinggi antar pemimpin daerah yakni Borderline Economic Summit (BES) 2019, di Royal Tulip Gunung Geulis, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kamis (12/12/2019).

BES 2019 mengangkat tema “Sinergi Percepatan Pembangunan di Daerah Perbatasan”.

Acara ini dijadwalkan dihadiri 11 bupati/ wali kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Di antaranya wali kota Bogor, wali kota Depok, wali kota Tangerang Selatan, wali kota Bekasi, bupati Bekasi, bupati Tangerang, bupati Cianjur, bupati Sukabumi, bupati Purwakarta, bupati Karawang dan bupati Lebak.

Para pemangku kebijakan juga turut diundang, baik di level provinsi maupun nasional. Di antaranya Kepala Bappenas, menteri-menteri terkait, gubernur Jawa Barat, gubernur DKI Jakarta dan gubernur Banten, anggota DPR dan instansi vertikal yang berkaitan. Namun, tidak semua hadir langsung, telah diwakilkan.

Bupati Bogor, Ade Yasin menguraikan delapan isu strategis yang masuk dalam pengelolaan ekonomi di daerah perbatasan sekitar Bogor Raya.

Pertama adalah pembangunan jalan poros tengah timur (Kab. Cianjur dan Kab. Karawang).

Kemudian, pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) pada simpul LRT (Kota Bogor).

Selanjutnya, pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) pada simpul kereta api (Kab. Lebak, Kab. Tangerang, dan Kota Depok).

Keempat, pembangunan jalan khusus tambang (Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan).

Selain itu, Twin Geopark Pongkor-Ciletuh (Kab. Sukabumi). Keenam, penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) kali Bekasi dan persampahan (Kota Bekasi, Kab. Bekasi, dan Kota Depok).

Lalu, penghubung tol Cimanggis-Cibitung dan Japek II (Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Karawang).

Terakhir adalah pengendalian banjir di kawasan hulu (Kota Bogor dan Kota Depok).

“Delapan isu strategis yang dirumuskan oleh perwakilan 12 kepala daerah cenderung terkait dengan infrastruktur yang menjadi dasar percepatan pembangunan ekonomi,” kata Ade.

“Penyediaan infrastruktur ini mau-tidak mau harus melibatkan Pemerintah Pusat,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan BES 2019 sendiri merupakan forum yang bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan kawasan perbatasan 12 kabupaten/kota yang melingkupi Bogor Raya.

Uu pun mengapresiasi forum yang digagas oleh 12 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan kawasan perbatasan.

“Kami mengapresiasi dan menghormati, serta mendukung berbagai ide yang disampaikan Ibu Bupati (Bogor). Gagasan atau idenya sangat cemerlang,” kata Uu.

Menurut dia, inovasi dan kolaborasi amat penting diterapkan dalam peningkatan dan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.

Apalagi, Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah potensi, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA).

“(Pemda) Provinsi Jawa Barat sangat mendukung dan mendorong atau kalau perlu dipercepat apa yang diharapkan kita semua dalam memperjuangkan daerah perbatasan,” ucapnya.

“Beberapa program (usulan di BES) ada yang sudah termasuk dalam program kami, seperti jalur Puncak II, jalan tambang, tentang sampah, banjir, dan lainnya. Itu semua memang ada dalam program kami. Artinya, ini gayung bersambut,” ungkapnya.

(Andi/Derima/Dewi/Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Dalam Rebo Keliling (Boling) di halaman kantor Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (11/12),Bupati Bogor mendapatkan sejumlah Curahan Hati (Curhat) dari masyarakat Tenjolaya pada bidang Kesehatan serta pendidikan.

Seperti ungkapkan hati dari seorang guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bernama ibu Ida yang meminta agar intensif kepada guru PAUD bisa ditambah kedepannya karena gaji guru PAUD tergantung jumlah murid yang diajarnya.

“semoga ada kebijakan dari ibu Bupati agar intensif bagi guru PAUD bisa ditambah,”pintanya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Bogor, Ade Yasin langsung meresponnya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sedang berusaha menaikkan instensif tenaga pendidik di Kabupaten Bogor karena pendidikan sangat penting menciptkan generasi penerus bagi Indonesia.

“kita akan terus berusaha untuk menaikkan intensif secara bertahap karena pembangunan akan berjalan bila perangkatnya mendapatkan perhatian,”ujar Ade.

Bupati menjelaskan, pada tahun 2020 , pihaknya telah menggelontorkan anggaran di APBD 2020 untuk membantu pondok pesantren yang tidak layak huni. Yaitu sebesar RP 10 Milyar. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada pesantren yang sudah terdaftar.

Saat ini, kata Ade Yasin, sudah ada 20 pesantren yang akan mendapat bantuan di Tahun 2020. Setiap pesantren dapat bantuan sebesar RP 500 juta.

”20 pesantren dulu yang kita bantu. Karena pesantren tersebut sudah punya legalitas hukum,” kata Ade Yasin.

Ade Yasin menjelaskan, yang akan mendapat bantuan pemerintah adalah pesantren yang sudah memiliki legalitas atau badan hukum.

Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada para pemilik pondok pesantren untuk membuat badan hukum. Bahkan dalam upaya memudahkan para pemilik pondok pesantren, pihaknya bekerjasama dengan MUI kabupaten Bogor, untuk mendata pesantren yang belum memiliki badan hukum.

” Biaya membuat badan hukum, kami gratiskan,” kata Ade Yasin.

Sementara itu, untuk bidang kesehatan salah seorang masyarakat bernama hendra meminta agar program Bupati Bogor yakni kartu sehat untuk tepat sasaran atau kepada orang betul betul kurang mampu yang mendapatkannya karena untuk Kecamatan tenjolaya sendiri masih banyak yang belum mendapatkan dan yang mendapatkan masih di anggap orang berkecukupan.

Bupati langsung memerintahkan camat Tenjolaya Farid Ma’ruf dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor untuk mengecek program kartu sehat yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu jangan sampai salah sasaran kepada penerima nya.

“kepada pak camat dan dari Dinas Kesehatan saya minta kembali data ulang penerima kartu sehat di Kecamatan Tenjolaya, berapa yang masih dibutuhkan dan tepat sasaran kah penerima kartu sehat tersebut,” pinta ade yasin

Selain diskusi, di acara Boling Kecamatan Tenjolaya juga terdapat pameran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pelayanan pembuatan akta kelahiran, kartu anak, tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perpanjang STNK serta doorprize bagi warga berupa umroh satu sepeda motor.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor) 

BERIMBANG.com Bogor – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor latih 494 orang menggunakan aplikasi penyaluran dana bagian desa berbasis online di Hotel Taman Teratai, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. rabu (11/12/2019).

Sejumlah orang tersebut terdiri dari 416 staf desa, 39 orang staf kecamatan, dan 39 pendamping desa. Pelatihan dilaksanakan selama tujuh hari dan dibagi menjadi lima angkatan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi mengatakan, pelatihan ini bertujuan agar peserta yang berasal dari unsur desa, kecamatan dan pendamping desa, memahami dan dapat melakukan proses pengolahan dan pencairan dana bagian desa dengan menggunakan aplikasi berbasis online.

Selama pelatihan mereka akan dibekali materi bimbingan teknis aplikasi, kebijakan tanda tangan elektronik, dan kebijakan dana desa tahun anggaran 2020.

“Aplikasi ini adalah tuntutan dan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang harus dipenuhi agar dana yang besar dapat dukelola secara tertib, cepat, dan transparan,” terang Ade.

Ade menambahkan, era desa sekarang berubah, membangun itu harus dari desa. Kini uang yang dikelola oleh desa sangat besar maka harus mengutamakan prinsip akuntabel dan transparansi. Kalau tidak dikelola dengan tertib dan bertanggung jawab jangan harap bisa efektif dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

“Oleh karena itu, bimtek ini adalah bagaimana peserta dilatih menggunakan aplikasi penyaluran dana bagian desa secara online, aplikasi ini akan difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, mudah-mudahan aplikasi ini bisa diterapkan pada tahun 2020,” paparnya.

(Rido/Ficky/Dikominfo Kab.Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Anggota Dewan Kota Bogor Eka Wardhana yang diterpa isu Ijazah palsu, menegaskan bahwa gelar akademik yang dimilikinya jelas dan asli,

Ketegasan itu digelar dalam konferensi pers, Eka memberikan bukti-bukti Gelar akademiknya, di Kantor DPC Golkar, jalan Cikurai, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jawa Barat. Senin (09/12/2019).

Eka Wardhana membeberkan kejelasan Gelar Akademik, melalui rekaman tayangan layar lebar pernyataan para petinggi tempat Eka mengenyam pendidikannya yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Stisip-Syamsul ‘Ulum Sukabumi,

Dalam keterangannya, Para petinggi Stisip samsul Ulum yang memberi penjelasan tidak ada masalah dengan sekolah yang dikelolanya juga Ijazah Eka Wardhana itu asli.

Bahkan, Ketua Stisip Syamsul Ulum Sukabumi  Dra. Hj. Fatmawati Pua Upa. MM. memberikan surat keterangan bahwa yang bernama Eka Wardhana bernomor induk mahasiswa 020110254, benar, lulus pada tahun 2006.

Eka juga menunjukan, berita acara verifikasi ijazah pada kamis 28 november 2019, Stisip Syamsul Ulum menandatangani klarifikasi dan verifikasi Ijazah di Stisip syamsul ulum, berdasarkan surat dari direktur pembelajaran nomor 124/2.4/TU/2019, tanggal 18 november 2019, tentang permohonan verifikasi ijazah Eka Wardhana.

Didalam berita acara itu dilampirkan salinan transkip, ijazah DHMD, SK Kelulusan, Skripsi, KRS dan KHS, yang ditanda tangani pada 29 November 2019  oleh 2 pihak LLDIKTI dan 2 pihak dari Perguruan Tinggi.

Disisi lain, Eka yang merasa dicemarkan nama baiknya melalui pemberitaan, ia akan melaporkan media kupasmerdeka dan Wartawan Dody Kurniawan, juga menunjukan copy beberapa artikel berita tulisan itu, menurut dia itu tidak benar yang diungkap oleh pengacaranya.

Kuasa khusus telah diberikan Eka kepada kuasa hukum/Pengacaranya yaitu Advokat Herdian Nuryadin SH, MH CLA. untuk menangani pelaporan tersebut, ia memperlihatkan surat kuasa khususnya.

“kami kuasa hukum akan melaporkan Dody kurniawan yang memberitakan didalam (media) kupasmerdeka, Karena tidak ada konfirmasi pemberitaan, (serta) tidak menjunjung praduga tak bersalah (kliennya),” terang Herdian

“Akan kami bawa (Laporkan) ke dewan pers, dan akan dilanjutkan (laporan) baik secara pidana ataupun perdata,” katanya, “Besok (selasa 10/12/2019) akan dilaporkan  ke Dewan pers,” ujar Herdian Nuryadin SH, MH CLA.

(TYr)

BERIMBANG.com Bogor – Pemimpin Redaksi (Pemred) dan wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) media online Kupasmerdeka, memenuhi panggilan kepolisian Resort (Polresta) Bogor Kota, atas klarifikasi terkait pemberitaan penayangan berita dimedianya.

berimbang.com mendapat foto Surat panggilan polisi bernomor: B/2807/XI/RES.2.5/2019/Sat.Reskrim tertanggal 25 November 2019 dan B/3004/XII/RES.2.5/2019/Sat.Reskrim tertanggal 5 Desember 2019. menurut isi surat itu, bahwa kupasmerdeka melakukan pemberitaan fitnah terhadap pelapor.

Keterangan Pemimpin redaksi kupasmerdeka, Hero Akbar usai diperiksa mengatakan undangan klarifikasi yang melaporkan dirinya dan Wapemred juga penulis Dody, “Pajar Kurniawan sebagai direktur CV. Ananda Azka Perkasa.” kata Hero. pada senin 9 Desember 2019.

Menurut Hero, sebelum pemberitaan tayang klarifikasi dan konfirmasi telah dipenuhi, “kami tidak memfitnah, alat bukti ada lengkap,” kata Hero.

“isi laporannya, dia (CV.Ananda Azka Perkasa) merasa tidak senang diberitakan oleh saudara dody wartawan kupasmerdeka,” kata Hero di Polresta Bogor, ia merasa tidak terima, Hero akan melakukan langkah hukum, “kami akan lapor balik,” katanya.

Hero Akbar menjelaskan, bermula kupasmerdeka menayangkan pemberitaan yang menurut keterangan Dody sebagai penulis mengaku telah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi, ia juga telah menelusuri dan mendapat bukti bahwa alamat perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah itu fiktif.

Sekedar diketahui, dilokasi Polersta Bogor Kota, puluhan simpatisan rekan-rekan media hadir memberi dukungan kepada Pimred dan Wapimred kupasmerdeka.

Hingga berita ini dimuat, berimbang.com belum mendapat keterangan resmi dari pihak kepolisian.

(TYr)

BERIMBANG.COM, Bogor – Komando Rayon Militer (Koramil) 2123 Cijeruk – Cigombong menggelar kegiatan Pembinaan Peta Jarak Jaring Teritorial tahun 2019 di aula kantor Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Senin (9/12/19)

Kegiatan tersebut yang di hadiri Camat Cigombong, Kapolsek Cijeruk – Cigombong, Satpol PP Cijeruk – Cigombong, Organisasi Masyarakat, Linmas, serta Sejumlah Mitra Karib Bhabinsa, dengan tema Melalui Pembinaan Peta Jarak Jaring Teritorial TNI – AD, Siap Meningkatkan Kemampuan Temu Cepat dan Lapor Cepat Apkowil  Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Serta Ketahanan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Danramil 2123 Cijeruk – Cigombong, Mayor Inf. Suparno mengatakan, Kegiatan peta jarak jaring teritorial bertujuan dalam rangka program kerja yang harus segera dilaksanakan ditingkat Koramil.

“Kegiatan untuk mensosialisasikan program – program kerja Koramil sebagai jaring Teritorial atau Mitra Karib yang didalamnya terdiri dari Pegawai Negeri, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Ormas, LSM, Tokoh Adat, Kelaurga Besar, TNI, Dosen, Guru, Satpam, Dokter, Mahasiswa, Pedagang, Patani dan seluruh lapisan Masyarakat,” ujarnya kepada Media

Menurutnya Mayor INF. Suparno, dengan dilaksanakannya peta jaring Teritorial ini diharapkan dapat bersenergi dengan para Bhabinsa dilapangan. Tentunya, guna menciptakan kondisi wilayah yang aman, tentram dan damai agar terbentuk jaringan Teritorial atau mitra karib seluas – luasnya.

“Dengan kata lain, supaya mendapatkan informasi akurat yang disebut Temu Cepat dan Lapor Cepat ketika terjadi sesuatu diwilayah. Sehingga, rekan kerja Bhabinsa ini bisa memberikan informasi secepat mungkin dalam menangani permasalah diwilayah,” ucapnya.

Menurutnya, pelaksanaan Program jaring Teritorial ini merupakan intruksi komando atas dari mabes yang harus disampaikan dijajaran Koramil se- Indonesia, termasuk di tingkat Kodim, Korem dan Mitra Karib. Terutama, yang punya Integritas, Loyalitas dan rasa Kepedulian yang tinggi.

“Disinilah, kita harus tuntut sesuai yang diharapkan supaya warga masyarakat mempunyai kepedulian terhadap lingkungannya, khususnya pada TNI. Intinya bilamana mendapat informasi apapun yang mengandung akan terjadinya suatu masalah cepat segera laporkan ke Bhabinsa,” jelas Danramil.

Dirinya juga berharap usai dilaksanakan kegiatan ini jalinan komunikasi tetap terjaga agar setiap temuan masalah yang ada bisa segera dilaporkan serta tau akan apa yang harus diperbuat. Karena setiap Desa punya Bhabinsa yang harus bersinergi.

“Artinya, kalau ada temuan cepat lapor ke Bhabinsa dan Bhabinsa harus lapor ke Danramil. Kemudian Danramil akan melaporkannya ke Dandim. Kenapa, ini untuk memperkuat fungsinya, apalagi saat ini sudah memasuki masa musim hujan, sehingga rawan akan bencana alam. Tapi alhamdulillah sejauh ini diwilayah kita sudah terukur,” pungkasnya.

(Na/Wan)