Penulis: Admin Berimbang

BERIMBANG.COM, Depok – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, Sidik Mulyono ramai diperbincangkan oleh kalangan masyarakat Kota Depok, pasalnya pencopotan Jabatan dari Kepala Diskominfo yang dilakukan Walikota Depok, Mohammad Idris tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian sebagai Kepala Dinas hingga menuai banyak kritikan dari masyarakat yang ditujukan kepada Walikota Depok.

Terkait hal tersebut Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) , Supian Suri membantah bahwa pemberhentian Kepala Dinas Kominfo sudah sesuai dengan prosedur.

“Awalnya kami telah meminta Pak Sidik untuk menjadi pegawai dan bekerja di Pemerintah Kota Depok selama tiga tahun. Sebelum surat dari BPPT keluar, menurut informasi Pak Sidik akan mengikuti open biding di pemerintah pusat dan Pak Wali secara pribadi mempersilahkan, karena yang seharusnya memberikan izin secara lembaga ke Pak Sidik, merupakan instansi asalnya yakni BPPT, itu awal kronologinya” ujar Supian kepada Wartawan, Minggu (3/5).

Disebutkan Supian Suri, Pemerintah Kota Depok menerima surat dari BPPT yang menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Permen PAN/V/2012, tidak ada lagi pegawai yang dipekerjakan dan BPPT mengambil langkah kepastian terhadap pegawai yang selama dipekerjakan di tempat lain.

“Jadi BPPT intinya menanyakan terhadap pegawai yang dipekerjakan sudah harus ada keputusan, apakah dipekerjakan terus atau dikembalikan ke instansi asal. Artinya surat yang dilayangkan Pak Wali ke BPPT tak lain adalah untuk menjawab surat dari BPPT karena tanggal 20 Maret 2020 sudah harus ada kepastian terhadap hal itu,” paparnya.

Supian mengungkapkan, dengan adanya rencana Sidik untuk mengikuti open biding di pemerintah pusat dan akan mengembangkan kariernya disana, Supian diarahkan untuk membuat surat dan Sidik pun telah dipanggil wali kota terkait rencana itu.

Sementara itu, BKPSDM juga telah menerima surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada 17 April terkait adanya aduan tersebut.

Namun, hal itu terbentur dengan pelaksanaan PSBB dan mundur hingga akhir April. tetapi, hingga akhir April kemarin pihaknya belum dapat kepastian lagi akan dipanggil KASN terkait dengan persoalan itu.

Dirinya mengungkapkan, surat balasan Pemkot Depok ke BPPT itu tidak terlalu masuk kepada kinerja Sidik akan tetapi lebih menghargai batas akhir masa bekerja dirinya, terlebih Pemkot Depok sudah diingatkan dari instansi asal Sidik yakni BPPT.

“Saat itu Pak Sidik diskusinya langsung ke Pak Wali, apa yang didiskusikan kami tak tahu, apakah masih ingin di Pemkot Depok atau kembali ke BPPT. Kami tidak menulis hal-hal yang lain, namun Pak Wali berpandangan bahwa peluang Pak Sidik lebih besar untuk berkarier di luar, karena ada juga indikator Pak Sidik mau ikut open biding, kemungkinan seperti itu,” papar Supian Suri.

Soal unsur politis menjelang Pilkada Depok, Supian membantah, menurutnya, itu tergantung sudut pandang karena situasi yang dilematis.

“Itu tergantung sudut pandang. Misalnya kami balik, seandainya Pak Sidik sudah habis masa jabatannya di Pemkot Depok terus dipertahankan oleh Pak Wali dalam masa jabatan yang sudah tidak boleh melantik atau mempertahankan kecuali ada izin Pak Menteri, kira-kira akan muncul pertanyaan atau tidak, bahwa Pak Sidik dianggap berpihak ke Pak Wali lalu dipertahankan oleh Pak Wali?, begitu juga sebaliknya. Ini kan memang situasinya dilematis,” terangnya.

Ia juga menegaskan, apa yang dilakukan Pemerintah Kota Depok telah sesuai prosedur terhadap dilayangkan dan dijawabnya surat dari wali kota.

“Lagi-lagi ini kan belum menjadi SK, bahkan kami mempertahankan Pak Sidik kok hingga 22 Mei,” tegasnya.

Iik

BERIMBANG.COM, Depok – Kembali di hari kedua sejumlah toko yang pengecualian tidak mematuhi aturan penerapan PSBB di kota Depok.

Satpol PP yang di pimpin langsung Kasat Lienda Ratnanurdiany bersama TNI dan Polri tutup paksa puluhan toko yang tetap berjualan.

“Jika tetap membandel, petugas mengancam akan mencabut izin usahanya,” Kata Kabid Penegakan Perda SatPol-PP Kota Depok Taufiqurrahman, kepada awak media di lokasi toko pakaian Pasadena jalan Raya Sawangan.

Penutupan paksa ini dilakukan petugas Satpol PP bersama petugas TNI dan Polri terhadap toko yang masih buka di sejumlah jalan protokol seperti di Jalan Margonda Raya, jalan Kartini, jalan ARH, jalan Nusanatara jalan Dewi Sartika dan terakhir jalan Sawangan tepatnya menutup Toko pakaian Pasadena.

“Tak hanya menutup, petugas juga menempel stiker penutupan sementara,” ucap Taufiq.

Sementara itu di tempat yang sama Kasatpol PP kota Depok, lienda Ratnanurdiany mengatakan, tindakan tegas ini dilakukan lantaran masih banyak pelaku usaha yang tidak menghiraukan imbauan petugas untuk mematuhi aturan PSBB yang berlaku di kota Depok.
Penutupan paksa ini berlaku sejak PSBB kota Depok diperpanjang hingga tanggal 12 Mei mendatang.

Sebelumnya ucap Lienda, setelah pembatasan sosial berskala besar tahap pertama berakhir hari ini tanggal 28 April, PSBB tahap kedua diperpanjang kembali selama 14 hari ke depan mulai Rabu 29 April sampai 12 Mei 2020.

“Agar perpanjangan PSBB ini berjalan lebih efektif dan maksimal, kami hari ini harus menutup,” tutur Lienda, Meskipun mendapat perlawanan dari toko tersebut.

Lienda mengajak, untuk memutuskan mata rantai virus maka diperlukan kerja sama masyarakat dan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat diminta kesadarannya mau menaati aturan demi kesehatan bersama.

“Harapannya masyarakat berperan serta ikut aktif. Karena, PSBB bukan kewajiban pemerintah saja tapi bersama. PSBB adalah mencegah penyebaran,” tutur Lienda.

Dia mengungkapkan, tujuan PSBB adalah mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19. PSBB ini akan berjalan baik jika ada kesadaran dari masyarakat.

Diketahui bahwa PSBB tahap II Depok akan berlangsung sejak 28 Maret hingga 12 Mei 2020. “Kami gabungan bersama TNI Polri melakukan penutupan sementara sampai 12 Mei. Sejauh ini sudah hampir 90 persen toko tutup. Kecuali sektor yang dikecualikan, seperti toko makanan, bangunan, komunikasi, dan fasilitas kesehatan. Di luar itu kami tutup,” papar dia. (adi).