Penulis: Admin Berimbang

BERIMBANG.COM, Jakarta – Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) menduga ada skenario antara mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi dengan pihak RS Medika Permata Hijau. Skenario yang dimaksud adalah lebih dulu memesan kamar sebelum Setya Novanto kecelakaan. Diduga, ini dilakukan untuk menghalangi pemeriksaan terhadap Novanto.

Baju Seragam Terlalu Seksi, Perawat Cantik Ini Dipaksa Resign!Jangan Galau Dicueki, Chat Gebetan Lagi Bisa Bikin Kalian KencanBerencana ke Jepang? Lihat Panduan Lengkapnya

Menanggapi itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, izin rumah sakit bisa dicabut apabila terbukti terlibat dalam konspirasi menghalang-halangi proses penyidikan perkara yang dilakukan KPK.

"Itu ranah kriminal dulu, jadi dibuktikan betul dia kriminal, kalau hukumannya dari kami cabut izin," kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Jakarta, Jumat (12/1).

KPK telah menetapkan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo dan Frederich Yunadi sebagai tersangka dalam penyidikan tindak pidana sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsiproyek KTP-e atas tersangka Setya Novanto.

Bimanesh merupakan dokter yang merawat Setya Novanto di RS Medika Permata Hijau dan diduga memanipulasi data rekam medis untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan penyidik KPK terhadap Novanto.

Dilansir Antara, Menkes mengaku masih menunggu proses hukum hingga menghasilkan keputusan terkait ada tidaknya rekayasa dalam penanganan medis terdakwa korupsi KTP-e Setya Novanto.

"Kalau memang dalam hal ini ada kesalahan, ya, kalau rumah sakit dari kami kalau betul dia salah ada teguran pertama, kedua, sampai pidana. Bisa sampai cabut izin," ucap Nila, tegasnya.

Sementara untuk nasib dokter Bimanesh, Menkes menyerahkan kepada organisasi profesi yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas sebagai dokter. Nila mengatakan Kementerian Kesehatan tidak bisa memberikan sanksi kepada dokter secara perorangan.

"Di IDI, di situ ada Majelis Kode Etik Kedokteran. Mereka harus lihat dari sisi etika yang dilakukan dokter tersebut," ujar Menkes.

BERIMBANG.COM, Jakarta – Presidium Alumni 212 kecewa karena nama-nama calon kepala daerah yang diajukan ditolak oleh koalisi Gerindra-PAN-PKS. Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyatakan permohonan maaf.

"Usulan yang disampaikan tentu dipertimbangkan dengan semua aspeknya. Kami minta maaf dengan segala hormat tidak bisa memuaskan semua pihak," ujar Ferry saat dihubungi, Jumat (12/1/2018).

Ia pun menyampaikan alasan nama-nama kandidat kepala daerah usulan ulama itu tidak diusung oleh partainya. Menurut Ferry, penolakan tersebut semata-mata karena realitas politik yang tidak memungkinkan.

"Karena memang ada keterbatasan partai dalam realitas politik yang ada dalam demokrasi liberal. Ini perjuangan kita semua ke depan supaya demokrasi di Indonesia lebih baik," katanya.

Ferry menilai ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh partai untuk mengusung seorang calon kepala daerah. Di antaranya kecukupan jumlah kursi di DPRD, pertimbangan hasil survei, dan keputusan yang harus melibatkan partai lain.

"Realitas politik mensyaratkan tentang kecukupan jumlah kursi yang membuat kita harus kompromi serta mempertimbangkan hasil survei yang ada," tutur Ferry.

"Ada yang berada di luar kekuasaan partai secara otonom dan tentu terkadang tidak bisa memuaskan," imbuhnya. 

Namun Ferry menyampaikan tetap bersimpati terhadap aksi bela Islam yang telah dilakukan Presidium Alumni 212. Ia berharap para ulama dan Presidium Alumni 212 dapat memahami keputusan partainya.

"Partai Gerindra memiliki sikap yang jelas dengan menentang UU Ormas dan tentu bersimpati terhadap gerakan bela Islam," ucapnya.

"Saya mengharapkan teman-teman memahami ini dan tidak mengurangi keikhlasan nilai perjuangan yang ada dengan kekecewaan yang dilatarbelakangi karena soal pilkada. Insyaallah Pak Prabowo dan Partai Gerindra konsisten memperjuangkan keadilan," sambung Ferry.

Kekecewaan Alumni 212 terhadap PKS-PAN-Gerindra awalnya diungkap oleh Sekjen Forum Umat Islam Al-Khaththath. Pria bernama asli Gatot itu mengungkapkan, dari 5 tokoh yang disorongkan Alumni 212 ke PKS-PAN-Gerindra, tak satu pun diusung menjadi calon kepala daerah.

"Jadi, dari lima nama, salah satunya Mas La Nyalla, itu tidak satu pun yang diberi rekom. Kita kan menganggap para ulama sudah memperjuangkan dengan pengerahan Aksi Bela Islam 212 yang sangat fenomenal dan kita di Jakarta sudah berhasil memunculkan Gubernur Anies-Sandi," ujar Al-Khaththath kemarin.

Mengenai nama-nama 5 tokoh yang diajukan tersebut, Ferry pun enggan membeberkan. "Saya lupa persisnya," tandasnya. 

Detik.com

BERIMBANG.COM, Jakarta – Dalam Kunjungan kerja tersebut Kapores Mardiaz di sambut langsung oleh Mentri Rudiantara beserta jajaran Kementrian kominfo.

Dalam kunjungan tersebut, banyak membahas tentang Cyber Crime. Di antaranya adalah Isu Sara, Politik, Pilkada Hingga Pornografi yang marak ditemukan dalam dunia maya. Seperti isu sara, juga sering di lontarkan oleh tokoh agama, yang tidak bertanggung jawab, seperti provokasi antar agama tertentu dan menurut laporan dari kemetrian MENKOMINFO sebangak 65% Rakyat indonesia sangat Mudah percaya dengan Media Sosial termasuk media hoax

Dalam ranah Politik. Seringnya curi start kampanye, dan saling serang, dengan saling menjelek-jelekkan pun menjadi bahasan. Bahkan di temui MENKOMINFO ada diantaranya oknum politik yang mengunakan akun resmi KPU menjadi alat kampanye mereka.

Tak luput dari bahasan, dua instasi tersebut adalah tentang Pornografi, Human trafficking yang sangat merusak regenerasi, jika tidak segera dihentikan.

Dalam rapat kunjungan kerja tersebut dari Kementrian Kominfo mengungkapkan kejahatan cyber crime tak bisa di selesaikan oleh satu instansi saja, kita butuh kekuatan lain seperti Kepolisian sebagai penegak Hukum serta menjadi eksekutor kejahatan di lapangan.

Oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Mardiaz K.D menyatakan “selain kami melakukan penegakan hukum, kami juga akan melakukan pencegahan dengan mengedukasi remaja kita di sekolah-sekolah yang ada “papar beliau.

Kami akan melakukan seminar ke sekolah-sekolah guna pencegahan, agar anak-anak kita tidak terjebak dalam kejahatan cyber crime dan memang ini juga merupakan wacana kami di Kepolisian khususnya Polres Jakarta Selatan “tutup beliau.

Sepontan Kapolres mendapat upplauce dari Kementrian terkait atas wacana dan memuji beliau, karna baru beliau saja dari Kapolres yang melakukan kunjungan kerja, yang di rasa jajaran kementrian sangat positif serta luar biasa.
(Red)