Penulis: admin berimbang

Jabodetabek

Bentrok Kelompok di Jalan Raya Bogor, Polisi Amankan Tujuh Orang

BERIMBANG.com, Depok – Sore yang semula tenang di kawasan Jalan Raya Bogor, Depok, mendadak ricuh. Kamis (17/4/2025), sekitar pukul 18.00 WIB, bentrok antar kelompok pecah dan nyaris melumpuhkan lalu lintas di jalur Cibinong–Depok.

Dari video yang beredar, sejumlah pria terlihat membawa balok kayu. Mereka tersebar di badan jalan, bahkan memblokade jalur utama. Kendaraan yang datang dari arah Bogor ke Depok terpaksa berhenti atau melaju pelan karena takut terjebak dalam kericuhan. Pengendara motor terlihat ragu-ragu, banyak yang memperlambat laju sambil memantau situasi.

Baca juga:Kapolda Jatim Mengecek Posko DVI dan Cold Storage di RSUD Haryoto Lumajang

Kapolsek Sukmajaya, AKP Rizki Firmansyah, mengatakan bahwa bentrokan bermula di dekat lahan ruko, namun kemudian meluas hingga ke tengah jalan. “Sempat menutup sebagian jalan, karena warga dan pengendara memilih untuk berhenti atau menghindar,” ujarnya di lokasi kejadian.

Situasi kini telah dinyatakan kondusif. Polisi masih berjaga di sekitar Simpangan Depok untuk memastikan tak ada kericuhan susulan. Arus lalu lintas dari kedua arah—Cibinong ke Depok dan sebaliknya—sudah kembali normal, meski masih menyisakan kekhawatiran dari warga yang melintas.

Polisi berhasil mengamankan tujuh orang yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Meski belum diketahui pasti pemicu bentrok, pihak berwenang telah memulai penyelidikan lebih lanjut. Sejauh ini, tidak ada laporan korban jiwa maupun luka serius.

“Untuk sekarang, jumlah yang kami amankan tujuh orang. Korban sementara tidak ada, tapi tetap kami dalami lebih lanjut,” tutup Rizki.

iik

Opini

Bersama Depok Maju, Menata Masa Depan yang Lebih Baik

BERIMBANG.com, Depok – Tanggal 27 April 2025, Kota Depok genap berusia 26 tahun. Sebuah usia yang tergolong muda bagi sebuah kota, namun cukup untuk melihat bagaimana Depok tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Dengan mengusung tema “Bersama Depok Maju,” peringatan ulang tahun ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan pencapaian, sekaligus menyatukan langkah menuju masa depan yang lebih baik.

Baca juga : Kampung KB Jatijajar, Tapos Dapat Penilaian Terbaik Dari Propinsi Jabar

Depok bukan lagi sekadar kota penyangga Ibu Kota. Ia telah menjadi kota mandiri dengan karakteristik dan potensi yang unik—mulai dari pusat pendidikan, pertumbuhan ekonomi kreatif, hingga kekayaan budaya lokal yang terus terjaga. Namun, tentu masih banyak tantangan yang harus dihadapi: kemacetan, pengelolaan sampah, dan kesenjangan pembangunan di berbagai wilayah.

Baca juga: Wabup Bogor: Kita Siapkan 18 Titik Pos Pam Mudik Lebaran

Melalui semangat kebersamaan, pemerintah dan masyarakat dapat saling bergandeng tangan untuk menjawab tantangan tersebut. Kolaborasi antara warga, komunitas, pelaku usaha, dan pemerintah menjadi kunci utama. Depok bisa lebih maju jika semua elemen terlibat aktif dalam proses pembangunan, baik melalui inovasi, kepedulian sosial, maupun partisipasi dalam menjaga lingkungan.

Di usia ke-26 ini, mari kita jadikan “Bersama Depok Maju” bukan sekadar slogan, tapi komitmen bersama. Sebab kemajuan bukan hanya tentang gedung tinggi atau jalan lebar, tapi juga tentang kualitas hidup, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Selamat ulang tahun, Kota Depok—teruslah tumbuh, dan teruslah maju bersama rakyatmu.

Penulis: Juli Efendi

Opini

Sampah Bukan Sekadar Kotoran, Tapi Cermin Kepemimpinan di Depok

Oleh: [Juli Efendi] Jilid 2

BERIMBANG.com, Depok – Masalah sampah mungkin terlihat remeh. Hanya soal tumpukan plastik, sisa makanan, atau kardus bekas yang menumpuk di sudut jalan. Tapi di Kota Depok, sampah sudah menjelma jadi masalah serius—dan lebih dari itu, menjadi simbol lemahnya kepemimpinan.

Sudah terlalu sering warga mengeluh soal keterlambatan pengangkutan sampah, tumpukan yang tak kunjung diangkut, atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tidak memadai. TPS liar pun menjamur, bau menyengat menghantui kawasan pemukiman, dan warga akhirnya terpaksa membakar sampah sendiri—yang tentu berdampak buruk pada lingkungan.

Bca Juga : DLHK Depok Bantah Dana Retribusi Sampah Di Selewengkan

Semua ini bukan hanya soal kebersihan, tapi soal bagaimana pemerintah kota bekerja. Sampah adalah urusan yang sangat dasar dalam tata kelola kota. Jika urusan semacam ini saja tidak bisa ditangani dengan baik, bagaimana mungkin masyarakat percaya pada komitmen besar lainnya, seperti smart city, pembangunan berkelanjutan, atau bahkan kesehatan publik?

Yang ironis, kampanye pengelolaan sampah sebenarnya sudah sering dilakukan. Ada bank sampah, ada program 3R (reduce, reuse, recycle), bahkan ada jargon “Depok bersih dan hijau”. Tapi semua itu terasa setengah hati—bagian dari pencitraan, bukan solusi.

Di lapangan, kesenjangan antara wacana dan realitas sangat terasa. Pengelolaan sampah masih minim teknologi, armada pengangkut tak sebanding dengan volume sampah harian, dan koordinasi antarwilayah sangat lemah. Lebih parah lagi, penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan nyaris tak terdengar.

Sampah adalah cermin. Ia mencerminkan apakah pemimpin sebuah kota benar-benar hadir untuk rakyatnya, atau hanya sibuk mengurus proyek-proyek besar yang menguntungkan segelintir pihak. Kota Depok saat ini tampak lebih sibuk membangun taman tematik dan proyek fisik lainnya, tapi melupakan fondasi paling mendasar: lingkungan yang sehat dan bersih.

Sudah waktunya pemerintah kota mengambil langkah tegas dan berani. Bangun sistem pengelolaan sampah yang adil, modern, dan melibatkan warga secara nyata. Tegakkan aturan, beri insentif bagi warga yang peduli lingkungan, dan pastikan setiap keluhan ditindaklanjuti, bukan diabaikan.

Karena pada akhirnya, kota bukan hanya tentang gedung tinggi dan jalan mulus. Kota adalah tentang bagaimana manusia hidup di dalamnya. Dan hidup yang layak dimulai dari lingkungan yang bersih dan sehat—bukan dari janji-janji kosong.

 

Opini

Sampah Menumpuk, Wajah Depok yang Kian Kusam

Oleh: [Juli Efendi] ( Jilid 1 )

BERIMBANG.com, Depok – Depok dikenal sebagai kota penyangga ibu kota dengan populasi padat, geliat pembangunan tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat. Namun, di balik segala geliat itu, Depok menyimpan masalah yang makin menggunung—secara harfiah: sampah.

Baca juga : Fraksi Gerindra Dukung Pemkot Depok Tuntaskan Masalah Sampah, Dorong Inovasi dan Kerja Sama

Masalah sampah di Kota Depok bukan lagi sekadar keluhan warga. Ini sudah menjadi krisis lingkungan yang terabaikan. TPS liar bermunculan di sudut-sudut jalan, tumpukan sampah menebar bau busuk, dan pengangkutan yang tak konsisten membuat warga frustrasi. Bahkan di area permukiman elite atau perkantoran, pemandangan bak sampah yang meluber sudah menjadi hal biasa.

Ironisnya, program-program pengelolaan sampah yang diluncurkan Pemkot Depok sering kali hanya bersifat seremonial. Kampanye 3R (reduce, reuse, recycle) berjalan di atas kertas, sementara implementasinya minim. Bank sampah? Hanya aktif di segelintir RW. Pengelolaan kompos? Terbatas pada segelintir komunitas sadar lingkungan. Sisanya, sampah tetap menumpuk dan dibuang ke TPA Cipayung yang sudah kelebihan kapasitas.

Sementara itu, regulasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha juga lemah. Banyak pelaku bisnis—mulai dari restoran hingga proyek properti—membuang sampah sembarangan tanpa sanksi tegas. Kota ini butuh ketegasan, bukan sekadar imbauan.

Permasalahan ini bukan hanya soal estetika kota. Ini soal kesehatan publik, pencemaran tanah dan air, hingga perubahan iklim mikro di kawasan urban. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi bom waktu ekologis—dan ketika meledak, dampaknya akan dirasakan oleh semua, tanpa pandang kelas sosial.

Wali Kota Depok harus sadar: ini bukan hanya masalah teknis. Ini cermin dari ketidaktegasan, lemahnya kepemimpinan lingkungan, dan kurangnya kemauan politik. Sudah saatnya Depok punya sistem pengelolaan sampah yang modern, berbasis komunitas, dan diawasi secara serius. Insentif untuk warga pengelola sampah harus nyata. Sanksi untuk pembuang sembarangan harus tegas. Dan yang paling penting: pemerintah harus memimpin, bukan sekadar hadir saat potong pita.

Depok bisa bersih. Tapi butuh kemauan kuat, bukan hanya anggaran besar. Jika tidak ada perubahan, maka kota ini akan tenggelam dalam gunungan sampah ciptaannya sendiri.

 

Nasional

Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza: Rakyat Indonesia Banyak Yang Miskin

BERIMBANG.com, Jakarta— Presiden  RI, Prabowo Subianto, kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan rencana evakuasi besar-besaran warga sipil dari Gaza yang menjadi korban konflik berkepanjangan. Rencana kemanusiaan ini disambut apresiasi, namun juga memunculkan kritik dari sejumlah kalangan yang menyoroti kondisi rakyat Indonesia sendiri.

Baca Juga :  Mudik Lebaran, Forkopimda Jatim Aktif Mengecek Pos Pam, Pos Yan dan Pos Terpadu

Rencana tersebut diungkap Prabowo dalam forum internasional dan mendapat dukungan moral dari berbagai pihak. Indonesia disebut siap menampung warga Gaza yang ingin mencari perlindungan, dengan fasilitas yang akan disiapkan oleh pemerintah.

Namun, di balik niat mulia ini, sejumlah warganet dan pengamat sosial mempertanyakan prioritas pemerintah. “Kita paham soal kemanusiaan, tapi bagaimana dengan rakyat Indonesia sendiri yang masih banyak hidup dalam kemiskinan?” kata Dwi Rahayu, peneliti kebijakan sosial dari Lembaga Kajian Publik Nusantara.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir 2024 mencatat sekitar 9,4 persen penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Beberapa wilayah seperti Papua, NTT, dan sejumlah daerah pesisir masih menghadapi tantangan gizi buruk, pengangguran, dan akses pendidikan yang terbatas.

“Bukan berarti kita tak peduli pada Gaza, tapi pemerintah juga harus adil dalam mengalokasikan anggaran dan perhatian. Jangan sampai rakyat sendiri merasa dianaktirikan,” tambah Dwi.

Publik kini menantikan langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa solidaritas global tidak mengorbankan kesejahteraan nasional. Debat publik pun terus bergulir, memperlihatkan betapa kompleksnya mengelola kepentingan dalam dan luar negeri secara bersamaan. Red

Daerah

Dorong Perluasan Fungsi IDTH, DPR Minta Komdigi Uji Seluruh Barang Elektronik yang Dipakai Masyarakat

BERIMBANG.com, Depok – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong agar fasilitas Indonesia Digital Test House (IDTH) yang dikelola Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diperluas cakupannya. Menurutnya, IDTH harus mampu mengakomodasi kebutuhan pengujian tidak hanya untuk perangkat seluler, tablet, VR, dan komputer, melainkan juga untuk berbagai peralatan elektronik lain yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Baca Juga : Fakta Baru, 2 Gangster Bocimi Positif Narkoba, Langsung Ditahan Polresta Bogor Kota

“Peralatan elektronik seperti mesin cuci, kulkas, atau microwave bukan lagi barang mewah. Ini sudah jadi kebutuhan pokok masyarakat. Maka penting agar fasilitas pengujian juga mencakup semua perangkat tersebut,” kata Dave dalam kunjungan kerja Komisi I DPR ke BBPPT di Depok, Rabu (16/4/2025).

Dalam kunjungannya, Dave menilai IDTH memiliki sarana dan infrastruktur laboratorium yang mumpuni, bahkan berpotensi menjadi pusat pengujian paling strategis untuk mendukung era digitalisasi di Indonesia.

“Kita tahu digitalisasi semakin meluas. Meski saat ini IDTH fokus pada perangkat seluler, ke depan harus bisa diperluas untuk mencakup berbagai perangkat rumah tangga yang digunakan secara masif oleh masyarakat,” ujarnya.

IDTH sendiri merupakan pusat pengujian perangkat elektronik dengan standar internasional terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2024, fasilitas ini dibangun dengan anggaran hampir Rp1 triliun. Berdiri di atas lahan seluas 22.723 meter persegi dan bangunan seluas 11.953 meter persegi, IDTH memiliki 12 laboratorium, salah satunya Laboratorium EMC (Electromagnetic Compatibility).

Laboratorium EMC memiliki peran penting dalam menguji apakah perangkat elektronik seperti laptop atau televisi dapat beroperasi normal di lingkungan elektromagnetik tanpa menyebabkan interferensi atau terganggu oleh perangkat lain.

Dengan dukungan anggaran dan pengembangan ke depan, IDTH diharapkan dapat menjadi tulang punggung bagi Indonesia dalam memastikan kualitas dan keamanan seluruh produk elektronik yang beredar di pasar nasional.

iik

Daerah

Mangkrak, Proyek Metro Starter Rugikan Pemkot Depok Ratusan Juta Rupiah

BERIMBANG.com, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diduga mengalami kerugian akibat mangkraknya proyek Metro Starter yang dikerjasamakan melalui skema Build Operate Transfer (BOT) dengan pihak swasta. Kerugian tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dan berdampak pada potensi hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Proyek yang semula diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah serta pelayanan publik ini justru terbengkalai tanpa kejelasan kelanjutan. Hal ini memunculkan desakan agar perjanjian BOT antara Pemkot Depok dengan pihak pengembang dibatalkan. Jika tetap dilanjutkan, publik menuntut agar dilakukan kajian kelayakan (feasibility study) yang komprehensif dan transparan.

 

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mangkraknya pemanfaatan aset daerah dalam kerja sama semacam BOT dapat menimbulkan kerugian nyata bagi pemerintah daerah.

Dalam kasus ini, aset milik Pemkot Depok tidak dimanfaatkan secara optimal dan kewajiban kontribusi dari pihak swasta belum direalisasikan.

“Patut diduga bahwa pengembang sebagai pihak penerima manfaat BOT bukanlah perusahaan yang kredibel dan tidak memiliki kemampuan keuangan maupun teknis yang memadai untuk menyelesaikan proyek,” ujar Pengamat Kebijakan Publik, Leo Prihadiansyah belum lama ini.

Akibat kelalaian tersebut, Pemkot Depok mengalami potensi kehilangan pendapatan yang cukup besar. Wali Kota Depok pun didesak untuk bersikap tegas terhadap mangkraknya proyek Metro Starter dan mengevaluasi seluruh bentuk kerja sama yang merugikan daerah.

Tak hanya itu, masih Leo, aparat penegak hukum juga diminta untuk bersikap proaktif dalam menyelidiki dugaan pelanggaran terkait pengelolaan barang milik daerah, meski tanpa adanya laporan resmi. Hal ini dinilai penting untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang.

iik

Jabodetabek

Kemacetan Parah Warnai Jalan Kartini Depok Saat Jam Pulang Kantor

BERIMBANG.com, Depok – Kemacetan panjang kembali mewarnai Jalan Kartini, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, pada Senin sore (14/4/2025). Antrean kendaraan mengular sejak selepas lampu merah Jalan Tole Iskandar hingga depan Stasiun Depok, tepat di jam sibuk pulang kantor sekitar pukul 17.34 WIB.

Tingginya volume kendaraan yang menuju ke arah Jalan Pemuda menjadi pemicu utama kemacetan. Arus lalu lintas terlihat padat merayap, pengendara tampak bergantian melaju perlahan sembari mencari celah untuk keluar dari kepadatan.

Tak hanya itu, keberadaan putaran balik di sepanjang Jalan Kartini ikut memperburuk kondisi. Ditambah lagi, arus penumpang yang keluar dari Stasiun KRL Depok membuat lalu lintas semakin padat. Ojol dan angkot yang kerap berhenti mendadak untuk menaikkan dan menurunkan penumpang semakin menambah ruwet situasi.

Petugas dari Dinas Perhubungan dan kepolisian terlihat sigap di lokasi untuk mengatur lalu lintas. Meski demikian, kepadatan tetap tak terhindarkan.

Berbeda dengan kondisi di kawasan Grand Depok City (GDC), arus lalu lintas terpantau lebih lancar. Untuk mengurai kemacetan, polisi menerapkan rekayasa lalu lintas: kendaraan dari Jalan Kartini yang hendak menuju Citayam diarahkan untuk memutar balik di area GDC.

Kemacetan ini menjadi sorotan warga, yang berharap penataan transportasi dan rekayasa lalu lintas di kawasan padat seperti Jalan Kartini bisa lebih optimal ke depannya.

Iik

Daerah

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Akan Bentuk Satgas Premanisme

BERIMBANG.com, Depok – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Premanisme untuk menanggulangi aksi premanisme yang semakin meresahkan masyarakat di wilayah Jawa Barat.

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya laporan warga terkait tindakan pemerasan, pungutan liar, hingga intimidasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok preman di sejumlah kota besar seperti Bandung, Bekasi, dan Bogor. Satgas ini nantinya akan melibatkan unsur TNI, Polri, serta pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.

“Premanisme tidak boleh dibiarkan tumbuh subur. Ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal keadilan sosial. Kita akan bentuk Satgas khusus yang bertugas membersihkan praktik-praktik premanisme di semua sektor,” ujar Dedi Mulyadi dalam konferensi pers di Gedung Sate.

Satgas Premanisme akan mulai beroperasi pada Mei 2025 dan ditargetkan mampu merespons cepat laporan masyarakat serta melakukan penindakan tegas terhadap pelaku. Pemerintah juga akan membuka kanal pengaduan langsung untuk warga yang mengalami atau menyaksikan tindakan premanisme.

Baca Juga : 

Wabup Bogor: Kita Siapkan 18 Titik Pos Pam Mudik Lebaran

Gara Gara Postingan Di Medsos, Pasien Puskesmas Cimanggis Dianggap Melanggar UU ITE

“Kita ingin Jawa Barat jadi wilayah yang aman, nyaman, dan bebas dari rasa takut. Ini bukan hanya soal penindakan, tapi juga pencegahan lewat edukasi dan pemberdayaan,” tambahnya.

Langkah ini mendapat respons positif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pengusaha kecil yang selama ini mengaku sering menjadi korban pungli. Mereka berharap satgas ini benar-benar bekerja efektif dan berkelanjutan.

iik

Jabodetabek

Fraksi Gerindra Dukung Pemkot Depok Tuntaskan Masalah Sampah, Dorong Inovasi dan Kerja Sama

BERIMBANG.com, Depok – Masalah sampah di Kota Depok terus menjadi perhatian serius. Namun, dukungan terhadap upaya Pemerintah Kota Depok dalam menuntaskan persoalan ini kian menguat. Kali ini, dukungan datang dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok.

Fraksi Gerindra menyatakan komitmen penuh untuk mendorong solusi jangka panjang atas persoalan sampah yang kian kompleks. Salah satu bentuk konkret dukungan itu terlihat dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah yang saat ini tengah digodok bersama eksekutif.

Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, H. Hamzah, menegaskan bahwa pihaknya mendorong penuh agar revisi perda ini menghasilkan kebijakan yang lebih progresif dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Masalah sampah tidak bisa ditangani dengan cara-cara lama. Kita perlu terobosan, dan kami percaya Pemerintahan Supian-Chandra punya keberanian untuk mengambil langkah-langkah inovatif,” ujar Hamzah yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Sampah.

Dalam revisi perda tersebut, kata Hamzah, akan diatur ketentuan yang mewajibkan kawasan berpengelola seperti pusat perbelanjaan, pasar, apartemen, dan hotel untuk mengelola sampah mereka secara mandiri. Tak hanya itu, peran kecamatan dan kelurahan juga akan diperkuat, terutama dalam pengembangan bank sampah serta pengelolaan sampah organik di tingkat masyarakat.

Baca Juga :

Posyandu Kasih Ibu Satu RW 01 Jatijajar Rutin Adakan Penimbangan Balita

Malam Takbir, Forkopimda Jatim Bersama sama Cek Pos Pam dan Pos Yan

“Kalau masyarakat dilibatkan langsung dari sumbernya, dampaknya akan lebih terasa. Karena itu, perda ini juga menyasar penguatan peran wilayah,” imbuhnya.

Fraksi Gerindra juga mendorong agar Pemerintah Kota Depok membuka ruang kerja sama dengan pihak ketiga, khususnya yang memiliki teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan. Bahkan, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khusus pengelolaan sampah menjadi salah satu opsi yang tengah dikaji secara serius.

“Kami berharap perda ini segera disahkan, agar pelaksanaannya bisa dimulai dan masyarakat bisa melihat perubahan nyata di lingkungannya,” pungkas Hamzah.