Penulis: admin berimbang

BERIMBANG.com – Rapat Paripurna Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor, penyampaian dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,

Serta Penetapan Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan Kepala Daerah Terhadap Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (25/11/2021).

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan bahwa ada dua Raperda dan penetapan persetujuan dana cadangan yang disampaikan.

Untuk dana cadangan, ia memastikan bahwa tahun 2024 Kabupaten Bogor siap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, sebagai bukti dengan mencadangkan dana pada tahun 2022 sebesar Rp50 milyar dan tahun 2023 sebesar Rp100 milyar artinya nanti dana cadangan sebesar Rp150 milyar dalam dua tahun.

Sehubungan, lanjut Iwan, telah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Merujuk hal itu, kata dia, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu diubah dan disesuaikan.

“Materi pokok yang diatur dalam Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu antara lain objek retribusi persetujuan bangunan gedung, subjek retribusi persetujuan bangunan gedung, perhitungan nilai retribusi persetujuan bangunan gedung,” ungkap Wabup Iwan.

Wabup Iwan menambahkan, dalam rangka peningkatan laba usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,

Raperda tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, katanya, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Pada PT. BPD jabar dan Banten,

berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

“Materi pokok yang diatur dalam Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, antara lain penyertaan modal dalam bentuk uang, tata cara penyertaan modal, hak dan kewajiban, bagian laba usaha serta pembinaan dan pengawasan,” terangnya.

Selain menyampaikan dua Raperda, Iwan mengurai, dilakukan penetapan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan Kepala Daerah terhadap Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2024.

Itu dilakukan karena untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2024 tidak dapat dibebankan pada satu tahun anggaran. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mengalokasikan dana cadangan secara bertahap pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023.

Berdasarkan ketentuan pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

“Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, mengatur antara lain penetapan jumlah dan sumber dana cadangan,”

“Dimana dana cadangan tersebut bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2024,” papar Wabup.

Harapannya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan DPRD senantiasa terjalin erat, produktif dan saling mendukung dalam upaya bersama memenuhi amanah rakyat serta terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com – Bupati Bogor, Ade Yasin bersama Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian Erdiriyo lakukan Gerakan Tanam Padi Program Makmur di Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari, Kamis (24/11/2021).

Itu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memakmurkan petani Indonesia, terlebih saat ini memasuki puncak penanaman padi untuk wilayah timur yakni: Cariu, Jonggol dan Tanjungsari.

Ade Yasin mengatakan gerakan tanam bersama memang November-Desember ini merupakan waktu yang tepat untuk menanam padi dan ini adalah salah satu program percontohan makmur yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tanjungsari.

“Program Makmur ini ternyata mampu menaikkan 40% produktivitas dari hasil petani yang saya kira baik untuk di implementasikan disini dan mudah-mudahahan ini juga dapat memperbaiki dan menambahkan penghasilan petani,” ungkapnya.

Menurutnya, kenaikan 40% merupakan kenaikan dari hasil panen pendampingan yang dilaksankan oleh petani gabungan baik dari BUMN, Kemenko bidang Perekonomian, juga pihak swasta yang dinamakan Program Makmur di tiga Kecamatan Tanjungsari, Jonggol dan Cariu.

“Mudah-mudahan Insyaallah meningkat, tapi jangan lupa setelah ada jangan beli dimana-mana, pokoknya beli di petani Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Selanjutnya, Deputi Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo berharap Kabupaten Bogor menjadi percontohan karena Bupati Bogor memiliki program Bogor Gercep yang melibatkan anak-anak milenial yang langkah dan aksinya sangat cepat.

Bahkan, kata Erdiriyo, di daerah lain belum ada yang mengimplementasikan, di Kabupaten Bogor sangat cepat aksinya, “Saya sangat berterima kasih, kami ucapkan selamat atas peluncuran Program Makmur, mari kita majukan usaha rakyat,” pujinya.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, lakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi Publik dan Pemuktahiran Konten Pada Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), di Aula Diskominfo Kabupaten Bogor, Rabu (24/11/2021).

Bimtek secara virtual dengan PPID Pembantu Dinas dan Kecamatan se-Kabupaten Bogor, untuk meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik dan pemutakhiran konten web PPID Pembantu yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.

Turut hadir dikegiatan tersebut, Kabid PIKP Ratih Purnamasari, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Ilham, Narasumber Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Fathul Ulum, Narasumber Direktur Utama CV Gilang Solution Technology Asep Permana, dan jajaran pegawai Diskominfo Kabupaten Bogor.

Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bogor, Nia Indrawathi mengungkapkan pentingnya mengelola informasi publik bukan hanya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 f, tetapi informasi yang dikelola dengan baik akan berdampak dalam meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena partisipasi dari masyarakat diperlukan untuk perbaikan pelayanan publik.

“Sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 yang diamanatkan didalam pasal 9 & 10 tentunya kita wajib menyebarkan informasi publik dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat,”

“Salah satunya dengan memanfaatkan website, untuk itu melalui kegiatan ini kami lakukan sebagai upaya dalam membantu menyelesaikan kendala-kendala yang ada di setiap PPID Pembantu, agar kita bisa memberikan pelayanan informasi yang berkualitas, sehingga masyarakat pun yang membutuhkan informasi menjadi mudah, kita pun sebagai pengelola juga mudah,” tegasnya.

Nia berharap Bimtek ini dapat membantu para pengelola di tingkatan PPID Pembantu, agar selalu dapat memutakhirkan website yang menjadi tanggung jawabnya, dan dapat bekerja maksimal dalam pelayanan informasi publik sehingga Kabupaten Bogor akan mendapat nilai badan publik yang informatif.

Selanjutnya, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Fathul Ulum mengatakan, informasi adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi karena informasi dapat memberikan jaminan, peran aktif, pengetahuan, partisipasi masyarakat serta dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, karena pemerintahan yang baik tidak terlepas dari keterbukaan informasi, transparan dan akuntabilitas.

“Kewajiban badan publik baik PPID utama dan PPID pembantu memiliki kewajiban menunjuk PPID, mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi, menyediakan informasi secara akurat, benar dan tidak menyesatkan, baik informasi berkala, serta merta, ataupun setiap saat,” tandasnya.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com – Pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dilakukan dengan maksimal agar dana yang terkumpul bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

Demikian dikatakan Bupati Bogor, Ade Yasin saat rapat koordinasi dan evaluasi dengan 610 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) se-Kabupaten Bogor tahun 2021, di Gedung Pendulum Nusantara Hall, IPC Residence & Convention, Ciawi, Selasa (23/11/2021).

Dalam kegiatan ini Bupati Bogor Ade Yasin juga menyerahkan secara simbolis bantuan sarana dan modal usaha kepada mustahik yang dioprasionalkan panti yatim dan bantuan 1.000 paket sembako yang akan disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor.

Ade Yasin menjelaskan, pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh dengan tepat dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi umat yang sangat strategis.

Oleh sebab itu, kata dia, perlu pemaduan dan penyelarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengelolaan zakat, infak, shodaqoh serta dana sosial keagamaan lainnya agar dapat betul-betul memberikan kesejahteraan bagi ummat.

“Saya sangat berterima kasih kepada seluruh pengelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang selama ini telah melaksanakan pengumpulan zakat profesi di lingkungan ASN Pemerintah Kabupaten Bogor. Semoga zakat, infaq, dan shodaqoh yang terkumpul bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bupati Bogor.

Lanjut Ade Yasin menyatakan dana yang bersumber dari zakat dapat juga diperuntukan untuk berbagai program seperti bantuan sosial untuk fakir miskin, yatim piatu, bencana alam dan lainnya, sehingga dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menurunkan kesenjangan sosial dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulilah atas bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat, dan saya harus berterima kasih karena selama ini Baznas sudah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani bantuan terhadap korban bencana, kemarin sudah dikirim ke Sukamakmur,”

“Lalu juga bantuan kepada yatim piatu, amil, guru ngaji, marbot masjid, bantuan modal kepada UMKM, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Insyallah juga sedang dibangun rumah singgah bagi keluarga pasien miskin yang berobat di RSUD Cibinong, dan tahun 2022 akan segera dioperasionalkan semoga segera selesai dan ini baru di Cibinong sebagai percontohan dulu,” terangnya.

Bupati Bogor juga menghimbau kepada para pimpinan Perangkat Daerah, para Camat, kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor agar berperan aktif mengkoordinir dan mengumpulkan zakat, infaq dan shodaqoh para pegawai di lingkungan kerjanya masing masing.

“Untuk itu saya himbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang beragama muslim di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor agar menyalurkan zakat, infak, shodaqohnya melalui Baznas Kabupaten Bogor rutin setiap bulan,” pintanya.

Dirinya juga berharap kepada Baznas Kabupaten Bogor untuk terus meningkatkan kinerja dan menjadi lembaga pengelola zakat, infak dan shodaqoh yang amanah, transparan, akuntabel dan profesional, yang senantiasa meningkatkan pelayanan kepada muzaki dan mustahik serta peka terhadap kondisi masyarakat dhuafa seperti korban bencana alam dan keluarga miskin atau yang terdampak Covid-19.

Sementara, Ketua Baznas Kabupaten Bogor, Lesmana menambahkan, Rapat Evaluasi Pengelolaan ZIS dilakukan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh dalam upaya mensejahterakan ummat.

“Kami berharap kepada seluruh UPZ untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat fitrah, zakat maal, infaq dan shodaqoh serta melaporkan dan menyetorkannya kepada Baznas Kabupaten Bogor setiap bulan,” tandasnya.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)