Penulis: admin berimbang

Berimbang.com – Jakarta. Skandal kembali mencuat dari balik jeruji besi. Sebanyak 16 narapidana di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, diketahui masih bisa mengendalikan bisnis prostitusi daring atau open booking order (BO), bahkan melibatkan anak di bawah umur.

Ironisnya, praktik ilegal ini berhasil berjalan sejak tahun 2023 dan baru terbongkar setelah aparat Polda Metro Jaya mengendus aktivitas mencurigakan di media sosial X (dahulu Twitter), yang mempromosikan grup Open BO Pelajar Jakarta dengan nama “Pretty 1185”.

“Dua korban berinisial CG dan AB, keduanya berusia 16 tahun, kami amankan dari sebuah hotel di Jakarta Selatan. Pelaku utama ternyata sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang,” ungkap AKBP Herman Eco Tampubolong, Plh Kasubdit II Ditsiber Polda Metro Jaya, Sabtu (19/7).

Temuan ini diperkuat razia mendadak yang dilakukan pihak Lapas Cipinang bersama Brimob dan Sabhara pada Minggu dini hari (20/7). Sejumlah ponsel dan barang elektronik ilegal ditemukan dalam sel para napi, termasuk milik napi berinisial AN yang menjadi dalang bisnis haram ini.

Dipindah ke Penjara ‘Teraman’, Oknum Petugas Terancam Sanksi Pidana

Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo, membenarkan adanya pemindahan ke-16 napi ke Lapas Nusakambangan yang dikenal memiliki sistem pengamanan ekstra ketat.

“Perintah langsung dari Direktorat, kami lakukan pemindahan ke Nusakambangan,” ujarnya, Senin (21/7).

Ditjen Pemasyarakatan menyatakan tengah mendalami dugaan keterlibatan oknum petugas lapas dalam kasus ini. Bila terbukti, mereka akan dijatuhi sanksi administratif hingga pidana.

“Tidak ada toleransi. Kalau terbukti, siapa pun akan kami proses secara tegas,” kata Rika Aprianti, Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS.

Bilik Asmara dan Bisnis Gelap Lapas Pamekasan: Antara Fakta dan Bantahan

Tak hanya Cipinang, kontroversi juga mengarah ke Lapas Kelas II A Pamekasan, Jawa Timur. Seorang istri napi berinisial ST mengaku membayar Rp 400 ribu untuk menggunakan bilik asmara, ruangan khusus untuk berduaan dengan suami di dalam lapas.

“Tempatnya seperti kamar, ada kasur dan bantal. Tapi tidak layak, bahkan terasa malu karena setelah keluar, dilihat banyak orang,” kata ST.

Salah satu mantan napi mengklaim harga bilik asmara bervariasi antara Rp 300-500 ribu per jam. Bahkan, ada napi yang difasilitasi keluar lapas untuk bertemu keluarganya.

Namun, Kepala Lapas Pamekasan, Syukron Hamdani, membantah keras tuduhan tersebut. “Kalau hal tersebut tidak ada di lapas kami. Jika ada laporan masyarakat, silakan lampirkan data konkret,” tegasnya.***

BERIMBANG.COM – Jakarta.
Viralnya video keributan antara seorang petugas polisi dan seorang pengemudi wanita di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta KM 17 menuai polemik publik. Dalam video tersebut, sang petugas terlihat meminta sang pengemudi untuk menunjukkan “SIM Jakarta”, yang kemudian menuai kebingungan dan kritik di media sosial.

Peristiwa yang terjadi pada Sabtu (12/7/2025) malam itu langsung menjadi perhatian pihak kepolisian. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, mengonfirmasi bahwa petugas dalam video tersebut, Aiptu Tarmono, telah diperiksa secara internal.

“Kami belum menemukan pelanggaran anggota, hanya salah ucap saja. Yang dimaksud adalah SIM A yang dikeluarkan Polri, bukan SIM ‘Jakarta’,” ujar Komarudin, Jumat (18/7/2025).

Komarudin menjelaskan bahwa saat itu situasi malam hari membuat petugas tidak dapat memastikan keaslian SIM yang ditunjukkan. SIM yang ditunjukkan berwarna kebiruan, yang belakangan diketahui sebagai SIM militer dari Polisi Militer TNI, bukan SIM sipil berwarna putih yang dikeluarkan oleh Polri.

“Kesalahan hanya pada penyampaian. Petugas sempat menyebut ‘SIM Jakarta’, padahal maksudnya SIM yang sah dari Polri. Ini terekam kamera dan viral,” tambahnya.

Korlantas: SIM Berlaku Nasional, Tak Ada Istilah “SIM Jakarta”

Menanggapi kericuhan tersebut, Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen Pol Wibowo, menegaskan bahwa tidak ada istilah “SIM Jakarta”.

“Sistem kita nasional, bukan federal. SIM dari mana pun di Indonesia berlaku di seluruh wilayah RI,” tegas Wibowo, Sabtu (19/7/2025).

Ia menegaskan bahwa sesuai Perpol Nomor 2 Tahun 2023, SIM yang dikeluarkan oleh Satpas Polri berlaku nasional, asalkan masih aktif dan legal.

“SIM Aceh tetap sah digunakan di Papua. Tak ada pembatasan wilayah. Pengendara tidak perlu takut ditilang hanya karena SIM-nya bukan dari daerah setempat,” ujar Wibowo.

Pernyataan ini diharapkan menjadi penegas bagi masyarakat agar tidak khawatir saat berkendara di luar daerah asal mereka.

Pemeriksaan Masih Berlanjut

Sementara itu, Aiptu Tarmono masih dalam proses pemeriksaan internal untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Polda Metro Jaya juga membuka ruang bagi pengemudi wanita tersebut untuk melapor secara resmi apabila merasa dirugikan.

Polemik ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi yang tepat dari aparat kepada masyarakat, sekaligus edukasi publik soal aturan berkendara di Indonesia.***

Berimbang.com – Jakarta | Ekonomi & Bisnis
Program ambisius Presiden Prabowo Subianto melalui pembentukan 80 ribu lebih unit Koperasi Desa Merah Putih diprediksi menghadapi tantangan serius dari sisi pembiayaan. Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan potensi gagal bayar hingga Rp 85,96 triliun dalam kurun enam tahun mendatang.

Dalam laporan berjudul “Dampak Ekonomi Koperasi Merah Putih”, Direktur Eksekutif Celios Nailul Huda mengingatkan adanya opportunity cost sebesar Rp 76 triliun yang harus ditanggung oleh bank pelat merah karena mengucurkan dana ke koperasi ini. Dana tersebut seharusnya bisa dialokasikan ke sektor dengan pengembalian lebih tinggi, seperti Surat Berharga Negara (SBN).

“Tingkat risiko cukup tinggi jika tidak ada mitigasi yang kuat. NPL koperasi bisa di atas 4 persen, bahkan potensi kredit macet bisa tembus Rp 28,33 triliun di tahun keenam,” ujar Nailul.

Program ini didanai melalui pinjaman bank milik negara (Himbara) dengan plafon Rp 3 miliar per koperasi, bunga 3 persen per tahun, dan tenor enam tahun. Namun, Celios menilai efisiensi pemanfaatan dana tergolong rendah dan bisa menjadi beban fiskal tersembunyi.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih mengkaji model bisnis koperasi ini karena masih dalam tahap uji coba (piloting). Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat desain bisnis koperasi agar bisa berkelanjutan dan menghindari dampak sistemik bagi sektor keuangan nasional.

OJK menyambut positif inisiatif ini karena dinilai mampu meningkatkan ekonomi desa, namun tetap menekankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik (good governance).***

Berimbang.com – Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menghapus Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA) mulai tahun ajaran 2025. Tes ini akan diterapkan secara bertahap pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK dengan jadwal khusus.

Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Laksmi Dewi, menyatakan bahwa TKA disiapkan untuk mengukur capaian akademik siswa secara terstandar, namun tidak bersifat wajib dan tidak menentukan kelulusan.

“Sebenarnya ujian nasional sudah tidak ada ya, yang ada ialah Tes Kemampuan Akademik yang akan dilaksanakan di bulan November itu,” kata Laksmi saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

Materi dan Bentuk TKA

Melalui Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025, TKA hanya akan mengujikan mata pelajaran inti. Untuk jenjang SMA sederajat, siswa akan mengikuti:

• 3 mata pelajaran wajib: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
• 2 mata pelajaran pilihan: Disesuaikan dengan program studi tujuan di perguruan tinggi

Sementara untuk jenjang SD dan SMP, hanya dua mata pelajaran yang diujikan, yakni Matematika dan Bahasa Indonesia, menggunakan model tes berbasis komputer (CBT).

Jadwal Pelaksanaan TKA SMA/SMK 2025

• Simulasi TKA: 6–12 Oktober 2025
• Gladi Bersih TKA: 27–31 Oktober 2025
• Pelaksanaan TKA: 1–9 November 2025

Meski menjadi pengganti UN, Laksmi menegaskan bahwa TKA bukan penentu kelulusan siswa, melainkan alat evaluasi akademik yang mendukung proses pembelajaran dan pemetaan mutu pendidikan.

Kebijakan ini sekaligus menandai pergeseran paradigma pendidikan nasional yang menitikberatkan pada penilaian holistik dan tidak semata-mata ujian akhir.***

SOLO, BERIMBANG.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menyambangi rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Minggu (20/7/2025) sore. Kunjungan tersebut menjadi pertemuan keempat antara Prabowo dan Jokowi sejak pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI.

Presiden Prabowo tiba di kediaman Jokowi sekitar pukul 18.10 WIB sebelum menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Pertemuan berlangsung tertutup selama kurang lebih 30 menit dan dijaga ketat oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Dari luar rumah, sesekali terdengar suara tawa akrab dari dalam, menandakan suasana yang hangat antara dua tokoh besar tersebut. Usai pertemuan, Prabowo tampak diantar keluar oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan putra sulung Jokowi.

Turut hadir mendampingi adalah sejumlah pejabat negara seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto.

Kepada wartawan, Prabowo menjelaskan bahwa dirinya melaporkan hasil lawatan luar negeri kepada Jokowi, termasuk terobosan penting dalam hubungan Indonesia dengan Uni Eropa.

“Saya cerita baru berkeliling dari luar negeri, ya. Beliau juga mengikuti rupanya. Saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa. Sepuluh tahun perundingan, akhirnya tembus,” ujar Prabowo.

Jokowi pun mengonfirmasi isi pertemuan tersebut. Menurutnya, diskusi mereka turut menyinggung pertemuan Prabowo dengan mantan Presiden AS, Donald Trump.

“Cerita tadi ketemu dengan Presiden Trump, ada hal-hal yang disampaikan juga. Ya, diselingi canda tawa sedikit,” ungkap Jokowi.

Pertemuan ini memperkuat sinyal komunikasi politik antara dua sosok yang sebelumnya sempat bersaing di panggung Pilpres, namun kini menunjukkan keharmonisan sebagai bagian dari kesinambungan pemerintahan.

Sebelumnya, Prabowo dan Jokowi juga sempat bertemu di beberapa kesempatan sejak November 2024, termasuk silaturahmi di Solo, makan malam di Jakarta, hingga pertemuan di resepsi pernikahan anak Akbar Tandjung.

Red