14 November 2025
Terbaru:

Penulis: admin berimbang

Jakarta
admin berimbang

Usai Disahkan Sebagai RUU Inisiatif Begini Tahapan Hingga RUU TPKS Resmi Jadi UU

BERIMBANG.com, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akan diputuskan sebagai RUU Inisiatif DPR pada sidang paripurna esok hari, 18 Januari 2022. Setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif, RUU TPKS masih akan melalui sejumlah tahapan sebelum ditetapkan sebagai undang-undang (UU).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengingatkan, RUU TPKS bukan berarti sudah resmi menjadi undang-undang setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif besok. RUU TPKS baru selesai melalui tahap harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg) DPR sebelum dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif.

Usai menetapkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif, DPR nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Presiden kemudian akan mengirimkan Surpres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Presiden juga akan menunjuk Kementerian yang akan membahas bersama dengan DPR, misalkan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan Kementerian PPPA (Perlindungan Perempuan dan Anak),” kata Diah di Jakarta, Senin (17/1/2022).

Setelah menerima balasan dari Presiden, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Dalam rapat tersebut, akan diputuskan Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan membahas RUU tersebut bersama pemerintah.

“Alat kelengkapan bisa dari komisi atau Baleg. Semoga prosesnya berjalan lancar,” ujar Diah.

Politikus PDIP ini mengingatkan pentingnya kualitas dan komprehensif RUU ini sehingga pembahasan antara DPR dan Pemerintah harus dilakukan secara seksama. Diah mengatakan, RUU TPKS diharapkan dapat membawa perubahan, terutama dalam penegakkan keadilan bagi korban kekerasan.

“UU ini juga dapat membangun mekanisme pencegahan dan pelayanan yang optimal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan mengalami kekerasa seksual,” jelasnya.

Seperti diketahui, Ketua DPR Puan Maharani memastikan RUU TPKS akan disahkan menjadi inisiatif DPR pada sidang paripurna, Selasa (18/1/2022). Menurutnya, kecermatan dalam proses pengesahan RUU ini diperlukan agar produk hukum ini tak malah membatasi fungsi dan dedikasi perempuan.

“Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang? Kita mau keluar rumah karena kita mau mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita. Kita kan mau dalam keluar rumah nyaman, aman, tenang melaksanakan tugas tugas kita sebagaimana kita harapkan”, ungkap Puan saat merespons keresahan komika perempuan, Sakdiyah Ma’ruf dalam audiensi bersama pejuang RUU TPKS, pekan lalu.

Dalam forum dengan sejumlah aktivis perempuan dari berbagai elemen masyarakat itu, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap betapa figur pemimpin perempuan menjadi tumpuan harapan pembangunan bangsa.

“Ketika seorang perempuan diberikan ruang yang aman, perempuan akan bisa bekerja dan memberikan karya. Pemimpin perempuan menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Karena pemimpin perempuan itu memiliki gaya kepemimpinan yang bersahabat dan lebih mempunyai empati dan hanya pemimpin perempuan yang bisa memahami persoalan dan mengatasi masalah perempuan,” ucap Lucky.

Sejumlah aspirasi dan desakan disahkannya RUU TPKS menjadi bahasan Prolegnas prioritas siang itu dipastikan Ketua DPR RI menjadi masukan berharga dalam menjalankan fungsi legislasi. Rencananya, Sidang Paripurna DPR RI 18 Januari 2022 akan mengesahkan RUU TPKS menjadi salah satu dari 40 RUU Prolegnas prioritas.

Dengan demikian, sinergi antara DPR dan Pemerintah akan berlanjut seusai Sidang Paripurna digelar. Proses ini akan menjadi fase baru perjalanan RUU TPKS yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Puan menginginkan RUU TPKS menjadi produk hukum yang disusun dengan benar-benar cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.***

Jabodetabek
admin berimbang

Pemkot Depok Sampaikan Informasi Penanganan Covid 19, Berikut Tren Peningkatan Laju Konfirmasi Kasus Aktif

BERIMBANG com, Pemerintah Kota Depok melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Depok menyampaikan informasi perkembangan penanganan Covid-19 di Kota Depok.

Berikut informasi yang kami terima :

1. Data kasus Covid-19 di Kota Depok per tanggal 10 Desember 2022 menunjukan tren peningkatan laju kasus konfirmasi, jumlah kasus aktif menjadi 37 (0.03%) dan akumulasi akumulasi kasus menjadi 105 922 kasus

2. Berdasarkan Inmendagri Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level I Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, level situasi pandemi Kota Depok berada pada Level 2, sementara Zonasi berdasarkan BNPB pada aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) Satgas Pusat tanggal 2 Janurai 2022, berada dalam Zona Risiko Rendah atau Zona Kuning, dengan score 2.86.

3. Berdasarkan Laporan SIRS Online keterisian Tempat Tidur Covid-19, baik ICU maupun Isolasi mengalai tren yang terus menurun. Periode 10 Januari 2022 didapatkan baliwa BOR ICU 0% dan BOR TT Isolasi adalah 4,29%

4. Dalam rangka mencapai Herd Immunity Covid-19 di Kota Depok, upaya Vaksinasi Covid-19 di Kota Depok mencapai 1.327.255 sasaran (82.269%) untuk Dosis 1 (satu), 92 449 sasaran (77,07%) untuk Dosis I pada Lansia dan 159.052 sasaran (80.45%) untuk Dosis I pada Anak-anak. Kota Depok telah melakukan berbagai upaya percepatan target vaksinasi di Puskesmas, Rumah Sakit, Sentra Vaksin, Vaksinasi TNI/POLRI dan inovasi kegiatan percepatan vaksinasi, diantaranya DVAJAR (Depok Vaksinasi Jemput Warga). Pos Vaksinasi, Vaksinasi Keliling dan Gebyar Vaksin Massal di 11 Kecamatan se-Kota Depok. Adapun jenis vaksin yang digunakan antara lain, Coronavac, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Astrazeneca dan Pfizer.

5. Berdasarkan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kesehatan Kota Depok, didapatkan hasil validasi data dan tracing adalah 4 (empat) kasus Covid 19 varian Omicron dengan keterangan sebagai berikut :

Terdapat 2 (dua) orang kasus berdomisili di Kecamatan Limo, klaster keluarga, terdeteksi setelah melakukan perjalanan keluar kota, mereka adalah warga DKI Jakarta Tinggal di Limo hanya untuk isolasi mandiri sejak 3 Januari 2022 dan pada tanggal 9 Januari 2022 mereka kembali ke DKI Jakarta setelah hasil swab PCR negatif;

– Terdapat 1 (satu) orang kasus berdomisili di Kecamatan Sukmajaya, ber KTP DKI Jakarta, pekerja migran Indonesia yang baru pulang dan Luar Negeri, langsung melakukan karantina di Wisma Atlet sejak tanggal 22 Desember 2021. Dinyatakan Positif varian omicron saat karantina di Wisma Atlet. Tanggal 4 Januari 2022 Hasil PCR sudah negatif dan diperbolehkan pulang

– Terdapat 1 (satu) orang kasus KTP Kota Depok (Kecamatan Sawangan), merupakan pekerja dan tinggal di Luar Negeri yang melakukan kunjungan ke Indonesia, setelah karantina di Wisma Atlet 10 hari (19 Desember sd 29 Desember 2021) selesai dan hasil PCR negatif, kemudian tinggal di rumah wilayah Kec Sawangan selama 3 hari. Saat akan kembali ke Luar Negeri, dilakukan tes PCR dan hasil WGS dinyatakan positif. Hasil WGS keluar setelah yang bersangkutan sudah tiba di Luar Negeri. Saat ini sedang dilakukan tracing kepada keluarga yang kemungkinan berkontak

6. Dengan telah ditemukannya kasus Covid-19 varian Omicron, maka kepada warga yang telah divaksinasi agar tidak mengabaikan protokol kesehatan, selalu memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak fisik, selalu mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, patuhi kebijakan PPKM terutama untuk menghindari kerumunan dan kepatuhan terhadap persentase kegiatan di tempat umum. Keberhasilan melawan pandemi Covid-19 ini sangat tergantung kepada kedisiplinan kita dalam menerapkan protokol kesehatan secara optimal, dan yang paling utama senantiasa menjalankan norma norma agama, meningkatkan ibadah dan memperbanyak do’a kepada Alloh SWT Tuhan Yang Maha Kuasa.*

 

Daerah
admin berimbang

Perkuat Toleransi, Forkopimda Jatim Gelar Natal Bersama TNI-POLRI-ASN dan Masyarakat

BERIMBANG.com – Forkopimda Jatim menggelar Perayaan Natal Tahun 2021 bersama TNI, Polri, ASN, dan masyarakat di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, pada Jumat (14/1/2022).

Perayaan Natal bersama ini dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto beserta Pejabat utama Kodam V/Brawijaya, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta beserta pejabat utama Polda Jatim, dan Kapok Sahli Koarmada II Laksma TNI Eko Gajah Seno yang mewakili Pangkoarmada II, Kasgartap III Surabaya, Dankodikopsla Kodiklatal, Danlanud Muljono serta pejabat Pemprov Jatim.

Perayaan ini juga dihadiri anggota Polri dari polda Jatim dan perwakilan dari seluruh Polres, anggota TNI yang berdinas di wilayah Jatim, Taruna AAL serta ASN pemprov Jatin serta perwakilan elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Jatim mengajak semua elemen masyarakat agar dalam Perayaan Natal bersama ini merupakan dapat membangun cinta kasih antar sesama umat beragama.

“Dengan adanya hal tersebut akan menghindarkan dari perspektif negatif dan perpecahan antar umat masyarakat,” kata Gubernur.

Melalui toleransi antar umat yang tulus dan ikhlas lanjut Khofifah, akan memunculkan sikap respek, saling percaya, kerukunan dan persaudaraan sehingga akan semakin memperkuat kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia.

Sementara itu, Romo Felix Otong menyampaikan pesan yakni marilah kita ciptakan cinta kasih Kristus yang dapat menggerakkan persatuan dan kesatuan antar seluruh umat manusia.

“Dengan tercipta cinta kasih dapat mempererat persatuan dan kesatuan antar umat manusia,” ujar Romo.***

Jakarta
admin berimbang

RUU TPKS Mendapat Banyak Sorotan untuk Segera Dituntaskan

BERIMBANG.com, Jakarta – Dalam forum audiensi sejumlah aktivis perempuan dari berbagai elemen masyarakat dengan Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen,Kemarin poin figur pemimpin perempuan sebagai tumpuan harapan disampaikan oleh Lucky Nur Amalia, Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

“Ketika seorang perempuan diberikan ruang yang aman, perempuan akan bisa bekerja dan memberikan karya. Pemimpin perempuan menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Karena pemimpin perempuan itu memiliki gaya kepemimpinan yang bersahabat dan lebih mempunyai empati dan hanya pemimpin perempuan yang bisa memahami persoalan dan mengatasi masalah perempuan,” kata Lucky.

Puan Maharani pastikan RUU TPKS disahkan menjadi inisiatif DPR pekan depan. Menurutnya, kecermatan dalam proses pengesahan RUU ini diperlukan agar produk hukum ini tak malah membatasi fungsi dan dedikasi perempuan.

“Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang? Kita mau keluar rumah karena kita mau mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita. Kita kan mau keluar rumah nyaman, aman, tenang melaksanakan tugas tugas kita sebagaimana kita harapkan”, ungkap Puan meresponi keresahan salah satu peserta audiensi, komika perempuan Sakdiyah Ma’ruf.

Sejumlah aspirasi dan desakan disahkannya RUU TPKS menjadi bahasan Prolegnas prioritas siang itu dipastikan Ketua DPR RI menjadi masukan berharga dalam menjalankan fungsi legislasi. Rencananya, Sidang Paripurna DPR RI 18 Januari 2022 mendatang akan mengesahkan RUU TPKS menjadi salah satu dari 40 RUU Prolegnas prioritas.

Dengan demikian, sinergi antara DPR dan Pemerintah akan berlanjut seusai Sidang Paripurna digelar. Proses ini akan menjadi fase baru perjalanan RUU TPKS yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Puan menginginkan RUU TPKS
menjadi produk hukum yang disusun dengan benar-benar cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.***

Jabodetabek
admin berimbang

Harlah PPP Ke 49, Kinerja Sugeng Purnomo Di Apresiasi Para Kader

BERIMBANG.com, Depok,- Suksesnya penyelenggaraan Pelantikan Pengurus Harian DPC PPP Kota Depok dan Musyawarah Kerja Cabang tidak terlepas dari tangan dingin seorang H. Sugeng Purnomo selaku Ketua Panitia.

H. Sugeng Purnomo sebagai orang baru di keluarga besar partai berlambang Ka’bah ini merasa bersyukur mendapat kepercayaan yang luar biasa ini.

“Alhamdulillah wasyukurillah, Sebagai orang baru didalam PPP, dan langsung mendapat kepercayaan sebagai ketua panitia tentunya banyak kekurangan, dan oleh sebab itu saya mohon maaf. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah membantu kesuksesan acara pelantikan pengurus Harian DPC PPP Kota Depok dan Muskercab,” tutur H. Sugeng Purnomo.

Pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini juga menambahkan, bahwa acara pelantikan kemarin merupakan roh harlah ke-49 PPP, dan menjadi awal perjuangan baru dengan warna baru dengan masuknya para tokoh masyarakat dari beberapa latar belakang, ada yang dari bidang agama, ulama, akademisi, ormas, aktivis, dan lain sebagainya.

“Saya sangat terharu dengan banyaknya tokoh masyarakat yang bergabung di PPP Kota Depok, baik dari kalangan ulama, akademisi, ormas, aktivis, dan lain sebagainya. InshaAllah PPP Kota Depok dengan semangat kebersamaannya akan merangkul semua elemen masyarakat Kota Depok untuk kekembali membesarkan PPP, ” ujarnya.

Dalam kata sambutannya selaku Ketua Panitia acara, H. Sugeng Purnomo juga membacakan laporan serangkaian kegiatan DPC PPP Kota Depok dalam memperingati Harlah PPP yang ke-49, seperti 1. kegiatan acara PPP Berbagi, berupa pemberian 4.900 paket sembako kepada masyarakat yang berhak menerima yang disebar di 11 Kecamatan bertepatan pada tanggal 5 dan 6 Januari 2022, 2. Pencegahan penyebaran nyamuk demam berdarah berupa fogging, 3. Santunan yatim piatu yang disalurkan di 11 Kecamatan, 4. Puncak Harlah ke-49 PPP Kota Depok berupa acara Pelantikan Pengurus Harian DPC PPP Kota Depok dan Muskercab, 5. Tanggal 21 Januari 2022 mendatang akan dilaksanakan acara PPP Bersholawat yang diadakan di rumah Ketua DPC PPP Kota Depok.

Banyak tanggapan positip terhadap kinerja H. Sugeng Purnomo selaku Ketua Panitia dari para hadirin yang hadir.

“Saya pikir cukup sukses kinerja H. Sugeng Purnomo selaku Ketua Panitia mengawal acara Pelantikan Pengurus Harian DPC PPP Kota Depok dan Muskercab. Alhamdulillah acara berjalan lancar sesuai yang diharapkan oleh kita semua selaku keluarga besar PPP Kota Depok,” kata salah satu peserta Muskercab.**

Daerah
admin berimbang

Forkopimda Jatim Ikuti Pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Dharma Samudera

BERIMBANG.com – Forkopimda Jatim mengikuti pelaksanaan Upacara Tabur Bunga memperingati Hari Dharma Samudera di KRI dr.Wahidin Sudirohusodo-991, pada Sabtu, (15/1/2022).

Upacara guna mengenang pertempuran di Laut Arufuru pada 15 Januari 1962 ini dipimpin langsung oleh KASAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Upacara yang dilaksanakan di Selat Madura ditandai dengan pelarungan karangan bunga oleh KASAL, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dan pejabat lainnya.

“Hari ini pada tahun 1962 terjadi pertempuran di Laut Arafuru yang menggugurkan salah putra terbaik bangsa Komodor Yos Sudarso dan ABK KRI Macan Tutul. Upacara ini untuk menghormati dan menghargai jasa pahlawan tersebut,” kata KASAL Laksamana TNI Yudo Margono..

KASAL berharap agar setiap prajurit Angkatan Laut dan masyarakat Indonesia dapat memiliki semangat prajurit. Terutama dalam menegakkan kedaulatan Indonesia saat ini suasana situasinya damai.

“Sekarang ini situasi damai, namun tetap harus menegakkan kedaulatan hukum di laut, khusunya bagi prajurit Angkatan Laut,” tutur Yudo.

Upacara peringatan ini juga mengenang gugurnya prajurit KRI Nanggala-402 pada April 2021 lalu. Untuk mengenang gugurnya para prajurit tersebut, diresmikan Monumen KRI Nanggala-402.

Dalam Upacara Hari Dharma Samudera dan peresmian Monumen KRI Nanggala-402 ini dihadiri juga oleh Pangkogabwilhan I, Pangkoarmada I, Pangkoarmada III, Danpushidrosal, Pangkolinlamil, Danseskoal, Dankormar, Danlanud Moeljono, Dir Polairud Polda Jatim, Dirsamapta Polda Jatim, Kabidpropam Polda Jatim, Warakawuri Eks KRI Nanggala, Sesepuh Purna Kapal Selam serta Atase Pertahanan Negara Sahabat.(***)

Jabodetabek
admin berimbang

Harlah PPP Ke 49, Qonita : PPP Masih Konsisten Dan Istiqomah Berazaskan Islam

BERIMBANG.com, Depok – Bertempat di gedung Dwidjosewojo, Hotel Bumi Wiyata, Margonda, siang hari ini resmi sudah pengurus harian DPC PPP Kota Depok dibawah pimpinan Mazhab dilantik.

Tampak hadir Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono dan para petinggi partai sekota Depok, seperti Hendrik Tangke Allo, Tajudin Tabri, Endah Winarti, Hamzah, Tati, Bambang, dan para tamu kehormatan lainnya.

Dalam kata sambutannya selaku Ketua DPP PPP Kota Depok, Hj. Qonita Lutfiyah menjelaskan bahwa usia PPP yang ke-49 tahun adalah merupakan usia yang sudah sangat matang dalam berpolitik. Dan Alhamdulillah PPP sampai saat ini masih konsisten dan istoqomah berazaskan Islam.

“Alhamdulillah sampai saat ini PPP masih konsisten dan istiqomah berazaskan Islam, dan pada Harlah Ke-49 ini, PPP menyadari bahwa sebagai pejuang-pejuang Islam, kita harus menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang Rahmatan Lil Alamin,” ujar Qonita.

Qonita menambahkan, harlah PPP ke-49 merupakan momen yang menjadikan semangat, cambuk dan motivasi diri untuk PPP tahun 2024 layak bangkit dan menang.

“Mulai hari ini, mulai saat ini, mari kita satukan tekad, satukan niat, kita bersemangat dan yakinkan bahwa tahun 2024 PPP layak untuk dicintai rakyat, layak bangkit dan layak menang,” kata Qonita dengan bersemangat.

Lebih lanjut putri KH. Syukron Ma’mun ini menjelaskan bahwa dengan keterbatan dan kelemahannya, PPP Kota Depok tidak berarti harus tenggelam.

“Dalam kelemahan dan keterbatasannya, bukan berarti PPP Kota Depok harus tenggelam, mari kita tunjukkan bahwa PPP Kota Depok layak untuk bangkit dan menang. Kuncinya harus yakin, tidak ada yang mustahil bila Allah SWT sudah berkehendak,” pungkas Qonita dengan penuh keyakinan.*

DaerahJakarta
admin berimbang

FGD Pertambangan Sesi-2 HPN: Mengkaji Skenario Transisi Energi yang Minim Risiko

BERIMBANG.com Jakarta – Focus Group Discussion (FGD) sesi kedua yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 Februari mendatang, berlangsung kian menarik di Gedung Dewan Pers Lantai 4, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (13/1/2021).

Diskusi terbatas yang digelar secara hybrid itu menghadirkan secara daring peneliti energi asal Swiss, Lars Schernikau, ketua umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli, peneliti ketimpangan energi (energy inequality) Ambarsari Dwi Cahyani, juga dua anggota Tim Pakar: mantan Menteri Pertambangan Kuntoro Mangkusubroto dan mantan Dirut PT Timah yang juga mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas.

Sementara secara luring, FGD yang dimoderatori mantan Dirut PTBA Milawarma ini menghadirkan Executive Director Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma, dan Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widajatno Soewanto.

Diskusi yang membahas tema besar ”Masa Depan Energi dan Pertambangan Sumber Daya Mineral di Era Teknologi Baru dan Perubahan Iklim” ini tak lepas dari perdebatan klasik seputar urgensi melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Sudah saatnyakah kita meninggalkan batubara (dengan dalih memicu perubahan iklim) dan sepenuhnya beralih ke energi terbarukan? Bagaimana skenario konkret yang minim risiko?

Direktur Eksekutif IMA Djoko Widajatno Soewanto misalnya, termasuk yang keukeuh pada pendapat bahwa potensi batubara masih menjanjikan, termasuk untuk ekspor. ”Keinginan untuk mewujudkan Net-Zero Emission (NZE) atau nol bersih emisi pada tahun 2050 boleh saja, tapi mesti dilakukan bertahap. Kalau mau jujur, batubara saat ini masih menjadi primadona,” ungkapnya.

Di pihak lain, Executive Director IESR Fabby Tumiwa mengungkapkan, permintaan batubara Indonesia akan terus mengalami penurunan menuju tahun 2050. ”Di semua skenario proyek, pada 2050 batubara sudah bukan lagi komoditas yang menguntungkan,” ujarnya.

Sementara, di sisi lain, harapan pemerintah untuk meningkatkan bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) akan sulit diwujudkan. ”Pemerintah menargetkan bauran EBT 23 persen di 2025, namun praktiknya banyak mengalami kendala,” kata Fabby.

Menurut dia, untuk mencapai EBT 23 persen pada 2025 paling sedikit harus ada penambahan 855 megawatt (MW) setiap tahun. Namun, pada 2021 saja, pemerintah hanya mampu merealisasikan tambahan 376 MW.

Kenapa? ”Karena dalam tiga tahun terakhir, ada regulasi yang masih berlaku dan tidak mendukung pengembangan energi terbarukan sesuai harapan pemerintah di 2025,” tambahnya.

Fabby mencontohkan dua aturan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 50/2017 dan Permen ESDM No. 10/2017 di era Menteri ESDM Ignasius Jonan yang menyandera bauran EBT hingga 2025.

Kedua permen ini membuat proyek pembangkit energi EBT di Indonesia menjadi tidak bankable. Padahal potensi EBT banyak diminati para investor, namun aturan permen menjadi penghalang. ”Bahkan, ada perusahaan yang sudah tanda tangan Power Purchase Agreement (PPA), akhirnya batal dibangun,” ungkapnya.

Untuk menuju Indonesia NZE 2050, langkah perbaikan semestinya sudah harus dilakukan. ”Paling tidak, perbaiki iklim usaha menuju peningkatan EBT. Mulailah dengan menyelesaikan dua permen ESDM yang menghambat,” cetusnya.

Fabby Tumiwa menilai, untuk memperbaiki dan mempercepat daya tarik investasi energi terbarukan di Indonesia, Perpres harga energi terbarukan seharusnya dapat mengganti Permen ESDM No. 50/2017. Termasuk perbaikan Perturan Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) atau Power Purchase Agreement antara PLN dengan pengembang. Pembagian risiko seharusnya adil dilakukan,” ujarnya.

Menutup diskusi para pakar, Kuntoro Mangkusubroto mengungkapkan harapannya agar kegiatan FGD yang dinisiasi PWI ini benar-benar dapat menghasilkan rekomendasi terbaik untuk diserahkan kepada pemerintah terkait dengan pengelolaan energi dan pertambangan sumber daya mineral Indonesia pada masa mendatang.

“FGD sesi kedua ini semakin menarik dan tajam dalam membahas secara detail potensi energi dan pertambangan serta rancangan bauran EBT untuk negeri yang kita cintai ini,” kata Kuntoro. Masih ada satu gelaran FGD lagi pada 19 Januari mendatang, yang akan membahas tema aktual seputar peran, kewenangan, dan hak pemerintah daerah pasca revisi UU Minerba. (*)

Bogor
admin berimbang

BPN Kantah Kabupaten Bogor Klarifikasi Para Pihak, Adzan: Buka Blokir

BERIMBANG.com – Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertahanan (BPN Kantah) Kabupaten Bogor, menindaklanjut masalah tanah sertipikat nomor 2xxx yang dimiliki klien Mohammad Adzan SH, MH, MKn, dengan pihak yang mengaku memiliki Akta Jual Beli (AJB) tahun 2014.

Tindaklanjut BPN Kantah Kabupaten Bogor mengundang pertemuan para pihak terkait untuk klarifikasi pada kamis 13 Januari 2022.

Undangan yang ditujukan kepada Mohammad Adzan SH, MH, MKn, selaku kuasa hukum pemilik tanah bersertipikat dan pemilik tanah, serta pembuat AJB 2012, pembuat AJB 2014 dan yang memintanya, inisial S yang sempat memasang plang ditanah klien Mohammad Adzan dan Kepala Desa Cijayanti.

Dalam ruang rapat, Kepala Kantah Kabupaten Bogor beserta dua kepala seksi dan Para pihak hadir, hanya saja pembuat AJB 2014 diwakilkan oleh pengacaranya dan pihak Desa Cijayanti diwakilkan oleh Sekretaris Desa.

Sebelum memulai klarifikasi, Kepala kantor Kabupaten Bogor membuka percakapan dengan menanyakan kepada semua pihak yang hadir dalam ruangan, termasuk wartawan, kepentingan menghadiri klarifikasi tersebut.

Kepala Kantah Kabupaten Bogor Sepyo Achanto SH, MH, memutuskan dan meminta yang tidak berkepentingan untuk keluar ruangan, termasuk wartawan. Sebab pihak pengacara pembuat AJB tahun 2014 menginginkan agar yang tidak berkepentingan tidak ikut menyaksikan dalam klarifikasi tersebut.

Usai pertemuan klarifikasi dihari yang sama (13/1), Mohammad Adzan SH, MH, MKn, selaku kuasa hukum pemilik sebidang tanah di Cijayanti tidak puas dengan klarifikasi tersebut, menurutnya tidak membuahkan hasil yang jelas, sebab, “Kepala Kantor meminta kita musyawarah,” katanya.

“Kenapa harus pengacaranya (yang membuat AJB 2014) yang datang, seharusnya pihak PPAT yang menandatangi, mengetahui peristiwa hukum saat itu, emang pengacara mengetahui peristiwa hukum yang terjadi,” ujar Adzan panggilan akrabnya.

“Ini kan klarifikasi bukan bicara pengadilan, tapi sah-sah saja, namun tidak pada substansinya, masa klarifikasi yang jawab pengacaranya,” ujar Adzan, “Kenapa kepala BPN tidak menanyakan peristiwa yang terjadi kepada PPATnya langsung dari dia yang mengalami atau mengetahui,” kata Adzan

Lanjut dia menegaskan, “klien saya menyanggah itu bukan tanda tangan dia (dalam AJB 2014), jelas klien saya mengatakan dengan tegas ‘tidak pernah menjual itu (bidang) tanah,” katanya. “Ya sesuai aturan, pihak BPN (Kabupaten Bogor) harus membuka blokir itu dan harus patuh aturan,” ujar Adzan.

Adzan menjelaskan aturannya, “Menurut peraturan menteri Agraria dan tata ruang bahwa blokir yang berlaku 30 hari dan selanjutnya ditempuh secara hukum dan gugatan di pengadilan,” ujarnya.

“Dan BPN harus bisa memberikan sanksi kepada PPAT yang telah melanggar sumpah dan jabatan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh PPAT,” terang Adzan.

Sementara, dikantin Kantah Kabupaten Bogor pihak kuasa hukum yang membuat AJB 2014, meminta kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

Hingga berita ini dimuat, Pihak BPN Kantah saat hendak di konfirmasi pejabat yang berkapasitas, tidak ada yang bisa ditemui,

Melalui telpon Kepala seksi penetapan Hak dan Pendaftaran, BPN Kabupaten Bogor, Soleh Hendrawan merijek sambungan telpon lalu ia membalas melalui whatsapp, “Maaf kang sy (saya) masih lanjut mediasi masalah yg (yang) lain,” balas Soleh singkat, dengan emoticon maaf.

Sekedar diketahui, prosedur untuk menemui para pejabat di BPN Kantah Kabupaten Bogor harus mengisi form daftar tamu lengkap dengan tujuannya, juga melewati beberapa keamanan dalam gedung.

Diberitakan sebelumnya, penjelasan Mohammad Adzan SH, MH, MKn selaku kuasa hukum pemilik sertipikat, “karena AJBnya dinyatakan hilang oleh mantan bos nya Aris (kliennya) yang dahulu dimintai tolong oleh Aris untuk membuatkan Sertipikat dengan biayanya potong gajinya Aris tiap bulan,” ujar Adzan.

Lebih lanjut Adzan menjelaskan, “Namun, sertipikat yang di janjikan oleh mantan bosnya itu selama satu tahun tidak juga beres, dan akhirnya Aris minta AJBnya dikembalikan saja biar Aris urus sendiri,”

“Bosnya Aris menyatakan hilang dan bilang ke Aris ‘tanahnya saya bayarin saja,’ tapi Aris tidak mau di jual,” jelas Adzan.

“Dan akhirnya beberapa hari kemudian Aris di datangi oleh orang suruhan mantan bosnya itu untuk buat surat pernyatan agar tanahnya itu diserahkan ke anaknya tanpa melalui jual beli yang sah menurut hukum,” jelas Adzan.

(Tengku Yusrizal)

Bogor
admin berimbang

Bangun Kolaborasi Usaha Bersama, Presiden PT. IRJ Temui Tommy Soeharto

BERIMBANG.com Bogor – Presiden Direktur PT Imza Rizki Jaya Group, Hj Rizayati SH MM temui Tommy Soeharto di Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pertemuan tersebut disebut oleh Rizayati untuk menjalin persaudaraan dan kerjasama usaha ke depan yang akan di bangun bersama-sama.

Sebelum tiba di homestay nya Tommy Soeharto, Rizayati yang didamping oleh suami dan staffnya harus berusaha keras melawan medan jalan yang masih rusak berat. Bahkan, sang suami harus rela turun mobil dan ikut mendorong kendaraan mereka yang terjebak lumpur basah.

“Perjuangan kami di jalan menuju tempat pak Tommy cukup menantang, melewati medan berlumpur. Namun dengan niat baik dan bantuan dari yang punya wilayah, alhamdulillah kami sampai dan akhirnya bersilaturahmi dengan beliau. Banyak hal kami bicarakan, mulai dari usaha, bisnis dan potensi yang Indonesia milik untuk bersama kita kembangkan demi kesejahteraan rakyat dan bangsa ini,” kata Rizayati di Sentul, Kamis 13 Januari 2022.

Rizayati mengatakan usaha yang pertama di bahas ialah tentang penerangan di wilayah yang ia kunjungi hari ini, meliputi wilayah Kabupaten Bogor hingga tembus ke Kabupaten Cianjur. Selain itu, Rizayati juga mengatakan akan membantu membangun jalan penghubung dua daerah tersebut yang hari ini masih berbentuk tanah dan bebatuan yang membelah gunung.

“Banyak hal, selain penerangan dan insfrastruktur jalan, kita juga bicarakan bisnis ekspor kopi Aceh, serta produk UMKM kita agar bisa mendunia. Prioritas kerjasama kami, ialah membantu warga masyarakat agar yang memiliki usaha bisa tembus pasar internasional. Dengan begitu, kesejahteraan rakyat Indonesia bisa kita bantu naik perlahan,” kata Rizayati menjelaskan.

Untuk pemasangan penerangan di wilayah area Tommy Soeharto itu, Rizayati mengatakan akan dibangun penerangan jalan umum tenaga surya atau PJU-TS yang memang menjadi bidang usaha miliknya. Rizayati menyebut, untuk pemasangan PJU-TS akan dilaksanakan langsung oleh anak usaha mereka yakni PT. Defa Dirgantara Jaya.

“Pokonya untuk membangun NKRI, kami akan selalu kompak bergandeng tangan untuk NKRI harga mati. Termasuk pengerjaan proyek di jalan dan lahan milik pak Tommy, kami serahkan langsung ke PT. Defa Dirgantara Jaya selaku anak usaha dari PT. Imza Rizki Jaya,” tutup Rizayati.(*)