13 Februari 2026
Terbaru:

Penulis: admin berimbang

Bogor
admin berimbang

Atap SMKN 1 Cileungsi Ambruk, Puluhan Siswa Jadi Korban: Alarm Bahaya Infrastruktur Pendidikan

Bogor, Berimbang.com – Dunia pendidikan kembali dikejutkan dengan insiden tragis. Atap bangunan SMKN 1 Cileungsi, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, ambruk pada Rabu (10/9/2025) sekitar pukul 09.15 WIB. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 30 siswa mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke Radjak Hospital Cileungsi.

Informasi di lapangan menyebutkan, bagian atap yang runtuh meliputi aula 1, aula 2, aula 3, serta satu ruang kelas. Saat kejadian, puluhan siswa tengah berada di lokasi hingga tertimpa material bangunan.

“Begitu terdengar suara runtuhan, siswa langsung berhamburan. Guru dan petugas segera mengevakuasi korban yang terluka ke rumah sakit,” ungkap salah seorang saksi di lokasi.

Hingga berita ini diturunkan, kerugian materiil masih dalam proses pendataan. Aktivitas belajar mengajar dihentikan sementara untuk memastikan keamanan seluruh bangunan sekolah.

Selain evakuasi korban, petugas juga berkoordinasi dengan PLN guna memutus aliran listrik di area terdampak untuk menghindari potensi korsleting.

Insiden ini memunculkan sorotan tajam terhadap kondisi infrastruktur pendidikan di daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor bersama instansi terkait diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah daerah pun didesak bergerak cepat menyediakan ruang belajar sementara, agar hak siswa untuk mendapatkan pendidikan tidak terabaikan.

Peristiwa di SMKN 1 Cileungsi ini menjadi pengingat serius bahwa keselamatan siswa di sekolah seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar catatan administratif dalam laporan pembangunan.

Yosef Bonang

 

Bogor
admin berimbang

Siswa Lebih Nyaman,TFJ Muarajaya Renovasi Madrasah di Kampung Nagrog

Bogor– PT Tirta Fresindo Jaya (TFJ) Muarajaya, bagian dari Mayora Group, kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat sekitar. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan itu merenovasi Madrasah Diniyah (MD) Tarbiyatul Ilmi di Kampung Nagrog, Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Perbaikan fasilitas pendidikan ini dilakukan setelah kondisi bangunan madrasah dinilai tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

“Bangunan madrasah ini memang mengalami kerusakan. Renovasi kami lakukan agar proses belajar tetap berjalan nyaman sesuai harapan warga,” ujar DH IRGA PT TFJ Plant Muarajaya, Maria Ditriani, Rabu, 10 September 2025.

Maria menjelaskan, sebelum bantuan diberikan, tim CSR terlebih dahulu melakukan verifikasi di lapangan. Hal ini untuk memastikan sasaran program benar-benar tepat.

Senada, Factory Manager TFJ Muarajaya, Wahyudi Ari, menyebutkan bahwa program CSR perusahaan tidak hanya fokus pada pendidikan. Berbagai kegiatan sosial juga rutin digelar, mulai dari bedah mushola, pengasapan (fogging) kesehatan, dukungan bagi UMKM, hingga penanaman ribuan pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Kami berharap renovasi ini membawa manfaat bagi siswa dan guru, sehingga mereka lebih nyaman menjalani aktivitas belajar mengajar,” kata Wahyudi.

Ucapan syukur pun datang dari pihak pengelola. Ustadz Nanang, yang selama ini merawat madrasah tersebut, mengaku sangat terbantu dengan adanya renovasi.

“Alhamdulillah, sekarang kami tidak lagi khawatir jika hujan turun. Kondisi madrasah sudah jauh lebih baik. Terima kasih kepada TFJ Muarajaya atas kepeduliannya,” tutur Nanang.

Renovasi ini menegaskan komitmen TFJ Muarajaya untuk terus hadir dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.

Yosef Bonang

Daerah
admin berimbang

Rp33,23 Miliar untuk Gubernur Jabar: Gaji, Tunjangan, dan PPh Ditanggung Rakyat

Berimbang.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp33,23 miliar untuk membiayai gaji pokok, tunjangan, serta kebutuhan operasional Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan pada tahun 2025.

Yang menarik (dan menuai tanda tanya), pajak penghasilan (PPh Pasal 21) atas gaji tetap keduanya tidak ditanggung pribadi, melainkan dibayar menggunakan uang negara.

Alokasi fantastis tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Pergub Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2025 mengenai Penjabaran APBD.

Dari total Rp33,23 miliar, porsi terbesar justru berada pada dana operasional sebesar Rp28,8 miliar. Sementara untuk gaji pokok dan tunjangan Gubernur-Wakil Gubernur hanya sekitar Rp2,21 miliar.

Rincian Gaji dan Tunjangan 2025

  • Gaji pokok Gubernur: Rp75.600.000
  • (Rincian tunjangan dan komponen lain masih tercatat dalam dokumen resmi Pemprov Jabar)

Dengan struktur anggaran demikian, publik kembali dihadapkan pada ironi: beban rakyat justru dipakai bukan hanya untuk menggaji pejabat, melainkan juga untuk membayar pajak pribadi mereka.***

 

Nasional
admin berimbang

BEM UI Kepung DPR, Kritik Prabowo: “Kalau 17+8 Masuk Akal, Anda Gagal Memimpin”

Berimbang.com, Jakarta – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus kembali menggelar aksi unjuk rasa bertajuk #RakyatTagihJanji di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

Pantauan di lokasi hingga pukul 17.00 WIB, massa aksi masih bertahan dengan membawa bendera dan spanduk berisi kritik, salah satunya bertuliskan “Makzulkan Gibran, Tolak Dinasti Jokowi.”

Mayoritas peserta aksi berasal dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Mereka berorasi secara bergantian dari atas mobil komando menggunakan pengeras suara.

Aksi tersebut membuat arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tersendat. Dari empat lajur, hanya satu lajur yang dapat dilintasi kendaraan. Polisi tampak sibuk mengatur arus menuju Slipi dan Grogol agar tidak terjadi kemacetan parah.

Kritik ke Prabowo Soal 17+8

Salah satu isu utama yang diangkat mahasiswa adalah tuntutan 17+8, yang sebelumnya telah dikomentari Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo menyebut sebagian dari 17+8 tuntutan rakyat itu masuk akal, sementara sebagian lain masih membutuhkan perundingan lebih lanjut.

Pernyataan tersebut mendapat respons keras dari mahasiswa.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru, menyebut komentar Presiden justru menunjukkan kelemahan kepemimpinan.

“Jika tuntutan ini kolektif dari masyarakat, tidak ada kata tidak masuk akal. Saat dia mengatakan ada yang masuk akal, berarti dia mengakui gagal, lalai, dan tidak pantas memimpin negeri ini,” ujar Diallo.

Ia menegaskan, poin-poin dalam 17+8 merupakan realitas yang dihadapi rakyat.

“Banyak teman-teman meninggal karena kelaparan, banyak yang stunting, banyak yang di-PHK, dan banyak yang meninggal saat aksi. Itu semua nyata dan harus segera dituntaskan,” katanya.

 

Nasional
admin berimbang

BEM UI Desak Purbaya Dicopot: “Baru Sehari Menjabat, Sudah Sakiti Rakyat”

JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan. Desakan itu disampaikan dalam aksi orasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9).

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru, menegaskan pernyataan Purbaya terkait tuntutan rakyat 17+8 dinilai sangat kontroversial dan melukai hati masyarakat.

“Baru satu hari dia menjabat sebagai menteri sudah langsung menyampaikan pernyataan yang luar biasa mengecewakan, menyakitkan bagi masyarakat karena mengecilkan suara rakyat,” kata Diallo.

Menurut BEM UI, Presiden Prabowo telah salah memilih pengganti Menkeu. Mereka menilai Purbaya gagal menunjukkan empati terhadap penderitaan rakyat yang menjadi dasar lahirnya gerakan 17+8.

“Dia mengecilkan penindasan yang dialami rakyat. Dia mengecilkan setiap tuntutan, padahal tuntutan ini lahir karena ada pembunuhan, perampasan hak, dan ketidakadilan. Kalau begini, lebih baik mundur saja,” tegasnya.

Meski demikian, BEM UI juga menegaskan aksi mereka bukan sekadar menolak figur, melainkan memperjuangkan kepekaan pemerintah terhadap aspirasi rakyat.***

Nasional
admin berimbang

Gaji dan Tunjangan Guru Hilang di RUU Sisdiknas, PGRI: Kemunduran Besar!

JAKARTA, BERIMBANG.com – Polemik kembali mencuat dari pembahasan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang sedang digodok DPR bersama pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, menilai RUU tersebut menjadi kemunduran besar lantaran klausul terkait gaji dan tunjangan guru justru dihapus dari batang tubuh aturan baru itu.

“Bayangkan, gaji dan tunjangan guru yang sudah diatur dalam UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 malah hilang di RUU Sisdiknas. Ini menunjukkan negara tidak lagi menempatkan guru sebagai profesi istimewa,” ujar Unifah, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, absennya klausul kesejahteraan guru tersebut memperlihatkan sikap inkonsisten pemerintah. Padahal, gaji dan tunjangan adalah isu krusial yang menentukan masa depan profesi guru.

Guru Dianggap Beban

Unifah mengungkapkan, PGRI sudah menyampaikan masukan dalam beberapa kali rapat pembahasan RUU. Namun, tak ada respons berarti dari pemerintah maupun DPR.

“Bisa dilihat, para petinggi ini memandang guru bukan lagi aset, melainkan beban karena nilai anggarannya dianggap besar,” tegasnya.

Kondisi ini, lanjutnya, membuat profesi guru semakin tidak diminati generasi muda. Berdasarkan survei internal PGRI, hanya 11 persen anak muda yang tertarik menekuni profesi guru.

Ancaman Serius Bagi Masa Depan Pendidikan

Unifah menilai, bila kesejahteraan guru terus diabaikan, maka kualitas pendidikan Indonesia terancam stagnan. “Kalau guru saja tidak dihargai, bagaimana mungkin kita berharap ada masa depan pendidikan yang cerah?” katanya.

PB PGRI mendesak pemerintah dan DPR segera meninjau ulang draf RUU Sisdiknas, serta memastikan pasal-pasal soal gaji dan tunjangan guru tetap masuk sebagai bagian fundamental dari regulasi pendidikan nasional.***

Jakarta
admin berimbang

BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta Akan Gelar Aksi dan Undang Presiden serta Ketua DPR RI untuk Diskusi Terbuka

BERIMBANG.com, Jakarta – Aliansi BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta kembali menyuarakan keresahan rakyat melalui rangkaian aksi bertajuk “Merdeka Untuk Siapa?” yang digelar sejak 16 Agustus 2025. Aksi ini melibatkan sejumlah universitas di Jakarta, di antaranya Universitas Krisnadwipayana, Universitas Jayabaya, Universitas Ibnu Chaldun, Universitas Bina Insani, Universitas Indraprasta PGRI, Universitas Bhayangkara, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro, Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam.

Koordinator Daerah BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta, Piere A.L Lailossa, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk konsistensi mahasiswa dalam mengawal reformasi agar benar-benar tuntas. “Kami turun ke jalan bukan hanya untuk simbolisasi, tetapi menyampaikan keresahan dan tuntutan terkait penyelenggaraan pemerintahan yang masih jauh dari cita-cita reformasi,” ujarnya.

Rangkaian aksi tersebut diwarnai dengan beberapa agenda penting, seperti aksi simbolik Aliansi BEMNUS DKI Jakarta pada 16 Agustus, aksi mandiri BEM Universitas Indraprasta PGRI pada 25 Agustus, aksi besar Aliansi BEMNUS DKI Jakarta pada 28 Agustus, aksi mandiri dari BEM Universitas Ibnu Chaldun, Universitas Jayabaya, dan Universitas Bhayangkara pada 29 Agustus 2025, serta Aksi simbolik BEM IBI Kosgoro pada 1 September 2025 di jalanan.

Namun, mahasiswa menilai sikap pemerintah begitu takut dan belum sepenuhnya membuka ruang dialog inklusif. Berangkat dari hal tersebut, mereka kemudian melayangkan surat undangan diskusi terbuka kepada Ketua DPR-RI dan Presiden-RI untuk berdiskusi di jalan secara setara dan inklusif bersama mahasiswa.

“Kami mengapresiasi kawan-kawan mahasiswa yang sudah diberi kesempatan untuk berdialog, namun pada saat yang sama kami mengecam keras sikap pemerintah yang cenderung selektif sehingga menciptakan ruang diskusi yang terlalu eksklusif. Oleh karena itu, kami melayangkan surat undangan diskusi terbuka ini, agar terciptanya ruang diskusi yang inklusif antara penguasa dengan rakyat dan mahasiswa,” tegas Muhammad Kafi, Sekretaris Daerah BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta.

“Memang benar, pengurus pusat kami telah hadir untuk berdialog dengan pemerintah. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai kapan tuntutan-tuntutan tersebut akan dikabulkan. Bahkan, masih banyak aspirasi dari kami yang belum sempat tersampaikan. Oleh karena itu, kami menegaskan perlunya diskusi yang lebih sering, terbuka, dan inklusif antara Presiden RI, DPR RI, bersama rakyat dan mahasiswa,” tegas Piere A.L. Lailossa.

BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta secara resmi mengundang Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR RI untuk hadir langsung berdialog bersama mahasiswa dalam Diskusi Terbuka di jalanan yang akan digelar pada:
– Waktu: 15 September 2025 (Hari Demokrasi Sedunia)
– Tempat: Kawasan Patung Kuda Monas, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat
– Agenda: Diskusi terbuka antara Pemerintah, DPR RI, dan Mahasiswa

Dengan tema perjuangan #Merdeka100% dan #TuntaskanReformasi, BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal demokrasi yang sehat dan transparan.***

Daerah
admin berimbang

Pesantren Kelam di Kota Santri: Luka Tasikmalaya yang Dibungkam

Berimbang.com – Tasikmalaya selama ini dielu-elukan sebagai kota santri. Julukan religius itu seakan menjadi kebanggaan sekaligus identitas daerah. Namun, di balik harum nama itu, tersembunyi kisah kelam dari balik tembok pesantren yang mencoreng wajah pendidikan agama.

Kasus pencabulan kiai terhadap santriwati, kekerasan antar-senior, hingga praktik pelecehan seksual yang diromantisasi sebagai “kejahilan”, menjadi noda hitam yang terus berulang.

Pengalaman Pahit Seorang Alumni

Seorang mantan santri yang menimba ilmu selama enam tahun di sebuah pesantren modern di Tasikmalaya mengaku muak dengan kondisi yang ia alami. Baginya, pesantren yang mestinya menjadi penjara suci justru lebih mirip penjara jahiliyah.

Budaya senioritas menjadi momok terbesar. Santri junior kerap diperlakukan layaknya babu: membungkuk saat berpapasan, mencuci piring kotor senior, hingga menjadi kurir makanan. Lebih parah, jika kebutuhan senior tidak terpenuhi, junior bisa dipaksa mencuri atau memalak adik kelasnya.

“Kalau tidak nurut, siap-siap malam ila hujroti. Itu malam penghakiman, di mana junior dihajar sampai babak belur dengan tamparan, rotan, bahkan sandal,” ungkapnya.

Kekerasan yang Dibungkus Tradisi

Kekerasan fisik bukanlah satu-satunya luka. Tradisi “penggablogan” alias pengeroyokan, sudah dianggap hal biasa. Para ustaz, alih-alih menghentikan, justru membiarkan karena mereka sendiri lahir dari kultur yang sama.

Tak berhenti di situ, pelecehan seksual antar-santri juga jamak terjadi. Ada yang berupa masturbasi paksa terhadap junior, bahkan ada yang sampai oral sex sesama santri dalam kondisi korban tidak berdaya. Ironisnya, semua dianggap “canda nakal”, bukan pelecehan.

Kenyataan yang Masih Terjadi

Meski ada angkatan yang berupaya menghentikan budaya jahiliyah itu, realitas di lapangan menunjukkan pola yang sama terus diwariskan. Beberapa alumni mengaku bahwa hingga kini, praktik kekerasan dan pelecehan belum benar-benar hilang.

Fakta-fakta ini menjadi tamparan keras bagi citra Tasikmalaya sebagai kota santri. Julukan religius tak cukup jika lembaga pendidikan yang mestinya mencetak generasi berakhlak, justru mewariskan trauma, kekerasan, dan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Tanggung Jawab Siapa?

Pertanyaannya, sampai kapan kasus-kasus ini dibiarkan? Apakah para kiai, ustaz, hingga pemerintah daerah akan terus menutup mata demi menjaga citra “kota santri”? Ataukah keberanian untuk membongkar sisi gelap ini bisa menjadi awal perbaikan pendidikan pesantren di Tasikmalaya?

Yang jelas, pesantren tidak boleh terus menjadi penjara gelap yang membungkam suara korban.***

Nasional
admin berimbang

Pengganti UN Dibuka: TKA 2025 Tidak Wajib, Tapi Bisa Jadi “Tiket Masuk Kampus”

Berimbang.com – Jakarta
Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 resmi dibuka mulai 24 Agustus hingga 5 Oktober 2025. TKA digadang-gadang menjadi pengganti Ujian Nasional (UN) yang sudah dihapus sejak 2021 lalu.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), TKA bertujuan memberi ukuran kemampuan akademik sekaligus sertifikat nilai pribadi layaknya UN. Namun, berbeda dengan UN, TKA tidak wajib diikuti siswa dan tidak berpengaruh terhadap kelulusan sekolah.

“Kelulusan tetap ditentukan sekolah. TKA hanya menjadi opsi tambahan bagi siswa,” bunyi keterangan resmi Kemendikdasmen.

Meski begitu, hasil TKA tetap memiliki bobot penting karena bisa dijadikan pertimbangan masuk perguruan tinggi, mirip fungsi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) pada Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).

📌 Cara Daftar TKA 2025

Mengacu Kepmendikdasmen No 95/M/2025, berikut tahapan pendaftaran TKA:

  1. Menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan TKA ditandatangani siswa & orangtua.
  2. Melampirkan pas foto terbaru dalam format digital ke sekolah.
  3. Operator sekolah mendaftarkan lewat situs resmi: tka.kemendikdasmen.go.id.
  4. Siswa wajib memverifikasi data di Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan menandatanganinya.
  5. Jika sudah lolos ke Daftar Nominasi Tetap (DNT), siswa akan mendapat kartu peserta.
  6. Mengikuti gladi bersih sesuai jadwal.
  7. Siswa memperoleh kartu login sebelum ujian.
  8. Tes dilaksanakan sesuai jadwal. Hasilnya diumumkan dalam bentuk Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) pada Januari 2026.

⚖️ Wajib atau Tidak?

Jawabannya jelas: Tidak wajib. Tidak ada sanksi bagi siswa yang memilih tidak mengikuti TKA. Namun, mereka yang berniat melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama jalur tertentu, sangat disarankan ikut.

Dengan begitu, posisi TKA tidak lagi sebagai momok seperti UN, tetapi lebih pada “opsi strategis” untuk masa depan pendidikan siswa.***

Nasional
admin berimbang

Buruh Kepung DPR dan Istana, 6 Tuntutan Menggelegar Siap Guncang 28 Agustus

berimbangcom | Jakarta, 27 Agustus 2025

Jakarta kembali bersiap menghadapi gelombang massa. Setelah aksi 25 Agustus lalu yang ricuh dengan seruan “Bubarkan DPR RI”, kini giliran Partai Buruh yang mengumumkan aksi besar-besaran pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Aksi kali ini disebut lebih masif: dilakukan serentak di 38 provinsi, dengan konsentrasi utama di Gedung DPR RI dan Istana Negara.

“28 Agustus 2025 Aksi Damai SERENTAK di 38 Provinsi, untuk di Jakarta dipusatkan di Istana Negara, Gedung DPR RI,” tulis pernyataan resmi Partai Buruh.

Enam Tuntutan Buruh

Dalam aksinya, Partai Buruh akan menyuarakan enam tuntutan strategis yang diyakini menyentuh langsung kepentingan pekerja dan keadilan sosial:

  1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
  2. Stop PHK: Bentuk Satgas PHK
  3. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon, THR, dan JHT, serta hapus diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.
  4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
  5. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
  6. Revisi RUU Pemilu: Redesain Sistem Pemilu 2029

Respons DPR

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), menanggapi rencana aksi ini. Ia menilai berbeda dengan demo ricuh 25 Agustus, kali ini buruh lebih fokus menuntut revisi undang-undang ketenagakerjaan.

“Menyikapi keputusan MK, undang-undang perburuhan harus dikeluarkan dari Omnibus Law. DPR tentu taat pada putusan MK, tapi butuh waktu untuk menyiapkan revisinya,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Selasa (26/8).

Dasco juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak warga negara, namun tetap harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Situasi Memanas

Aksi 28 Agustus ini diprediksi menjadi salah satu gelombang protes buruh terbesar tahun ini, mengingat meluasnya jaringan aksi hingga ke seluruh provinsi. Pertanyaan kini: apakah suara buruh kali ini akan didengar, atau justru kembali berujung gesekan di jalanan?**