DEPOK — DPRD Kota Depok memberikan apresiasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2027 yang diajukan Pemerintah Kota Depok. Salah satu perhatian utama legislatif adalah target pencapaian Universal Health Coverage (UHC) pada Januari 2027.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang dipimpin Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (2/11/2026).
DPRD menilai sejumlah program strategis yang diajukan Pemkot Depok telah diarahkan untuk menjawab kebutuhan prioritas masyarakat. Komitmen terhadap sektor kesehatan menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian.
Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna menyambut positif target yang disampaikan Wali Kota Depok Supian Suri untuk mencapai UHC pada awal 2027.
“Komitmen Pak Wali Kota, beliau sendiri yang mendeklarasikan tadi untuk tingkat UHC bisa dicapai di Januari 2027,” ujar Ade kepada wartawan.
Untuk mengejar target tersebut, Pemkot Depok akan mengoptimalkan tingkat keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan minimal 81 persen. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui penguatan anggaran bagi kelompok rentan serta integrasi data kependudukan.
Selain pembiayaan melalui BPJS Kesehatan, Pemkot Depok juga menyiapkan alokasi anggaran untuk menangani kebutuhan medis tertentu yang tidak masuk dalam cakupan pembiayaan BPJS.
Salah satunya berkaitan dengan penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan, penyediaan anggaran tersebut merupakan bentuk fasilitasi pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang belum dapat dijangkau skema jaminan kesehatan nasional.
“Termasuk di dalamnya pengalokasian anggaran, karena ada beberapa kriteria yang BPJS Kesehatan tidak bisa memfasilitasi untuk pembiayaan masyarakat. Salah satunya yakni KDRT dan beberapa kasus lainnya,” kata Supian.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu menyiapkan skema pembiayaan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan ketika kebutuhan tersebut tidak dapat ditanggung BPJS Kesehatan.
Kebijakan tersebut juga diarahkan agar selaras dengan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 57/KU.03.03.01/Dinkes tentang Sinergi Pembiayaan Kesehatan.
Infrastruktur Jadi Perhatian
Selain sektor kesehatan, DPRD Depok juga memberikan perhatian terhadap rencana pembangunan infrastruktur dalam APBD 2027, terutama yang berkaitan dengan upaya mengurai kemacetan.
Pemkot Depok memprioritaskan sejumlah pembangunan, termasuk pelebaran simpang jalan dan pembangunan konstruksi baru di wilayah Sawangan.
Ade mengatakan, rencana tersebut merupakan bagian dari respons terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD dari berbagai daerah pemilihan.
“Untuk infrastruktur, terutama pelebaran simpang, kemudian konstruksi jalannya itu juga kita apresiasi. Selain kegiatan di sudut-sudut kota yang diaspirasikan ke seluruh anggota dewan juga di seluruh dapil,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, APBD 2027 tetap diarahkan untuk memenuhi porsi anggaran pendidikan di atas 20 persen. Anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sementara di bidang lingkungan hidup, pengelolaan sampah akan diarahkan melalui pola kemitraan dengan pihak ketiga. Pemkot juga menetapkan target retribusi sebagai bagian dari skema pengelolaan tersebut.
DPRD Kota Depok menyatakan akan mengawal pelaksanaan program-program yang masuk dalam APBD 2027 agar kebijakan yang telah direncanakan tidak berhenti pada tahap penganggaran, tetapi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan target UHC Januari 2027, tantangan berikutnya adalah memastikan cakupan kepesertaan dan pembiayaan kesehatan benar-benar dapat diakses warga yang membutuhkan. Di sisi lain, pengawasan terhadap penggunaan anggaran tetap menjadi bagian penting agar program kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan lingkungan berjalan sesuai target.***
