Depok Darurat Sampah: Siapa yang Bertanggung Jawab?
BERIMBANG.com, Depok – Kota Depok sedang tidak baik-baik saja. Persoalan sampah kini menjadi krisis yang nyata. Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Depok menunjukkan bahwa produksi sampah harian kota ini mencapai 1.200 ton per hari. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 800 ton yang dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung—yang kini sudah dalam kondisi kritis dan nyaris melebihi kapasitas maksimalnya.
Baca juga : UPT Pengelolaan Sampah Wilayah 3 Ciawi Mendapatkan Tiga Unit Penggantian Kendaraan Baru
Lantas, ke mana perginya sisa 400 ton sampah setiap hari? Jawabannya ada di mana-mana: menumpuk di TPS yang tak terangkut, berserakan di pinggir jalan, atau tercecer di sungai dan saluran air. Situasi ini bukan hanya soal estetika kota, tapi juga ancaman serius bagi kesehatan dan lingkungan. Kasus penyakit berbasis lingkungan, seperti diare dan ISPA, berisiko meningkat drastis bila kondisi ini terus dibiarkan.
Baca juga : Sampah Menumpuk, Wajah Depok yang Kian Kusam
Tentu publik bertanya-tanya: siapa yang harus bertanggung jawab?
Secara struktural, tanggung jawab utama memang ada pada Pemerintah Kota Depok, terutama DLHK. Mereka bertugas memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan efektif—mulai dari pengangkutan, pemilahan, hingga pengolahan akhir. Namun, minimnya armada dan kurangnya fasilitas pengolahan membuat sistem ini tak mampu mengimbangi laju produksi sampah warga yang terus meningkat.
Namun, di sisi lain, perilaku masyarakat juga tak bisa diabaikan. Studi oleh Badan Lingkungan Hidup Jawa Barat pada 2023 mencatat bahwa lebih dari 70% warga Depok tidak memilah sampah rumah tangga. Rendahnya kesadaran lingkungan ini memperparah beban sistem pengelolaan sampah yang sudah rapuh. Banyak program seperti bank sampah atau kompos rumah tangga tidak berjalan karena minimnya partisipasi.
Solusi jangka pendek mungkin bisa dilakukan—misalnya, kerja sama dengan daerah sekitar untuk penampungan sementara atau penambahan armada pengangkut. Tapi tanpa reformasi sistemik dan perubahan perilaku masyarakat, krisis ini akan menjadi siklus tahunan yang tak kunjung selesai.
Maka, pertanyaan “Siapa yang bertanggung jawab?” seharusnya tidak hanya diarahkan ke satu pihak. Pemerintah harus lebih serius dan transparan dalam mengelola sampah, menyediakan fasilitas yang memadai, serta mengedukasi warga secara konsisten. Warga pun harus mulai mengubah kebiasaan konsumsi dan mulai memilah sampah dari rumah.
Krisis ini adalah tanggung jawab kolektif. Jika kita masih saling menyalahkan, maka tidak lama lagi kita akan hidup dalam kota yang tidak hanya kotor, tapi juga sakit.
Penulis: [ Juli Efendi]
