Mentri Lingkungan Hidup Respon Keluhan Warga Cigombong Soal Pendangkalan Danau Lido
BERIMBANG.COM, Bogor -Perjuangan Masyarakat kecamatan Cigombong, terkait pendangkalan danau Lido, Desa Watesjaya, yang terus meminta pemerintah untuk mengatasi sendimentasi danau Lido oleh MNC Land dan menjadi hilangnya sebagian danau Lido yang dikhawatirkan terganggunya ekosistem disekitar danau.
Seperti yang diungkap Fidel Aqso pemuda yang gigih dan tak berhenti untuk menyuarakan masyarkat mengenai penyempitan danau Lido yang semakin parah, dirinya bersyukur bahwa suara masyarakat akhirnya didengar oleh pemerintah.
” Alhamdulilah akhirnya suara masyarakat Cigombong didengar dan direspon oleh pemerintah, dan Kementrian Lingkungan Hidup akhirnya datang dan melihat langsung ke kawasan danau Lido,” ujarnya.
Menteri LH yang dipimpin oleh Hanif Faisol Nurofiq, meminta agar MNC Lido harus mengeruk danau Lido agar kembali seperti semula.
” Tadi hasil pertemuan dengan masyarakat bahwa MNC Land harus mengeruk danau Lido yang mulai mendangkal, dan ini harus dilaksanakan secepatnya oleh manajemen MNC Land,” ujarnya.
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq membenarkan, luasan Danau Lido saat ini sudah berkurang dan dangkal. Padahal, kata dia, keberadaan danau ini sangat penting bagi masyarakat, khususnya ketersediaan cadangan air tanah dan pencegahan banjir di daerah hulu.
“Dari data dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PUPR), ada sekitar 24 hektare danau Lido hilang, yang awalnya 35 hektare menjadi 11 hektare. Dan ini, ini yang harus dikembalikan,” kata Hanif kepada awak media.
Hanif juga menekankan pentingnya pengembalian fungsi Danau Lido sebagai tendon atau reservoir air. “Saat ini sudah tertimbun dan harus direstorasi atau dipulihkan,” tegasnya.
Menurut Hanif, saat ini pengawas Kementerian LH sedang mengkaji Danau Lido diman hasil kajian itu akan menjadi rekomendasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian PUPR.
Terpisah, Direktur Utama MNC Land Budi Rustanto membantah jika sedimentasi atau pendangkalan Danau Lido bersumber dari aktivitas yang ada di perusahaannya.
Sebaliknya, Budi menyebut pendangkalan terparah disebabkan oleh proyek Tol Bocimi.
“Ini sudah kita laporkan ke pak menteri sekitar 2 atau tiga tahun yang lalu, mohon perhatiannya,” kata Budi
(NA)
