Bulan: November 2025

Berita Utama

Tak Ada Tempat untuk Bangli: Operasi Besar Satpol PP Depok Sisir Seluruh Kota Hingga Akhir 2025

BERIMBANG.COM – DEPOK. Pemerintah Kota Depok menegaskan komitmennya: seluruh bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas fasilitas umum dan sempadan sungai akan dibongkar tanpa pengecualian. Operasi penertiban berlangsung masif sepanjang akhir 2025 dan menyasar berbagai titik rawan pelanggaran tata ruang.

Kepala Bidang Trantibum Pamwal Satpol PP Depok, R. Agus Mohammad, memastikan bahwa operasi besar ini dilakukan berkelanjutan hingga seluruh bangli tuntas dibersihkan.

“Semua bangunan liar yang berdiri di trotoar maupun sempadan sungai akan kita tertibkan. Setelah Depok Lama, Cipayung, dan Citayam, operasi bergerak ke Mampang, Grogol, Krukut, Kali Licin, GDC, dan Jalan Komodo Beji,” tegas Agus (26/11/2025).

Penertiban dilakukan tidak hanya dengan pembongkaran, tetapi juga mengubah lahan-lahan yang sudah bersih menjadi area penghijauan dan taman kota, bekerja sama dengan dinas terkait, camat, lurah, dan tokoh masyarakat.


Puluhan Bangli Cipayung Diratakan: Pemkot Kirim Alat Berat

Pada Rabu (26/11/2025), Satpol PP menertibkan bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Citayam, Kecamatan Cipayung. Satu excavator dikerahkan untuk merobohkan bangunan permanen dan semi permanen yang berdiri di atas trotoar hingga menutup aliran sungai.

Hampir seluruh bangunan yang dibongkar telah ditinggalkan pemiliknya. Proses berjalan kondusif tanpa perlawanan. Arus lalu lintas sempat tersendat, namun tidak memicu kemacetan panjang.


180 Bangunan Liar & Markas Ormas Dibongkar di Bantaran Kali Cipayung

Sebelumnya, 180 bangunan liar termasuk markas ormas ilegal dibongkar di bantaran Kali Cipayung (19/11/2025) setelah pemiliknya mengabaikan tiga Surat Peringatan.

Kepala Satpol PP Depok, Dede Hidayat, menegaskan pendekatan yang digunakan adalah persuasif namun tegas sesuai SOP.

Bangunan-bangunan tersebut dinilai menghambat aliran sungai, menutup jembatan, serta memperparah risiko banjir. Lokasinya juga berada di perbatasan Depok–Bogor sehingga operasi dilakukan bersama Pemkab Bogor.

Penertiban ini bagian dari program normalisasi Kali Cipayung yang mencakup pengerukan sedimentasi, pembersihan bantaran, hingga pemasangan pagar pengaman.


Bangli di Jalan Juanda Dibongkar: Berdiri di Atas Jalur Pipa Gas Pertamina

Pada 21 Juli 2025, Satpol PP bersama TNI-Polri menertibkan puluhan bangunan liar di sepanjang Jalan Juanda, Sukmajaya. Tiga alat berat dikerahkan untuk merobohkan bangunan yang berdiri tepat di atas jalur pipa gas Pertamina—area objek vital nasional.

“Ada sekitar dua meter pipa gas di bawah bangunan itu. Jika ada pemicu seperti kegiatan memasak, risikonya bisa meledak,” kata Dede.

Seperti operasi lainnya, penertiban dilakukan setelah SP 1, 2, dan 3 diterbitkan namun tidak diindahkan pemilik bangunan.


Penataan Berkelanjutan dan Amanat Regulasi

Program besar penertiban bangli ini merupakan amanat PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang mewajibkan sempadan sungai bebas bangunan permanen untuk menjaga fungsi pengendalian banjir dan keselamatan publik.

Pemkot Depok berkomitmen melanjutkan penataan hingga ke seluruh titik rawan pelanggaran tata ruang.***

Depok

PADel Lago Dan Luna Tegaskan Izin Aman, Siap Dilaunching di Depok

DEPOK – Di tengah ramainya tren olahraga padel yang merebak di berbagai kota besar, Depok kini bersiap memiliki fasilitas baru dengan hadirnya Padel Lago & Luna di kawasan Jalan Juanda. Manajemen memastikan seluruh proses perizinan telah tuntas, setelah sempat menjadi sorotan publik.

Manajer Operasional Padel Lago & Luna, Gishela Pramandani, menyampaikan bahwa pembangunan lapangan padel tersebut sudah memasuki tahap akhir dan manajemen akan mulai melakukan rekrutmen karyawan pada awal Desember.

“Soal izin sudah tidak ada masalah. IMB kami sudah ada dan plangnya juga terpasang di lokasi. Semua persyaratan kami penuhi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Gishela, menanggapi isu perizinan yang sempat mencuat.

Selain memastikan legalitas, manajemen juga berkomitmen menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal. “Kami ingin membuka kesempatan kerja untuk warga Depok. Silakan yang berminat datang langsung ke lokasi,” tambahnya.

Fasilitas yang disiapkan antara lain area parkir untuk sekitar 30 mobil, Luna Coffee Shop, penyewaan raket, dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. “Kami ingin pemain merasa nyaman,” kata Gishela.

Sementara untuk tarif sewa lapangan, pihak manajemen masih melakukan pembahasan internal. “Kalau di Jakarta itu sekitar Rp 200 ribu per jam. Di Depok belum kami putuskan,” ujarnya.

Padel Lago & Luna ditargetkan menjadi salah satu pusat olahraga padel terbesar di Depok sekaligus ruang baru bagi warga dalam menikmati olahraga yang tengah naik daun tersebut.***

Berita Utama

Warga Depok Tantang Wakil Wali Kota: Berani Bongkar Bangunan Liar Pasar Kemirimuka

Depok | Berimbang.com — Pernyataan Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, terkait rencana penindakan bangunan liar (bangli) di atas Kali Cabang Tengah, Kelurahan Kemirimuka, Beji, memantik reaksi keras dari warga.

Masyarakat menilai pernyataan tersebut tak boleh berhenti pada wacana. Warga meminta Pemerintah Kota Depok segera mengambil tindakan nyata karena keberadaan bangli mengganggu fungsi saluran air, menyulitkan pemantauan sampah, hingga berpotensi memicu banjir akibat sumbatan.

Ketua RW 15 Kemiri muka, Arif Afifullah,menyampaikan sebelumnya pernah ada bangunan liar di belakang dmall namun di bongkar,sekarang kembali di bangun tanpa sepengatahuannya, tiba – tiba bangunan sudah berdiri.

“Beberapa hari yang lalu pak wakil walikota Depok menghubungi saya  selaku ketua RW 015  untuk menyampaikan  secara persuasif kepada warga yang membangun atau yang menggunakan bangunan liar tersebut di mana. Bangunan liar tersebut di gunakan untuk berjualan soto untuk membongkar sendiri,dan sudah saya sampaikan ke pengguna bangunan liar tersebut untuk membongkar sendiri namun tidak di respon secara positif, ”sambung Arif saat ditemui di Pasar Kemirimuka. Selasa (25/11).

” Ya, Pak Wakil hubungi saya untuk melakukan sosialisasi kepada pemilik untuk membongkar sendiri bangunannya, ” tambahnya.

Nada serupa disampaikan aktivis Depok, Anton Sujarwo biasa disapa Cak Anton Arema, yang menilai sikap Chandra terkesan lebih banyak pencitraan ketimbang tindakan tegas.

“Jangan hanya omon-omon. Buktikan, berani tidak Wakil Wali Kota bongkar. Pasar Kemiri saja sudah kumuh, makin tidak teratur penanganannya,” tegas.Antom

Sebelumnya, Chandra Rahmansyah saat melakukan sidak sampah di Pasar Kemiri pada Senin (17/11/2025), mengaku melihat langsung adanya bangunan liar yang berdiri di atas aliran Kali Cabang Tengah. Ia menyebut telah menginstruksikan dinas terkait untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut.

“Saya melihat sendiri banyak sampah memenuhi saluran air Kali Cabang Tengah dan di atasnya berdiri bangunan liar,” kata Chandra.

“Saya menghimbau pemilik bangunan untuk segera membongkar. Kami akan tindaklanjuti bersama Satpol PP dan pastikan apakah bangunan tersebut berizin atau tidak.”

Warga kini menunggu langkah nyata pemerintah, apakah penertiban bangunan di atas kali benar dilakukan atau kembali sekadar menjadi bahan pernyataan publik.

Iik

 

Iik

Berita Utama

Aksi Aliansi Warga, Jurnalis dan Mahasiswa Desak Polres Depok Tuntaskan Pemberantasan Obat Daftar G

DEPOK | BERIMBANG.COM — Puluhan massa aksi dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Warga, Jurnalis dan Mahasiswa kembali mendatangi Markas Polres Metro Depok, Selasa (25/11/2025). Aksi yang diinisiasi Tim 9 DPP FWJ Indonesia itu membawa satu tuntutan utama: bersihkan Depok dari peredaran obat keras daftar G yang kian meresahkan generasi muda.

Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya (Opan), turut hadir memimpin rombongan bersama jajaran DPP dan perwakilan Korwil FWJI dari sejumlah daerah: Bekasi, Tangerang, Jakarta, hingga Bogor. Hadir pula pegiat anti penyalahgunaan obat terlarang Kang Edo, serta Ketua Umum LSM Ganas, Brian Sakti.

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk besar bertuliskan:
“Desak Kapolres Depok Bongkar dan Tangkap Jaringan Pengedar Obat Keras Daftar G — New Psychoactive Substances.”

Tim 9 FWJ Indonesia: “Depok Harus Bersih dari Obat Perusak Generasi”

Ketua Tim 9 DPP FWJ Indonesia, Bahrudin alias Bang Bule, menegaskan bahwa penindakan peredaran obat daftar G tidak boleh setengah hati.

“Kami membawa pesan generasi bangsa. Dampak negatif obat daftar G sangat merusak lingkungan dan masa depan anak muda. Kami mendesak Kapolres Depok segera bongkar dan tangkap seluruh jaringan pengedarnya. Jangan beri ruang sedikit pun,” tegas Bang Bule dalam orasi.

Ia didampingi Wakil Ketua Tim 9, Risky Syaifulloh, yang menegaskan bahwa elemen masyarakat siap bersatu membantu kepolisian dalam gerakan bersih-bersih narkoba dan obat keras.

Polres Depok Terima Perwakilan Aksi: Komitmen Bersihkan Kota Tanpa Kompromi

Polres Metro Depok merespons dengan menerima sembilan perwakilan massa aksi untuk berdiskusi langsung. Pertemuan digelar bersama jajaran penting, di antaranya:

  • Kasat Narkoba
  • Kasat Intel
  • Wakasat Narkoba
  • Kanit Narkoba
  • Kanit Intel

Ketua Umum FWJ Indonesia, Opan, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Polres Depok.

“Depok ini benteng perbatasan Bogor–Tangerang–Bekasi. Ketegasan Polres Depok adalah contoh bagi wilayah lain. Ini upaya nyata penyelamatan generasi,” ucap Opan.

Kasat Narkoba: “Tak Ada Kompromi. Semua Pengedar Kami Kejar.”

Kasat Narkoba Polres Metro Depok, Kompol Yefta Ruben Hasian Aruan, menegaskan bahwa pihaknya telah mengamankan banyak pelaku dan menindak hampir seluruh laporan masyarakat.

“Instruksi pimpinan sangat tegas. Tidak ada kompromi bagi pengedar dan pemakai obat daftar G. Hampir semua aduan masyarakat sudah kami tindak, dan para pelakunya kami proses hingga ke meja hijau,” tegasnya.

Kompol Ruben juga membuka ruang sinergi lebih erat bersama FWJ Indonesia agar informasi dari masyarakat dapat tersampaikan cepat dan akurat.***

Depok

Pol PP Depok Tertibkan Puluhan Bangunan Liar di Sempadan Kali Baru, Berjalan Kondusif

BERIMBANG.com, Depok — Pemerintah Kota Depok melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan penertiban terhadap puluhan bangunan yang berdiri di sepanjang sempadan Kali Baru, Jalan Raya Citayam. Penertiban ini dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan SP 1, 2, 3, serta surat perintah bongkar yang telah diterbitkan sebelumnya.

Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pengamanan Pengawalan (Trantibum Pamwal) Satpol PP Kota Depok, R. Agus Mohammad, menjelaskan bahwa total 92 bangunan, bangli, dan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) ditertibkan dalam kegiatan tersebut.

“Ini penertiban sesuai standar pasional SP 123 dan surat perintah bongkar. Ada 1.792 bangunan, bangli, dan PKL yang berada di sempadan kali, kita tertibkan semua. Termasuk bangunan-bangunan yang seperti ini, yang sifatnya sudah agak permanen, tetap kita tertibkan. Alhamdulillah berjalan kondusif, aman, tertib, dan lancar,” ujar Agus Mohammad. Rabu (26/11).

Ia menegaskan bahwa keberadaan bangunan liar di sempadan kali tidak hanya melanggar aturan ruang terbuka hijau dan garis sempadan, tetapi juga berpotensi menghambat aliran air serta menimbulkan risiko banjir.

Agus juga menyampaikan bahwa sebelum pelaksanaan pembongkaran, pihaknya telah memberikan sosialisasi, peringatan, dan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri, namun sebagian besar tidak dilakukan sehingga Satpol PP harus turun melakukan penertiban.

“Kita pastikan seluruh proses mengikuti prosedur. Warga sudah diberikan pemberitahuan dan waktu, jadi langkah ini merupakan upaya menjaga fungsi kali dan keselamatan lingkungan,” tambahnya.

Penertiban ini merupakan rangkaian upaya Pemkot Depok dalam menata kawasan bantaran sungai agar kembali sesuai peruntukan dan mengurangi potensi bencana, terutama di musim penghujan.

Kegiatan penertiban dilaporkan berjalan tanpa kendala berarti, dengan dukungan aparat gabungan dan pengamanan di lapangan.

Iik

 

Berita Utama

Kasus Korupsi Lahan SMPN 35 Depok ‘Mandek’, KPK Diminta Serius

BERIMBANG.com, Depok – Kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan SMP Negeri 35 Depok semakin menunjukkan tanda-tanda jalan di tempat. Meski nilai proyek mencapai Rp15,1 miliar dan potensi kerugian negara diperkirakan menembus Rp8 miliar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum menunjukkan langkah signifikan.

” Kami minta KPK serius , ada apa KPK belum melanjutkan kasus korupsi  lahan SMPN 35  yang seharusnya tetap dilanjutkan agar kasus ini terang benderang di mata publik, ” ujar Anton saat ditemui berimbang.com di bilangan Margonda. Senin (24/11).

 

Aktivis Depok, Anton Sujarwo, menilai lembaga antirasuah itu seolah-olah ragu menyeret aktor utama yang diduga terlibat.

Anton menegaskan bahwa laporan LSM Gelombang yang masuk sejak awal 2025 seharusnya cukup kuat untuk menjadi pintu masuk pembongkaran praktik mark up dalam proses pembebasan lahan di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis.

Namun hingga kini, KPK baru memeriksa seorang staf kecamatan selama 10 jam lalu LPM dan Ketua RT/RW, tanpa perkembangan berarti. Lebih jauh, nama pejabat Disrumkim berinisial SF—yang disebut berulang kali dalam pemeriksaan—justru belum tersentuh secara serius.

“Ini seperti ada keberanian yang tertahan. KPK jangan berhenti pada posisi staf. Kalau dalam pemeriksaan nama SF terus muncul, seharusnya ada langkah lebih tegas,” ujar Anton.

Ia juga menyoroti betapa ironisnya jika proyek pendidikan dijadikan ladang bancakan. Dalam pandangannya, dugaan permainan anggaran atas nama masa depan siswa Depok adalah bentuk pengkhianatan terhadap publik.

“Sektor pendidikan itu pondasi masa depan anak-anak kita. Kalau benar lahan sekolah dijadikan bancakan oknum tertentu, ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga moral,” tambahnya.

 

Anton meminta KPK tidak menunggu situasi gaduh atau tekanan publik sebelum menetapkan tersangka. Menurutnya, masyarakat Depok akan terus mengawal kasus ini agar tidak tenggelam seperti banyak perkara lain yang hilang dari perhatian.

“Kalau buktinya cukup, tetapkan tersangka. Jangan menunggu kasus ini jadi isu nasional dulu baru bergerak,” tegasnya.

Ia juga menitipkan pesan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar mengambil sikap tegas terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang di daerah, terutama dalam proyek publik bernilai besar.

 

“Kalau pemerintah pusat tidak serius, ini bisa mencoreng citra komitmen antikorupsi Presiden. Saya sebagai militan PS08 akan terus mengawal,” pungkas Anton.

 

Kemandekan penanganan kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga ujian kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan pemerintah. Tanpa langkah nyata, ketidakadilan hanya akan semakin mengakar.

Iik

Depok

Pemotongan Ayam Pasar Kemirimuka Diduga Langgar Aturan, Limbah Cemari Lingkungan dan Ganggu Warga

BERIMBANG.com, DEPOK – Aktivitas pemotongan ayam di Pasar Kemirimuka, Beji, Depok kembali dipersoalkan warga. Proses pemotongan yang berlangsung setiap dini hari dinilai tidak memenuhi ketentuan Pemerintah Kota Depok, terutama terkait pengelolaan limbah dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Ketua RW 15 Kelurahan Kemirimuka, Arif Afifulah, menyampaikan bahwa keberadaan beberapa tempat pemotongan ayam di area pasar berada sangat dekat dengan pemukiman warga serta tidak memiliki prosedur pengolahan limbah yang memadai.

“Ada beberapa pemotongan ayam di Pasar Kemirimuka, tetapi tidak sesuai aturan. Limbahnya mengganggu sekali bagi pengguna jalan maupun warga sekitar. Banyak masyarakat mengadu agar aktivitas pemotongan dipindah atau dibuatkan instalasi limbah agar tidak mencemari lingkungan,” ujar Arif Afifullah aktivis sosial dan kemanusiaan kota depok yang juga founder aspera Indonesia dengan nada kesal saat ditemui di area pasar, Minggu (23/10).

Arif menambahkan, pada musim kemarau kondisi jalan di sekitar pasar justru menjadi becek dan berbau menyengat akibat genangan limbah pemotongan ayam yang tidak tertangani dengan baik. Selain mencemari aliran Kali Cabang Tengah, limbah tersebut juga merusak kualitas infrastruktur jalan yang dilalui masyarakat setiap hari.

” Di musim hujan pun, limbahnya sampai ke bawa dan mengalir  ke saluran air warga, ” pungkas Arif.

Kritik serupa juga disampaikan aktivis Kota Depok, Anton Sujarwo. Ia menilai aktivitas pemotongan ayam di Pasar Kemirimuka dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan maupun kenyamanan masyarakat.

“Ini kegiatan yang menyangkut kepentingan banyak orang, khususnya para pengunjung pasar. Pemerintah Kota Depok perlu segera mengambil tindakan konkret agar persoalan limbah ini tidak berlarut-larut,” tegas Anton.

Anton mendorong Pemkot Depok melakukan penertiban, termasuk evaluasi izin usaha, pengawasan standar sanitasi, serta pembangunan instalasi pengolahan limbah mandiri yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha
pemotongan unggas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah kota maupun pengelola Pasar Kemirimuka terkait keluhan warga tersebut.

Iik

Bogor

TFJ Ciherang & YCBM Perkuat Aksi Nyata Jaga Lingkungan Lewat Kaliber 2025

Bogor — Upaya menjaga lingkungan di wilayah Bogor kembali mendapatkan dorongan berarti melalui gelaran Kali Bersih (Kaliber) 2025 yang digagas PT Tirta Fresindo Jaya (TFJ) Plant Ciherang bersama Yayasan Ciherang Bersatu Mandiri (YCBM). Program yang menyasar aliran anak Sungai Cisadane di Desa Ciherangpondok, Kecamatan Caringin, ini kembali menunjukkan kolaborasi aktif antara perusahaan dan warga.

Factory Manager TFJ Ciherang, Enoh, menegaskan bahwa Kaliber bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, selama empat tahun berjalan, program ini terbukti efektif karena dukungan masyarakat setempat yang konsisten menjaga kebersihan dan kelestarian aliran sungai.

Sementara itu, FM 2 TFJ Ciherang Iwan Irawan bersama DH IRGA Azhar Firdaus menuturkan bahwa Kaliber merupakan bagian dari rangkaian CSR perusahaan yang ditujukan untuk memberikan dampak langsung bagi warga. “Kami berupaya menghadirkan program yang tidak hanya terlihat, tapi juga dirasakan,” ujar mereka.

Pada pelaksanaan Kaliber 2025 ini, kegiatan tidak berhenti pada pembersihan sungai saja. Panitia menanam ratusan bibit pohon, melakukan penebaran benih ikan, menggelar senam sehat, membuka bazar UMKM–IKM, hingga memberikan santunan bagi anak yatim.

Pembina YCBM sekaligus Ketua Panitia, Ujang Zaenudin, mengingatkan bahwa menjaga alam bukan tanggung jawab satu pihak. “Kesadaran kolektif menjadi kunci agar lingkungan tetap lestari,” tegasnya. Senada, Ketua YCBM Firdaus Kadir menambahkan bahwa kegiatan ini sejalan dengan komitmen penanaman pohon berkelanjutan yang selama ini dilakukan bersama TFJ.

Kegiatan Kaliber 2025 turut dihadiri perwakilan pemerintah desa dan kecamatan, tokoh masyarakat, hingga unsur UPT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, menandai dukungan lintas elemen terhadap pelestarian lingkungan di Ciherang.

Yosep Bonang
Nasional

Depok Dikepung “Mata Elang”: Ketika Jalan Raya Jadi Ladang Ketakutan

BERIMBANG.com, Depok – Jalan-jalan utama di Kota Depok kini tak hanya dipadati kendaraan. Di balik deru mesin dan panas aspal, warga dibayangi rasa waswas. Di setiap tikungan, bisa saja muncul sosok “mata elang” — sebutan untuk debt collector yang kerap menghadang pengendara di tengah jalan, bahkan tanpa dasar hukum yang jelas.

Keresahan warga mencapai puncaknya setelah video viral memperlihatkan sepasang suami istri diadang dua pria berhelm di Jalan Raya Bogor, Cilodong, Sabtu (8/11/2025). Video yang diunggah akun @depok24jam itu memperlihatkan pengendara yang berkali-kali menegaskan motornya sudah lunas, namun dua pria tersebut tetap berupaya menghentikan mereka.

“Pemilik sepeda motor mengatakan bahwa surat-surat dan BPKB-nya sudah lunas,” ujar Kasi Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi, Selasa (11/11/2025).

Polisi memastikan kendaraan korban tidak sempat diambil para pelaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen motor tersebut sah tanpa tunggakan.

Kini, dua pria yang diduga sebagai pelaku masih diburu aparat gabungan Polsek Sukmajaya, Polsek Cimanggis, dan Polres Metro Depok.


Empat Titik Rawan “Mata Elang”

Kasus ini memicu peringatan serius bagi aparat. Polres Metro Depok telah memetakan sedikitnya empat titik rawan tempat para penagih bayangan itu sering muncul:

  • Jalan Margonda
  • Jalan Tole Iskandar
  • Jalan Siliwangi
  • Jalan Raya Bogor

Kapolres Metro Depok, Kombes Abdul Waras, menginstruksikan peningkatan patroli di titik-titik tersebut untuk mencegah aksi intimidasi.

“Kami tindak tegas para matel yang meresahkan. Banyak yang menggunakan cara-cara menakutkan. Ini bukan lagi penagihan, tapi bisa menjurus ke perampasan,” tegas Made.


Ketika Debt Collector Jadi “Predator Jalanan”

Fenomena mata elang bukan hal baru. Namun, yang kian mengkhawatirkan adalah munculnya debt collector palsu — kelompok kriminal yang memanfaatkan nama leasing untuk merampas kendaraan warga.

Dalam beberapa kasus, pelaku mengaku dari perusahaan pembiayaan dan langsung memaksa pemilik menyerahkan kendaraan di jalan raya. Padahal, menurut aturan, penarikan kendaraan harus dilakukan dengan surat resmi dan disaksikan pihak berwenang.

Pengamat hukum pidana menilai, lemahnya pengawasan terhadap praktik penagihan membuat jalanan berubah menjadi “ladang ketakutan”.

“Negara tidak boleh diam. Pemerintah harus menertibkan perusahaan pembiayaan yang menyerahkan urusan penagihan ke pihak luar tanpa kontrol,” ujar pengamat hukum Andi Rasyid.


Langkah Pemerintah Dinanti

Meski Polres Depok sudah melakukan langkah cepat dengan patroli dan penyelidikan, masyarakat menunggu langkah konkret dari pemerintah pusat dan OJK.

Penertiban izin lembaga pembiayaan, pengawasan ketat terhadap tenaga penagih, hingga aturan tegas soal penarikan kendaraan menjadi tuntutan warga.

Sementara itu, di setiap simpang dan jalur padat, bayang-bayang mata elang masih menghantui. Warga Depok berharap, jalanan mereka bisa kembali menjadi ruang aman — bukan arena perburuan di bawah terik siang dan tatapan tajam para penagih bayangan.**”

Depok

Pengamat Transportasi, Prof Ridwan :Depok Macet Parah: Kota Tumbuh Cepat, Solusi Transportasi Jalan di Tempat

BERIMBANG.COM – DEPOK.
Kemacetan di Kota Depok kini telah mencapai titik kritis. Sebagai kota penyangga ibu kota, pertumbuhan penduduk dan pembangunan perumahan yang pesat membuat arus lalu lintas di Depok kian semrawut. Ironisnya, pembangunan infrastruktur transportasi belum mampu mengimbangi laju mobilitas warganya.

Meski jalan tol dan transportasi publik mulai diperbanyak, kemacetan justru makin meluas hingga ke pintu-pintu keluar tol. Contohnya di Tol Sawangan arah BDN dan Jalan Raya Sawangan–Parung Bingung, antrean kendaraan terjadi hampir setiap jam sibuk. Hal serupa juga tampak di Pintu Tol Pamulang arah Bojongsari. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan transportasi Depok tak cukup diselesaikan hanya dengan menambah jalan baru.

Pemerintah Kota Depok sejatinya telah berupaya menghadirkan Bus Trans Depok (Biskita) serta membuka rute menuju Jakarta dan Bandara. Namun, efektivitasnya masih jauh dari harapan. Volume kendaraan pribadi tetap mendominasi, terutama pagi dan sore hari, menandakan solusi publik belum menyentuh akar masalah.

Akar Masalah: Tidak Terintegrasi dan Kurang Terencana

Menurut pengamat transportasi sekaligus Ketua BPD KKSS Depok, Prof. Dr. Ir. Ridwan, MT, kemacetan Depok bersumber dari tata kelola mobilitas yang belum menyeluruh. Ia menilai, ada beberapa langkah strategis yang perlu segera dilakukan agar Depok tidak semakin tertinggal dalam urusan transportasi.

1. Akses Terbatas Melalui Kawasan UI

Selama ini, kawasan Universitas Indonesia (UI) tertutup bagi kendaraan umum maupun pribadi. Padahal, jalur tersebut berpotensi menjadi koridor penghubung penting dari Margonda ke Kukusan hingga Sawangan. Pembukaan akses terbatas dengan sistem pengaturan yang baik dinilai bisa membantu distribusi kendaraan dan mengurangi beban Margonda yang kerap macet parah.

2. Pelebaran Jalan Raya Sawangan

Beberapa titik seperti Parung Bingung dan Tugu Sawangan Permai sudah lama menjadi “simpul neraka” kemacetan. Pelebaran jalan di kawasan tersebut, ditambah penerapan lampu lalu lintas cerdas, diyakini bisa memberikan efek signifikan terhadap kelancaran arus kendaraan.

3. Pengembangan Angkutan Feeder

Transportasi pengumpan atau feeder dari kawasan perumahan ke stasiun kereta terdekat sangat dibutuhkan. Pemerintah daerah disarankan menggandeng swasta untuk menyediakan layanan ini, sehingga warga Depok yang bekerja di Jakarta tidak perlu selalu menggunakan mobil pribadi.

4. Fasilitas Park and Ride di Stasiun

Area parkir di sekitar Stasiun Depok dan Citayam saat ini sangat terbatas. Akibatnya, warga dari Sawangan dan Cipayung terpaksa membawa kendaraan pribadi hingga ke Jakarta. Penyediaan lahan parkir yang luas dan tarif terjangkau akan mendorong masyarakat beralih ke transportasi massal.

5. Optimalisasi Jalur Alternatif

Pembukaan akses Jalan atau Gang 2000 dari Perumahan Sawangan Permai ke Rawa Denok dan Rumah Sakit Anak Negeri juga dianggap penting. Jalur ini dapat menjadi rute alternatif bagi kendaraan roda empat dan mengurangi beban lalu lintas di jalan utama Sawangan.

Transportasi Publik yang Nyaman dan Aman

Ridwan menegaskan, kunci perubahan juga ada pada peningkatan kualitas layanan transportasi publik. “Angkutan yang bersih, aman, dan tepat waktu akan membuat warga mau meninggalkan kendaraan pribadinya,” ujarnya. Ia juga menyoroti perlunya penertiban pengamen dan pungli di angkutan kota yang selama ini membuat warga enggan beralih ke moda umum.

Depok kini berada di persimpangan: antara menjadi kota maju dengan sistem transportasi modern, atau terus menjadi kota padat yang tertinggal karena mobilitas warganya tersendat. “Tanpa keberanian menata ulang tata ruang dan sistem transportasi secara terintegrasi, kemacetan Depok hanya akan menjadi kisah tanpa akhir,” tegas Ridwan.

Iik