Bulan: Juli 2025

Daerah

Geger Fatwa Haram Sound Horeg: Ribuan Job Agustusan Dibatalkan, Paguyuban Sound Desak Pemda Turun Tangan

JOMBANG – Dampak dari fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap penggunaan sound horeg kian meluas. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, ribuan pelaku usaha penyewaan sound system di Jombang terancam merugi akibat pembatalan job secara massal.

Paguyuban Sound System Jombang (PSSJ) mengaku banyak menerima laporan pembatalan acara Agustusan, termasuk pawai, karnaval, dan hiburan rakyat. Bahkan, sejumlah klien yang sudah menyetor uang muka (DP) kini bingung harus bagaimana.

“Kami bukan pelaku sound battle ekstrem, tapi tetap kena imbas. Banyak job dibatalkan, bahkan kontrak sepihak,” ujar Ketua PSSJ, Koiman, Kamis (24/7/2025).

Koiman tak memungkiri bahwa suara ekstrem dari kompetisi sound horeg memang bisa mengganggu kenyamanan publik. Namun, menurutnya, kebijakan ini terlalu menyapu bersih semua pelaku usaha, tanpa batas teknis yang jelas.

“Kalau dibatasi hanya 45 desibel, ya sama saja dilarang bunyi. Ini bukan sekadar soal agama, tapi menyangkut nasib ribuan keluarga yang menggantungkan hidup dari industri sound,” tegasnya.

PSSJ mengusulkan batas maksimal dinaikkan menjadi 85 desibel, dengan pengawasan etika penggunaan dan penyesuaian konteks lokasi.


Fatwa vs Realita Lapangan: Ketika Agama, Ekonomi, dan Budaya Berbenturan

Fatwa MUI pusat memang menyasar fenomena sound horeg yang kerap diasosiasikan dengan pesta pora dan kompetisi kekuatan suara. Namun, dampaknya menjalar pada sektor usaha kecil-menengah yang tak pernah ikut kontes, tapi sekadar menyewakan sound untuk keperluan warga.

“Kalau terus dilarang tanpa solusi, bukan tidak mungkin muncul konflik sosial. Warga jadi kecewa, panitia kelimpungan, dan penyedia jasa dihujat,” ujar Koiman.


PSSJ Desak Dialog Terbuka, MUI Lokal Siap Tampung Aspirasi

Mengantisipasi kekisruhan di lapangan, PSSJ mendesak adanya dialog terbuka dengan Pemkab Jombang, Polres, dan MUI. PSSJ dijadwalkan akan menggelar audiensi resmi pada Jumat (25/7/2025).

Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Jombang, Ilham Rokhim, menyatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan fatwa pusat dan tidak memiliki kewenangan mengubah isi fatwa. Meski demikian, Ilham menegaskan MUI akan membuka ruang dialog untuk meredam keresahan di masyarakat.**”

Bogor

Satpol PP Tertibkan 130 PKL di Pasar Cisarua, Bukan Digusur tapi Direlokasi ke Pasar Resmi

Berimbangcom – Sebanyak 130 Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Kamis (24/7). Penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan pasar sesuai arahan langsung dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid, menegaskan bahwa langkah ini bukanlah penggusuran, melainkan relokasi ke dalam area resmi Pasar Cisarua yang dikelola oleh Perumda Pasar Tohaga.

“Adapun PKL tersebut dialihkan, bukan digusur. Tapi dialihkan ke pasar Tohaga. Jumlahnya kurang lebih 130,” ujar Cecep.

Sebagian PKL Bongkar Sendiri Lapak

Cecep menyebut, sebagian pedagang bahkan memilih membongkar sendiri lapaknya sebelum ditertibkan oleh petugas. Upaya ini diapresiasi sebagai bentuk kesadaran dan kerja sama dari para pedagang.

Untuk mencegah kembalinya PKL ke area luar pasar, Satpol PP berencana melakukan patroli rutin di kawasan Cisarua.

“Kalau nanti muncul lagi, saya harap segera ditindak,” tambahnya.

Tahapan Teguran untuk Wilayah Papesta

Meski demikian, Cecep menyebut masih ada sejumlah bangunan di wilayah Papesta yang belum ditertibkan karena bukan di bawah pengelolaan Perumda Pasar Tohaga. Untuk wilayah tersebut, Satpol PP akan menempuh tiga tahapan teguran sebelum dilakukan pembongkaran.

“Ini pengawas bangunan akan melakukan kewajibannya, yaitu memberikan teguran 1, 2, 3,” tegas Cecep.

Langkah ini dinilai penting demi mewujudkan pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pembeli.***

Nasional

SEKOLAH GRATIS, JADI PNS PULA—TAPI SEPI PEMINAT: Ada Apa dengan STIN dan Poltek Siber?

📅 Kamis, 25 Juli 2025
✍️ Redaksi Berimbangcom

Berimbangcom — Pendaftaran tujuh sekolah kedinasan tahun 2025 resmi ditutup pada 22 Juli lalu. Namun, fakta mengejutkan muncul: dua sekolah kedinasan dengan jaminan langsung menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) justru sepi peminat. Padahal, di tengah persaingan kerja yang makin keras dan janji stabilitas karier sebagai PNS, angka pendaftar yang minim tentu jadi anomali serius.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 19 Juli 2025, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) seperti biasa merajai pendaftaran dengan 45.518 pelamar. Sementara di posisi buncit, Politeknik Siber dan Sandi Negara mencatat hanya 2.632 pendaftar, disusul Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dengan 7.563 pelamar.

“Sekolah elit, kuliah gratis, prospek jadi PNS langsung. Tapi kenapa malah tak dilirik?” – itulah pertanyaan yang mengemuka.

Berikut Ranking Jumlah Pendaftar Sekolah Kedinasan 2025:

  1. PKN STAN – 45.518
  2. IPDN – 31.264
  3. Sekolah Kedinasan Kemenhub – 28.493
  4. STMKG – 18.858
  5. Polstat STIS – 15.869
  6. STIN – 7.563
  7. Poltek Siber dan Sandi Negara – 2.632

Kenapa Sekolah Elit Justru Tak Diminati?

1. Publik Minim Literasi Intelijen & Siber
Banyak calon peserta yang tidak paham dunia kerja intelijen atau keamanan siber. Profesi ini dianggap “asing”, penuh kode, dan tidak seterang profesi ASN pada umumnya.

2. Disiplin & Tekanan Tinggi
STIN dikenal keras dalam latihan fisik dan kedisiplinan tinggi. Hal ini bisa mengintimidasi calon pendaftar yang tidak siap secara mental maupun fisik.

3. Promosi & Sosialisasi Lemah
Tak seperti STAN atau IPDN yang aktif menjaring lewat medsos dan event sekolah, STIN dan Poltek Siber terkesan “diam”, padahal mereka bersaing di era digital.

4. Seleksi Sangat Ketat & Khusus
Dari tinggi badan, kesehatan prima, hingga catatan keamanan, beberapa syarat masuk dua sekolah ini sangat membatasi sejak awal.


Sepi Pendaftar, Justru Peluang Emas?

Bagi calon siswa yang benar-benar berminat dan siap secara fisik dan mental, jumlah pesaing yang kecil justru menjadi keuntungan. Peluang lolos tes jauh lebih besar dibanding STAN atau IPDN yang penuh desakan.

“Sekarang saatnya generasi muda berpikir ulang. Jangan hanya mengejar sekolah ramai, tapi cari peluang sunyi yang pasti,” ungkap seorang analis pendidikan di Jakarta kepada Berimbangcom.


🛡️ STIN & Poltek Siber: Sekolah Strategis, Bukan Sekolah Massa

Dua sekolah ini tidak sekadar mencetak ASN biasa. Lulusan mereka disiapkan untuk masuk dunia yang tertutup, strategis, dan menyangkut keamanan nasional.

Namun, tanpa komunikasi publik yang masif dan pemahaman yang cukup dari masyarakat, maka lembaga strategis ini bisa terus kehilangan potensi SDM unggul hanya karena miskomunikasi.


🔗 Simpulan Berimbangcom:

Sepinya peminat STIN dan Poltek Siber adalah cermin dari masalah komunikasi dan pemahaman publik, bukan soal kualitas institusi. Pemerintah perlu rebranding dua sekolah ini, menjadikannya lebih familiar, tanpa mengorbankan nilai-nilai strategis dan kedisiplinan yang menjadi DNA-nya.***

Depok

Stadion Internasional Depok Terganjal Sengketa Tanah, Supian Suri: Silakan Tempuh Jalur Hukum

Berimbang.com – Depok, 24 Juli 2025
Rencana pembangunan stadion bertaraf internasional di kawasan Tanah Merah, Cipayungjaya, Kota Depok kembali menuai polemik. Kali ini, PT. Tjitajam secara terbuka mengklaim bahwa lahan yang direncanakan untuk proyek stadion tersebut adalah milik mereka secara sah.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Depok Supian Suri menyerahkan penyelesaian sengketa kepada proses hukum.

“Terkait dengan apa yang disampaikan PT. Tjitajam, ya silakan itu menjadi proses hukum,” ujar Supian kepada wartawan di Balai Kota Depok, Kamis (24/7/2025).

Supian menjelaskan bahwa lahan tersebut selama ini diketahui merupakan bagian dari aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berada dalam penguasaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, ia mengakui bahwa hingga saat ini, Pemerintah Kota Depok belum menerima persetujuan resmi dari pihak BLBI.

“Cerita BLBI ini masih dalam bentuk proposal yang kami ajukan. Jadi belum ada keputusan atau persetujuan yang resmi,” tegasnya.

Sementara itu, pihak PT. Tjitajam melalui kuasa hukumnya, Reynold Thohak, menyatakan bahwa kliennya adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 257/Cipayung Jaya tertanggal 25 Agustus 1999. Lebih lanjut, Reynold mengklaim kepemilikan itu telah diperkuat oleh 10 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Tanah tersebut sekarang juga dalam status sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” ungkap Reynold.

Di sisi lain, Pemkot Depok tetap berharap agar pembangunan stadion dapat menjadi salah satu tonggak kemajuan infrastruktur kota. Dalam beberapa kesempatan, Supian Suri menegaskan keinginannya membangun stadion sebagai bagian dari aspirasi masyarakat, di samping pelebaran Jalan Raya Sawangan dan penambahan akses tol.

Meski demikian, sengketa ini menunjukkan bahwa rencana ambisius tersebut masih dihadapkan pada persoalan legalitas yang belum tuntas.*””

Daerah

Gubernur Dedi Mulyadi Larang Koperasi Merah Putih Beri Pinjaman: “Cash, Tidak Boleh Nunggak!”

Berimbang.com – Bandung| Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan larangan pemberian pinjaman di ribuan Koperasi Merah Putih yang baru dibentuk di seluruh desa dan kelurahan Jawa Barat. Dalam peluncuran program koperasi rakyat itu, Dedi menyatakan, transaksi di koperasi harus tunai dan nontunai, bukan kredit.

“Untuk masa awal ini, tidak boleh ada yang pinjam. Pengalaman saya, kalau sudah pinjam, barang koperasi tidak kembali, atau dibayar pun susah. Harus cash,” ujar Dedi saat ditemui di Bandung, Kamis (24/7/2025).

Program Koperasi Merah Putih yang diinisiasi oleh Pemprov Jabar telah menjangkau 5.957 koperasi di 27 kabupaten/kota. Fokus utamanya bukan pada simpan pinjam, melainkan pada penyediaan kebutuhan pokok rakyat, mulai dari LPG hingga pupuk, dengan harga yang diklaim jauh lebih terjangkau.

“Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga. Harga LPG dan pupuk yang biasa mahal, di koperasi harus murah,” jelas Dedi.

Selain itu, Dedi menyoroti pentingnya digitalisasi transaksi agar koperasi tidak menyimpan uang tunai secara fisik.

“Kalau ada uang tunai, godaannya terlalu tinggi,” ucapnya blak-blakan.

Bukan Koperasi Konvensional

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa koperasi-koperasi ini tidak semata berfokus pada simpan pinjam. Ada enam sektor yang digarap: sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, pergudangan, dan logistik. Semuanya telah berbadan hukum.

“Khusus logistik, kita ingin memangkas rantai pasok. Dari koperasi langsung ke perusahaan gas negara atau anak perusahaannya. Supaya harga stabil, tidak ada spekulasi,” ujar Herman.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kehadiran Koperasi Merah Putih dapat menguatkan ekonomi kerakyatan serta menekan permainan harga oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.***

Daerah

Bentrok Berdarah FPI vs Laskar Sabilillah di Pemalang, 5 Luka-Luka Termasuk Polisi

Berimbang.com – Pemalang, 24 Juli 2025
Kericuhan mewarnai peringatan bulan Muharam di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Kamis (24/7), saat acara ceramah Habib Rizieq Shihab dibubarkan secara paksa oleh massa dari Laskar Sabilillah (PWI‑LS). Bentrokan antara PWI‑LS dengan massa Front Persaudaraan Islam (FPI) pun pecah, mengakibatkan lima orang mengalami luka-luka, termasuk satu aparat kepolisian.

Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, membenarkan insiden tersebut. “Lima orang dilaporkan luka-luka, termasuk satu polisi yang terkena lemparan benda keras. Seluruh korban sudah dirawat di fasilitas kesehatan terdekat,” ujar Anom dalam keterangannya.

Kronologi Ketegangan

Insiden bermula ketika Habib Rizieq Shihab dijadwalkan mengisi ceramah dalam rangka Muharam. Sekitar pukul 09.00 WIB, ratusan anggota PWI-LS tiba di lokasi dan meminta agar acara dihentikan. Massa yang mengenakan atribut hitam itu kemudian melempari area panggung dengan batu dan botol, memicu situasi panas.

Aparat kepolisian yang sudah siaga sempat membentuk barikade untuk meredam massa, namun upaya itu gagal menghentikan eskalasi. Massa FPI yang mengenakan pakaian putih merespons serangan dengan serbuan balik. Bentrokan tak terhindarkan dan diduga melibatkan senjata tajam.

“Situasi sempat tidak terkendali. Kami berusaha sekuat tenaga untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak,” ujar salah satu petugas keamanan di lokasi.

Habib Rizieq Diamankan

Saat kejadian berlangsung, Habib Rizieq sedang berada di atas panggung. Sejumlah anggota FPI langsung membentuk lingkaran pengamanan untuk melindungi tokoh mereka dari potensi serangan langsung. Ia dilaporkan dalam keadaan selamat dan segera dievakuasi usai insiden memanas.

Upaya Damai dan Investigasi

Pihak kepolisian tengah menyelidiki penyebab pasti bentrokan dan siapa pihak yang memicu kekerasan. Beberapa video amatir yang beredar memperlihatkan saling lempar dan bentrok fisik di area panggung hingga ke jalan raya.

“Kami mengimbau semua pihak untuk menahan diri. Insiden ini sedang kami dalami dan siapa pun yang melanggar hukum akan ditindak,” ujar Kapolres Pemalang.***

Nasional

Naik Rp 1,9 Miliar, Kekayaan Gibran Tembus Rp 27,5 M Tanpa Utang Sepeser Pun

Berimbang.com – Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode pelaporan 2024. Berdasarkan dokumen e-LHKPN yang disampaikan pada 28 Maret 2025 lalu, total kekayaan putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu tercatat mencapai Rp 27.519.975.620—mengalami kenaikan sekitar Rp 1,9 miliar dibanding laporan sebelumnya.

Yang mengejutkan, Gibran tercatat tidak memiliki utang sama sekali dalam laporan kekayaannya. Artinya, seluruh hartanya bersih tanpa beban pinjaman—sebuah kondisi yang jarang ditemukan di antara pejabat publik lainnya.

Rinciannya: Tanah, Saham, dan Kas

Mayoritas kekayaan Gibran masih didominasi properti berupa tujuh bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 17,44 miliar, tersebar di Solo dan Sragen, Jawa Tengah. Selain itu, Gibran juga memiliki surat berharga senilai Rp 5,55 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 3,93 miliar.

Adapun koleksi kendaraan Gibran tergolong sederhana, terdiri dari tujuh unit yang nilainya total hanya mencapai Rp 312 juta, termasuk dua unit Toyota Avanza lawas dan satu motor klasik Honda CB-125 tahun 1974.

Berikut sebagian daftar aset tanah dan kendaraan milik Wapres:

Tanah dan Bangunan:

  • Solo (500/300 m²): Rp 6 miliar
  • Sragen (2.000 m²): Rp 2,6 miliar ×2
  • Solo (112 m²): Rp 1,5 miliar
  • Solo (113 m²): Rp 700 juta
  • Solo (896 m²): Rp 1,79 miliar
  • Solo (1.124 m²): Rp 2,24 miliar

Kendaraan:

  • Honda Scoopy (2015): Rp 7 juta
  • Honda CB-125 (1974): Rp 5 juta
  • Royal Enfield (2017): Rp 40 juta
  • Toyota Avanza (2016): Rp 85 juta
  • Toyota Avanza (2012): Rp 55 juta
  • Isuzu Panther (2012): Rp 60 juta
  • Daihatsu Grand Max (2015): Rp 60 juta

Perjalanan Kekayaan Sejak 2020

Jika ditarik ke belakang, kekayaan Gibran mengalami fluktuasi namun terus menanjak secara perlahan:

  • 2020: Rp 21,15 miliar
  • 2021: Rp 25,29 miliar
  • 2022: Rp 26,03 miliar
  • 2023: Rp 25,54 miliar (Oktober)
  • 2023: Rp 25,57 miliar (Desember)
  • 2025: Rp 27,52 miliar

Kenaikan signifikan pada 2025 mengundang pertanyaan di tengah sorotan publik atas peran Gibran dalam perpolitikan nasional pasca pencalonan Wakil Presiden.

Transparan Tapi Masih Misterius?

KPK menyebutkan bahwa seluruh harta Gibran berasal dari “hasil sendiri”, tanpa ada keterlibatan warisan, hibah, atau utang. Namun publik menuntut kejelasan lebih lanjut soal sumber perolehan kekayaan, terutama terkait usaha Gibran dan hubungannya dengan jejaring bisnis keluarga.

Di tengah tantangan politik dan sorotan tajam terhadap praktik nepotisme, LHKPN ini menjadi bagian dari transparansi yang penting, namun belum cukup menjawab seluruh keraguan masyarakat.**

Nasional

Grand Design Politik Jokowi Retak? Ray Rangkuti: “Sudah Berkeping-keping!”

Berimbang.com – Jakarta. Wacana besar tentang “grand design” politik keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang sebelumnya diyakini akan langgeng pasca dirinya lengser, kini justru dinilai tengah berada di ambang kehancuran. Pengamat politik senior Ray Rangkuti menyebut proyek ambisius ini telah berubah menjadi serpihan-serpihan rencana yang gagal terkonsolidasi.

“Tidak ada lagi grand design yang utuh untuk keluarga Jokowi, semuanya sudah berkeping-keping,” tegas Ray dalam tayangan Podcast Forum Keadilan TV yang dikutip Berimbang.com, Rabu (23/7).

Menurut Ray, desain kekuasaan jangka panjang yang coba dirancang Jokowi ternyata dibangun di atas fondasi yang sangat rapuh—yakni relasi politik yang bersifat transaksional dan hanya sebatas “pertemanan”.

Pertemanan Bukan Persaudaraan

Ray menilai, kegagalan utama Jokowi adalah keliru dalam membangun jejaring kekuasaan. Selama dua periode menjabat, ia tidak membentuk loyalitas berbasis ideologis atau emosional. Yang dibangun justru hubungan politis yang berakar pada hitung-hitungan pragmatis.

“Kesalahan terbesar Jokowi adalah menganggap semua bisa dikontrol setelah tidak menjabat lagi,” ujar Ray.

“Padahal ia tidak membangun ‘persaudaraan’ politik, melainkan ‘pertemanan’ yang berbasis untung-rugi.”

Kondisi ini, menurutnya, menjadi pemicu utama keretakan dukungan terhadap Jokowi, seiring absennya kekuasaan formal. Para “teman” politik kini mulai menghitung ulang keuntungan politik mereka—dan bukan tak mungkin, akan segera berbalik arah.

Dampak Langsung ke Gibran dan Keluarga

Buntut dari strategi yang rapuh ini mulai terasa bagi keluarga Jokowi, terutama anak dan menantunya yang kini aktif di dunia politik. Ray menilai, beban besar dan berbagai isu yang menyerang keluarga Jokowi menjadi konsekuensi dari minimnya jaringan yang benar-benar solid dan loyal.

“Teman-teman politik Jokowi kini akan mengkalkulasi keuntungan jika terus mendukungnya,” tambah Ray.

Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, pun disebut-sebut sebagai pihak yang paling terdampak. Ia harus menghadapi tekanan publik, serangan politik, hingga isu pemakzulan yang terus bergulir.

Meski belum ada pernyataan langsung dari pihak Istana, dinamika yang terjadi menandakan bahwa proyek politik keluarga Jokowi pasca-lengser tidak semudah dibayangkan. Ray menyimpulkan, upaya mempertahankan pengaruh tanpa kekuasaan adalah tantangan nyata yang tak bisa diselesaikan hanya dengan relasi transaksional.***

Daerah

Heboh Bentrokan di Pemalang, FPI Pertanyakan Arahan Polisi kepada Rizieq: “Mereka Mau Jebak?”

Berimbang.com – Pemalang, 24 Juli 2025 – Insiden bentrokan pecah saat Tabligh Akbar yang menghadirkan Habib Rizieq Shihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu (22/7/2025) malam. Peristiwa ini melibatkan massa panitia acara dan kelompok Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS).

Sekretaris Bantuan Hukum Front Persaudaraan Islam (FPI), Aziz Yanuar, mengungkapkan bahwa sebelum bentrokan terjadi, pihak kepolisian mengarahkan rombongan Rizieq agar memasuki area tabligh akbar melalui jalur belakang panggung.

Namun, tim pengamanan Rizieq menolak arahan tersebut dan tetap memilih melewati jalur depan panggung yang telah disterilkan oleh panitia dan warga. Keputusan itu dinilai tepat karena terbukti jalur belakang diduga telah dikuasai massa PWI-LS yang hendak menghadang.

“Alhamdulillah Habib Rizieq bisa ceramah dengan sukses. Tapi ternyata jalur belakang sudah dikuasai kelompok PWI-LS,” ujar Aziz dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).

Ia pun mempertanyakan motif di balik arahan polisi tersebut.

“Ada apa polisi mengarahkan ke jalur itu? Tidak tahu ada kelompok yang menunggu atau memang hendak pasang jebakan?” ucapnya.

Meskipun demikian, Aziz mengapresiasi respons kepolisian yang segera membantu mengamankan lokasi dan membubarkan massa setelah kericuhan terjadi.

Lima Orang Terluka, Situasi Kini Kondusif

Informasi di lapangan menyebutkan bahwa bentrokan menyebabkan sedikitnya lima orang luka-luka dari kedua belah pihak. PWI-LS disebut datang ke lokasi tabligh akbar untuk menolak kehadiran Habib Rizieq, yang kemudian memicu ketegangan dengan panitia dan massa simpatisan FPI.

Pihak kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi dan dugaan adanya miskomunikasi atau potensi sabotase di balik arahan jalur masuk tersebut.

Kondisi di lokasi acara kini dilaporkan telah kondusif.***

Nasional

Beasiswa Bright Scholarship Batch 11 Resmi Dibuka! Biaya Kuliah Full hingga Asrama Gratis untuk Mahasiswa Baru

BERIMBANG.COM — Kabar gembira datang bagi para mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mitra. Program Bright Scholarship Batch 11 Tahun 2025 dari YBM BRILiaN kembali dibuka! Beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa S1/D4 semester 1 yang berprestasi namun mengalami keterbatasan finansial.

Melalui program ini, YBM BRILiaN—lembaga filantropi Islam profesional di bawah BRI—berkomitmen mendukung pendidikan tinggi yang inklusif dan berkualitas. Tak hanya biaya kuliah, penerima beasiswa juga akan mendapat uang saku bulanan, fasilitas asrama, serta berbagai pembinaan yang mendukung pengembangan diri dan pengabdian masyarakat.


Fasilitas yang Didapatkan:

  • Biaya Kuliah/UKT ditanggung penuh setiap semester.
  • Uang saku bulanan langsung ditransfer ke mahasiswa.
  • Asrama gratis untuk tempat tinggal.
  • Pembinaan keilmuan dan sosial secara intensif.
  • Jaringan nasional dan internasional sesama alumni Bright Scholarship.
  • Program pengabdian masyarakat.

Syarat Pendaftar:

  • Warga Negara Indonesia.
  • Mahasiswa S1/D4 semester 1 dari PTN mitra.
  • Punya semangat berprestasi dan pengalaman organisasi.
  • Bisa membaca Al-Qur’an.
  • Berasal dari keluarga kurang mampu.
  • Bersedia tinggal di asrama selama masa beasiswa.

Berkas yang Harus Disiapkan:

  1. Personal Statement & CV.
  2. Scan KTM atau bukti diterima di PTN.
  3. Kartu Keluarga.
  4. Foto rumah (tampak depan & ruang keluarga).
  5. Sertifikat prestasi (jika ada).
  6. Bukti kondisi finansial, seperti:
    • Surat penghasilan orang tua/wali,
    • KKS/PKH,
    • SKTM dari desa/lurah/tokoh masyarakat.

Daftar Kampus Mitra:

Untuk Mahasiswa Putra: Universitas Indonesia, ITB, UGM, IPB University, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, dan banyak lainnya.

Untuk Mahasiswa Putri: Universitas Padjadjaran, Universitas Riau, UIN Maulana Malik Ibrahim, Universitas Sriwijaya, dan lainnya.

Daftar lengkap kampus mitra tersedia di laman resmi pendaftaran.


Periode Pendaftaran:

Dibuka hingga 10 Agustus 2025.

Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi berikut:
👉 http://brilianscholarship.id/bright/pendaftaran

Jangan sampai terlewat! Raih kesempatan untuk kuliah tanpa beban biaya dan dukungan pengembangan diri menyeluruh.**”