Bulan: Desember 2024

BERIMBANG.COM, Bogor – Wilayah Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang termasuk zona merah rawan bencana, apalgi saat ini sedang memasuki musim hujan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, melaksanakan pelatihan dan membentuk Desa Tanggung Bencana (Destana) tahun 2024.

Pembentukan Destana tersebut yang digelar di Kampung Kopeng, Desa Cipelang, dengan diikuti oleh seluruh Lembaga Desa, termasuk Ketua RT, RW, Kadus serta Linmas, dengan narasumber Anggota BPBD Kabupaten Bogor. Senin (23/12/2024)

Kiki Sukiwan Kepala Desa Cipelang menerangkan, bahwa pelatihan dan pembetuka Destana ini bertujuan untuk penanganan bencana alam, baik angin, banjir, ataupun losor akibat sering turunnya hujan deras.

” Karena wilayah Desa Cipelang ini termasuk rawan bencana sehingga Pemdes perlu membentuk Desa Siaga Bencana, relawannya kita ambil dari Lembaga Desa untuk selalu cepat tanggap ketika ada bencana,” ujarnya.

Oleh sebab itu sebelum terjadi bencana alam, pemdes memberikan pelatihan kepada relawan agar nanti siap siaga dan bergerak secepat mungkin untuk membantu penanganan bencana alam.

“Tidak kita pungkiri bencana longsor masih terus terjadi pada musim hujan, maka dari itu pembentukan relawan desa siaga bencana sudah sangat diperlukan untuk membantu penanganan bencana alam,” ucapnya.

Dirinya juga berpesan kepada para relawan yang terdiri dari BPD, LPM, RT, RW, dan Linmas, untuk siaga bencana alam, berikan pelayanan cepat dalam mengatasi bencana, agar para korban dapat segera di tangani dengan baik.

” Pesan saya kepada relawan yang telah mendapat pelatihan harap bersiaga penuh, untuk memberikan pelayanan kepada korban bencana, terutama malam hari, segara laporkan bila ada bencana secepatanya, dan bergerak cepat untuk penangananya,” pungkasnya

(Na)

BERIMBANG.COM, Bogor – Upaya Kapolsek Caringin Polres Bogor Akp Hendra Kurnia, SH,.MM dalam memberikan keamanan di lokasi wisata, dengan melaksanakan patroli demi mengantisipasi gangguan kamtibmas libur Natal di lokasi Wisata Wilayah hukum Polsek Caringin, sabtu (21/12/2024).

Berdasarkan arahan Kapolres Bogor Akbp Rio Wahyu Anggoro, SH,.SIK.,MH kepada Kapolsek jajaran Polres Bogor untuk meningkatkan kewaspadaan didalam menjalankan tugas pengamanan dengan tujuan memaksimalkan keamanan di lokasi wisata sehingga Warga merasa aman dan nyaman saat menikmati liburan Natal dan Tahun Baru 2025.

“Kami siap mengamankan tempat wisata dari gangguan kamtibmas. Hal itu kami lakukan supaya situasi dan kondisi berlangsung aman kondusif,” tegas Akp Hendra didampingi anggotanya saat berpatroli.
“Kami akan bertindak dengan tegas dan terukur apabila didapatkan hal-hal yang dianggap mengganggu kamtibmas,” kata Kapolsek
Ia menegaskan, bahwa jajaran Polsek Caringin akan terus berupaya menjaga dan memelihara Harkamtibmas dengan baik demi kenyamanan dan ketenangan warga masyarakat khususnya pada momen liburan Natal dan Tahun baru tahun 2025, agar kehadiran kami Polisi dapat dirasakan oleh warga masyarakat.

(NA)

BERIMBANG.com – Rachman, warga Kampung Tanjakan Cikiruh RT 04/03, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, resmi melaporkan Hajah,Suryati, warga Kampung Randusari RT 06/03, Desa Sinarsari, Kecamatan Dramaga, terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Laporan ini disampaikan Rachman dengan didampingi kuasa hukumnya, Mulyana, S.H., dari Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI). Kasus ini dilaporkan berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) dengan nomor STTLP/B/2317/XII/2024/SPKT/RES BGR/POLDA JABAR tanggal 16 Desember 2024.

Menurut keterangan Rachman, kasus ini berawal dari transaksi jual beli tanah yang dilakukan dengan Hajah ,Suryati. Setelah uang pembayaran diserahkan, proses penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) tidak dapat dilanjutkan karena salah satu ahli waris tidak memberikan persetujuan. Selain itu, diketahui bahwa tanah yang diperjualbelikan tersebut masih dalam status kontrak dengan pihak lain yang baru akan berakhir dalam Dua Tahun mendatang 2026.

Mulyana, S.H., menjelaskan bahwa tindakan Haji Suryati . diduga melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. “Klien kami merasa dirugikan secara materiil dan moral. Kami berharap laporan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang untuk menegakkan keadilan,” ujar Mulyana.

Kasus ini menjadi perhatian khusus mengingat banyaknya persoalan serupa dalam transaksi jual beli tanah yang melibatkan sengketa ahli waris. Pihak kepolisian diharapkan segera melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran laporan dan memberikan kepastian hukum Kepada Rachman sebagai pelapor.

(Yosep)

BERIMBANG.COM, Bogor – Forum Musyawarah Masyarakat Cigombong (FMMC) menggelar musyawarah besar masyarakat Cigombong, yang dilaksanan di gedung Aula Masjid Al-Azhim, Kecamatan Cigombong, dengan dihadiri oleh Forkopimcam, 2 anggota DPRD Kabupaten Bogor, Para Kepala Desa, OKP, Ormas kepemudaan, dan juga tokoh masyarakat Kecamatan Cigombong, minggu (15/12/2024)

Deni ketua pelaksana kegiatan musyarawah besar masyarkat Cigombong, menerangkan dalam press rilis yang diterima awak media, musyawarah tersebut sebagai tindak lanjut ketidak seimbangan alam danau lido yang tidak hanya menjadi icon cigombong tapi juga warisan alam yang mesti dijaga ke asriannya

” Untuk itu FMMC menampung masukan dari masyarkat cigombong, Maka Forum Musyawarah Masyarakat Cigombong pada Musyawarah Besar ini dilaksanakan guna untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan saran dan kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait KEK Lido yang harus di evaluasi dan memprioritaska kepentingan serta kebutuhan bagi masyarakat cigombong,” ungkapnya.

Menurutnya lagi, Forum Musyawarah Masyarakat Cigombong atau FMMC ini adalah wadah yang berfungsi sebagai penampung aspirasi masyarakat cigombong, adapun visi kami yaitu sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan merealisasikan amanah udang-undang sebagai alat komunikasi dari, oleh, dan untuk masyarakat.

” Ini Sebagai refleksi dari beberapa problematika di atas masyarakat meminta pemerintah kabupaten bogor untuk turun tangan mengevaluasi KEK Lido, alasan utama adalah karena banyak mendatangkan masalah mulai dari faktor lingkungan yang tak lagi bersih, kesehatan menurun karna pencemaran akibat air danau yang kumuh, hingga penyerapan tenaga pekerja yang tidak banyak melibatkan penduduk sekitar lido cigombong,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, Angka pengangguran semakin naik, manfaat KEK selain menjadi khusus juga harusnya dapat menyerap tenaga kerja lokal guna mendukung untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di kawasa KEK lido cigombog.

” Air danau lido adalah sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal didekat danau, rupanya kini masyarakat tidak lagi merasakan manfaatan atas ke alamian dan kelestarian alam yang mulai punah di danau lido, semula berskala 25 H, kini hanya 9 H tersisa akibat penimbunan tanah pada danau lido untuk kepentingan pembangunan KEK serta rusaknya ekosistem alam di danau lido yang bagi sebagian masyarakat adalah sebagai sumber mata pencaharian untuk keberlangsungan hidup,” paparnya.

Sehingga masyarakat mulai merasakan dampak negativ terhadap kesehatan yang di akibatkan karna pencemaran limbah yang masuk ke dalam jalur air danau lido, dan lagi kurang nya pemanfaatan itu juga yang sangat di khawatirkan oleh masyarakat karena di musim panas nanti danau lido tidak lagi menjadi pemasok utama untuk jadi penolong ketika dilanda Kekeringan.

“Terlihat jelas penyusutan air di danau lido kian hari makin dangkal. Jelas hal tersebut tidak seimbang dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN, ole sebab itu tindakan yang harus segera diambil oleh pemerintah selain mengevaluasi izin KEK lido ialah juga me revitalisasi dan menormalisasi kembali danau lido agar ekosistem tetap terjaga, warisan budaya terselamatkan dan keseimbangan alam yang berdampak positif bagi masyarakat,” jelasnya.

Karena Sumber resapan air warga mulai berkurang akibat daripada stabilitas alam yang banyak terganggu, normalisasi ini mencegah upaya terjadinya banjir, selain memberikan dampak positif pada sektor pertanian dan perikanan, serta melestarikan budaya dan warisan alam yang megah, kondisi alam di lido cigombog juga bisa tetap terjaga asri sehingga, bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat di sektor pariwisata.

“Tak hanya lingkungan yang rusak, masyarakat juga kini sangat meyesal karna daerah KEK lido seakan menjadi daerah terlarang bagi masyarakat cigombong, tempat tinggal dan lahan pesawahan yang dulu mereka relakan di gusur guna mendukung pembangunan KEK lido kini malah sangat dibatasi,” bebernya.

Beberapa fasilitas pemanfaatan KEK lido juga tidak bisa dinikmati oleh masyarakat seperti sarana olahraga, lahan terbuka hijau dan yang lain nya, terlebih masih banyak masyarakat yang belum medapatkan ganti rugi atas kerusakan yang di alami ketika pembangunan berlangsung, mulai dari keretakan dinding rumah, aliran sungai yang ditimbun hingga terputusnnya.

” Oleh sebab itu pada hari ini kita gelar musyawarah dengan seluruh perwakilan dari seluruh unsur masyarakat,dengan kesepakatan yaitu, 1.Mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Jawa Barat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Dalam Hal Ini Pj. Bupati Kabupaten Bogor, Ketua DPRD serta Ketua Wakil q dan Anggota Dari Komisi 1, 2, 3, 4 DPRD Kabupaten Bogor untuk merespon Masyarakat Cigombong terkait dengan keberadaa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang tidak memberikan manfaat, bahkan malah merusak alam,” terangnya.

Selajutan poin ke 2. Meminta pemerintah pusat utuk mengEvaluasi Izin Kek Lido.
3. Normalisasi Dan Revitalisasi Danau Lido, 4. Meyalurkan Dana CSR Untuk Kepentingan Masyarakat Cigombong, 5. Kembalikan serta buka ruang akses publik jalan Masyarakat, 6. Membuka ruang fasilitas umum (Public Spare) : Sarana Bermain, Sarana Olahraga Warga Cigombong sebagai bagian dari kompensasi dikarnakan tidak ada sarana bermain setelah akses danau lido di tutup. Untuk poin ke 7. Yaitu Kembalikan Fungsi Air Lido Sebagai Serapan Agar Masyarakat Cigombong Tidak Mengalami Kekeringan serta pencegahan banjir yang berkelanjutan, 8. Memberikan Tanah pasus pasum untuk sarana pemerintahan Kantor Polsek Koramil dan Kecamatan serta Legalisasi sarana ibadah Mesjid Raya Al-Azhim.

” Dan poin yang terakhir yaitu poin ke 9.Membangun komitmen untuk menyerap tenaga Pekerja memperioritaskan Putra-Putri Cigombong dimasa mendatang, dan semua kita telah sepakati di berita acara musyawarah Besar Masyarakat Cigombong,” pungkasnya.

(Na)

BERIMBANG.COM, Bogor – Aksi damai dilakukan ratusan warga dan aktivis dari berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) warga Cigombong Kabupaten Bogor dan sekitarnya yang tergabung dalam Forum Musyawarah Besar Masyarakat Cigombong (FMBMC) digelar di atas Danau Lido dengan menggunakan perahu motor atau rakit sambil membentangkan spanduk bertuliskan: Stop Pencemaran dan Pembangunan Lido, Lido Not for Sale untuk menunjukan adanya protes atas adanya terjadinya pendangkalan dan penyempitan Danau, minggu (8/12/2024)

Dalam orasi yang terus disuarakannya di atas 9 rakit dengan menggunakan pengeras suara, pendemo berada dalam beberapa rakit sambil menjelajahi seluruh isi danau dan titik akhir di lokasi tepi danau yang dalamnya hanya sekitar 1 meter dengan warna air coklat keruh dan nyaris berubah menjadi daratan hingga perahu tidak dapat melintasinya.

”Sebelum ada KEK, kedalaman Danau Lido mencapai lebih dari 10 meter, namun sekarang, danau dengan luas sekitar 5 hektar ini kondisinya tertutup dan bagian tepi dangkal hanya sekitar 1 meter kedalaman hingga perahu tidak dapat melaju di atasnya. Tidak perlu mencari kambing hitam, karena proyek terdekat adalah KEK yang kini tengah membangun hotel tepat di pinggiran danau dan akses pembuangan air limbah bangunan hanya tertuju ke danau Lido,” ungkap Al Haidar, Tokoh Pemuda Cigombong yang juga salah seorang Koordinator Aksi dihubungi melalui ponselnya tadi malam.

Adapun yang mengatakan Danau Lido bukan bagian dari KEK Lido, tapi milik pemerintah. “Maka kami tegaskan bahwa justru di situ letak permasalahannya, Danau Lido bukan hanya milik negara melainkan juga milik warga negara, dan menjadi tanggung jawab kami ketika Pemerintah diam dan tutup mata ketika proyek KEK Lido telah mencemarinya,” tegas Al Haidar.

“Melalui aksi damai jilid 3 ini, kami meminta melalui Pemerintahan Kabupaten Bogor agar Pemprov Jabar turun ke lokasi melihat langsung proses penggerusan luas dan kualitas Danau Lido, dan mengambil tindakan nyata sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan hidup di Danau Lido dan sekitarnya,” pintanya.

Terhadap yang kami baca di media ada orang mengaku sebagai atau mengatasnamakan masyarakat Cigombong. Lanjut Kata Haidar, kami tegaskan terserah jika MNC lebih mendengar warga diluar kecamatan cigombong, tapi kami warga Cigombong tetap pada 5 pont tuntutan kami yang harus dipenuhi segera dan hentikan saat ini juga pembuangan limbah bangunan berupa lumpur dan lain sebagainya ke Danau Lido.

“Hingga saat ini, kami belum melihat itikat baik dari MNC atau melakukan musyawarah dengan kami, malah terbukti seolah olah aksi kami mau dibentur benturkan dengan pihak Polres Bogor terbukti aksi kami di atas danau Lido yang di hadapkan dengan pihak polres Bogor dan hingga saat kami bermediasi dengan Polres Bogor tidak ada satu pun Manajemen KEK Lido yang turun menemui kami, namun kami tidak akan berhenti sampai di jilid 3 ini, kami tegaskan bahwa akan ada jilid-jilid berikutnya untuk aksi unjuk rasa kami dalam membela Danau Lido dan hak masyarakat pada umumnya,” pungkas Haidar dengan geramnya.

Seperti yang diketahui, ada 5 tuntutan masyarakat Cigombong yang didukung oleh warga Caringin dan Ciawi tersebut adakah 1.Evaluasi dan cabut izin KEK Lido; 2.Normalisasi dan revitalisasi Danau Lido; 3.Kembalikan serta buka ruang akses publik /wisata bermain warga Lido Cigombong; 4.Kembalikan fungsi air Danau Lido sebagai resapan agar masyarakat Cigombong tidak mengalami kekeringan; 5.Serap tenaga kerja putra putri Cigombong.

(Na)