Bulan: Desember 2022

DaerahJakarta

Catat Sukses, Program Desa Devisa LPEI

BERIMBANG.com Jakarta – Program Desa Devisa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/ Indonesia Eximbank kembali mencatatkan kesuksesan.

Desa Devisa Kopi Subang melalui Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah sukses melepas ekspor komoditas unggulan kopi robusta dengan volume 19,2 ton ke Mesir beberapa waktu lalu (15/12/2022).

Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI Gerald Grisanto mengatakan, ekspor ini merupakan kali keduanya yang telah dilakukan oleh Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah.

Ia menambahkan, sejak pendampingan dan pelatihan yang telah diberikan LPEI kepada para petani kopi Subang, jumlah pendapatan desa meningkat sebesar 60% dari sebelumnya.

“LPEI sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan RI terus membuka lebar potensi ekspor komoditas unggulan daerah melalui program Desa Devisa. Melalui program ini, kami berkomitmen mewujudkan ekosistem ekspor yang berkelanjutan hingga menciptakan kepastian hasil panen bagi petani,” ujar Gerald.

Harapannya, lanjut Gerald, program Desa Devisa ini dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa dan memperkuat kualitas dan kuantitas serta daya saing komoditas yang sesuai dengan standar ekspor sehingga dapat terus eksis di tingkat global.

Selain kopi robusta, Desa Devisa ini memiliki komoditi unggulan lain, yaitu kopi arabika yang juga telah berhasil diekspor sebanyak 18 ton ke Arab Saudi tahun 2021 lalu.

Adapun komoditas kopi dibudidayakan oleh 208 petani di bawah naungan Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah yang tersebar di 6 desa, yaitu Cisalak, Nagrak, Cupunagara, Darmaga, Sukakerti, dan Pasanggrahan.

Gerald melanjutkan, program Desa Devisa ini telah disesuaikan dengan kebutuhan para petani kopi Subang beserta koperasi dalam mengelola lahan produksi dan menjalankan bisnisnya.

“Pendampingan Desa Devisa Kopi Subang difokuskan pada tiga aspek, yaitu akses pasar, kapasitas produksi, dan pencatatan keuangan,”

“Pelatihan yang kami berikan diharapkan dapat memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan kemampuan budidaya dan pengolahan tanaman kopi, dan menyempurnakan prosedur penyusunan laporan keuangan,” jelas Gerald.

Ke depannya, LPEI akan terus mengambil langkah konkrit dalam menciptakan ekosistem ekspor yang terbentuk dari desa-desa di berbagai daerah di Indonesia yang mampu secara konsisten berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara.

Hal ini diwujudkan salah satunya dengan memberi kesempatan bagi wilayah yang memiliki produk unggulan berorientasi ekspor untuk mengembangkan potensi secara ekonomi, sosial dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakatnya

“Sebagai bentuk dukungan untuk mendorong ekspor nasional, LPEI senantiasa berupaya secara optimal dalam memberikan pendampingan secara berkelanjutan melalui program Desa Devisa pada daerah dengan komoditas potensi ekspor,”

“Kami harap Desa Devisa Kopi di Subang dapat menjalankan ekspor selanjutnya dengan segera,” pungkas Gerald.***

DaerahJakarta

Mitra Binaan LPEI, CV IKAPEKSI Ekspor Perdana

BERIMBANG.com Jakarta – CV IKAPEKSI Agro Industri mitra binaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank yang mengikuti program Coaching Program for New Exporter (CPNE) Jakarta angkatan tahun 2019 berhasil melakukan ekspor perdana untuk produk kecap manis ke Jeddah.

Acara pelepasan ekspor perdana dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2022 dihadiri oleh Kepala Departemen Jasa Konsultasi LPEI, Nilla Meiditha, disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Bea Cukai Cikarang Bagus Nugroho Putro Tamtomo, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi Ida Farida, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Besty Monoarfa dan Tenaga Ahli Free Trade Agreement (FTA) Center Bandung Ponirin.

Setelah selang tiga tahun mengikuti pelatihan, pendampingan dan program Jasa Konsultasi lainnya seperti kegiatan business matching yang difasilitasi oleh LPEI dengan buyer asal Jeddah, Saudi Arabia, CV IKAPEKSI Agro Industri memetik hasil yang baik dengan berhasil melakukan ekspor perdana sebanyak satu kontainer (berat isi sekitar 22 ton) atau senilai USD37ribu.

Bagi CV IKAPEKSI Agro Industri, keberhasilan ekspor ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Berawal dari usaha kecap manis yang didirikan di Kebumen, Jawa Timur ini merupakan sebagai proyek idealisme.

Bagi Nurjannah, pendiri CV IKAPESI Agro Industri, moral merupakan aspek penting dalam pembuatan produk makanan dan masyarakat perlu diedukasi tentang makanan sehat. Dari situ lahirlah ide untuk menciptakan produk kecap manis yang sehat.

Dengan berbekal pendidikan Ilmu Gizi Masyarakat yang diperoleh semasa kuliah, Nurjannah akhirnya memutuskan untuk memulai usahanya pada tahun 2017. Untuk menciptakan produk kecap manis yang didambakan, ia menggunakan bahan baku berupa kedelai putih yang diambil dari Yogyakarta dan Bantul sekaligus gula kelapa dari daerah Kebumen.

“Kami memproduksi kecap manis sehat dengan merek Oishii yang menggunakan bahan baku gula kelapa asli, tidak memakai penguat rasa, pewarna makanan, pengawet makanan serta menggunakan bahan material yang fresh seperti jahe, serai, dan lengkuas,” jelas Nurjannah.

Berkat pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh LPEI, kini kecap manis Nurjannah bisa dicicipi oleh kalangan internasional.

“Kami berterima kasih kepada LPEI karena telah memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan. Selama satu tahu penuh, kami dibekali pengetahuan tentang ekspor dan diundang mengikuti Trade Expo Indonesia pada tahun 2019,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI, Gerald Grisanto menyampaikan bahwa pelepasan ekspor ini merupakan manifestasi upaya LPEI untuk mendorong produk lokal Indonesia menjadi mendunia.

“Kami turut bangga atas pelepasan ekspor yang berhasil dilakukan oleh CV IKAPEKSI Agro Industri. Ini merupakan realisasi komitmen kami untuk memajukan ekspor nasional dengan membimbing pelaku usaha menuju pasar global,” kata Gerald.

Kegiatan ekspor perdana ini, lanjut Gerald, diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi pelaku usaha lainnya untuk melakukan ekspor.

“Melalui fasilitas dan program unggulan, LPEI terus mendukung pelaku usaha untuk naik kelas dan berdaya saing yang tangguh guna menghadapi situasi perdagangan global yang sangat kompetitif,” ujarnya.

Dalam rangka melahirkan eksportir-eksportir baru yang handal, kompeten, dan mumpuni, LPEI akan menggiatkan program-program Jasa Konsultasi kepada pelaku usaha berorientasi ekspor melalui Desa Devisa, CPNE, maupun Marketing Handholding.

“Kami siap memfasilitasi pelaku usaha yang ingin meningkatkan kapasitas serta daya saingnya untuk eksis di kancah global,” pungkas Gerald.***

Bogor

Tingkatkan Budaya Waspada Bencana, BPBD Pemkab Bogor Siapkan Titik Titik Pengamanan

BERIMBANG.com – Bencana alam tanah longsor akibat curah hujan tinggi kembali melanda wilayah Kabupaten Bogor, dipenghujung tahun 2022, yakni di RT.001/011 dan RT 002/008 Desa Kopo Kecamatan Cisarua, pagi tadi, Jumat (30/12/2022),

Pemerintah Kabupaten Bogor gerak cepat melakukan berbagai langkah upaya kesiapsiagaan bencana, guna mengantisipasi terjadinya bencana alam khususnya di wilayah zona rawan bencana.

Delapan titik pos pengamanan kesiap-siagaan bencana, tersebar di Cibinong, Babakan Madang, Bojonggede, Klapanunggal, Jonggol dan Gadog untuk mengantisipasi terjadinya potensi-potensi bencana ditengah cuaca ekstrim.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Yani Hasan menyatakan telah berkoordinasi mulai dari tingkat Kecamatan, Desa, Kelurahan hingga tingkat RT dan RW untuk menentukan titik aman, titik evakuasi, dan tempat-tempat aman penyelamatan bencana.

“Jadi, langkah pertama adalah kita melakukan evakuasi. Langkah keduanya baru kita melaksanakan penyelamatan terhadap bangunan, kehidupan sosial dan seterusnya,” ungkap Kalak BPBD.

Yani meminta kepada para relawan dan lembaga swadaya masyarakat untuk lebih optimal dalam membantu melaksanakan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Bogor.

“Kita punya sekitar 64 lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang penanggulangan bencana. Termasuk Pramuka, karang taruna, PMI dan lainnya untuk bergerak dan siap siaga,” katanya.

Selain kesiapsiagaan bencana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga senantiasa menghimbau dan membudayakan masyarakat yang aware terhadap kewaspadaan bencana alam di Kabupaten Bogor.

Beberapa hal yang bisa dilakukan yakni, kenali lingkungan mulai dari hal kecil seperti saluran air yang berpotensi menyebabkan banjir, meningkatkan kewaspadaan jika terjadi hujan lebih dari tiga jam berturut-turut, karena di Kabupaten Bogor terdapat wilayah zona rawan bencana yang tersebar di 24 Kecamatan dan 48 Desa.

“Tetap tenang dan waspada, apabila memang terjadi cuaca ekstrim seperti hujan atau angin jangan memaksakan beraktivitas di luar. Tapi kalau sudah diluar sebaiknya selalu mencari tempat yang aman,” tegasnya.

Untuk membudayakan kewaspadaan bencana di masyarakat, Pemkab Bogor menggandeng Satgas Desa Tangguh Bencana (Destana). Dibantu juga dari binaan-binaan Dinas Sosial namanya Taruna Siaga Bencana, “Semua sudah kita minta untuk siaga seperti itu,” imbuhnya.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

Jakarta

Peran LPEI Dorong UMKM Naik Kelas Menjadi Eksportir Unggulan

BERIMBANG Jakarta – Pertumbuhan ekspor Indonesia pada periode November tercatat sebesar 5,6% (yoy) berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

Dari sisi neraca perdagangan, Indonesia kembali mencetak surplus sebesar USD5,16 miliar, ditandai dengan kinerja ekspor yang baik selama 30 bulan berturut-turut.

Mengingat kondisi ekonomi global yang cukup dinamis dan cenderung memberikan risiko terhadap berbagai perkembangan yang terjadi, perlu dilakukan upaya untuk memastikan terjaganya pertumbuhan ekspor nasional di masa yang akan datang.

“Dengan kondisi dunia yang sedang sibuk menekan inflasi antara lain, yang diwujudkan dengan kenaikan suku bunga, akan menyebabkan kelemahan dari kinerja ekonomi negara-negara destinasi ekspor kita. Sehingga kita juga harus mewaspadai pengaruhnya kepada kinerja ekspor kita ke depan,” mengutip pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada kanal Youtube Kementerian Keuangan RI (20/12).

Di tengah situasi pasca pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, sektor UKM (Usaha Kecil Menengah) menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia yang tetap bertahan dalam menyangga kebutuhan rantai pasok yang melibatkan jutaan pekerja.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank, Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI sebagai salah satu lembaga keuangan yang mendapatkan penugasan untuk membantu pelaku UKM dalam bentuk Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Usaha Kecil Menengah (PKE UKM) ditujukan dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun.

Peran LPEI untuk meningkatkan kemampuan UKM diwujudkan dengan terus membantu para UMKM baik dari aspek finansial maupun non finansial untuk bisa naik kelas menjadi eksportir unggulan.

Direktur Pelaksana LPEI, Maqin U. Norhadi mengatakan, hingga November 2022, LPEI telah menyalurkan pembiayaan PKE UKM sebesar Rp666 miliar kepada 100 pelaku usaha yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan sektor usaha didominasi oleh produk furniture dengan pangsa sebesar 32% dari portofolio berdasarkan produk ekspor.

“Penyaluran pembiayaan melalui program PKE UKM difokuskan untuk mendukung peningkatan daya usaha pelaku UKM berorientasi ekspor, khususnya yang terdampak pandemi Covid-19,”

“Melalui fasilitas pembiayaan ini, LPEI berhasil mengakomodir hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku usaha UKM antara lain keberlangsungan usaha, mempertahankan karyawannya,” ujar Maqin.

Aspek developmental impact juga menjadi pertimbangan LPEI dalam setiap penyaluran pembiayaan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Indonesia Eximbank Institute (IEB Institute) bahwa setiap Rp1 miliar pembiayaan PKE yang disalurkan oleh LPEI menciptakan tambahan nilai konsumsi sebesar Rp2,2 miliar, nilai ekspor sebesar Rp2,03 miliar, nilai impor sebesar Rp1,66 miliar, dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) senilai Rp4,09 miliar.

Maqin menambahkan, LPEI juga meningkatkan kelas pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melalui program yang menyasar perbaikan aspek non finansial.

Bentuk Program-program tersebut seperti Coaching Program for New Exporter (CPNE) yaitu program pelatihan rintisan eksportir baru, Desa Devisa, yaitu program pengembangan masyarakat berbasis komoditas untuk menghasilkan devisa, dan marketing handholding, yaitu program untuk memasarkan UMKM lokal melalui marketplace global.

“PMN yang telah diperoleh LPEI merupakan bentuk kehadiran negara melalui lembaga yang diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah untuk mendorong ekspor nasional melalui pelatihan dan pendampingan maupun pembiayaan ditujukan kepada pelaku usaha khususnya UKM berorientasi ekspor,”

“Kami berharap dengan adanya program PKE UKM ini LPEI dapat terus mendukung eksportir UKM di Indonesia agar tetap dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara maksimal dan tetap memiliki daya saing di tengah kondisi guncangan global yang senantiasa terjadi,” ujar Maqin.***

Jabodetabek

Lurah Jatijajar Bangga Dan Puas Dengan Kinerja Pokmas

BERIMBANG.com, Depok – Wilayah Kelurahan Jatijajar yang terdiri dari 14 RW dan 95 RT merupakan kelurahan yang pertama kali mengadakan kegiatan Swakelola dibanding kelurahan lainnya. Dan Kelurahan Jatijajar terbilang paling banyak mengadakan kegiatan pembangunan, yakni kegiatan pembuatan 22 septic tank dan 4 pembangunan pos RW. Semua ini tidak terlepas dari jerih payah dan usaha keras H. Mujahidin selaku Lurah Jatijajar.

“Berawal di bulan September 2022, saya mengusulkan dan sekaligus membentuk Kelompok Masyarakat (PokMas) dengan mengumpulkan para stake holder untuk mengadakan pemilihan Ketua PokMas, setelah Ketua Pokmas terpilih, maka dibuatlah saya buatkan SK agar PokMas bisa segera bekerja,” ucap H. Mujahidin, Lurah Jatijajar, saat ditemui di kantornya, Kamis (29/12/2022).

Lebih lanjut Mujahidin menambahkan bahwa apa yang diinstruksikan pak Wali Kota dan Sekda Kota Depok terkait program Swakelola memang benar-benar bermanfaat untuk warga Jatijajar.

“Jadi apa yang diinstruksikan bapak Wali Kota dan Sekda Kota Depok terkait program Swakelola memang benar-benar bermanfaat untuk warga Jatijajar. Ada nilai rasa memiliki yang sangat luar biasa dari para warga,” tambahnya.

Pejabat Lurah yang baru setahun lebih menjabat di wilayah Jatijajar ini, mengatakan sangat puas dan bangga akan hasil kinerja Ketua PokMas Jatijajar, Achmad Mauludin dan Fitra beserta jajaran pengurus PokMas Jatijajar.

“Alhamdulillah Saya bangga dan sangat puas atas hasil kinerja Ketua PokMas dan jajarannya, sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan. Kedepannya agar lebih ditingkatkan lagi sistem koordinasinya,” ujar H. Mujahidin dengan bangga.

H. Mujahidin menjelaskan pula bahwa untuk tahun 2023 akan ada 13 kegiatan pembangunan, dan dirinya akan membentuk PokMas satu lagi agar pola kerja PokMas menjadi lebih sistimatis.*

Berita UtamaBogor

Road Show UKW Jabar Angkatan 53-54-55, 91 persen Kompeten

BERIMBANG.com – Misi Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menarget 1.000 wartawan kompeten yang didukung Persatuan Wartawan Indonesia Perwakilan Provinsi Jabar dan Dewan Pers.

Giliran Kota Bogor mendapat tempat menggelar Road Show Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan 53-54 -55, di Hotel Salak Heritage, Kota Bogor, pada Selasa-Rabu (27-28/12/2022).

103 wartawan mengikuti UKW jenjang Muda, Madya dan Utama. Para penguji menyatakan kompeten dengan kelulusan mencapai 91 persen diungkap oleh Sekjen PWI Jawa Barat, Tantan ketika menutup UKW PWI Jabar 2022.

“Stigma Jabar sebagai Gudang HOAX terbantahkan, sebab wartawan di Jawa Barat semakin banyak yang dinyatakan berkompeten setelah mengkuti UKW,” kata Tantan.

UKW, lanjutnya, sebagai latihan dalam memahami tugas jurnalis terkait penulisan berita sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers No.40/1999, dan implementasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

“Wartawan yang dinyatakan berkompeten dapat mampu mengimplementasikan dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis,” ujarnya.

Tantan menambahkan, bagi wartawan yang belum kompeten panitia memberi kesempatan mengikuti UKW berikutnya, setelah enam bulan kedepan.

Apresiasi Radjab Ritonga sebagai Direktur UKW PWI Pusat, road show UKW di Jabar yang bertekad mencetak para wartawan berkompeten, “Ini sangat bagus sekali, semua wartawan ikut serta UKW untuk menjadi kompeten,” ujarnya.

Radjab Ritonga menganalogikan kartu UKW sebagai SIM pengemudi kendaraan, dimana ketika sudah bisa membawa sepeda motor maka dibutuhkan kelengkapan seperti memiliki SIM.

“Apabila melakukan pelanggaran baik terhadap Kode Etik Jurnalis (KEJ) ataupun UU Pers nomor 40 tahun 1999, maka sama saja wartawan itu ditindak sesuai aturan. Bahkan kartu UKW nya juga bisa dicabut kembali,” tegasnya.

Bagi wartawan yang telah dinyatakan kompeten, Radjab berharap, agar menyiapkan diri untuk menjadi lebih baik lagi pada posisi jabatannya, untuk yang belum kompeten jangan berkecil hati, masih ada kesempatan ikut kembali.

Road Show UKW, menurut ketua PWI Jabar Hilman, upaya dalam meningkatkan kualitas wartawan, Jabar memiliki penduduk yang banyak atau berpopulasi padat yang simetris dengan pertumbuhan media massanya

“Media banyak, kalau wartawan atau konten kreatornya tidak terkualifikasi baik, bagaimana dengan beritanya? Kami ingin jurnalis memenuhi masuk kaidah jurnalistik di Indonesia,” ungkapnya. Selasa (27/12)

Selain itu dukungan Sekretaris Kota (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah Dwikorawati menerangkan tidak semua pemerintah provinsi peduli dengan mewujudkan kompetensi wartawan di wilayahnya.

“Dengan adanya UKW ini tentunya kami di daerah lebih tenang karena wartawan-wartawannya kompeten, tersertifikasi sehingga kami tenang bermitra. Kami dukung upaya Jabar mencetak wartawan tersertifikasi,” kata Syarifah.(*)

Keterangan foto: (Tengah berdiri) Penguji Rita Sri Hastuti mengawasi para peserta UKW

 

Bogor

Kolaborasi Diskominfo – PWI, Cetak Jurnalis Kompeten

BERIMBANG.com – Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar kembali berkolaborasi melanjutkan rangkaian Road Show Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Sebelumnya Diskominfo bekerja sama dengan PWI sukses menggelar UKW di Kota Bandung, November 2022.

Pada roadshow kali ini, 100 jurnalis dari kawasan Bogor Raya dan sekitarnya mengikuti UKW Angkatan 53-54-55 tahun 2022 di Hotel Salak Heritage, Kota Bogor, Selasa (27/12/2022).

Ketua PWI Jabar Hilman Hidayat mengatakan, pihaknya berterima kasih pada Diskominfo Jabar yang telah mewujudkan misi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menargetkan 1.000 wartawan di Jabar jadi wartawan berkompeten.

“Terima kasih Diskominfo Jabar bisa mewujudkannya,” kata Hilman.

Menurut Hilman, UKW merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas wartawan. Pasalnya Jabar memiliki penduduk yang banyak atau berpopulasi padat yang simetris dengan pertumbuhan media massanya juga.

“Media banyak, kalau wartawan atau konten kreatornya tidak terkualifikasi baik bagaimana dengan beritanya? Kami ingin jurnalis memenuhi masuk kaidah jurnalistik di Indonesia,” katanya.

Untuk diketahui, pada pelaksanaan UKW di Kota Bogor diikuti 103 peserta untuk 3 katagori wartawan muda, madya, dan utama. Peserta wartawan muda mendominasi dengan 13 kelompok, disusul madya empat kelompok dan satu katagori utama.

Senada dengan Himan, Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah Dwikorawati menambahkan, tidak semua pemerintah provinsi peduli dengan mewujudkan kompetensi wartawan di wilayahnya.

“Dengan adanya UKW ini tentunya kami di daerah lebih tenang karena wartawan-wartawannya kompeten, tersertifikasi sehingga kami tenang bermitra. Kami dukung upaya Jabar mencetak wartawan tersertifikasi,” katanya.

Sementara itu Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah mengatakan, kolaborasi Pemdaprov Jabar – PWI Jabar salam UKW lahir atas inisiasi Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Hal itu sebagai komitmen mendorong peningkatan SDM di kalangan wartawan yang berkompetensi dan berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan zaman.

“Target UKW yang digagas adalah 1.000 peserta digelar secara roadshow di 10 wilayah Jawa Barat. Untuk tahap pertama dilaksanakan di Bandung Raya November lalu dengan 100 peserta semua jenjang yaitu UK muda, madya dan utama, Kota Bogor _roadshow_ kedua dengan jumlah peserta 100 orang,” tuturnya.

Ika menambahkan, melalui UKW Pemdaprov juga berharap wartawan atau media sebagai garda terdepan dapat memerangi hoaks dan menjadi filter informasi, terlebih mendekati hajat besar demokrasi Pilkada Serentak 2024.

“Dengan wartawan kompeten Jabar kondusif, warga pun tenang,” pungkas Ika.

(Humas Jabar)

Bogor

Mengklaim Tanah Milik PT BSS Penggarap Terkesan Lucu, Malah Ingin Menuntut Pemilik Lahan

BERIMBANG.COM, Bogor – Penerima kuasa untuk pengamanan aset PT Bahana Sukma Sejahtera (BSS), terkesan mentertawakan penggarap yang ingin melakukan perlawanan terhadap pemilik sah dari lahan yang digarap sampai saat ini. Sebab dirinya menilai, bahwa penggarap sudah melampaui batas, Selasa (27/12/22).

Bahwasanya, para penggarap menggunakan lahan yang merupakan milik PT BSS, lalu secara paksa menginginkan untuk dimilikinya. Secara surat peralihan dari PT Perkebunan Nusantara XI, sudah dimiliki oleh PT Bahana Sukma Sejahtera, tapi yang heran, mengapa kini para penggarap mengklaim bahwa lahan tersebut seolah menjadi miliknya.

“Lucu saja rasanya, ada oknum mantan Kepala Desa mengaku menjadi penggarap dan tidak menerima ketika lahan tersebut mau digunakan. Harusnya sebagai mantan Kepala Desa Tahu dong, bahwa tanah tersebut dimiliki oleh perusahaan yaitu PT BSS yang akan membuat suatu pengembangan daerah,” kata Maulana, penerima kuasa pengamanan aset PT BSS, Selasa (27/12/22).

“Lagi juga sebagai penggarap harusnya ngerti dong, yang saat ini mereka garap itu merupakan lahan yang sudah dimiliki oleh orang lain. Dan selama belum digunakan lahan itu, seperti kemarin, yah dipersilahkan untuk digarap untuk bertani dan berkebun,” imbuhnya.

Maulana juga menyayangkan, bahwa penggarap tidak sadar akan hukum agraris, dimana lahan yang selama ini digunakan, merupakan milik perusahaan.

“Sangat disayangkan, penggarap bisa dibilang tidak sadar bahwa yang digarap selama ini tuh milik perusahaan, yaitu PT BSS dan kini kok seolah kita sih yang merebut lahan mereka,” paparnya.

“Sadar diri lah merekalah yang justru telah meresahkan, dengan cara ingin melakukan perlawanan andai lahan itu ingin digunakan oleh pemiliknya,” ucapnya.

Sementara, pihak penggarap akan melakukan konsolidasi tentang perlindungan hukum, karena menurutnya lahan tersebut telah lama digarap dan memanfaatkan lahan yang selama ini dianggap tidak terpakai.

“Saya dan masyarakat yang selama ini memanfaatkan lahan tersebut sedang melakukan konsolidasi dulu, terkait status hukum untuk melawan klaim PT BSS,” ungkap Indra Surkana, mantan Kades Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor yang dikutip dari salah satu media lokal, Selasa (27/12/22).

“Apa salahnya para penggarap diundang dan diberikan penjelasan tentang PT BSS, jangan mentang-mentang perusahaan lalu seenaknya saja,” pungkasnya.

(Na)

Bogor

Pemasangan Plang, Guna Mengamankan Aset PT Bahana Sukma Sejahtera (BSS) SHGB 6 Di Wilayah Desa Cijeruk

BERIMBANG.COM, Bogor – Pemasangan Plang serta Penguasaan Aset di 44 Titik guna mengamankan Aset PT Bahana Sukma Sejahtera (BSS), pada Selasa, 20 Desember 2022 kemarin.

Dalam pelaksanaan pemasangan Plang serta Penguasaan Fisik Aset PT. Bahana Sukma Sejahtera (BSS) bersama dengan Mul CS serta Warga Desa Cijeruk yang mendapat kuasa dari PT BSS. Sebelum dilaksanakannya kegiatan pemasangan Plang tersebut, Pihak BSS atau Mul CS melakukan konfirmasi dan Tembusan surat terlebih dahulu kepada Muspika Cijeruk, dari mulai Kecamatan, Polsek, Koramil, dan Desa Cijeruk, serta pengelola Aset Tanah PT BSS pun sudah di layangkan surat terlebih dahulu.

Maulana, Mul (CS) menyampaikan, Dirinya yang di tunjuk sebagai Koordinator lapangan pada pengamanan Aset PT. BSS SHGB 6 yang berlokasi di Wilayah Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dengan SPK dan Surat Penugasan resmi dari pihak PT. Bahana Sukma Sejahtera ( PT. BSS ).

” Sebelum melaksanakan tugas tersebut, Saya terlebih dahulu memberikan surat tembusan penugasan Saya beserta Tim kepada pihak Muspika,” Ucap Maulana kepada Awak media Senin (26/12/2022).

Maulana (Mul Cs) selaku Koordinator Pengamanan Aset PT BSS dengan Nomor SPK 001/SPK/BSS-DIR/Xl/2022 pada Prinsip nya selalu mengedepankan Sosialisasi kepada Warga Masyarakat agar terjalin Sinergitas dan Kondusifitas di lapangan.

(Na)

Sukabumi

Peningkatan Kapasitas Pengelola BMT Dalam Pemanfaatan Teknologi Digital Bagi Unit Usaha BMT Melalui Pelatihan Aplikasi SIMAKU

BERIMBNG,COM, Sukabumi- Dalam pelaksanaan Program Intensif Pengabdian Masyarakat terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tahun 2022 Program Studi Ekonomi Islam melakukan pelatihan dalam pemanfaatan teknologi digital bagi unit usaha Baitul Maal wat Tamwil (BMT) melalui aplikasi SIMAKU yang dilakukan di BMT Kabandungan yang terletak di Kampung Tangkolo Rt 26/ RW 10 Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sabtu (24/12/2022)

Saeful Anwar selaku pengelola BMT mengatakan, Bahwa Perkembangan BMT Kabandungan saat ini cukup cepat, hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah anggota BMT dari sekitar 50 orang pada awal pendirian menjadi 3.548 anggota BMT yang tersebar di kecamatan Kabandungan. Selama ini, dalam pengelolaan BMT Kabandungan masih sederhana, yaitu memanfaatkan Microsoft excel, sebagai pencatatan transaksi.

“Penggunaan teknologi tersebut tidak lagi memenuhi kebutuhan BMT yang semakin berkembang, yaitu dengan bertambahnya anggota dan jumlah produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan pemanfaatan teknologi digital bagi pengelola dan anggota BMT sehingga pengelolaan BMT akan lebih mudah, efektif dan efisien,” ucapnya.

Sementara itu, Tuti Kurnia selaku ketua dalam pengabdian ini mengatakan Aplikasi SIMAKU adalah aplikasi sederhana yang mudah digunakan oleh semua pihak bahkan oleh lulusan SMA.  Aplikasi ini sengaja dibuat untuk kegiatan kemandirian masyarakat bagi BMT Kabandungan yang berlatar belakang dari kebutuhan akan pengelolaan keuangan yang praktis dan mudah digunakan oleh pengelola unit usaha BMT yang memiliki latar belakang pendidikan mulai dari lulusan SMP sampai dengan lulusan SMA. Secara umum pengelola tersebut kesulitan dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga hal ini mendorong untuk menyusun sistem aplikasi manajemen usaha yang sederhana namum memenuhi semua kebutuhan BMT Kabandungan.

Selanjutnya. Pengelola hanya mengisi pada menu pembelian dan penjualan, selanjutnya untuk penerimaan kas dan pengeluran kas akan otomatis terisi seiring pengisian pembelian dan penjualan yang dilakukan BMT.

” Pada menu pembelian pengelola BMT Kabandungan mengisikan tanggal, pemasok dan deskripsi.  Tanggal diisikan dengan tanggal transaksi, pemasok dapat diisikan dengan nama atau perusahaan, dan deskripsi diisikan dengan uraian transaksi yang terjadi.  Selain itu, pengelola juga mengisi  barang, kuantitas dan harga,” terangnya.

(Na)