5 April 2025
Terbaru:

Bulan: Desember 2020

Bogor
admin berimbang

Bupati Bogor Ajak ASN: Mari Kita Ubah Cara Biasa Menjadi Luar Biasa

BERIMBANG.com – Bupati Bogor, Ade Yasin bersama wakilnya dan Sekretaris Daerah, menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke 49 tahun 2020 tingkat Kabupaten Bogor, di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Kamis (10/12/2020).

Dalam amanatnya Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan dalam era normal baru, kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bogor untuk terbiasa memanfaatkan teknologi.

“Pada saat ini sebagian dari kita harus bekerja dari rumah untuk menekan penyebaran Covid-19, oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, transformasi digital harus dilaksanakan,” katanya.

“Jadilah birokrat yang adaptif, terampil dan melek teknologi. Kondisi pandemi jangan dijadikan sebagai halangan, tapi tantangan untuk menjadi ASN yang lebih inovatif dan kreatif memanfaatkan teknologi untuk mencapai hasil kerja yang tepat sasaran dan berdaya guna,” ujarnya.

Ia meminta agar ASN Kabupaten Bogor harus menjadi motor penggerak pembangunan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menjadi teladan di masyarakat serta senantiasa mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.

Bupati mengapresiasi upaya Korpri Kabupaten Bogor mengadakan Peringatan Hari Ulang tahun Korpri ke-49, kata dia, untuk menjaga soliditas dan solidaritas anggota Korpri dalam melakukan pengabdian kepada negara dan masyarakat.

“Mari jadikan Hari Ulang tahun Korpri ke 49 sebagai momentum untuk melakukan perubahan mendasar dalam menerapkan cara kerja baru budaya kerja baru, semangat baru,mari kita ubah cara biasa menjadi luar biasa,” katanya.

Pandemi Covid 19 telah membuat keluarga besar Korpri Kabupaten Bogor terpaksa kehilangan beberapa orang anggotanya,

Dalam hal itu Bupati Bogor mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran dan kekuatan, semoga pengabdian, kontribusi dan dedikasi dari Almarhum & Almarhumah bagi masyarakat untuk pembangunan di Kabupaten Bogor tercatat sebagai amal baik.

Sementara itu, Ketua Korpri Kabupaten Bogor, Zulkifli mengatakan situasi Pandemi Covid 19 diharapkan tidak melemahkan semangat Korpri untuk tetap berkinerja tinggi.

“Bahkan keadaan ini harus menjadi pemicu kita untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta menumpuk rasa persaudaraan serta kepedulian kepada sesama,” katanya.

“Berbagai bentuk kepedulian unit Korpri yang difokuskan kepada aksi peduli ASN, khususnya masyarakat terdampak Covid-19 seperti layanan dokumen administrasi kependudukan, pelayanan KB, bakti sosial, pemberian bantuan bibit, penyemprotan disinfektan dan pembagian APD dan donor darah,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut juga Ketua Korpri Kabupaten Bogor menyampaikan santunan bagi anak yatin, bantuan pendidikan bagi putra dan putri anggota Korpri yang meninggal dunia karena Covid 19.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BogorDepok
admin berimbang

Aturan Berubah, Bappedalitbang Kabupaten Bogor Lakukan Perubahan RPJMD

BERIMBANG.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, menghadiri Forum Konsultasi Publik perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, di Ruang Rapat Ciliwung, Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin Senin (07/12/2020).

Sekda Bogor mengatakan bahwa perubahan aturan ini terjadi di akhir tahun 2019 pasca terbitnya peraturan Pemerintah  Nomor 12 tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri nomor 70 tahun tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

“Adanya perubahan pada nomenklatur struktur APBD serta program-program pembangunan daerah yang wajib mengacu pada sub urusan dalam undang-undang momor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pemetaan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan program-program  yang baru,” terangnya.

Ia juga menambahkan Perubahan RPJMD dapat dilakukan mengingat penanganan dampak pasca covid-19, merupakan prioritas penanganan utama pemerintah pada 2021 mendatang.

“Dalam aturan tersebut kan jelas, perubahan RPJMD bisa terjadi karena bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional,” ujarnya.

Selain persoalan ekonomi, kemiskinan juga menjadi salah satu kisi-kisi yang diberikan pemerintah untuk menjadi fokus penanganan masyarakat. Sebab, tidak sedikit masyarakat mengalami keterpurukan ekonomi, lantaran dampak covid-19 ini.

Setidaknya, perubahan RPJMD Kabupaten Bogor membuat sejumlah program dan indikator pembangunan mengalami perubahan. Dari yang semula 429 program, menjadi 355 program.

“Tahun 2019 – 2020 program di RPJMD ada sebanyak 429 program dengan jumlah indikator 646. Tapi setelah revisi RPJMD nanti program Kabupaten Bogor akan menjadi 355 program dengan 412 indikator. Atau berkurang 74 program dan 234 indikator,” pungkasnya.

(Diskominfo)

Bogor
admin berimbang

Intruksi Bupati Bogor, Serap Anggaran dan Pengawalan Program Prioritas

BERIMBAMG.com – Bupati Bogor, Ade Yasin mengambil apel bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor, di Lapangan Apel Setda, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (07/12/2020).

Arahan Bupati Bogor, menegaskan bahwa perkembangan kasus covid saat ini masih terus mengalami peningkatan, jumlah kasus terkonfirmasi per 6 desember 3.966 kasus,

Apalagi menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak pada 20 Desember dan Pemilihan Antar Waktu di Sukaraja pada 13 Desember, diminta agar Satgas Covid besama DPMD dan Panitia Kecamatan terus melakukan sosialisasi dan edukasi,

Sesuai Permendagri 72 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19.

“Satgas Covid bersama DPMD dan Panitia Kecamatan agar terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada panitia pemilihan tingkat desa, calon dan masyarakat secara masif dan terstruktur,”

“terkait penerapan protokol kesehatan pada pilkades serentak, jaga dan antisipasi betul agar pemungutan dan penghitungan suara jangan sampai menciptakan  kerumunan,” terang Ade.

Selain itu Ade Yasin dalam arahannya juga menyoroti realisasi anggaran dan pengawalan program prioritas, dimana waktu efektif pelaksanaan tinggal 16 hari lagi sampai dengan 23 Desember.

“Seluruh kepala perangkat daerah, saya perintahkan untuk melakukan pengawasan ketat pelaksanaan dan proses pencairannya setiap hari, bahkan kalau bisa tiap jam,” tegasnya.

Selanjutnya Ade Yasin meminta kepada Kadiskop UMKM dan Kadisnaker, agar segera merealisasikan bantuan Bansos, UMKM dan untuk korban PHK, dengan ekstra hati-hati dalam proses penyalurannya dan pengadministrasiannya.

Sedangkan terkait hibah pariwisata, Kadisbudpar sebagai leading sector, diminta untuk mengawal agar semua program dapat seluruhnya terealisasi dan sesuai dengan program pemulihan ekonomi.

Dalam hal menindaklanjuti Rakortas dengan para Perangkat Daerah terkait city beautification project, Bupati menyatakan bahwa kegiatan strategis jangan hanya sekedar jadi fisiknya tapi bagaimana merancang agar masyarakat dapat menikmatinya.

Untuk itu, agar berkoordinasi intensif dan mensinergikan antar perangkat daerah baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, serta bagaimana mengatur pemanfaatannya setelah fisik bangunan berdiri.

Di akhir arahannya, Ade Yasin mengingatkan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana yang ditandai dengan curah hujan yang semakin tinggi.

“Mengingat curah hujan semakin tinggi dan hari Minggu kemarin, aliran sungai Cidurian meluap hingga merusak jembatan darurat di Kampung Cigowong, Desa Sukamaju Kecamatan Cigudeg. Saya minta BPBD agar tingkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi keadaan,” tutupnya.

(Cecep/Diko/Tim Humas Diskominfo Kabupaten Bogor)

Bogor
admin berimbang

Hibah Pariwisata Untuk Membantu Pemulihan Ekonomi

BERIMBANG.com Bogor – Hibah pariwisata untuk membantu pemulihan ekonomi melalui bantuan untuk hotel dan restoran serta meningkatkan kunjungan terhadap destinasi wisata.

Kabupaten Bogor merupakan satu dari empat daerah di Jawa Barat yang mendapatkan hibah dana bantuan pariwisata selain Kota Bandung, Kota Cirebon, dan Kota Bogor.

Berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) Nomor S-244/MK.7/20204 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020,

Kabupaten Bogor menerima alokasi Dana Hibah Pariwisata Tahun 2020 dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI sebesar Rp 80.988.380.000. (delapan puluh miliar sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dana Hibah Pariwisata merupakan hibah dana tunai melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditujukan kepada Pemda  serta usaha hotel dan restoran di 101 daerah kabupaten/ kota yang berdasarkan beberapa kriteria,

yaitu Ibukota 34 Provinsi, berada di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP), daerah yang termasuk 100 Calendar of Event (COE), destinasi branding, juga daerah  dengan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) minimal 15 persen dari total PAD tahun anggaran 2019.

Mekanisme pembagian dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 56.691.866.000 atau sekitar 70 persen untuk Hotel dan Restoran yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Sementara 30 persen digunakan Pemerintah Daerah untuk penanganan dampak dari pandemi Covid-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Adapun dana 30 persen untuk kegiatan:
* Sosialiasi, Implementasi dan Bimtek Program CHSE.

* Dukungan revitalisasi sarana dan prasarana kebersihan, keindahan, dan keamanan (Pengadaan kursi taman, Revitalisasi Letter Sign, Revitalisasi Pos Satpam di objek wisata,

Revitalisasi MCK di objek wisata, Pengadaan Stand Booth Shop UKM di objek wisata, Peralatan Penanganan Korban Bencana dan Pelatihannya di objek wisata,

Pengadaan hand sanitizer dan masker untuk PKL disekitar Kawasan Puncak, Jaring apung Kawasan Minapolitan Kec. Parung, Gerobak Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan, Vertikultur, Pengadaan Tempat Sampah Terpilah di objek wisata,

Pengadaan Wastafel Portable di objek wisata, Penanaman Pohon Pelindung Produktif, Pengadaan peralatan senam outdoor, Pengadaan sepeda gunung, sepeda lipat dan sepeda tandem, Kebun Mini Hidroponik, Stand booth olahan pangan lokal spesifik di objek wisata,

SWAB chamber di puskesmas dekat objek wisata, Sarana  Prasarana Protokol Kesehatan, Pengadaan PJU Solar System di objek wisata, Pengadaan Penunjuk Arah menuju objek wisata, APD).

* Operasional pelaksanaan Hibah Pariwisata dan Pengawasan APIP (Rapat Koordinasi, Publikasi/ Sosialisasi, Pendataan, Verifikasi/ review, Penetapan, Pengawasan/ monev, Pelaporan).

Dana Hibah ini digelontorkan dalam rangka menekan dampak Covid-19 dan upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, khususnya pada sektor pariwisata sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 mengenai Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata.

Terdapat Empat kriteria untuk menerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bogor, diantaranya adalah:

1. Hotel dan Restoran sesuai database wajib pajak hotel dan restoran tahun 2019 didaerah penerima hibah.

2.Hotel dan Restoran masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada bulan Agustus tahun 2020.

3. Hotel dan Restoran penerima bantuan juga wajib memiliki perizinan berusaha yaitu tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang masih berlaku.

4. Hotel dan Restoran wajib membayarkan dan memiliki bukti pembayaran pajak pada tahun 2019.

Selain itu, Dana Hibah Pariwisata juga diharapkan dapat membantu industri pariwisata untuk meningkatkan kesiapan destinasi dalam penerapan protokol kesehatan Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) dengan lebih baik. Dana Hibah Pariwisata akan dilaksanakan hingga bulan Desember 2020.

“Hal ini menjadi langkah awal dari pemulihan agar mampu meningkatkan kepercayaan dari wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata karena pelaksanaan protokol kesehatan dengan baik adalah kunci keberhasilan sektor pariwisata agar dapat lebih cepat bangkit,” kata Menparekraf Wishnutama.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan, meminta agar usulan kegiatan yang  dibuat harus sesuai sasaran.

“Kaji ulang secepatnya usulan kegiatan, program kegiatan harus mendukung pemulihan sektor pariwisata, memberikan dampak signifikan terhadap hotel, restoran dan tempat-tempat wisata lainnya,” katanya. (**)

Depok
admin berimbang

Pjs Walikota Depok Berakhir, DKR : Masih Banyak Ijazah Disandera Sekolah

BERIMBANG.com, Depok- Sejumlah orang tua siswa yang ijazahnya sudah bisa diambil di sekolah Depok mengucapkan terima kasih kepada Pjs. Walikota Depok Dedi Supandi. Walaupun masih banyak ijazah siswa yang disandera sekolah-sekolah, namun kebijakan Pjs Walikota Depok, Dedi Supandi menunjukkan bahwa semua ijazah yang disandera bisa diambil oleh siswa. Demikian Roy Pangharapan, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok kepada pers di Depok, Senin (7/12).

“Sayangnya pak Dedi Supandi mengakhiri masa tugasnya sebagai pejabat sementara dan hari ini kekuasaan dipegang kembali oleh Walikota yang lama. Sehingga kami harus kembali berjuang membebaskan ijazah lain yang tersisa,” jelas Roy Pangharapan.

Setelah audensi dengan Pjs Walikota Depok beberapa waktu yang lalu, Relawan DKR Kota Depok segera tanjap gas mendampingi para orang tua siswa yang ijazahnya belum diambil di sekolah di Depok.

“Selama dipimpin pak Dedi Supandi para kepala sekolah sangat kooperatif, ijazah langsung diberikan,” ujar Roy Pangharapan.

Relawan DKR sangat apresiasi atas kerja Pjs Walikota Dedi Supandi, walaupun hanya sebentar di Depok.

“Walaupun waktu pak Dedi Supandi sangat singkat memimpiin Depok, tapi kinerjanya sangat berkesan. Semoga Walikota Depok yang baru hasil Pilkada 9 Desember 2020 bisa melanjutkan kerja pak Dedi Supandi dan mendengar aspirasi warganya,” pungkas Roy Pangharapan

Kepada para siswa di Kota Depok yang belum mendapatkan ijazahnya karena tidak mampu membayar, Roy Pangharapan menyerukan orangtuanya tidak putus asa untuk ikut membebaskan ijazah putra-putrinya.

“Sadarlah bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan di jamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Siswa berhak mendapatkan ijazahnya untuk melanjutkan sekolah atau mencari pekerjaan,” tegasnya.

Seperti diketahui Dedi Supandi merupakan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat yang sejak tanggl 26 September 2020 ditugaskan menjadi Pjs. Walikota Depok sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 karena Walikota dan Wakil Walikota Depok maju sebagai calon Walikota pada Pilkada Kota Depok 9 Desember 2020. (*)

Bogor
admin berimbang

Sekretariat Ormas Kabupaten Bogor di Serang Sekelompok Orang Tak Dikenal

BERIMBANG.com Bogor – Sekitar 50 orang tak dikenal, menyerang seputaran Sekretariat Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Bogor. dijalan raya Bogor-Jakarta, Ciluar Sukaraja, Kabupaten Bogor. Jawa Barat.

Pantauan berimbang.com dilokasi, orang tak dikenal berteriak, “Serang.. Jangan ada yang lari,” teriak salah satu orang tak dikenal. Korban luka dari Ormas yang diserang Fredy luka bacok di tangannya langsung dibawa kerumah sakit.

Masyarakat setempat juga ada yang menjadi korban, Fahmi mengalami luka pukulan balok ditangannya, oleh orang tak dikenal, saat menonton dilokasi persis disamping sekretariat Ormas.itu, pada (05/12/2020) malam.

Gerak cepat kepolisian pada jam 23.00 WIB,(05/12) menurunkan pengamanan dilokasi, Kepolisian Resort (Polres) Bogor, Roni mengatakan pihaknya menurunkan 40 personil yang membackup Polsek setempat,

Menurutnya, dugaan masalah yang terjadi, ada pemasangan bendera salah satu Ormas yang belum diketahui, diwilayah seputaran sekretariat Ormas yang diserang.

Kapolsek Sukaraja, Kompol Arie Trisnawati, S.Pd, turun kelokasi ia mengarahkan untuk menjaga kondusifitas keamanan dilokasi, “sama sama menjaga, tidak ada yang berkumpul,” katanya.

Lanjut dia mengatakan agar melaporkan bila ada pihak yang dirugikan, “kami tunggu laporannya, di Polsek,” katanya.

Arie menjelaskan kronologi, “Dipicu dari beberapa hari lalu, salah satu Ormas memasang bendara, sehingga memicu kesalahfahaman. Sudah dapat kami mediasikan dan kondusif,” katanya

hingga berita ini ditulis, terpantau diduga dua motor pelaku penyerangan belum diketahui pemiliknya di lokasi sekretariat Ormas diamankan polisi, juga belum diketahui korban lainnya. Polisi masih berjaga.

(TYr)

Depok
admin berimbang

Ingin Perubahan, Berobat Gratis dengan KTP Solusi Bagi Warga Depok

BERIMBANG.com, Depok – Perubahan di Kota Depok akan dilakukan Pradi Supriatna-Afifah Alia. Salah satunya dengan meluncurkan program berobat gratis dengan KTP Depok elektronik.

Program berobat gratis dengan KTP Depok elektronik itu dibuat lantaran hingga saat ini masih banyak warga Depok yang kesulitan berobat.
Hal itu disampaikan Sekretaris DPC PDIP Kota Depok, Ikravany Hilman.
Menurut Ikravany, berobat gratis dengan KTP Depok elektronik tersebut diperuntukkan bagi seluruh warga Depok.Sebab, layanan berobat tersebut sudah terintegrasi dengan KTP Depok elektronik.

Maka dari itu, bagi warga Depok yang tak mampu dan iuran BPJS kesehatan belum ditanggung, maka Pemerintah Kota Depok menanggung iuran BPJS kesehatan untuk kelas III.

Melalui sistem tersebut, maka warga Depok dapat berobat gratis dengan hanya menunjukkan KTP Depok elektronik di puskesmas, RSUD Depok dan rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan.
Bagi warga Depok yang iuran BPJS kesehatannya ditanggung Pemkot Depok, maka pelayanan rawat inapnya di kelas III.

“Orang melihatnya sistem baru, ini sistemnya disempurnakan. Ini terintegrasi dengan KTP elektronik . NIK menjadi acuannya, menggunakan teknologi informasi,” kata Ikravany.
Ikravany menyatakan bahwa program ini tidak bertentangan dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dana yang digunakan untuk menanggung iuran BPJS kesehatan warga Depok yang tak mampu dengan APBD Kota Depok.
Sebab itu, pos anggaran kesehatan akan ditambah. Kemudian juga dapat menggunakan dana bantuan sosial.***

Depok
admin berimbang

Pjs Walikota Depok Ucapkan Perpisahan, Semoga Depok Terbebas Dari Corona

BERIMBANG.com, Depok – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Depok, Dedi Supandi hari ini menyampaikan sambutan perpisahan berakhirnya masa kerja di Kota Depok. Pada kesempatan itu, selain berterima kasih atas koordinasi dan kerjasama selama ini, dirinya mendoakan Kota Depok agar segera terbebas dari virus Corona atau Covid-19.

“Masa kerja saya di Kota Depok hanya 2,5 bulan atau 71 hari, berakhir 5 Desember besok. Terima kasih atas semuanya dan semoga pandemi Covid-19 di Kota Depok segera berakhir,” kata Pjs Wali Kota Depok, Dedi Supandi, di Masjid Balai Kota, Jumat (04/12/20).

Sejak dilantik pada akhir September kemarin, Dedi yang menggantikan sementara Mohammad Idris, diamanahi lima program pokok dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Pertama adalah melanjutkan dan mengawal program Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P).

Selanjutnya, menjaga kondusivitas kerja dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok. Ketiga, menurunkan status risiko Covid-19 di Kota Depok.

Keempat, menjaga agar Pilkada Depok tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19. Kelima, membantu dalam memulihkan perekonomian Kota Depok.

“Mudah-mudahan apa yang telah saya lakukan di sini meninggalkan manfaat untuk Kota Depok. Mohon maaf apabila selama saya bertugas, ada hal yang membuat bapak dan ibu kurang berkenan,” tutupnya. **

Jakarta
admin berimbang

Fahri Hamzah Ajak Warga Depok Pilih Pradi Afifah, Jangan Pilih Calon Dari PKS

BERIMBANG.com – Berbagai kalangan mulai menyuarakan perubahan dan menginginkan lepas belenggu Partai Keadilan Sejahtera yang telah memimpin Kota Depok selama kurang lebih 15 tahun. Salah satunya disuarakan oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah.

Fahri menilai, selama kurang lebih 15 tahun ini Kota Depok tidak mengalami kemajuan sebaliknya semakin merosot, dengan berbagai persoalan.

“Depok ini adalah sebuah kota metropolitan luar biasa paling dekat dengan Jakarta, tapi kotanya tidak terurus, tambah kotor, tambah banjir, tambah macet, tambah kumuh dan lain sebagainya,” kata Fahri yang disampaikan melalui akun twitternya @Fahrihamzah, Kamis 3 Desember 2020.

Fahri mengatakan penyebabnya diduga karena selama ini Kota Depok dipimpin oleh partai yang cenderung konservatif, tertutup dan tidak mau terbuka serta tak sedikit menimbulkan persoalan-persoalan konflik elit dan politik.

“Kita melihat bahwa hampir 15 tahun ini, semua walikota depok selalu konflik dengan wakilnya, saya tahu ini karena ada sistem tertutup yang tidak menghendaki perubahan,” kata Fahri.

Ia menambahkan, padahal Kota Depok adalah gudangnya kaum intelektual dan gudangnya orang-orang hebat, sehingga sudah seharusnya dapat menjadi sebuah kota mandiri yang membuat warganya bisa berbangga.

“Dia (Kota Depok) harus menjadi sebuah kota mandiri yang menyebabkan semua warga yang tinggal di dalamnya patut berbangga, tidak kemudian Depok digelayuti oleh persoalan-persoalan konflik elit, konflik politik, konflik dari Jakarta, tapi kotanya tidak terurus,” kata Fahri.

Mantan politikus Partai PKS ini pun, mengajak seluruh masyarakat Kota Depok tidak lagi memilih pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berasal dari PKS. “Kita harus menyongsong era baru Depok, yang dipimpin oleh semangat kolaboratif, menggabungkan, menyatukan seluruh potensi yang hebat yang luar biasa di kota ini, Maka tanggal 9 Desember yang akan datang, saya Fahri Hamzah mengajak kita semua coblos nomor 1 Pradi dan Afifah,” tutup Fahri.**

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Indonesia Kota Depok, Subhan Rafei mengatakan, dari hasil survei yang dilakukan Partai Gelora Depok tercatat 20 persen kader PKS Depok memutuskan memilih Pradi-Afifah lantaran pola kepemimpinan di Kota Depok yang dinilai tidak kreatif dan inovatif.

Kemudian juga Wali Kota Depok tidak komunikatif sehingga pembangunan di Kota Depok berjalan stagnan.”Dari hasil survei yang kami lakukan ada 20 persen kader PKS Depok yang memutuskan memilih Pradi-Afifah. Alasannya pola kepemimpinan yang sudah dilakukan,” kata Subhan.

Subhan menambahkan bahwa kemungkinan juga banyak kader PKS Depok yang vakum pilihan juga dengan alasan pola kepemimpinan yang sudah dilakukan.

Ia menjelaskan rezim yang berkuasa di Depok selama hampir dua dekade hanya menjadikan jabatan Wali Kota Depok sebagai pembuktian kekuatan dan hegemoni politik. Rezim tidak membuktikan kemampuan kerja membangun Kota Depok dan membahagiakan warganya.

“Kami melihat Wali Kota Depok saat ini miskin inovasi, tidak piawai membangun harmonisasi kerja dan kurang inisiatif dalam merangkul kekuatan potensial yang dimiliki warganya. Seperti berjalan tanpa arah dan minim terobosan,” tuturnya.**

Bogor
admin berimbang

Sudah Saatnya Pemerintah Hadir Mensejahterakan Wartawan dengan Tunjangan Profesi

BERIMBANG.com Bogor – Sudah Saatnya Pemerintah Hadir Untuk Kesejahteraan Wartawan dengan Tunjangan Profesi

Oleh: Rohmat Selamat, SH, M.Kn

Dewasa ini, pertumbuhan media massa sangat cepat, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Berkembangnya teknologi informasi ini, membuat informasi tersebar cepat dan bisa diakses secara global.

Perkembangan  teknologi informasi seperti sekarang ini, perlu dicermai oleh media massa dan wartawan. Banyak tantangan yang dihadapi,  dimana wartawan harus mampu  beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Pers memiliki peran strategis dalam mengawal perubahan. Tugas utama pers yang paling mendasar, yakni sebagai sebuah profesi yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat atas informasi yang dipublikasikan.

Profesionalisme merupakan salah satu kunci untuk menjawab tantangan perubahan.

Hanya pers yang profesional lah yang mampu memproduksi jurnalisme yang sehat. Untuk itu, diperlukan wartawan-wartawan profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi.

Sebagai praktisi hukum dan media, untuk mendukung kerja jurnalistik yang profesional, saya sepakat jika pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominikasi dan Informasi (Kemenkominfo), menyelenggarakan ujian sertifikasi jurnalis.

Sertifikasi ini penting, dan menjadi perlambang apakah seorang wartawan pantas menjalankan tugas jurnalistik atau tidak.

Sama seperti sertifikasi untuk guru, sertifikasi wartawan  ini penting sehingga profesionalisme kerja jurnalis lebih terjamin.

Dengan adanya standar kompetensi atau sertifikasi, wartawan terbekali dengan ilmu jurnalistik yang baik.

Selama ini, amat banyak laporan dari masyarakat yang kerap terganggu dengan adanya wartawan yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik  dan cenderung merugikan nara sumber, sehingga dihinggapi paranoid dengan wartawan.

Sudah seharusnya, aturan tentang uji kompetensi dan sertifikasi wartawan dilakukan, namun harus diimbangi dengan kesejahteraan wartawan yang telah memiliki sertifikasi.

Kesejahteraan ini penting, agar wartawan bisa hidup layak sebagaimana mengacu pada UUD 1945.

Pada UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 dituliskan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Kalimat diatas sudah cukup jelas bahwa setiap orang yang berada hidup berdasar UUD 1945 dan di bawah naungan Pancasila berhak hidup sejahtera lahir dan batin.

Sudah saatnya pemerintah, ikut memikirkan kesejahteraan wartawan dengan mengatur tunjangan profesi, sehingga memiliki dasar untuk memberi tunjangan kepada wartawan, mengingat peran wartawan dalam menyuarakan pesan-pesan pembangunan sangat besar.

          —o0o—

Sekedar informasi, selain praktisi hukum & media, Advokat Rohmat Selamat, SH, M.Kn, aktif dalam organisasi diantaranya: Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), ketua komite hukum dan perundang-undangan di Kamar dagang industri (Kadin), di Kabupaten Bogor. (**)