Hari: 9 November 2020

Bogor

Lantik Komisioner KPAD, Bupati Bogor: Advokasi & Perlindungan Anak Lebih Optimal

BERIMBANG.comData di Kabupaten Bogor sebanyak 608 kasus pelanggaran hak anak dalam kurun tahun 2015-2019 sedangkan pada tahun 2020 terdapat 88 kasus yang sama.

Demikian dikatakan Bupati Bogor, Ade Yasin, saat melantik Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor di Gedung Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor, Senin (09/11/2020).

“Kondisi anak yang banyak di rumah selama pandemi juga meningkatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan pelecehan (fisik dan non-fisik) yang berdampak buruk pada kesehatan psikologis anak,” ujarnya,

Ade menyampaikan kebutuhan terhadap lembaga yang dapat membantu Pemerintah Daerah dalam urusan perlindungan anak dan menangani pelanggaran hak anak menjadi sangat penting dan strategis.

“Pembentukan KPAD Kabupaten Bogor kiranya dapat menjadi wadah yang tepat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyikapi dan menyelesaikan problematika tentang anak serta pemenuhan hak dasar anak yaitu Hak Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Perlindungan dan Hak Partisipasi,” katanya.

Harapan Ade Yasin, dalam menjalankan tugasnya, KPAD Kabupaten Bogor selain sebagai saluran informasi dan tempat pengaduan masyarakat, akan lebih banyak berperan dalam melakukan advokasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta menjalin kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan  untuk kinerja yang lebih optimal.

“Semua dapat menjalankan urusan perlindungan anak sesuai komitmen kita bersama, agar anak-anak di Kabupaten Bogor tumbuh dan berkembang secara optimal dan terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi,” harap Ade Yasin.

Adapun Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang dilantik adalah: J. Jopie Gilalo, SH, MH; Waspada, MM; Drs. Erwin Suriana. Msi.; Sopian, SE; Heni Rustiani, M.Pd.; Wita Hastuti, SE; Andika Rachman. SS, Msi.; Asep Saepudin. Spd.I. dan Hendra Bachtiar, SE.

(Tim Humas Diskominfo Kabupaten Bogor/Azi.F/Diko)

Jabodetabek

Ketum Depok Begaya : Sentra Kuliner Dapat Menjadi Destinasi Wisata Kuliner Di Setiap Kecamatan

BERIMBANG.com, Depok – Ketua Umum Depok Begaya H. Acep Azhari mengapresiasi program Paslon nomor 1 Pradi-Afifah. Salah satunya program sentra kuliner dan UMKM di tiap Kecamatan. Menurutnya, sebuah terobosan cerdas untuk kebangkitan ekonomi rakyat.

H. Acep menuturkan, produk UMKM yang meliputi kuliner, fashion, craft, seni, produk kreatif lainnya menjadi andalan ekonomi bangsa. Ia menuturkan yang menjadi masalah mendasar adalah di SDM pelaku dan masalah pasar.

“Pasar UMKM akan di sebar di semua Kecamatan, bahkan di upayakan sampai kekelurahan Tentunya, kita berikan pendampingan kepada para pelaku supaya terus bertumbuh,” papar H, Acep, Senin (09/11/2020).

Menurutnya, produktifitas yang bertumbuh akan berdampak pada kesejahteraan dan peluang terciptanya kesempatan kerja. Ia mengungkapkan, Pemerintah bersama-sama komunitas pengusaha bergandeng tangan membangun idiologi pembelaan kepada produk UMKM. Sehingga akan lahir rasa bangga terhadap karya sendiri.

“Rasa bangga ini lah yang memotivasi masyarakat untuk mau membeli. Di samping itu pembangunan SDM agar pelaku ekonomi mau terus meningkatkan kualitas produknya dan bisa bersaing,” tegasnya.

Dikatakan H. Acep, dengan di bangunnya sentra kuliner dan UMKM di setiap kecamatan yang di dukung dengan infrastruktur. Di barengi pula dengan terciptanya industri pariwisata yang akan memberikan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

“Depok yang di huni oleh banyak orang menjadi pasar potensial, namun tetap pasar luar Depok bahkan Nasional harus di garap. Kita jadikan aktifitas ini sebagai PAD yang baru dalam bentuk penerimaan pajak dan retribusi,” tandasnya.

Dirinya menambahkan, Sentra Kuliner bisa menjadi Area Destinasi Wisata Kuliner di tiap Kecamatan. Terlebih lagi, beberapa wilayah juga memiliki ciri khas kuliner dan produk UMKM tersendiri.

“Bukan hanya warga Depok saja menjadi pengunjung, masyarakat dari luar juga akan tertarik untuk mengunjunginya. Terlebih lagi akses dari luar kota dengan di bukanya banyak pintu tol menjadi akses konsumen dari luar Depok,” pungkasnya. (*)