5 April 2025
Terbaru:

Bulan: April 2020

Daerah
Admin Berimbang

Pungli Marak di Pelabuhan Ketapang, Pengemudi Minta Kemenhub Segera Tertibkan!

BERIMBANG.com – Para pengemudi truk mengeluhkan adanya praktek pungutan liar (pungli) yang marak di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur,

tepatnya di dermaga LCM, PT. ASDP. Para pengemudi truk merasa keberatan atas pembayaran tiket jeramba sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) setiap kali masuk kapal untuk menyebrang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali.

Menurut para pengemudi truk, mereka sudah membeli tiket yang ada kode barcodenya di loket PT. ASDP sesuai tarif golongan kendaraan masing-masing, yang telah disediakan sesuai aturan dari pihak PT. ASDP.

“Tapi koq masih ada lagi pembayaran tiket tambahan yang harus dibayar oleh pihak pengemudi truk di saat truk mau masuk ke dalam kapal?” ujar salah satu sopir truk mempertanyakan dan minta namanya dirahasiakan, Kamis, (26/03/2020).

Dan yang paling ironisnya, sambung narasumber itu, pihak pelaku Pungli mengejar pengemudi truk ke dalam kapal, meminta uang tiket jeramba ke pengemudi dan saling cekcok mulut.

Lalu, pengemudi bersihkeras menyampaikan bahwa dirinya sudah membayar kewajibanya sebagai pengguna jasa pelayaran sesuai tiket resmi yang ditetapkan pengelola pelabuhan.

Informasi yang dihimpun wartawan, ternyata yang melakukan pungutan liar (tiket jeramba – red) tersebut adalah salah satu asosiasi yang bernama Serikat Pekerja Jasa Pelabuhan (SPJP) yang dipimpin oleh Jamhari selaku ketua. SPJP ini beranggotakan 48 orang.

Informasi tersebut dikonfirmasi oleh I Made Cahyana Negara, selaku Dewan pembina SPJP, pada Senin malam (06/04/2020).

Saat awak media mengkonfirmasi ke Ketua SPJP, Jamhari, via telepon terkait legalitas pungutan tiket jeramba yang dikeluarkan oleh SPJP, Jamhari mengungkapkan bahwa dia sudah mendapatkan persetujuan ijin dari pihak ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan).

Bahkan kata Jamhari, pihaknya mempunya MOU atau perjanjian kerjasama dengan pihak ASDP Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Masuk dalam jajaran pengurus SPJP, antara lain kepala desa dan para pekerja jasa pelabuhan.

Pihak asosiasi setiap bulannya memberikan kontribusi ke pihak Kepala Desa Ketapang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menurut pengakuan Jamhari, ia mengatakan bahwa dirinya didampingi I Made Cahyana Negara, seorang anggota DPRD Banyuwangi, sebagai Dewan Pembina.

“Saya didampingi Pak Made sebagai dewan pembina. Beliau selaku pembina di asosiasi yang saya pimpin yaitu salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi (DPRD),” kata Jamhari, 27 Maret 2020 lalu.

Selanjutnya, dia melanjutkan bahwa ia amat berharap kegiatan penarikan dana dari para sopir truk itu tidak dipermasalahkan.

“Saya minta ke pihak media jangan sampai permasalahan ini mencuat ke publik terkait pungutan tiket jeramba.”

“Dan jangan diutak-utik asosiasi yang saya pimpin ini karena asosiasi ini butuh pekerjaan untuk kebutuhan keluarga, saya mohon dengan hormat jangan diutak-utik lagi,” ujar Jamhari.

Sementara itu, Maneger Oprasional PT. ASDP Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Heru, mengaku terkejut saat dikonfirmasi tentang adanya praktek Pungli tiket jeramba yang disebut Jamhari sudah disetujui pihak ASDP.

“Pihak kami PT. ASDP tidak pernah memberikan ijin kepada asosiasi untuk melakukan pungutan tiket jeramba tersebut. Meskipun itu dilakukan di kawasan lingkungan PT. ASDP, namun pihak PT. ASDP tidak tahu-menahu,” ungkap Heru.

Heru menolak dikaitkan dengan kegiatan penarikan biaya Rp. 4.000,- dari setiap pengemudi truk yang melewati Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk.

“PT. ASDP tidak tahu-menahu soal itu, apa lagi terkait pungli tiket jeramba, itu di luar tanggung jawab kami,” tegas Heru.

Pada saat yang sama, Heru juga menyampaikan bahwa pihak PT. ASDP Pelabuhan Ketapang melakukan penarikan atau pembelian tiket menggunakan tiket dengan sistem terpadu.

“Pihak ASDP pernah menawari pihak asosiasi untuk masuk sebagai tenga kerja security,” imbuh Heru.

Wartawan selanjutnya menghubungi Dewan Pembina asosiasi tersebut, I Made Cahyana Negara, melalui telepon, pada Jum’at, 17/04/2020.

Made menjelaskan bahwa memang benar tiket jeramba yang dikeluarkan asosiasi tersebut tidak ada surat perintah kerja dari pihak PT. ASDP sebagai legalitas resmi.

Dalam pengakuanya juga menyebutkan selaku Dewan Pembina di asosiasi, ia berharap bahhwa apabila pungutan liar tersebut ditiadakan/dihentikan pihaknya sangat setuju.

“Saya setuju dihentikan Pungli di Pelabuhan Ketapang, dengan catatan harus ada skema yang jelas dari pihak PT. ASDP dan dari Gabungan Pengusaha Pelayaran (GPP) untuk menggantikan penghasilan asosiasi tersebut, supaya pendapatanya legal,“ jelas I Made.

Berdasarkan hasil penelusuran wartawan, dari semua pihak yang terkait, diduga kuat adanya kong-kalikong terkait Pungli antara pihak SPJP dengan oknum PT. ASDP dan oknum Kepala Desa Ketapang yang disebut-sebut Ketua Asosiasi Jamhari.

Untuk diketahui bahwa Pelabuhan Penyebrangan Ketapang-Gilimanuk merupakan pintu keluar-masuknya kendaraan yang menuju Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dengan volume kendaraan ribuan per harinya.

Ketika awak media melanjutkan pengumpulan informasi dengan menemui para pengemudi/sopir truk yang tergabung dalam wadah Persatuan Sopir Seluruh Indonesia (PSSI) pada Kamis (09/04/20),

mereka mengatakan sangat keberatan dan kecewa dengan adanya pungli tiket jeramba karena tidak sesuai dengan aturan PT. ASDP.

Dan, terkait persoalan pungli ini, para pengemudi memohon kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia segera menertibkannya.

“Kami semua berharap Kemenhub dapat segera menertibkan hal-hal yang tidak pada tempatnya, alias pungli ilegal, itu,” pungkas narasumber, seorang sopir truk bersama rekan-rekannya.

(AMH/Red)

Depok
Admin Berimbang

8 Kelurahan Di Depok Bebas Dari Korona, Idris : Sisanya Zona Merah

BERIMBANG.COM, Depok – Wali Kota Depok Mohammad Idris mengungkapkan tersisa 8 kelurahan di Depok, Jawa Barat, yang warganya belum dinyatakan positif Covid-19.

Meski begitu, menurut situs resmi ccc-19.depok.go.id, seluruh kelurahan yang ada di Depok sudah mencatatkan kasus PDP (pasien dalam pengawasan) dan ODP (orang dalam pemantauan).

“Berkenaan dengan data kelurahan yang termasuk zona merah, pada tanggal 24 April 2020 sudah meningkat menjadi 55 kelurahan,” ujar Idris melalui keterangan tertulis, Sabtu (25/4/2020).

Di tingkat kecamatan, seluruh wilayah Kota Depok memiliki kasus positif Covid-19 hingga hari ini.

Kecamatan Cimanggis jadi yang tertinggi dengan 52 kasus positif Covid-19, disusul oleh Sukmajaya (43), dan Pancoranmas (38) hingga hari ini.

Idris meminta warganya mematuhi ketentuan-ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah diterapkan sejak Rabu (15/4/2020) lalu.

“Dengan kondisi ini, kami meminta kepada seluruh warga untuk mengikuti semua protokol pemerintah dan protokol PSBB, agar kita dapat memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kota Depok,” ungkap dia.

Di tingkat kota, Pemerintah Kota Depok mencatat 242 kasus positif Covid-19 pada hari ini, bertambah 3 kasus dibandingkan kemarin.

Dari 242 kasus itu, 18 nyawa melayang dan 22 pasien dinyatakan sembuh.

Sementara itu, masih ada 47 kematian suspect Covid-19 yang sejak 18 Maret 2020 hingga sekarang belum diumumkan positif atau negatif Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan RI.

Red

Nasional
Admin Berimbang

Prioritas Penanganan Covid 19, Gaji Ke 13 PNS Akhirnya Ditunda

BERIMBANG.COM, Jakarta – Pemerintah memastikan akan tetap memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti tahun-tahun sebelumnya.

Namun, khusus gaji ke 13 yang biasa didapatkan ASN pada Juli atau saat tahun ajaran baru pendidikan dipastikan akan mundur. Pasalnya, pembahasan kebijakan tersebut baru akan dilakukan pada Oktober atau November 2020 mendatang.

Pada tahun ini, THR hanya akan diberikan kepada level eselon III ke bawah. Sedangkan untuk Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan eselon I dan II atau setara pejabat tidak diberikan mengingat beban fiskal karena wabah Covid-19

Sementara itu, THR tahun ini pun tidak akan memasukkan komponen tunjangan kinerja (tukin) seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, THR hanya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, serta tunjangan jabatan saja.

Adapun Pencairan anggaran THR PNS pun dikatakan akan dilakukan paling cepat 10 hari sebelum Lebaran. Itu artinya akan diberikan pada 13 Mei, karena Lebaran jatuh pada 23-24 Mei 2020.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengemukakan pemerintah saat ini tengah memfinalisasi aturan untuk mengeksekusi penyaluran THR. Pasalnya, dengan perubahan pemberian THR diperlukan penghitungan ulang.

“Lagi kita koordinasikan dengan KemenpanRB [Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi] yang lead-nya,” kata Askolani.

Terkait dengan gaji ke 13, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah menunda pembahasan gaji ke 13 di akhir.

“[Juli] Akan ditunda. Karena prioritas APBN pada penanganan Covid-19, Jadi semua diarahkan kesana. Pertimbangan lain, lebaran kali ini agak spesial karena ngga ada mudik. Mungkin akan mengurangi belanja rumah rumah tangga,” katanya kepada CNBC Indonesia.

Adapun gaji ke-13 ini kemungkinan besar akan menerapkan skema yang sama dengan THR. Yakni diberikan khusus untuk eselon III dan tingkatan ke bawah. Sementara pejabat negara idealnya tidak diberikan.

“Kemungkinan seperti itu. Itu kemungkinan dijadikan normal, karana kita butuh penghematan, dan para pejabat negara ASN harus memberikan contoh berbela rasa dengan masyarakat, sehingga menurut kami itu adalah model yang sudah tepat untuk menunjukkan empati dan keberpihakan pada masyarakat,” sebut Yustinus.

Dengan demikian, PNS, khususnya eselon III dan tingkatan ke bawah harus bisa mengandalkan pendapatan dari THR yang rencananya tetap akan diberikan. Yakni untuk membiayai kebutuhan yang ada.

“Sehingga THR yang dibayarkan bisa dipakai untuk membantu biayai anak sekolah yang selama ini dibayarkan untuk gaji ke-13 itu,” sebut Yustinus.

Sip/red

Depok
Admin Berimbang

Larangan Mudik, Idris Hentikan Operasional Terminal Jatijajar

BERIMBANG.COM, Depok – Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok secara resmi menghentikan operasional Terminal Jatijajar yang berlokasi di Kecamatan Tapos. Terminal yang dikelola Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) ini, untuk sementara tidak melayani bus seperti Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Menurut Mohammad Idris, keputusan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020. Yaitu tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),

“Ya, guna menekan penyebaran Covid-19, kami putuskan untuk menghentikan sementara operasional Terminal Jatijajar,” tegas Mohammad Idris di Balai Kota Depok, Jumat (24/04/2020).

Secara pribadi, Mohammad Idris berterima kasih kepada seluruh perusahaan angkutan yang sangat responsif dalam melaksanakan kebijakan pemerintah ini. Atas keputusan tersebut, dirinya meminta agar warga Depok dapat memaklumi hal ini, demi kebaikan bersama.

Lebih lanjut, Mohammad Idris yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Depok ini menyampaikan perkembangan terbaru Corona. Yaitu Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 818 jiwa, Orang Dalam Pengawasan (ODP) tinggal 1.862 jiwa, dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tinggal 764 orang.

“Kasus konfirmasi positif Corona ada 239 orang, yang sembuh ada 22 orang, dan yang meninggal ada 18 orang,” tutupnya.

Depok
Admin Berimbang

Kasus Positif Korona Meningkat, PSBB Depok Bakal Di Perpanjang

BERIMBANG.COM, Depok – Pemerintah Kota Depok membuka peluang memperpanjang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Mengingat, jumlah warganya yang terus terpapar virus corona atau Covid-19.

Merujuk data dari https://pikobar.jabarprov.go.id/data, situs resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat per Jumat (24/4) pukul 14.43 WIB, diketahui Kota Depok menjadi wilayah tertinggi di Jawa Barat dengan kasus positif sebanyak 152 kasus.

Sementara untuk positif yang sembuh 13 orang dan positif yang meninggal ada 12 orang. Sedangkan untuk orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dengan pengawasan (PDP) masing-masing berjumlah 1.857 dan 750 kasus.

Menanggapi data warganya yang terus menjadi korban Covid-19, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna berujar memang idealnya pemberlakuan PSBB diperpanjang, sebagai upaya pencegahan pesebaran virus corona yang lebih masif di Kota Belimbing tersebut.

“Trendnya naik terus, maka PSBB idealnya diteruskan,” kata Pradi , Jumat (24/4/2020).

Kendati begitu ia belum menjelaskan apakah perpanjangan masa PSBB sudah merupakan rencana resmi Pemkot Depok atau belum. Mengingat masih menyisakam empat hari lagi untuk Pemkot Depok melakukan evaluasi sebelum PSBB berakhir pada Selasa (28/4/2020).

Tetapi melihat kondisi dan situasi pandemi yang belum pulih, menurut Pradi pemberlakuan PSBB di Kota Depok memang mesti diperpanjang.

“Idealnya demikian (diperpanjang),” tandasnya.

Depok
Admin Berimbang

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Di Pancoranmas

BERIMBANG.COM, Depok – Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas di sebuah ruko di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Mayat pria tersebut ditemukan dalam kondisi membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap.

Kapolsek Pancoran Mas Kompol Tri Harjadi menuturkan mayat seorang pria itu ditemukan di Ruko Batavia, Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Kompol Tri menyebut mayat itu ditemukan warga saat hendak mencari burung di sekitar lokasi.

“Saksi bersama-sama dengan temannya sekitar 5 orang sedang mencari burung di sekitar lokasi kemudian salah satu teman saksi saudara Senja masuk ke dalam ruko (TKP) dan melihat korban (mayat),” kata Tri dalam keterangannya, Jumat (24/4/2020).

Mayat tanpa identitas itu ditemukan pada Kamis (23/4) sekitar pukul 14.00 WIB. Warga selanjutnya memberitahukan penemuan mayat tersebut kepada pihak keamanan ruko setempat yang kemudian dilaporkan ke polisi.

Menurutnya, korban diduga merupakan tunawisma yang numpang istirahat di lokasi dan bukan warga sekitar karena tidak ada yang mengenali korban.

“Dari hasil cek TKP kondisi korban sudah dalam keadaan busuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, di dekat (sekitar mayat ditemukan HP di duga milik korban akan tetapi sudah dalam keadaan mati (lowbat),” katanya.

Selanjutnya, polisi membawa mayat itu ke RSCM Jakarta. Selain itu, polisi memeriksa saksi-saksi untuk mendalami kasus penemuan tersebut.**

Nasional
Admin Berimbang

Polisi Batasi Mobilitas Kendaraan Di Tol Cimanggis, Warga Bogor Masih bisa Ke Jakarta

BERIMBANG.COM, Depok – Polisi meniadakan pos pengamanan terpadu untuk menyekat dan membatasi mobilitas kendaraan di Tol Cimanggis.

Sehingga, kini tersisa 18 pos pengamanan terpadu yang tersebar di wilayah Jabodetabek.

Penyekatan di Tol Cimanggis itu awalnya membatasi mobilitas kendaraan dari arah Bogor menuju Jakarta dan sebaliknya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, peniadaan pos pengamanan terpadu di Tol Cimanggis disebabkan masih banyak warga Bogor yang bekerja di Jakarta.

“Nah (pos pengamanan) yang di Cimanggis ini kami tiadakan karena asumsinya bahwa orang-orang Bogor boleh masuk dan keluar dari Jakarta,” kata Yusri dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui Instagram Polda Metro Jaya, Kamis (23/4/2020).

“Orang Bogor kerja ke Jakarta masih bisa dan orang Jakarta untuk balik ke Sentul atau Bogor di luar dari Cimanggis, itu bisa. Itu saja yang ada perubahan,” lanjut dia.

Yusri menegaskan, pos pengamanan terpadu didirikan untuk mencegah adanya kendaraan pribadi dan angkutan umum yang keluar wilayah Jabodetabek untuk melaksanakan mudik.

Sementara itu, kendaraan yang mengangkut logistik dan kebutuhan pokok masih diperbolehkan melintas.

“Kami akan tetap mengkhususkan kendaraan logistik dalam bentuk truk-truk untuk bisa mengangkut logistik ataupun BBM. Itu yang diperbolehkan,” ungkap Yusri.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo melarang masyarakat untuk mudik guna mencegah penularan Covid-19.

Red

Jakarta
Admin Berimbang

Kementan Dorong Penyerapan Ayam Ras Peternak Mandiri

BERIMBAMG.com – Implementasi kerja sama antara Kementerian Pertanian, melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), dengan perusahaan besar (integrator) untuk menampung/membeli ayam broiler dari peternak mandiri mulai dijalankan.

Hal ini disampaikan Dirjen PKH, drh. I Ketut Diarmita, di Jakarta, pada Kamis, 23 April 2020.

“Kemarin (Rabu 22/4/2020), PT Japfa Comfeed sudah melakukan pembelian livebird di farm broiler peternak mandiri milik Sugeng Wahyudi (anggota GOPAN) di Dramaga Tanjakan Bogor,” ungkap I Ketut Diarmita.

Ia menjelaskan bahwa pembelian livebird oleh PT. Japfa Comfeed sebanyak 1.920 ekor, dengan harga Rp 15.000/Kg dan akan didistribusikan ke RPH-U Parung – Ciomas, Bogor.

“Ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan tersebut untuk membeli livebird sebanyak 700.000 ekor,” tambah I Ketut.

Selain itu, berdasarkan informasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, PT CPI, salah satu integrator juga telah membeli ayam broiler dari kandang Eri, seorang peternak mandiri yang berdomisili di Desa Ngabean Boja, Kendal.

Disebutkan bahwa jumlah ayam yang dibeli pada hari Rabu (22/4/2020) oleh PT. CPI itu adalah sebanyak 4.000 ekor dengan harga 15.000/kg berat hidup.

Sementara harga kesepakatan PINSAR di pasaran adalah 10.000/kg, jadi masih ada selisih Rp 5.000 yang bisa didapatkan peternak.

“Ayam yang dibeli di Kendal ini merupakan bagian dari komitmen 1 juta ekor ayam yang akan dibeli oleh PT. CPI di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur,” ujar Ketut terkait informasi ini.

Pembelian oleh PT. CPI ditargetkan sebanyak 20.000 ekor/hari yang selanjutnya akan dipotong di RPH-U yang berada di Salatiga. Karkas yang dihasilkan akan diolah menjadi produk olahan ayam seperti nugget, sosis, dan dan produk olahan lainnya.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH, Sugiono ketika dihubungi menjelaskan bahwa tujuan kerja sama untuk menyerap ayam broiler dari peternak mandiri tersebut antara lain adalah untuk membantu mengurangi supply ayam ke pasar sehingga dapat menyeimbangkan supply-demand.

“Kita harapkan nantinya harga akan meningkat, dan para peternak bisa menikmati hasil usahanya,” tutur Sugiyono.

Lebih lanjut ia meminta agar semua pemangku kepentingan dapat saling membantu dan berbagi dalam situasi sulit saat ini, khususnya membantu peternak mandiri melalui fasilitasi pemasaran.

Sebelumnya, pada hari Senin (20/04) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian telah diselenggarakan Penandatanganan Kerjasama dengan PT. Universal Agri Bisnisindo, Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) dan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) dalam pembelian ayam ras siap potong.

“Saat ini sudah 22 perusahaan besar yang akan membantu penyerapan livebird sebanyak 4.11g.000 ekor di Pulau Jawa,” pungkas Sugiyono.

(PBI/Red)

Nasional
Admin Berimbang

34 Bandara Hentikan Penerbangan, Ini Daftarnya

BERIMBANG.COM, Jakarta – Seluruh bandara PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II menghentikan sementara penerbangan penumpang untuk periode 24 April-1 Juni 2020 untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Tak hanya AP II, PT Angkasa Pura I (Persero) juga menghentikan sementara layanan terhadap penerbangan komersial penumpang pada 15 bandara kelolaannya. Kebijakan ini berlaku mulai Jumat 24 April 2020 hingga 1 Juni 2020.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Masyarakat yang sudah memiliki tiket dengan jadwal penerbangan pada periode tersebut diimbau agar menghubungi pihak maskapai untuk melakukan refund atau reschedule.

Berikut daftar bandara yang menangguhkan penerbangan penumpang:

PT Angkasa Pura I:

Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali

Bandara Juanda di Surabaya

Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar

Bandara SAMS Sepinggan di Balikpapan

Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang

Bandara Sam Ratulangi di Manado

Bandara El Tari di Kupang

Bandara Pattimura di Ambon

Bandara Adi Soemarmo di Solo

Bandara Internasional Lombok di Praya

Bandara Frans Kaisiepo di Biak Papua

Bandara Internasional Yogyakarta

Bandara Sentani di Papua

Bandara Adi Sutjipto di Yogyakarta

Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin

PT Angkasa Pura II:

Soekarno-Hatta (Tangerang)

Halim Perdanakusuma (Jakarta)

Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang)

Kualanamu (Deli Serdang)

Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru)

Silangit (Tapanuli Utara)

Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang)

Supadio (Pontianak)

Bandar Udara Banyuwangi (Banyuwangi)

Radin Inten II (Lampung)

Husein Sastranegara (Bandung)

Depati Amir (Pangkalpinang)

Sultan Thaha (Jambi)

HAS Hanandjoeddin (Belitung)

Tjilik Riwut (Palangkaraya)

Kertajati (Majalengka)

Fatmawati Soekarno (Bengkulu)

Sultan Iskandar Muda (Aceh)

Minangkabau (Padang)

Depok
Admin Berimbang

Semua Kecamatan Masuk Zona Merah, Walikota Depok Ajak Masyarakat Patuhi PSBB

BERIMBANG.COM, Depok – Walikota Depok Mohammad Idris meminta kepada warga Depok untuk mentaati penerapan Sosial Berskala Besar ( PSBB ). Kasus kematian Covid 19 di Kota Depok semenjak diberlakukannya PSBB terus meningkat, dari 63 Kelurahan, 50 Kelurahan masuk zona merah penyebaran Virus.

Dalam keterangan yang kami terima Juru Bicara Gugus Tugas Covid 19 belum lama ini, Dadang Wihana kepada wartawan, Walikota Depok mengajak kepada semua lapisan masyarakat untuk berdiam diri dirumah serta selalu memakai masker, tidak berkerumun dalam upaya mencegah penyebaran Virus Korona yang semakin meningkat penyebarannya setiap hari.

Dengan meningkatnya kasus konfirmasi positif Covid 19 dan angka kematian lebih besar dibandingkan yang sembuh serta peningkatan Kasus Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Idris mengajak masyarakat dengan rasa kasih sayang bersama – sama menekan penyebaran virus.

Iik