Bulan: Februari 2020

BERIMBANG.com Jakarta – Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi mengatakan sejak diberlakukannya UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), membawa konsekuensi logis di tubuh institusi penegak hukum di Indonesia.

UU tersebut menuntut aparatur hukum memahami dan menguasai teknologi informasi secara komprehensif.

“Dulu, perbuatan secara konvensional mudah diselesaikan, kini berhadapan dengan perbuatan hukum yang hanya dapat dirasakan akibatnya saja tanpa diketahui siapa pelaku dan dimana perbuatan itu dilakukan karena terjadi di dunia maya,” kata Setia Untung dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (28/02/2020).

Setia Untung saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang Sumatera Barat, pada 25 Februari 2020, ia menekankan kepada dihadapan 500 mahasiswa dan akademisi Unand.

Bahwa, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi secara global membawa dampak luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat nasional dan internasional.

“Karennya para penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat harus mereposisi diri era disruption atau era revolusi industri 4.O ini,” papar dia.

Menurutnya, profesionalisme sangat dituntut dalam menyelesaikan tugas-tugas berat dalam bidang hukum ke depan. Sebab ditangan para penegak hukum itu kepastian hukum dapat diwujudkan bagi para pencari keadilan.

“Tantangan bukanlah sesuatu yang harus dielakkan melainkan harus dihadapi dengan cara dan strategi yang tepat, hingga semuanya mendapatkan ruang dalam ilmu hukum dan implementatif,” ujarnya.

Karena itu mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung itu menjelaskan, perlu menguatkan sumber daya manusia yang mempunyai integritas tinggi, misalnya dengan mulai mengubah proses penanganan perkara. Sehingga terjaminnya kepastian hukum yang menjunjung tinggi hak azasi manusia.

“Ini tak lepas bagaimana penguasaan terhadap teknologi (cyber crime), Dan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ungkapnya.

Setia Untung yang pernah menjadi Kepala Kejati Jawa Barat dan Riau itu menekankan kemajuan pesat dalam masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia, perlu dibarengi dengan sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan.

“Artinya, dukungan pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi harus diikuti dengan perkembangan hukum, hingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara serta dapat mendorong masuknya investor ke Indonesia,” ucapnya.

Untung yang juga tim asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI ini menambahkan bahwa dampak kemajuan teknologi tak hanya menciptakan perdagangan elektronik (electronic commerce – e-commerce) hingga melenyapkan konsep jual beli konvensional.

“Tapi juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap ekses-ekses negatif teknologi tersebut. Seperti kejahatan terhadap credit card atau Anjung Tunai Mandiri (ATM) serta ancaman keadidayaan teknologi informasi sebagai pengganti tenaga manusia dalam dunia kerja seperti maraknya online shopping,” tandasnya dihadapan ratusan mahasiswa Unand itu.

Untuk diketahui, Badiklat Kejaksaan RI telah memperoleh predikat WBK/WBBM, lantaran adanya inovasi jajaranya dalam penggunaan IT dan mengubah prilaku jaksa yang profesional dan berintegritas sehingga oleh Kementerian PAN RB kampus yang mendidik para jaksa itu masuk dalam predikat zona integritas.

Pada kesempatan di Sumatera Barat, Setia Untung juga meresmikan layanan pegawai ‘No Pungli, No Money” dan Reading Corner di Perpustakaan Kejati Sumatera Barat.

(Edo/Red)

BERIMBANG.com Jakarta – Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi,

khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Penerapan zona integritas ini langsung kepada pusat-pusat pelayanan,” kata Kabadiklat Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi,

Ia menyampaikan itu saat menjadi narasumber Workshop pembangunan Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada UPT Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, di Hotel Salak Pajajaran Bogor hari Kemarin kamis malam (270/2/2020).

Kaban Diklat menjelaskan bahwa untuk mencapai Predikat Wilayah Bersih dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) unit satuan kerja harus memenuhi 6 unsur perubahan.

“Keenam unsur perubahan WBK adalah, Manajemen Perubahan,  Penataan Tata Laksana,  Penataan Sistem Manajeman, Penguatan Akuntabilitas,  Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik,” terang Untung

Berdasarkan informasi bahwa dari 41 Satker, 5 Satker UPT di lingkungan Dirjen Rehabilitasi Sosial yang telah memperoleh predikat WBK, hal ini perlu diapresiasi karena menjadi pionir terciptanya WBK di dalam memberikan pelayanan.

Untung, menyadari memang sulit untuk membangun WBK di unit kerja. “Ada 5 langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan WBK,” ujarnya.

Pertama adalah tekad dan komitmen pimpinan. Setiap Kepala Satuan Kerja harus mempunyai komitmen. “Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, Pimpinan menjadi Role Model ,” jelas untung.

Berikutnya, kata dia, memberikan kemudahan pelayanan, yakni memberikan fasilitas yang lebih baik dan semangat melayani untuk kepuasan publik.

“Pastikan pelayanan ini lebih baik dan dapat dikembangkan dengan semangat jajaran Satuan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dirjen Rehabilitasi Kemensos,” kata Kabadiklat Untung.

Setia Untung Arimuladi juga menyarankan agar setiap unit kerja dapat menciptakan program-program yang menyentuh masyarakat.

“Berikutnya adalah terkait manajemen komunikasi. Bagaimana kita dapat
menyampaikan ke masyarakat bahwa kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dirjen Rehabilitasi Kemensos. telah banyak berubah,” kata Untung yang mantan Kajati Jabar.

Manajemen Komunikasi juga diperlukan yang bertujuan agar unit kerja menjadi lebih terbuka dengan masyarakat. “agar masyarakat dapat menilai bagaimana pelayanan yang diberikannya, dan apa tanggapan masyarakat,” kata untung.

Terakhir, setiap langkah tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi. “Harus dipastikan agar langkah yang kita lakukan berjalan tetap di alurnya sesuai dengan standar operasional prosedur,” kita perlu kerja cepat, tepat waktu, terukur dan produktif, itu yang diperlukan saat ini, kata untung

Sebagai catatan, Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Setia Untung Arimuladi ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemenpan RB sebagai salah satu dari satuan kerja (Satker) Eselon I di Kejaksaan Agung RI yang meraih sekaligus predikat Zona Integritas WBK tahun 2018 dan WBBM tahun 2019.

Workshop Pembangunan Zona Integritas yang diikuti oleh 41 UPT dengan jumlah peserta sebanyak 108 orang dari UPT Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, yang dilaksanakan dari tanggal 26 s/d 28 februari 2020 dan dihadiri Inspektur jenderal Dadang Iskandar.

(Edo/TYr)

BERIMBANG.com Jakarta – Sekelompok orang berseragam lengkap dengan atribut dan senjata tiba-tiba masuk ke tempat keramaian Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, pada Rabu 26/02/2020 kemarin dimulai sekira pukul 20.00 WIB.

Setelah dilihat dari dekat ternyata aksi itu hanya simulasi alias sebatas latihan rutin dalam pembebasan Sandera aksi teroris oleh Satuan Perlawanan Teror (Wanteror) Korps Brimob tersebut.

“Ini latihan rutin kami,” singkat anggota Brimob yang enggan menyebutkan namanya.

Dijelaskannya biasanya latihan wanteror para personil itu kerap dilakukan di kesatuan yang telah disediakan, namun tempatnya di alihkan ke arena yang sebenarnya guna meningkatkan kemampuan personil.

“Cuma memang tempatnya saja yang kita alihkan di medan yang sebenarnya, hal ini untuk meningkatkan kemampuan kami dalam menghadapi tugas tugas kedepan yang semakin kompleks, khususnya menghadapi ancaman teror,” ucap Personil tersebut.

Latihan di luar, karena itu bisa saja ada upaya-upaya teror terjadi, bukan tidak mungkin akan menyasar ke obyek-obyek vital nasional atau tempat keramaian yang aktivitasnya tinggi.

“Kenapa kita lakukan latihan dan mengalihkan latihan di medan yang sebenernya, misalnya di MRT, sebab bukan tidak mungkin dengan pesatnya perkembangan infrastruktur saat ini terutama soal sarana dan prasarana transportasi publik, para pelaku teror menjadikannya sasaran,” ujarnya.

Aksi pasukan Brimob itu mencuri perhatian masyarakat disekitar, tak terkecuali mereka yang kerap membawa handphone untuk mengabadikannya, lantaran aksi latihan ini jarang dilakukan di pusat keramaian, apalagi kelengkapan pakaian dan persenjataan yang dikenakan para personil anggota Polri tersebut.

Sejak pukul 20.00 para personil telah berkumpul, lalu aksi penyergapan teroris dimulai saat MRT berhenti beroperasi, supaya tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum khususnya pengguna MRT.

Salah seorang warga yang ikut menyaksikan kegiatan itu mengaku latihan sejak pukul 20.00 WIB sementara latihan praktek dilakukan pukul 00.30 WIB.

(Edo/Red)