Bulan: Januari 2020

Bogor

Menikmati Minum Alkohol Diiringi Live Music Plus Dj di Kota Bogor

BERIMBANG.com Bogor – Cafe yang terletak dijalan Raya Tajur Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. selain menyediakan makanan & minuman untuk dinikmati, juga bisa memesan minuman berkadar alkohol.

Pantauan berimbang.com tempat yang sepertinya dikhususkan untuk menikmati musik band plus DJ sambil minum alkohol itu letaknya dilantai bawah.

Suasana ruangan sedikit diterangi lampu, hanya terlihat jelas terang lampu didinding menandakan logo-logo iklan bermerk, serta lampu laser berwarna-warni menyinari panggung yang memainkan musik.

Saat pengunjung menikmati makan & minum juga minuman beralkohol mereka dihibur dengan diiringi live music atau musik hidup (Band) plus music Disc Jockey atau Disjoki yang disingkat DJ,

Musik yang dimainkan itu bergantian, bermula musik band, untuk para pengunjung bisa request atau memesan lagu untuk dinyanyikan sesuai keinginan tamu, sambil menikmati minuman beralkohol.

Lalu, setelah musik band istirahat, musik dilanjutkan dengan musik DJ, para tamu bisa bergoyang & berjoged dibawah pengaruh minuman alkohol itu, kemudian dilanjutkan kembali dengan musik band lagi.

Pada Kamis malam atau masyarakat sering menyebut malam Jumat, masuk sekira pukul 22.00 WIB, sampai dengan pergantian tanggal 30 ke 31 Januari 2020, pukul 01.20 WIB. pengunjung masih ramai, mereka berjingkrak menikmati alunan musik dibawah pengaruh minuman beralkohol.

Pengunjung yang hendak pulang usai menikmati musik band & DJ dibawah pengaruh alkohol, ia enggan menyebut namanya, “untuk hiburan aja bang,” katanya, sekitar pukul 01.20 WIB. diparkiran yang menyatu motor dan mobiil.

Pengunjung lainnya yang juga enggan disebut namanya menceritakan pengalamannya, “Tahun baru (2020) saya disini bang, cuma waktu itu masuknya bayar, kalau gak salah 100ribu apa 150ribu, lupa saya, yang saya ingat dapat topeng warna merah,” katanya.

Sepertinya ia pernah beberapa kali kesana, dengan mengatakan “malam sabtu dan malam minggu, masuk dibawah itu bayar, ini malam jumat gratis,” ujar dia, sambil pamit.

(TYr)

Depok

Idris Berharap Dirinya Dengan Pradi Menyatu Kembali Di Pilkada Depok

BERIMBANG ,COM,Depok – Perhelatan Pilkada Depok tahun 2020 semakin dekat, para pasangan Kandidat mempersiapkan diri untuk memenangkan pertarungan untuk menjadi orang nomor satu di Kota Depok, koalisi Partai Gerindra dan PDI Perjuangan digadang – gadang sudah menentukan pilihan kepada Pradi Supriatna sebagai Calon Walikota Depok.

Berbeda dengan Walikota Depok, Muhammad Idris yang akan kembali mencalonkan diri kedua kalinya berharap agar Pradi Supriatna berpasangan kembali dengan dirinya.

” Ya saya berharap walaupun dua koalisi Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mengusung Pradi Supriatna menjadi calon Walikota Depok nantinya, biasalah di politik sesuatu kemungkinan pasti akan terjadi, yang tadinya harmonis di dalam keluarga bisa terjadi perceraian  karena sama – sama setiap partai politik ingin memenangkan pertarungan, ya saya berharap rumah tangga harmonis kembali, ” terang Idris dengan nada santai kepada berimbang.com di acara Pemberian Kartu PKH Di Kantor Kecamatan Sawangan kemarin.

Menanggapi belum adanya partai pengusung, Idris tetap berkeyakinan akan tetap diusung oleh partai politik walaupun sampai saat ini dirinya belum ada partai yang mengusungnya.

” Saya tidak mau memakai jalur independen, saya tetap akan mencari partai yang akan mengusung saya nantinya untuk menjadi Walikota Depok kembali, kita lihat saja nanti, wartawan jangan Manas – manasi ya, ” ujar Idris dengan nada candaan kepada awak media.

Iik

Jakarta

PLN Beri Penghargaan Datun Kejati NTT Tepat 100 Hari Kinerja Jaksa Agung

BERIMBANG.com Jakarta – Tepat 100 hari kerja Jaksa Agung Burhanuddin dalam penegakan hukum mendapat apresiasi, terutama dalam mengoptimalkan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Di beberapa daerah Kejaksaan Tinggi (Kejati) mendapat apresiasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung pembangunan strategis pemerintah.

Misalnya saja di Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT), PT PLN selaku BUMN memberikan penghargaan kepada tim jaksa pengacara negara dibawah komando Kajati NTT Pathor Rahman, lantaran jajaran bidang Datun telah memberikan pendampingan hukum dalam pembangunan tower senilai Rp667,4 miliar.

“Alhamdullah atas kinerja semua jaksa disini dan tim JPN bidang Datun, Kejati NTT memperoleh Piagam penghargaan, melalui Pendampingan terhadap PLN dalam kegiatan  proyek pembangunan SUTTn (saluran udara tegangan tinggi) di seluruh daratan pulau Flores di provinsi NTT dengan anggaran Rp, 667,418,533,000,” ucap Kajati Pathor, dalam keterangannya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (30/01/2020).

Dua piagam itu, kata dia, sebuah momentum karena telah selesainya pengerjaan proyek tersebut, ditengah momentum 100 hari kerja Jaksa Agung di pemerintahan Presiden Jokowi. Sekaligus juga proyek listrik ini membangkitkan semangat masyarakat NTT, karena dengan adanya penerangan menambah nilai ekonomi bagi mereka.

“Mudah-mudahan dengan keberhasilan yang dicapai ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh wilayah Flores dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat,” ucap Pathor.

Dia juga mengatakan sesuai arahan Jaksa Agung kepada para Kajati agar ambil bagian dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuju Indonesia Maju, yang selaras dengan Visi Misi Presiden RI.

“Tentunya sesuai petunjuk Jaksa Agung pak Burhanuddin dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur serta penegakan hukum sehingga dapat mendukung investasi, dan mampu menciptakan akselerasi iklim investasi yang kondusif,” papar dia.

Pemberian penghargaan langsung diberikan oleh General Manager PT PLN Unit Induk Pembangunan Wilayah NTT  Yuyun Mimbar Saputra.

Karennya PLN menyampaikan terima kasih kepada Kejati NTT, sebab melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah berhasil mendampingi PT. PLN dalam membangun tower diseluruh wilayah flores.

“Kami berterima kasih karena berkat pendampingan Kejati NTT proyek pembangunan tower di seluruh wilayah flores dengan nilai Rp 667 miliar dapat terselesaikan,” ungkap Yuyun Saputra.

Ucapan terima kasih juga disampaikan General Manager PT. PLN unit Induk wilayah NTT Ignatius Rendroyoko, sebab Kejati NTT dengan setia ikut mendampingi penuntasan proyek tersebut.

Pihaknya pun akan kembali meminta pendampingan dalam proyek pembangunan PLTS di tahun 2020 ini untuk wilayah Flores.

“Kami akan minta pendampingan melalui bidang Datun untuk mendampingi PT. PLN dalam proyek PLTS diseluruh wilayah Flores,” ungkap Ignatius.

Dalam proses pendampingan ini Bidang Datun Kejati NTT tidak menemukan masalah hukum dalam proses pembangunan. Termasuk bidang lahan masyarakat yang dibangun tower oleh PT. PLN telah diselesaikan secara baik dengan ganti rugi.

(Edo/TYr)

Bogor

Ormas Gempa Adakan Rakernas Yang Dihadiri Beberapa Pengurus Perwakilan Provinsi

BERIMBANG.COM, Bogor – Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan saling mengenalkan diri sesama Anggota Ormas Gerakan Aqidah Muslim (Gempa) mengadakan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang bertempat di Kampung Pasir Menjul Rt 03, Rw 02, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Rabu (29/1/20). Rakernas tersebut yang dihadiri dari empat Provinsi, yaitu Perwakilan dari DPC Provinsi Bangka, Jawa Tengah, jawa timur, dan Jawa Barat

Haidar, Ketua DPW Jawa Barat mengatakan, Dengan adanya acara Rakernas bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi saling mengenal, saling sapa antara sesama anggota yang ada di setiap masing-masing wilayah, sekaligus Evaluasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

“Alhamdulilah hasil Rakernas ini dengan menyepakati sehingga Ormas Gempa akan selalu berhikmat kepada masyarakat. Kemudian yang menjadi dasar landasan kita disini berhubungan dengan kondisi dan situasi adanya sebagian oknum ormas yang sedang bergejolak, dan disini kita menghimbau kepada seluruh anggota dan masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan keadaan situasi yang sedang terjadi saat ini, dan kitapun menghimbau kepada masyarakat jangan sampai mendramatisir dan merasa ketakutan, karena kita akan terus menerus sebagai ormas pemersatu,” Jelasnya

Ditempat yang sama, Aang Sangga Buana sebagai Ketua DPD Purwakarta menambahkan,” Kami sebagai Ormas Gempa perwakilan dari Purwakata sangat berterima kasih kepada Ketua Umum dengan adanya acara Rakernas ini, jadi kami bisa silaturahmi dan betatap muka dengan sesama rekan yang ada di masing – masing wilayah, dan kamipun sangat bersyukur dengan adanya Ormas diwilayah Purwakarta bisa diterima baik sama masyarakat Puwakarta, karena kita sebagai sosial kontrol yang tepat, dalam artian tidak pernah neko-neko, dan tidak pernah ada indikasi menginginkan sesuatu, kita lurus dan berpihak kepada masyarakat, maka dengan jumlah anggota 170 yang ada di Purwakarta kami selalu solid dan selalu berusaha menjaga nama baik, sehingga kami selalu menciptakan kesinerjikan dengan semua kalangan, masyarakat dan Muspika di Wwilayah,” Tambahnya.

(Na)

Depok

Sejumlah Organisasi Dan Komunitas Wartawan Depok Sepakat Gelar HPN 2020

BERIMBANG.COM, Depok – Sejumlah organisasi profesi dan Komunitas wartawan yang ada di kota Depok sepakat akan menggelar acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 bersama. Hal itu diikrarkan dalam pertemuan rapat pembentukan panitia HPN 2020 di Cafe SopNus, Rabu (29/1/2020).

Beberapa organisasi wartawan tersebut antara lain adalah Sekber Wartawan Kota Depok, DMC, IMOJI, IPJI, PWI, PWOIN, PWD, Majelis Pers Depok, KWRI, dan Forward.

Dalam rapat tersebut sepakat menunjuk Adi Rakasiwi sebagai Ketua Panitia, dan Anis Muryany sebagai Sekretaris, Tuhari Wakil Sekretaris dan Koordinator Acara, Benny Gerungan. Untuk selanjutnya, panitia terpilih dipercaya untuk membentuk divisi atau bidang-bidang lain sesuai kebutuhan.

Joni Kelmanutu selaku salah satu inisiator sekaligus penanggungjawab giat menjelaskan, HPN kali ini harus beda dari HPN sebelumnya.

“Tetutama perbedaan kebersamaan, yang hari ini kami sepakat untuk bersatu dalam kepentingan mengangkat harkat profesi wartawan melalui HPN,” jelas Joni, yang dalam pembentukan panitia menunjuk Herry Budiman dan Putra Gara sebagai penasehat

Adi Rakasiwi dan Anis Muryany yang dipilih sebagai panitia ini mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan wartawan lain yang telah mempercayai mereka untuk menjadi panitia.

“Tetapi berhasilnya acara ini tentu tidak lepas dari dukungan teman-teman semua. Oleh jarena itu kekompakan dan saling dukung sangat kami harapkan,” ungkap Adi.

Putra Gara juga menambahkan, acara HPN yang dilakukan bersama-sama ini harus dijadikan titik balik untuk guyub dan kompaknya insan pers di kota Depok.

“Kalau bisa tiap HPN kita seperti ini, guyub dan kompak. Karena jurnalis ini selain profesi juga marwah kita, jadi harus kita jaga bersama,” kata Gara.

Herry Budiman juga mengamini apa yang telah disepakati dalam pertemuan tersebut.

“Demi majunya pers di kota Depok, kita harus kompak dan maju bersama melengkapi pembangunan kota Depok melalui profesi kita,” ungkap Herry.

Pembentukan panitia tersebut juga menetapkan acara HPN akan di gelar di Pendopo Alun-Alun Kota Depok yang baru, rencananya pada tanggal 28 Februari. Sedangkan konten acara dan anggaran akan dibahas dalam rapat panitia selanjutnya pada senin, (2/2/2020) di Balai Wartawan Kota Depok pukul 13.00, dimana tempat tersebut juga disepakati sebagai sekretariat panitia HPN 2020.*
.

Bogor

Dalam Laporan Tahunan PN Cibinong, Bupati Bogor: Telah Jalin Kerjasama yang Baik

BERIMBANG.com Bogor – “Tegaknya hukum bukan hanya merupakan tugas institusi pengadilan, melainkan tugas kita semua,” kata Bupati Bogor Ade Yasin saat memberikan sambutan di Sidang Istimewa Penyampaian Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2019, di Cibinong Kabupaten Bogor, Rabu (29/01/2020).

“Kita semua harus menyadari bahwa tegaknya hukum bukan hanya tugas institusi pengadilan saja, melainkan tugas kita semua. Karena dalam setiap pelaksanaan tugas melayani masyarakat, kita harus senantiasa berada dalam koridor hukum yang berlaku,” kata Ade.

Lanjut Ade, selama ini Pemerintah Kabupaten Bogor telah menjalin kerjasama yang baik dengan Pengadilan Negeri Cibinong, salah satunya pemenuhan hak kesehatan para tersangka dan terpidana.

“Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bogor sudah menjalin kerjasama yang baik dengan Pengadilan Negeri Cibinong, salah satu upaya dukungan kepada Pengadilan Negeri Cibinong adalah dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Bogor dalam pemenuhan hak kesehatan para tersangka dan terpidana,”

“Kita juga membantu penyelesaian kasus yang membutuhkan keterangan medis,” kata Ade Yasin.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Irfanudin mengatakan Kasus narkoba paling banyak diterima dan ditangani Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Cibinong ditahun 2019.

Dalam laporan tahunannya, Pengadilan Negeri Cibinong mencatat dari 711 kasus yang ada, 295 di antaranya adalah narkoba.

“Kalau dipersentasikan, itu sekitar 41,5 persennya adalah kasus narkoba,” kata Irfanudin.

Untuk laporan tahunan sendiri, menurut Irfan ini adalah kali pertama dilakukan pihaknya. Tujuannya untuk transparansi hasil kinerja yang dilakukan pengadilan selama satu tahun berjalan.

“Kami ingin masyarakat tahu kinerja kami. Kasus apa saja yang kami tangani dan intinya kami selalu komitmen untuk pelayanan kepada masyarakat,” jelas Irfan.

(Derima/Rizki/Humas Diskominfo Kab. Bogor)

Daerah

Menuju Eliminasi TBC 2030, Wabup Bogor Berkomitmen Memberantasnya

BERIMBANG.com Bandung – Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan menghadiri Gerakan Eliminasi TBC (tuberkulosis) 2030 yang digelar di Cimahi Techno Park, Jawa Barat, Rabu (29/01/2020).

Acara yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo itu diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Stop TB Partnership Indonesia (STPI) dan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI).

Wabup Bogor di sela-sela acara mengatakan, pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah Provinsi dan Pusat berkomitmen untuk menekan dan memberantas TBC di Kabupaten Bogor.

“Pemerintah Kabupaten Bogor akan berkomitmen memberantas penyakit TBC sehingga Kabupaten Bogor pun bisa bebas akan TBC,” ujarnya.

Iwan berharap dengan adanya Gerakan Eliminasi TBC secara nasional maka penanganan penyakit menular itu bisa lebih masif dan lebih baik lagi di tahun 2020. Pada gilirannya Indonesia bisa keluar dari status negara terbesar ketiga pengidap TBC di dunia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan bahwa penyakit TBC adalah permasalahan yang harus dibenahi. Karena, pengaruh negatifnya bukan hanya pada sektor kesehatan masyarakat tetapi juga berkaitan dengan produktivitas masyarakat.

“Saya hadir di sini karena sehat, kita harapkan seluruh masyarakat Indonesia sehat. SDM unggul adalah prioritas yang harus sehat semua,” katanya.

“Saya ingin mendukung keras kegiatan eliminasi TBC pada tahun 2030. Percuma kalau masyarakat gak sehat, (nantinya) merembet ke mana-mana ke (sektor) pendidikan, ke pekerjaan, ke mana-mana,” ucap Presiden.

Indonesia kini menempati urutan ketiga untuk kasus TBC terbanyak di dunia setelah India dan China. Bahkan, penyakit ini termasuk salah satu dari lima besar penyebab kematian prematur dan kematian penduduk di Indonesia sepanjang tahun 2007-2017.

Jokowi mengingatkan bahwa merealisasikan target eliminasi TBC tahun 2030 tidak akan mudah. Perlu kerja keras lintas sektor secara komprehensif, tidak hanya bisa mengandalkan Kementerian Kesehatan. Pemerintah daerah pun memiliki peran sama sama penting.

Jokowi memandang bahwa aspek pencegahan melalui lingkungan yang baik dan kesadaran masyarakat yang tinggi merupakan aspek yang sangat penting dan perlu diutamakan, salah satunya pencegahan melalui Puskesmas.

“Jadi puskesmas itu menyehatkan masyarakat, bukan pusat pengobatan masyarakat. Artinya, puskesmas itu memang dirancang untuk mencegah penyakit,”

“Jangan ada puskesmas yang bangga karena income-nya banyak. Keliru itu. Pak saya bisa nyetor PAD sekian, keliru itu. Pendapat seperti itu jangan dibenarkan, ini keliru. Puskesmas itu dirancang untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” paparnya.

Sekali lagi, kata Jokowi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik kita keluarkan waktu, tenaga, pikiran, dan anggaran ini untuk mencegah. Kita harus memercayai ini, dengan tetap siaga dan waspada sebelum masuk ke pengobatan.

“Tapi kalau sudah terkena, ya tadi, urusannya adalah TOSS (Temukan, Obati Sampai Sembuh),” kata Joko Widodo.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

Bogor

Sisa 3% Belum Dibagikan, Program PTSL di Gunung Sindur Kabupaten Bogor

BERIMBANG.com Bogor – Program prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum juga kelar.

Disebabkan masyarakat banyak yang tidak mengetahui prosedur administrasi, yang juga masih ada kekurangan hal lainnya karena rata-rata Ketua RT yang mengurus ke BPN.

Hal itu dijelaskan Kepala Sub Pengendalian Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Bogor, Dahraini, yang juga menjadi Ketua Panitia PTSL di Gunung Sindur, di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Cibinong, kepada berimbang.com Rabu (29/01/2020)

Keterangan Dahraini, sebanyak 5.500 bidang yang harus diselesaikan, masih ada yang belum diambil oleh masyarakat Gunung Sindur tapi “Sudah ditandangani semua,” ujar dia, “belum dibagikan (ke masyarakat) kurang lebih 3% (dari 5500 bidang),”

Disisi lain, ia menjelaskan tim pelaksana yang dinamakan Satuan Tugas atau Satgas yang bermula ditahun 2018 ada 25 orang yang membantu itu dibiayai oleh negara,

Namun, menurut Dahraini ditahun 2019 dan 2020 sudah tidak di biayai lagi oleh Negara, lalu tersisa hanya 2 orang satgas saja yang melayani tanpa di gaji, ia tidak menjelaskan darimana biaya Honor 2 Satgas tersebut.

Lanjut Dahraini mengatakan Sertifikat PTLS yang belum dibagikan kepada Masyarakat itu disimpan dilokasi gudang yang ia sebut Posko yang terletak di Gunung Sindur, dijaga oleh 2 orang Satgas tadi.

“target akhir Februari 2020 harus selesai dibagikan, (di gunung sindur),” pungkas Dahraini.

(TYr)

Bogor

Survei Calon Lahan Relokasi Pengungsi, Gubernur Jabar Didampingi Bupati Bogor

BERIMBANG.com Bogor – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Bupati Bogor Ade Yasin mengunjungi calon lahan relokasi di 15 titik lahan di wilayah Sukajaya, Nanggung, Jasinga dan Cigudeg Kabupaten Bogor. Lahan relokasi ini nantinya akan dibangunu Hunian Tetap (Huntap).

15 titik calon lahan relokasi ini merupakan usulan dan hasil kajian dari Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT).

“Hari ini saya bersama Ibu Ade ke Cigudeg dan Sukajaya untuk mengecek dan memastikan kelayakan 15 titik calon lahan relokasi usulan dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan lembaga lainnya,” kata Ridwan Kamil usai memberikan bantuan simbolis di Kantor Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, kemarin, Selasa, (28/01/2020).

Emil menjelaskan bahwa calon lahan relokasi ini harus aman dari resiko bencana. “Kita juga harus memastikan lahan relokasi ini aman dari bencana, masyarakat yang terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor ini kan kebanyakan berprofesi sebagai petani,”

“jadi calon lahan relokasi juga tidak jauh dari pemukiman mereka sebelumnya. Agar tidak terulang menjadi korban bencana, saya harus pastikan lahan relokasi ini aman dari resiko bencana,” terang Emil.

Lanjut Emil mengatakan setelah disurvei dan didesain bangunan Huntap harus segera dibangun. “Minta doanya agar Huntap ini bisa segera dibangun setelah desain Huntapnya selesai dilakukan pekan ini,”

“Rencana biaya pembangunan Huntap akan ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” pungkas Emil.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan akan terus berkoordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat guna mempercepat lahan relokasi dan pembangunan Huntap.

“Komunikasi terus kita lakukan baik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, ini semua kita lakukan agar masyarakat korban bencana alam baik yang direlokasi ataupun tidak bisa merasa aman dalam menjalani kehidupan kedepannya,” kata Ade Yasin.

(Derima/Rizki/Parman/Diskominfo Kab. Bogor)

Daerah

Dukung Berdiri Kantor Kejari, Kajati Pabar Yusuf Disambut Prosesi Adat Mansel

BERIMBANG.com Papua Barat – Membangun Indonesia maju dalam penegakan hukum terus dilakukan jajaran Kejaksaan di berbagai daerah,

salah satunya melalui kearifan lokal, tak terkecuali Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Pabar) yang baru berdiri dan efektif beroperasi pada 7 Januari 2020 lalu.

Propinsi yang dahulu bernama Irian jaya Barat berdiri pada 18 April 2007 silam itu, kini berganti nama menjadi Papua Barat.

Propinsi diujung barat Pulau Papua ini memiliki 12 Kabupaten dan 1 Kota, yakni Kabupaten Fakfak, Kaimana, Manokwari, Maybrat, Manokwari Selatan (Mansel), Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Sorong, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Sorong Selatan, dan Kota Sorong.

Setelah perjalananya, Propinsi ini telah berdiri kantor perwakilan wilayah dari pemerintah pusat, diantaranya kantor intansi penegak hukum, tak terkecuali Kejaksaan RI. Kini, Kejaksaan Tinggi Papua Barat dikomandoi seorang jaksa senior bernama M. Yusuf.

Meski baru efektif beroperasi kantor Kejati Papua Barat, namun Kejaksaan terus melebarkan sayapnya,

selain membangun Sumber Daya Manusia yang unggul, juga membangun sarana dan prasarana bersifat fisik, salah satunya akan berdirinya kantor-kantor Kejari di wilayah hukum Pabar.

“Memang, selama ini sudah lebih dulu berdiri kantor Kejari di 5 Kabupaten/Kota di wilayah tersebut, yang berkoordinasi dengan Kejati Papua di Jayapura,” ujar Kajati Pabar Yusuf, di Manokwari Selatan, Papua Barat, Selasa (28/01/2020).

Karennya, Yusuf yang belum sebulan bertugas, akan terus menorehkan sistem penegakan hukum guna membangun Indonesia maju agar mendapat hati ditengah masyarakat.

Melalui pendekatan persuasif dan kearifan lokal, Yusuf pun melakukan kunjungannya ke berbagai Kabupaten/Kota di ujung barat Pulau Papua tersebut.

Di Kabupaten Mansel, Kajati Yusuf menginjakkan kakinya di tanah Ransiki, sebuah kecamatan yang menjadi Ibukota Kabupaten Mansel itu.

Bersama asisten Kejati, Yusuf disambut dengan prosesi adat oleh tokoh dan masyarakat setempat dengan injak piring, sebuah tradisi adat yang berlaku di daerah itu.

Sementara, sang Bupati Markus Waran mengalungi tas noken, yang terbuat dari serat kulit kayu, kini tas tradisonal itu menjadi salah satu warisan budaya bagi masyarakat Pabar.

Yusuf yang baru kali pertama hadir di daerah itu selain bersilaturahmi dengan tokoh dan masyarakat setempat, juga membahas sejumlah agenda dengan Pemerintah Kabupaten setempat, sekaligus memberikan 7 arahan program Jaksa Agung Burhanuddin.

“Selain memberi arahan kepada pemangku kepentingan Pemkab setempat sesuai pesan Pak Jaksa Agung untuk membangun Indonesia Maju dengan kearifan lokal. Juga terkait pengembangan kantor Kejari,” ucapnya.

Lanjut Yusuf sebagai instansi penegakan hukum, Korps Adhyaksa terus berbenah dan berupaya membangun publik trust, karena keadilan harus hadir ditengah-tengah masyarakat, sehingga terjalin sinergitas dan mempermudah koordinasi serta sosialisasi secara preventif bagi masyarakat Mansel.

*”Alhamdulilah, Kejaksaan mendapat hibah tanah dilahan sekitar 5 hektar, nantinya akan kita sampaikan kepada Pak Jaksa Agung dan pimpinan (Kejagung), karena mendapat dukungan Pemkab setempat dengan harapan segera dibentuknya Kantor Kejari disini, karena Polres sudah terbentuk,” kata dia.

Dalam pertemuan itu, Kajati Pabar dan Bupati Markus Waran melakukan tanda tangan serah terima hibah berupa lahan seluas 5 hektar untuk Kejati Pabar yang berlokasi di kampung Tobouw (imbor) distrik Ransiki.

Pemberian tanah hibah itu disaksikan unsur Kejaksaan dan pejabat Pemkab setempat. Ikut hadir mendampingi Kajati Yusuf diantaranya Asisten Intelijen Budi Hartono.

“Hadirnya Kejaksaan jangan dinilai sebagai intitusi menakutkan, tapi menjadi institusi sahabat masyarakat, dengan harapan dapat mempermudah bagi para pencari keadilan di bumi kasuari ini,” tandas Yusuf mantan Kepala Pusat DTF Badiklat Kejaksaan RI ini.

Terpisah Bupati Monsel, Markus Waran menyampaikan Pemkab Monsel sedang menyiapkan pembangunan kantor pemerintahan, termasuk menyiapkan lahan untuk pembangunan perkantoran Kejari Mansel.

Sebab, sejak Kabupaten Mansel berpisah dengan Kabupaten induk Manokwari dan resmi dimekarkan pada 25 Oktober 2012 silam, maka Bupati Waran berharap sudah waktunya Kabupaten Mansel memiliki kantor Kejari sendiri.

“saat ini kami (Pemkab Mansel) tengah mempersiapkan perkantoran pemerintahan. Untuk membangun kantor Kejari Manokwari Selatan,”

“Kami siapkan lahan untuk bapak punya kantor, kalau bisa tidak lebih dari 5 hektar bapak,” ujar Bupati Waran.

Setelah serahterima dilakukan kedua pejabat itu pun saling menyampaikan terima kasih, karena telah memberikan kemudahan untuk pembangunan dibidang penegakan hukum.

(Edo/TYr)