Bulan: Februari 2018

BERIMBANG.COM, Depok – Pemukulan yang diduga dilakukan oleh Staf UPT Pasar Cisalak bernama Jaelani terhadap salah satu pedagang pasar tidak benar adanya pasalnya staf UPT pasar Cisalak sedang berdebat sehingga terjadi saling dorong dengan pedagang sehingga menimbulkan luka yang dialami oleh pedagang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala UPT Pasar Cisalak, Nelson Dasilva.

Nelson mengatakan, kejadian yang terjadi awalnya ada perdebatan hingga terjadi saling dorong keduanya, ketika itu Jaelani akan memangkas batang pohon karena khawatir akan menimpa kios ayam setelah itu salah satu pedagang protes.

" Dengan saling dorong tersebut ditambah kerumunan orang disitu akhirnya salah satu pedagang mengalami luka di bagian muka, Kalupun itu terkena pukulan bukan oleh staff kami karena pada saat itu jaelani dalam posisi berdiri diam" ujar Nelson melalu sambungan seluler. Rabu (28/2/2018).

Dengan kejadian ini, salah satu pedagang sudah melaporkan pemukulan ke Polsek Cimanggis dan pihak UPT Pasar Cisalak akan memenuhi bila ada pemanggilan.

" Kita akan klarifikasi kepada Polsek terkait pemukulan yang dituduhkan kepada staf kami, kami akan ceritakan kejadian yang sebenarnya," Pungkasnya. ( Iik )

BERIMBANG.COM, Depok – Gugatan Sistem Satu Arah ( SSA) Jalan Arief Rahman Hakim, Jalan Nusantara dan Jalan Dewa Sartika Kota Depok akan digelar kembali di pengadilan negeri Depok  tanggal 8 Maret 2018. Agenda sidang mengenai kesimpulan dari berbagai pihak dan persidangan  selanjutnya akan dibacakan putusan.

Terkait hal ini,Sekretaris Dinas Dinas Perhubungan Kota Depok, Yusmanto optimis akan memenangkan gugatan yang dilakukan masyarakat karena aturan yang diberlakukan sudah sesuai dengan kajian para ahli serta sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum diberlakukannya uji coba SSA.

" Kami sangat optimis gugatan dimenangkan oleh Pemerintah Kota Depok, masalah gugatan masyarakat, itu hak masyarakat untuk melakukannya karena kami sebagai perwakilan dari Pemkot sangat menghargai itu," ucap Yusmanto. Rabu (28/2/2018)

Lanjutnya, dengan diberlakukan SSA sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi masyarakat Depok dikarenakan yang awalnya macet arus kendaraan  menjadi lebih lancar.

Dari tuntutan masyarakat sekitar, Yusmanto mengatakan agar SSA tidak diberlakukan dengan alasan dari pelaku usaha mengalami penurunan omset ditambah jalur alternatif membuat kebisingin dengan lalu lalang kendaraan. ( Iik ).

BERIMBANG.COM, Depok – Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat ( BKM) Kelurahan Pancoranmas, Kecamatan Pancoranmas Kota Depok Geram dengan oknum panitia pemilihan BKM kelurahan Pancoranmas pada bulan November 2017 lalu dengan mengatakan melalui Portal forum pers.blogspot berjudul dugaan penyelewangan anggaran BKM, disitus tersebut juga disebutkan bahwa BKM tidak transparan dan menyalahi prosedur.

Koordinator Bina Budi Mulya yang melaksanakan program BKM, Slamet Yusuf mengatakan, tuduhan oknum tersebut tidak mendasar dan hanya ingin memperkeruh suasana kepengurusan BKM periode 2017 sampai dengan 2020 yang sah. 

" Tuduhan oknum yang dikutip dari portal blogspot dengan mengatakan tidak transparan dan menyalahi prosedur tidak benar adanya, kami segenap pengurus siap di audit bilamana ada penyimpangan – penyimpangan dana yang telah kami kerjakan selama di pengurusan," terang Slamet dikantornya di Jalan Cagar Alam, Pancoranmas.Kamis ( 22/2/2018).

Menindaklanjuti tuduhan tersebut pihaknya akan melaporkan oknum kepihak yang berwajib karena telah membuat citra BKM Kelurahan Pancoranmas menjadi buruk padahal menurutnya kami pengurus pernah mendapatkan penghargaan dan menjadi  contoh BKM se Kota Depok.

" Kami tidak segan – segan untuk melaporkan hal ini dengan pasal UU ITE kepada pihak kepolisian demi menjaga nama baik kepengurusan, saya yakin mereka tidak punya bukti kuat,ini merupakan fitnah yang sangat keji terhadap kami sebagai pengurus BKM," ujar Slamet dengan nada keras.

Sementara itu, Juru bicara BKM, Sukardi menyesalkan  hasil pertemuan pada tanggal 22 Februari dikantor Kecamatan Pancoranmas Kota Depok tidak membahas agenda audensi dan mediasi sesuai yang tertera di undangan, pembahasan dengan perwakilan warga justru mengenai tuntutan pertanggungjawaban Rempug Warga Tahunan (RWT) Kepada pengurus BKM.

" Kalau memang itu ( RWT.Red) yang harus dipertanggungjawabka, kami siap memenuhinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ( SOP) yang ada dikita dan kami siap bertanggungjawab atas semuanya itu," jelas Sukardi.

Tambahnya, menurut Koordinator Kota ( Korkot) Dadang Munandar kepada Sukardi menjelaskan bahwa, Pertanggungjawaban RWT tidak dapat memggoyahkan kepengurusan yang ada saat ini.

" Ini saya anggap mengada – ngada bila RWT dapat menggugurkan kepengurusan yang sah karena setiap pelaksanaan program selalu kami informasikan kepada warga, yang sudah dikerjakan ataupun yang mau akan dilaksanakan, boleh dicek kepada setiap BKM yang ada di kelurahan – kelurahan se Kota Depok, mereka saja belum melaksanakan RWT," tandasnya. (Iik).

BERIMBANG.COM, Depok – Demi mewujudkan Depok sebagai kota cerdas, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok terus mematangkan rencana pemusatan data warehouse yang terintegrasi dengan semua Perangkat Daerah. Rencana tersebut dilakukan demi menuju Depok menjadi Kota Cerdas 2021, sekaligus untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Sidik Mulyono mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus untuk pengumpulan data yang ada di seluruh Perangkat Daerah. Setelah terkumpul data tersebut, nantinya akan dirancang satu portal web atau aplikasi android yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengakses data di Kota Depok.

“Menuju kota cerdas buka serta merta dengan banyaknya aplikasi yang dibuat. Tetapi juga melihat kebutuhan masyakat. Karena dalam pengembangan teknologi harus dibarengi dengan pembangunan manusianya dari berbagai sisi seperti sosial dan budaya,” jelasnya kepada depok.go.id, usai Forum Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Diskominfo Kota Depok di Wisma Hijau, Senin (19/02/2018).

Dikatakannya, dalam menuju Kota Cerdas harus dilakukan secara bertahap. Selain juga proses menuju Kota Cerdas butuh dukungan semua pihak, agar ke depan predikat Kota Cerdas dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Nantinya dengan data warehouse ini informasinya bisa langsung diakses, sehingga memudahkan pekerjaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kami akan menunggu terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) mengenai Kota Cerdas ini. Kemudian, akan dibentuk dewan Kota Cerdas supaya dalam implementasinya bakal berjalan dengan baik,” terangnya.

Sidik menambahkan, Kota Cerdas merupakan predikat kota yang dapat memberikan solusi cerdas dalam permasalahan di masyatakat. Untuk itu, pihaknya berharap nantinya akan ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Untuk wujudkan itu diperlukan sinergitas dan kolaborasi semua Perangkat Daerah, sehingga akhirnya masyarakat dapat benar-benar dimudahkan di Kota Depok,” pungkasnya.

BERIMBANG.COM, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kini  mulai menerapkan sistem transaksi non tunai untuk setiap penerimaan maupun pembayaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Langkah tersebut ditempuh guna meningkatkan tata kelola manajemen pemerintahan yang lebih baik.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Helmi Ahmad mengatakan, pihaknya menerapkan sistem transaksi non tunai berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan 2017. Selain itu, penerapan sistem tersebut juga sebagai tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Pemerintah Daerah diminta menerapkan sistem ini. Kami pun sudah menerapkan setelah keluarnya Peraturan Wali Kota Nomor 62 tahun 2017 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah Melalui Transaksi Non Tunai,” jelas Helmi saat ditemui di ruang kerja, Rabu (24/01/2018).

Dikatakannya, transaksi non tunai merupakan pembayaran yang diberikan dengan tidak menyerahkan uang langsung. Cara tersebut dilakukan melalui pihak ketiga yaitu perbankan dengan metode transfer. Bank yang digunakan dalam pembayaran tersebut yaitu Bank BJB.

“Apabila yang bersangkutan tidak memiliki Bank BJB dapat menggunakan bank lain dengan  ketentuan dikenakan biaya administrasi dalam transfer,” terangnya.

Dengan penerapan transaksi non tunai ini Helmi mengaku, pengelolaan keuangan bisa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut karena semua kegiatan baik pembayaran pajak daerah, perjalanan dinas dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan transaksi non tunai.

“Jadi untuk pembayaran di atas Rp 500 ribu harus dengan sistem transfer di masing-masing perangkat daerah,” kata Helmi.

Dirinya berharap, dengan penerapan transaksi non tunai dapat menghindari hal yang tidak sehat dalam pengelolaan keuangan. Selain juga dapat lebih mempermudah bendahara keuangan dalam mengatur keuangan di setiap perangkat daerah.

BERIMBANG.COM, Depok – Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna memberikan apresiasi terhadap warga Depok atas antusiasmenya melakukan salat gerhana berjemaah di Masjid Balai Kota. Bahkan, tak hanya di Balai Kota, salat sunah ini juga ramai dilakukan warga Depok lainnya di sejumlah masjid dan tanah lapang.

Sejak Magrib, para jemaah baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun warga sekitar sudah berada di lingkungan Masjid Balai Kota, baik di lantai satu maupun dua. Selain duduk membaca kitab Alquran dan melantunkan selawat, di antara mereka juga ada yang mengambil kesempatan untuk memotret bulan yang memasuki masa awal Gerhana Penumbra.

“Malam hari ini sesuai dengan instruksi pimpinan, kita mengadakan salat gerhana di Masjid Balai Kota. Alhamdulillah, saya lihat jumlah jemaah yang hadir luar biasa,” kata kepada depok.go.id, Rabu (31/01/2018).

Bahkan, dikatakannya beberapa camat dan lurah turut melaporkan langsung. Bahwa hampir di seluruh masjid yang ada di daerah mereka, menggema lantunan selawat dan takbir menyambut gerhana bulan tersebut.

Melalui fenomena alam ini, Pradi mengajak untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Di antaranya, dengan berbuat baik yang diniatkan ikhlas karena Allah semata.

“Gerhana ini adalah fenomena yang sangat jarang terjadi. Tentu, sebagai Muslim kita menyikapinya sebagai kekuasaan dan kebesaran Allah. Maka sudah sepatutnya kita melakukan evaluasi diri, amal perbuatan apa yang telah dipersiapkan untuk kehidupan akhirat nanti,” tutupnya.