Depok

BERIMBANG.COM-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memusnahkan sebanyak 32 ribu e-KTP yang rusak dan tak terpakai. Pemusnahan KTP dilakukan di Balaikota Depok, di Jumat,(14/12/2018) sore.
Proses pemusnahan KTP elektronik ini diawasi langsung oleh pihak Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan perwakilan Pemkot Depok.

Kepala Disdukcapil Depok H. Misbahul Munir mengatakan, e-KTP ini dimusnahkan berdasarkan instruksi dan edaran surat dari Depdagri, kondisi KTP rusak dan mengalami perubahan elemen data, seperti perubahan pada status pemilik (kawin/tidak kawin).
“Intinya e-KTP ini sudah rusak ya dan datanya sudah invalid sehingga tidak bisa digunakan kembali,” ujar Munir.

Munir menambahkan, jumlah KTP elektronik 32 ribu yang dimusnahkan ini berasal dari semua kelurahan yang ada di Depok dalam kurun waktu satu tahun.
“Ini e-KTP yang sudah rusak ketika proses cetaknya, atau misalkan pemilik e-KTP ini pindah ke luar Depok, bisa juga ada yang gagal cetak,” ucap Munir.

Lebih lanjut Munir menjelaskan, pemusnahan KTP elektronik merupakan instruksi Kementerian Dalam Negeri dan dilaksanakan secara serentak se-Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Mendagri pada 13 Desember 2018.
“Ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri dan disaksikan beberapa aparat yang terkait, dengan harapan tidak ada lagi e-KTP yang tak terpakai dan rusak yang tersisa di gudang kami, sehingga tidak ada yang menyalahgunakannya,” ucap Munir.

Menurut Munir, pemusnahan e-KTP perlu dilakukan untuk pengamanan, terutama menjelang Pilpres maupun Pileg 2019. “Ini tahun politik, tentu kami juga tidak ingin terjadi peristiwa ditemukannya e-KTP yang tercecer di jalan seperti kejadian di Bogor atau Duren Sawit, Jakarta Timur yang dijadikan isu politik,” jelas Munir. (Adi)

BERIMBANG.COM, Depok – Untuk yang kesekian kali nya Pemerintah Kota melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) memberikan apresiasi dan penghargaan kepada wajib pajak teladan yang telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan seluruh komponen pendu
kungnya. Kali ini Pemkot Depok mengusung Pajak Daerah untuk
Depok Bersahabat.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD)Kota Depok Nina Suzana, mengatakan,acara ini merupakan salah satu bentuk penghargaan dari Pemerintah Kota Depok kepada wajib pajak dan seluruh komponen yang ikut memberikan kontribusi atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok dari sektor pajak, baik Pajak Bumi dan Bangunan,BPHTB dan jenis pajak lainnya.

Diakui Nina pajak Daerah dalam setiap Tahun meningkat dari seluruh wajib pajak yang taat akan membayar pajak. Selain wajib pajak teladan, penghargaan juga diberikan kepada seluruh komponen ya mendukung dan berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya pajak kepada masyarakat dan dalam proses penerimaan pajak daerah seperti Kelurahan, RT RW dan yang lainnya.
“Karena tanpa dukungan dan peran aktif seluruh komponen yang ada, tidak mungkin target penerimaan pajak daerah dapat tercapai secara maksimal,”ujar Nina saat memberikan sambutan pada saat acara Apresiasi dan pemberian pengahargaan pajak daerah Tahun 2018 di ruang Ball room Hotel Savero jalan Margonda Raya, kamis 13/12/18.

Yang berbeda dari acara ini, kata Nina adalah, jika pada tahun sebelumnya penghargaan diberikan kepada kelurahan terbaik dalam raihan pendapatan pajak, kali ini penghargaan juga diberikan kepada RT RW berprestasi yang telah memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak daerah.
“Peran serta RT RW sangatlah penting karena mereka merupakan ujung tombak di wilayah, baik dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun dalam hal pendistribusian SPPT ke masyarakat,”terangnya.

Sementara APBD tahun 2018 – 2019 Rp.3.5 trilyun sedangkan PAD hanya Rp.1.040 triliun sekitar 29% dari APBD untuk itu kedepannya akan ditingkatkan menjadi 35% dan potensi bagi hasil Provinsi, Cukai Rokok dan lainnya.
“Di tahun mendatang BKD akan terus berupaya meningkatkan 3 jenis pajak yakni Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah. Hal ini untuk air bawah tanah masih perlu dikaji,” ungkap Nina.

Sementara itu di tempat yang sama, Walikota Depok Mohammad Idris, mengatakan, peran serta seluruh aparatur kelurahan dan RT RW sangatlah penting dalam proses pencapaian pendapatan pajak daerah, dirinya juga mengapresiasi peran aktif dari pihak Kelurahan serta RT RW di wilayah yang telah berkontribusi proses capaian target pendapatan daerah dari sektor pajak.
“Untuk itu, pihaknya sangat mengapresiasi seluruh wajib pajak dan seluruh komponen yang terlibat atas peran serta yang aktif dan dukungannya dalam membangun Kota Depok dengan cara membayar pajak,” pungkasnya.(adi).

DRS ACHMAD SAID ISMAIL Peringkat II Kategori Buku 5 Pajak Bumi dan Bangunan

DRS BAHASYIM ASSIFIE Peringkat III Kategori Buku 5 Pajak Bumi dan Bangunan

SRI SUWARNINGSIH Peringkat I Kategori Buku 4 Pajak Bumi dan Bangunan

DAWAN SUROSO Peringkat II Kategori Buku 4 Pajak Bumi dan Bangunan

MELIA SUKAISIH Peringkat III Kategori Buku 4 Pajak Bumi dan Bangunan

NANIEK EKOWATI Peringkat I Kategori Buku 3 Pajak Bumi dan Bangunan

TOTO SUKATENDEL Peringkat II Kategori Buku 3 Pajak Bumi dan Bangunan

NUSASTRIW N JACOB Peringkat III Kategori Buku 3 Pajak Bumi dan Bangunan

DR SANTOSO Peringkat I Kategori Buku 2 Pajak Bumi dan Bangunan

SAUMI HUTASOIT Peringkat II Kategori Buku 2 Pajak Bumi dan Bangunan

HERRY SINURAYA Peringkat III Kategori Buku 2 Pajak Bumi dan Bangunan

A KASMIRAN Peringkat I Kategori Buku 1 Pajak Bumi dan Bangunan

YUSUF SURYANTO Peringkat II Kategori Buku 1 Pajak Bumi dan Bangunan

ADJID Peringkat III Kategori Buku 1 Pajak Bumi dan Bangunan

PT REKSA MULTI USAHA (Parkir Stasiun Depok Lama) Peringkat I Pajak Parkir

PT SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (Parkir Cinere Mall) Peringkat II Pajak Parkir

PT LIA ANUGERAH SEMESTA (Bioskop Depok 21) Peringkat I Pajak Hiburan

PT  EXERTAINMENT INDONESIA (Celebrity Fitnes) Peringkat II Pajak Hiburan

PT REKSO NASIONAL FOOD (Mc Donald’s Bojongsari) Peringkat I Pajak Restoran

PT MULTI RASA NUSANTARA (Yoshinoya Margo City) Peringkat II Pajak Restoran

PT PURI DIBYA PROPERTI (Margo Hotel) Peringkat I Pajak Hotel

AJB BUMI PUTRA 1912 UNIT HOTEL BUMI WIYATA (Hotel Bumiwiyata) Peringkat II Pajak Hotel

Selamat Kepada Kelurahan dan RW/RT Terbaik Dalam Mendukung Penerimaan PBB  :

Kelurahan CISALAK Peringkat I Kelurahan Terbaik Dalam Mendukung Penerimaan PBB

Kelurahan DEPOK JAYA Peringkat II Kelurahan Terbaik Dalam Mendukung Penerimaan PBB

Kelurahan CIMPAEUN Peringkat III Kelurahan Terbaik Dalam Mendukung Penerimaan PBB

RW 08 (Kelurahan Pondok Cina) Peringkat I RW Terbaik Dalam Mendukung Penerimaan PBB

RW 08 (Kelurahan Tugu) Peringkat II RW Terbaik Dalam Mendukung Penerimaan PBB

RW 01 (Kelurahan Pasir Gunung Selatan) Peringkat III RW Terbaik Dalam Mendukung Penerimaan PBB

Rt 003 rw 15 (Kelurahan Depok) Peringkat I RT Terbaik Dalam Mendukung Penerimaan PBB

Rt 005 rw 03 (Kelurahan Cisalak Pasar) Peringkat II RT Terbaik Dalam Mendukung Penerimaan PBB

Rt 006 rw 06 (Kelurahan Mekarsari) Peringkat III RT Terbaik Dalam Mendukung Penerimaan PBB

Selamat Kepada PPAT TERBAIK Dalam Mendukung Penerimaan BPHTB  :

LIDIAWATI EVI SETIONO, SH, M.KN Peringkat I PPAT Terbaik Dalam Mendukung Penerimaan BPHTB

RINI LESTARI, SH, M.KN Peringkat II PPAT Terbaik Dalam Mendukung Penerimaan BPHTB

R SJARIEF BUDIMAN, SH Peringkat III PPAT Terbaik Dalam Mendukung Penerimaan BPHTB

Badan Keuangan Daerah

Terimakasih Atas Pembayaran Pajak Daerah Tahun 2018 Anda

Pajak Daerah, Dari Kita, Untuk Depok Bersahabat

BERIMBANG.COM-Depok Untuk yang kesekian kalinya pada 2018 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, menggelar bursa kerja dengan menyediakan ribuan lowongan pekerjaan. dari sejumlah perusahaaan, bagi para pencari kerja di Kota Depok.

Kadisnaker Kota Depok Diah Sadiah, mengatakan,
Bursa kerja yang digelar di pusat perbelanjaan D’mall di Jalan Margonda, Kemiri Muka, Beji, Depok, pada Rabu (12/12/2018) dan Kamis (13/12/2018) melibatkan 40 perusahaan dari berbagai bidang yang membutuhkan tenaga kerja terutama para lulusan SMA sederajat. Menurutnya dari 40 perusahaan yang terlibat dalam bursa kerja ini semuanya ada perusahaan swasta

“Sebab belum ada perusahaan BUMN yang membuka lowongan kerja dalam bursa kerja ini. Ke 40 perusahaan yang mengikuti bursa kerja ini, formasinya sebagian besar bagi lulusan SMA sederajat,” katan Diah.

Menurut Diah kegiatan ini digelar berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan selalu digelar setiap tahun oleh Pemkot serta gratis. Diharapkan kata Diah, semua lowongan kerja yang disediakan dapat terserap oleh para pencari kerja, warga Depok.
“Khususnya terserap bagi warga Kota Depok. Sebab, kami juga telah memberikan imbauan ke semua perusahaan, agar mengutamakan warga Depok,” kata Diah.

Lebih lanjut Diah, pelaksanaan bursa kerja merupakan upaya Disnaker dalam mengurangi angka pengangguran tingkat lulusan SMA sederajat di Depok.
Ia mencatat, berdasarkan data yang ada pada 2017, terdapat 72.521 orang menganggur di Kota Depok. Dari jumlah itu, 30 persennya adalah lulusan SMA sederajat. Selain digelar gratis, kata Diah, dalam bursa kerja ini pihaknya melayani pembuatan kartu kuning atau kartu pencari kerja atau AK 1 secara gratis bagi mereka yang sedang mencari kerja.
“Ditargetkan dalam dua hari bursa kerja ini, ada sekitar seribuan lebih pelamar yang datang. Apalagi lowongan yang tersedia cukup banyak dari 40 perusahaan swasta yang terlibat ini,” katanya.

Bagi para pencari kerja atau pelamar yang hadir wajib membawa surat lamaran lengkap disertai riwayat hidup (CV), salinan ijazah terakhir, fotokopi KTP, serta pas foto ukuran 4×6. Bagi mereka yang baru lulus SMA sederajat kata Diah juga bisa ikut melamar kerja, meski belum mendapat ijazah yang masih dalam proses. “Penggantinya bisa berupa fotokopi surat keterangan lulus dari sekolah asal,” katanya.

Ia menjelaskan Kota Depok bukanlah kota industri, melainkan kota sebagai yang lebih cenderung sebagai tempat perdagangan dan jasa. “Jadi kebanyakan perusahaan di Depok ini mencari pelamar kerja yang memiliki kemampuan seperti marketing dan mau melayani. Diharapkan, kepada pencari kerja dapat mencoba terlebih dahulu, dan dapat memanfaakan momen ini dengan semaksimal mungkin,” katanya.

Beberapa perusahaan di Kota Depok, kata Diah juga akan terlibat dalam bursa kerja ini dan tentunya mereka berharap mendapatkan tenaga kerja yang juga warga Depok.(Adi).

BERIMBANG.COM, Depok – Pelaksana Proyek Pemagaran Pasar Cisalak, CV Mega Copilas melalui Surat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok tetap akan melanjutkan pekerjaan di area gedung Pasar Cisalak pada hari selasa Tanggal 11 Desember 2018.

Setelah lama CV. Mega Copilas mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK) pada tanggal 12 Oktober 2018, hampir 6 minggu belum mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan terkendala oleh protes warga dan pedagang yang menolak dengan adanya pemagaran.

Surat tersebut perihal pemberitahuan kondisi lapangan serta mengingat hasil pertemuan/ mediasi dengan Ombudsman pada hari jum’at tanggal 7 Desember 2018 dengan dihadiri oleh Polres Depok, Kejaksaan negeri Depok, ATR/BPN Kota Depok serta OPD terkait.

Pelaksana Proyek, Hardi Sirait mengatakan, pihaknya akan tetap melanjutkan pekerjaan yang selama ini tertunda hampir selama enam minggu. kejadian dengan adanya protes penolakan pemagaran oleh warga pihaknya sampai sekarang ini mengikuti perintah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

“Kami tetap mengikuti arahan dari dinas apakah pekerjaan dilanjut apa tidaknya,kami sih ikutin aja apa yang di perintahkan Dinas, yang saya ketahui selama lelang kegiatan pihak Dinas sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang ataupun warga yang terkena dampak kegiatan Pemagaran,” ujar Hardi kepada berimbang.com di Pasar Cisalak. Selasa (11/12).

Masih Hardi, pekerjaan yang dilaksanakannya selalu ada kendala dilokasi sehingga setiap pekerjaan akan mulai dilaksanakan selalu di ganggu warga yang menolak pemagaran

“Dikarenakan pekerja kita selalu di mata-matai hampir 24 jam, ketika ada niat untuk memulai kegiatan, warga sudah duluan menduduki area yang hendak dikerjakan,” terangnya.

Lanjutnya, Hardi membantah terkait pemberitaan di Media tentang kesepakatan pihaknya dengan warga yang diwakili Ujang Ramli untuk menunggu hasil keputusan Ombudsman RI adalah tidak benar.

” Kami tidak punya kepentingan untuk membuat kesepakatan dengan warga apalagi sampai memutuskan hal – hal penting, kami hanya punya kepentingan dengan Dinas untuk melaksanakan kegiatan di Pasar Cisalak,”tegas hardi. ( iik).

• Artikel
• Bandung
• Bekasi
• Berita Utama
• Bogor
• Cianjur
• Daerah
• Depok
• Garut
• Hak Jawab
• Internasional
• Jabodetabek
• Jakarta
• Jelajah Desa
• Kolom
• Nasional
• Opini
• Sejarah
• Seleb
• Sukabumi
• Tangerang
• Video

BERIMBANG.COM, Depok – Jalur Pedestrian atau biasa disebut trotoar merupakan hak pengguna jalan kaki yang seharusnya memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan tetapi yang dilihat banyak pengguna kendaraan roda dua melakukan parkir diatas trotoar sehingga pejalan kaki merasa terganggu untuk melintas.

Pantauan berimbang.com, sejumlah kendaraan roda dua sekira pukul 09.00 WIB terparkir diatas trotoar di jalan Margonda Raya persis Depan Bank BJB tanpa adanya tindakan dari aparat setempat. Kamis ( 6/12).

Salah seorang Warga Sukmajaya, Wati bersama temannya merasa terganggu dengan adanya kendaraan roda dua yang terparkir diatas trotoar sehingga menurutnya, menyulitkan kami untuk berjalan kaki.

” Iya mas, kami sangat terganggu sekali dengan adanya motor yang parkir disitu dan saya dan teman saya sudah cukup lama melihatnya tidak ada tindakan dari pemerintah Depok, kami berharap kepada aparat setempat untuk segera menindaknya, masa sih bisa parkir sembarangan,” ujar Wati dengan nada geram. ( iik).

Read More