Daerah

BERIMBANG.COM, Lebak Banten – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. memberikan tanggapannya terkait pendirian Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPSA) Cihara, yang berlokasi di Desa Pondok Panjang kecamatan Cihara kabupaten Lebak provinsi Banten.

Menurut dia, kalo sampah harus di bedakan dengan yang lain dan harus ditangani dengan baik apalagi jika membahayakan dan menimbulkan penyakit ke masyarakat, dia bisa kena sangsi. Dan kalo ada perusahaan yang sudah punya izin pun bisa dicabut izinnya dan lain lain.

“Apalagi tidak ada pemberian konpensasi,maka kasih tau saya biar tim kami melakukan investigasi. Makanya kasih data dulu, kasih aja datanya ke saya,” Ungkap Siti Nurbaya demikian disampaikan  kepada awak media saat hadir pada acara Festival Bogor Bersatu di Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Bogor, Sabtu (16/3/2019) kemarin.

“Dia pun mengingatkan, apabila ada oknum pemerintah yang tidak mengindahkan Undang undang Lingkungan Hidup dan Amdal, maka akan kita berikan sangsi pencabutan izinnya,” tegas Menteri.

Lanjutnya” Menjadi pemerintahan yang terbuka kaitannya dengan lingkungan, mulai soal kandang ayam dipemukiman yang baunya engga enak, sampai  masalah gede. Soal Freeport dan hal itu semua  terbuka, dan rakyat bisa bicara itu bisa kita selesaikan

Tapi hal yang paling penting adalah hal-hal yang mengganggu kepada masyarakat  “konsepnya”, kalo lingkungan itu merasa terganggu bahkan masyarakat merasa terancam.

Oleh karena itu dengan situasi dan cara Presiden  Jokowi menangani merespon dengan cara meminta diselesaikan’ jelasnya.

Apalagi kemarin bapak presiden tanggal 26 memerintahkan lagi kepada saya, agar menyelesaikan pemukiman-pemukiman yang ada didalam hutan atau pelosok artinya apa, apakah rakyat itu ada didalam hutan atau ada dimana harus mendapatkan pelayanan publik yang sama jadi paradigmatik banget.

Dikonfirmasi dikediamannya dilebak selatan, mantan kepala desa pondok panjang kecamatan cihara kabupaten lebak Ace Sugiri,.S.HUT,. Yang mengetahui duduk persoalan terkait tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) mengatakan kepada jurnalis, 05/11/18

Ace mengatakan”dengan pendirian tpsa cihara sebetulnya tidak ada yang menguntungkan untuk desa pondok panjang.” jelasnya

Apalagi untuk menempuh perizinan, yang dilakukan oleh TPSA Cihara mereka melakukan peroses dulu berjalan, baru pengupayaan izin makanya sama saya ketawain, masa daerah saya jadi tempat pembuangan, masyarakat desa pondok panjang tidak ada yang mau jadi pemulung paling pemulung itu berapa orang tapi efek negatifnya bisa dirasakan Oleh berapa ribu orang. 

Dulu ace pernah minta konpensasi ketika jadi kepala desa intinya minta air bersih berapa Kartu Keluarga (KK).terus konpensasi yang lainnya agar tidak bau “katanya” ini nyangkut dampak didua desa yaitu desa pondok panjang dan desa citepusen, “moto lebak sehat,lebak sehat “mana”  ini lebak penyakit akhirnya. 

Ace menegaskan Klo untuk masalah sampah bagi saya menjadi targetan karena penyakit dan modorotnya beneran banyak nyusahin.

Tambahnya lagi” kata Ace Pemerintah ngomongnya doang bisaan tapi kenyataan nya palsu bohong ketika setiap Reses dulu waktu jadi kepala desa. Tiap reses dewan, saya selalu ngajukan minta ditutup minta di tutup tapi kenyataanya, sebesar Dewan aja kayaknya habis reses  tidak dilaksanakan jelasnya.

(Na/Rohan)

BERIMBANG.COM, Sukabumi – Para Pedagang Makanan Oleh-Oleh Asli Garut (Asgar) dan lainnya yang berada di Jalan Raya Ciawi Sukabumi mengalami penurunan omset penghasilan sehari-harinya. Hal tersebut terjadi setelah di bukanya Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Beberapa waktu lalu

Salah satu dari pedagang oleh-oleh tersebut, Sana menerangkan, Setelah jalan tol bocimi di buka sekaligus diresmikan oleh Presiden RI, Pak Jokowi dari jalur Ciawi-Cigombong sangat berdampak kepada pedagang oleh-oleh, seperti yang di alami oleh dirinya sendiri.

“Iya pak, sebelum ada jalan tol dagangan kami selalu laku dan ramai pembeli karena banyak pembeli orang mana-mana yang melintas di jalan raya ciawi-sukabumi. Tapi setelah dibukanya jalan tol dagangan kami langsung sepi sehingga tidak laku, karena kebanyakan pembeli makanan buat oleh-oleh yang menggunakan kendaraan roda empat,” terang Sana kepada berimbang.com, senin (11/2/19)

Untuk mensiasati hal tersebut, lanjut Sana, dirinya bersama pedagang lain yang awalnya berjualan di wilayah Warung Nangka-Ciawi kini berpindah ke Wilayah Benda, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, karena lokasi tersebut tidak jauh dari pintu keluar gerbang Tol Cigombong.

“Kami bersama pedagang lainnya berpindah ke wilayah benda, jadi para pengendara mobil yang akan memasuki jalan tol arah bogor-jakarta melintasi para pedagang oleh-oleh dan sebaliknya dari arah bogor ke sukabumi setelah keluar tol cigombong tidak jauh dari lokasi tempat jualan kami,” ucapnya.

Berdasarkan informasi dilapangan, baru saja sebulan lebih para pedagang oleh-oleh asgar dan pedagang lainnya berjualan yang berlokasi di wilayah benda kini sudah menerima surat pemberitahuan penertiban dari Pemerintah Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, pada senin (11/2/19). Dengan adanya surat penertiban tersebut, para pedadang sangat merasa kebingungan harus berjualan dimana lagi.

(Wahyu/Na)

BERIMBANG.COM SINJAI – Setidaknya 31 Pengurus Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan dilantik oleh Pengurus Pusat IWO yang berlangsung di Gedung Pertemuan Sinjai Jln. Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Sulawesi Selatan, Kamis (20/09/2018).

Pelantikan pengurus periode 2018 – 2023 ini mengusung tema “Membangun Sinergitas Mewujudkan Organisasi Pers Yang profesional dan Berintegritas”.

Prosesi pelantikan Pengurus IWO Kabupaten Sinjai, Ketua Umum Jodhi Yudono membacakan Ikrar IWO, setelah Surat Keputusan (SK) kepengurusan disampaikan oleh Sekretaris I Pusat IWO Edward Panggabean. Selanjutnya Petaka IWO diserahkan oleh Ketua IWO Propinsi Sulsel, Zulkifli Thahir.

Pejabat Bupati Sinjai, Jufri Rahman pada sambutannya berharap IWO menjadi organisasi wartawan yang modern, terbuka dan mengedukasi baik anggotanya maupun terhadap masyarakat atau pembaca.

"Saya yakin IWO dapat mempelopori terbangunnya komunitas anti hoax dan senantiasa berupaya membangun suasana adem dan menyejukkan dengan tetap kritis terhadap penyimpangan yang terjadi," ujar Jufri Rahman dalam sambutannya.

Jufri menilai peran IWO sangat strategis dalam melakukakan sosialisasi dan diseminasi kebijakan pemerintah. Di saat yang sama IWO harus mampu menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

"Yang jelas IWO sebagai organisasi profesi harus menjamin dan mengedukasi anggotanya untuk profesional," ungkap Jufri Rahman.

Sedangkan Ketua Umum IWO, Jodhi Yudono mengucapkan selamat kepada para pengurus yang telah dilantik. Dia mengatakan wartawan adalah pekerjaan yang mulia, karena wartawan seperti Nabi yang menyampaikan pesan.

"Menjadi wartawan ada pilihan yang mulia. Sebagai wartawan, kualitas kita ditentukan oleh tulisan kita, tetaplah kalian menjadi pengawas dan menjadikan Kabupaten Sinjai lebih baik lagi,” jelas editor Kompas.com ini.

Senada dengan Jodhi, Ketua PW IWO Sulsel, Zulkifli Thahir berharap IWO memberikan kontribusi positif untuk pembangunan daerah khusus di Sinjai.

"Tidak apa-apa kritik tapi membangun," katanya dihadapan Bupati dan unsur Forkompimda dan kepala desa. Usai dilantik, H. Muh. Syahidin, Ketua PD IWO Sinjai mengatakan IWO tidak akan terbentuk jika bukan karena kerjasama pimpinan pusat dan wilayah.

Kehadiran organisasi ini kata H. Dhidink sapaannya bukan hanya sekedar wadah, tapi ini merupakan tempat berhimpun untuk berbuat demi memajukan bangsa dan negara, khususnya di Bumi Panrita Kitta.

"Khususnya di tempat kita berpijak ini, yaitu di kabupaten Sinjai,” kata H. Dhidink.

Selain dihadiri oleh, Pj. Bupati Sinjai Jufri Rahman, Dewan Kehormatan IWO Tayeb Mappasere. Juga hadir, Dandim 1424 Sinjai, Letkol Info. Oohh Sahrojat. S.Ag.,M.Tr, Kapolres Sinjai AKBP Ardiansyah, Ketua DPRD Sinjai Abdul Haris Umar, dan ormas kepemudaan di Siniai diantaranya Ansor, Ketua KNPI Sinjai Satria Ramli, dan Ketua KPU Sinjai Arsal Arifin. (IWO/TYr)

BERIMBANG.COM KUNINGAN – Billy aprilian (5) anak kedua dari perkawinan Umi dan Nana suhana, Lahirnya normal, namun fisiknya berkelamin ganda, warga, Dusun Malar Aman, RT 01, RW 07, Desa cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

"Waktu operasi ke 1 (pertama) Umur 16 bulan, di Rumah Sakit Sekar Kamulyan Cigugur Kuningan, Operasi ke 2 (kedua) umur 4 tahun di Rumah sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung," kata Umi, orangtua Billy, via Aplikasi WhatsApp, (12/09/18)

"Sekarang mau operasi yg ke 3 (tiga), Hasil lab (laboratorium) rontgen, sama dokter bius mah udah, Semua nya udah gol, tinggal tindakan operasinya aja," ungkapnya.

Menurut Umi, BPJS tidak menanggung periksa dan obat lainnya yang dibeli pakai uang sendiri. "Katanya cek kromosom mah (di)luar dari BPJS, Kan diprodia diperiksanya juga, kurang lebih nya dua juta (Rp. 2.000.000). (obat) Ya beli di Apotek," ungkap Umi.

Lanjut Umi, Pengakuan dirinya pekerja serabutan sebagai pembantu rumah tangga dan suaminya Nana suhana pekerjaannya tukang ojeg pangkalan, 

Lalu, kesulitan mendapatkan biaya pengobatan yang sudah mendapat panggilan via telpon dari RSHS Bandung untuk operasi Billy yang ketiga kalinya,

"Udah ada panggilannya, bulan kemarin, udah disuruh ke Bandungnya mah. (Pemberitahuam Tidak Dengan Surat -red) Gak ada surat nya mah, Lewat telpon," terang Umi.

Lebih lanjut, tiada ongkos dan operasional perjalanan Kuningan – Bandung, membutuhkan waktu kurang lebih 5 Sampai dengan 6 jam.

"Dede (Billy) harus dibawa ke Bandung lagi, tapi kendalanya biaya buat berangkatnya. Begini kalau orang gak punya mah," terang Umi.

Terpisah, kepala Desa Cisantana, Cecep Murad, mengatakan, "Kami belum memiliki ambulance desa," terangnya, via Aplikasi WhatsAaps.

Lalu, Cecep menjelaskan, bahwa Bantuan yang pernah diupayakan, "sekitar 2 bulan lalu untuk transportasi dan lain-lain saya mohonkan bantuan dari Baznas, dan mendapat 1.5 juta," ujarnya.

"Iya langsung diberikan oleh Pangurus Baznas Kuningan, saya menyaksikan. Bapak bisa langsung konfirmasi ke Baznas Kuningan," pungkasnya.

Hingga berita ini dimuat berimbang.com menanyakan solusi warga miskin selanjutnya terkait penderita kelainan kelamin. Kepala Desa Cecep Murad, sudah tidak membalas lagi chating. (Tengku YusRizal)

BERIMBANG.COM SANGIHE – Aksi demo beberapa bulan lalu tentang perjuangan dana pinjaman Rp. 170 miliar dari Kementerian Keuangan RI kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara,

berujung penetapan tersangka dan penahanan kepada dua orang peserta demo. Salah satunya sang orator demo, Robinson Saul.

Berdasar surat pemberitahuan dimulainya penyidikkan nomor kepolisian B/20/Xlll/2018/Reskrim, Polres Sangihe memeriksa Robinson Saul yang dimintai keterangan tentang dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum dan/atau penganiayaan, sebagaimana diatur dalam pasal 214 ayat (2) KUHP.

Sebagai penanggung jawab demo, Robinson Saul sejak awal telah melakukan langkah-langkah persyaratan demo.

Dimulai dari pemberitahuan waktu, tempat, jumlah peserta demo dan lain-lain kepada pihak Kepolisian Resort Kepulauan Sangihe, Kota Malahasa Tahuna.

Hak bebas berpendapat menyuarakan aspirasi dalam undang-undang nomor 9 tahun 2008, sangatlah jelas tertuang poin-poinya, bahkan dilindungi saat menyampaikan unek-unek sebagai sebuah demokrasi.

Aneh tapi nyata, pihak kepolisian di Polres Sangihe, menyangkakan orator demo Robinson Saul dengan dugaan yang tidak sesuai aturan hukum, yaitu pasal 214. Dan diindikasi kuat, Polres Sangihe membela sesama anggotanya yang kena musibah kakinya patah.

Dipaparkan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA di Jakarta, Minggu (9/9/2018).

"Polisi digaji bertugas demi negara Republik Indonesia dan dibayar oleh uang rakyat melalui pajak. Jika terjadi seperti di demo itu, sang polisi patah kakinya atau hal lain, tentunya itu resiko dari tugas negara. Lebih baik jangan jadi polisi apabilah cengeng, takut dengan resiko di lapangan saat bertugas," tegas Wilson.

Lanjutnya, seyogyanya polisi itu mengayomi, melindungi, membantu masyarakat, menciptakan suasana yang kondusif misalnya saat demo lebih sigap melihat kondisi di lapangan agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Berarti polisi pada waktu itu tidak cekatan membaca situasi yang bergejolak hingga ada petugas yang korban," ungkap Lalengke, putra Sulawesi jebolan Lemhanas tahun 2012 itu.

Sementara, Pengacara muda, Dolfie Rompas menilai, penyidik terlalu dini membuat status tersangka terhadap orator demo Robinson Saul.

"Intinya, ada tidak perbuatan tersangka sedang melawan pejabat atau petugas polisi di lapangan di waktu demo? Ada tidak tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka kepada pejabat atau petugas polisi di lapangan? Jika ada silahkan ditersangkakan, namun kalau tak ada, harus dibebaskan yang bersangkutan," terang Dolfi, putra Sangihe, lama menetap di Jakarta.

"Karena pasal 214 unsur-unsurnya ialah melawan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap pejabat, sedang menjalankan tugas yang sah. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pasal tersebut tidak tepat untuk mentersangka-kan yang bersangkutan," sambung Rompas, pengacara yang eksis membela wartawan vs dewan pers.

"Mengenai pasal 351, jika tidak ada penganiayaan dilakukan oleh tersangka terhadap seseorang maka harus dibebaskan juga saudara Robsal. Bagaimana mungkin orang yang sedang berorasi dapat dikatakan menganiaya atau disimpulkan melakukan penganiayaan? Kalau memang dia terbukti menganiaya, silahkan ditersangkakan," terangnya.

"Penegak hukum harus menjalankan KUHAP secara transparan, adil dan benar sesuai hukum yang berlaku. Negara kita adalah negara hukum," tambah Dolfi Rompas, putra Sangihe, asli Tamako desa Baluntas.

"Kuasa hukum Robinson Saul dapat mengajukan prapradilan bila dirasakan penetapan tersangkanya tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tutup Dolfie Rompas pengacara kondang bersama Wilson Lalengke lulusan universitas Inggris dan Belanda.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik kasus ini, Bripka Armibur Sirvan dengan nomor kontak 082259333010, tidak bisa dihubungi alias mati.

Namun saat dikirimkan permintaan konfirmasi via pesan SMS, oleh oknum polisi di Polres Sangihe itu dijawab agar media meminta keterangan langsung kepada atasannya alias oknum tersebut melempar tanggung jawabnya kepada sang komandan.

"Ini indikasi bahwa penahanan Robinson Saul kemungkinan merupakan pesanan pihak tertentu," ujar Wilson Lalengke menganalisa kasus ini. (AGT/TYr)

BERIMBANG.COM ACEH – Permasalahan tenaga kerja yang mendera ratusan karyawan PT. Semadam yang berbuntut unjuk rasa hingga menduduki gedung DPRK Aceh Tamiang,

ternyata tak mampu diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, meski telah di mediasi DPRK Aceh Tamiang dan seluruh unsur Forkopimda setempat. Pertanda angkuhnya Manager PT. Semadam, Jumat (08/08/2018).

Bermula dari mogok kerja yang dilakukan pekerja dipicu pemecatan sepihak ketua Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPP-SPSI) oleh Managemen,

serta sederet dugaan pelanggaran lainnya hingga karyawan melakukan unjuk rasa sampai menduduki gedung DPRK, ternyata tak berhasil membuat perusahaan tersebut melakukan pembenahan, malah semakin memicu konflik sosial.

Berikut sederetan fakta terkait angkuhnya Manager PT. Semadam yang berhasil dirangkum redaksi, Sabtu (08/08/2018).

1. Mengetahui karyawan mogok kerja karena meminta keadilan, PT Semadam tak berinisiatif membuka jalur Musyawarah.

Salah satu karyawan, Winarso mengatakan awalnya mereka mogok kerja karena tak terima dengan keputusan Manager atas di PHK nya Ketua PUK mereka tanpa alasan yang jelas. Namun aksi mogok kerja oleh 68 orang tersebut, malah membuat perusahaan memecat mereka.

"Aksi mogok kerja kami dianggap perusahaan tidak sah akibatnya kami tidak dipekerjakan kembali padahal kami telah melakukan sesuai prosedur," ujarnya, kemarin (7/9/2018).

2. Lecehkan Pemkab Bupati Atam dan Ketua DPRK Atam datangi manager PT. Semadam namun perusahaan tetap bersikeras dengan sikapnya.

Setelah di-PHK sepihak, ratusan karyawan akhirnya berunjuk rasa hingga menduduki dan bermalam di gedung DPRK Atam, hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Menarikanya, bahwa PT Semadam yang bernaung di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang ini tak menggubris niat baik Bupati dan ketua DPRK.

Ardiadi, sekretaris PC F-SPPP-SPSI mengatakan bahwa setelah karyawan berunjuk rasa, Bupati Mursil dan Ketua DPRK Atam Fadlon rela turun langsung menjumpai Manager Perusahaan, Rusli di kantor PT. Semadam, namun tak menghasilkan perubahan apapun.

"Hasilnya tetap nol, tidak ada realisasi seperti janji Bupati yang meminta perusahaan bisa mempekerjakan kembali karyawannya," ucapnya kepada wartawan.

3. PT. Semadam berdalih siap menerima kembali karyawan yang dikeluarkan dengan syarat menandatangani perjanjian sarat intimidasi.

Meski Bupati Aceh Tamiang dan Ketua DPRK setempat telah meluangkan waktu untuk mencari solusi terkait tuntutan para karyawan yang berunjuk rasa, angkuhnya PT. Semadam yang mengaku siap mempekerjakan karyawan namun wajib menandatangani perjanjian sepihak yang sarat intimidasi.

Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh yang telah menerima kuasa atas nama SPPP-SPSI mengatakan bahwa karyawan yg di PHK akibat protes tersebut telah mendapat surat panggilan untuk siap dipekerjakan kembali, sayangnya mereka diintimidasi untuk menandatangani perjanjian yang tak boleh mereka pegang.

"Salah satu isi pernyataan yaitu bersedia potong gaji selama mogok kerja dan akan diberhentikan jika kembali melakukan aksi, ini kan intimidasi, belum lagi mereka juga dilarang membawa hp pada saat dipangggil tersebut dengan dalih agar tidak ada intervensi pihak manapun," terang Sayed.

Karena merasa ditekan, maka hanya sebagian pekerja saja yang mau menandatangani perjanjian tersebut.

4. Mediasi oleh LSM Gadjah Puteh dan unsur Forkopimda di gedung DPRK Atam sia-sia, perusahaan malah pilih PHI.

Keangkuhan sebuah perusahaan yang tak menggubris masukan para pimpinan daerah dilakukan PT. Semadam.

Setelah LSM Gadjah Puteh menerima kuasa atas nama Serikat Pekerja dan langsung mengambil alih jalur musyawarah dengan melibatkan semua unsur Forkopimda, mediasi di aula komisi A DPRK Aceh Tamiang tersebut ternyata sia-sia, Jumat (07/08/2018).

Dihadiri wakil Bupati Aceh Tamiang, ia meminta agar Perusahaan bisa menerima kembali para karyawan dan mengenyampingkan yang telah terjadi demi nasib anak-istri yang terlantar jika kepala keluarga tak punya pekerjaan.

Tak hanya Wabup, anggota DPRK Komisi D yang memfasilitasi mediasi juga meminta perusahaan untuk menurunkan ego dari merasa lebih besar dibanding para karyawannya,

Agar masalah juga tidak berlarut ke jalur hukum hingga melebar ke persoalan perizinan dan sederet pelanggaran lainnya, maka managemen diminta untuk kembali pekerjakan karyawan tanpa surat pernyataan yang merugikan. Sayangnya pimpinan perusahaan yang hadir pada mediasi tersebut menyebut pihaknya memilih ke jalur PHI (Pengadilan Hubungan Internasional).

Akhirnya mediasi demi mewujudkan sila ke-4 dari Pancasila tersebut gagal dan LSM Gadjah Puteh meminta tindakan tegas dari pimpinan daerah terhadap perusahaan di bawah naungannya.

"Kalau jalur hukum sejak awal sudah kita persiapkan, tapi mengingat kita ingin coba itikad baik dengan musyawarah dulu, kalau perusahaan bersikeras dengan egonya, ya sudah. Maka di sinilah butuh ketegasan Bupati," tegas Sayed.

Sampai berita ini diturunkan, para karyawan PT. Semadam yang berunjuk rasa masih bertekad menduduki gedung Dewan setempat sampai tuntutan mereka terpenuhi. (MAI/TYr)

BERIMBANG.COM PASURUAN – Armada Ambulance milik Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Malang Raya, dalam membantu sesama sangat dirasakan warga masyarakat, salah satunya warga Dusun Gunting, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat, 07/09/2018.

Ungkapan syukur serta terimakasih diucapkan Mustofa (37) kepada AWPI Malang Raya yang sudah membantu dengan menyediakan Ambulance untuk mengangkut Taripan (70), warga Gunting RT 01 RW 06 Desa Sentul, yang sedang mengalami sakit dan pembengkakan di bagian kakinya.

Taripan, Sempat di rawat di Puskesmas Kecamatan Purwodadi sejak Selasa, 04-09-2018.

Jumat (07-09), Taripan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kecamatan Lawang guna tindakan Operasi. Namun karna Operasi baru akan dilakukan 3 hari kedepan maka pasien harus diboyong pulang oleh keluarga dengan alasan Rumah Sakit sedang tidak ada kamar kosong.

Heru Prabowo, salah satu anggota Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) yang sekaligus Driver Ambulance mengatakan, bahwa Ambulance milik AWPI tersebut memang selalu stanby untuk kepentingan menolong warga yang membutuhkan, khususnya warga masyarakat yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan.

“Ambulance ini milik Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Malang Raya yang setiap harinya selalu stanby dan dipergunakan untuk membantu warga yang membutuhkan pertolongan, misalnya evakuasi ke Rumah Sakit, Pulang dari Rumah Sakit dan sebagainya,” ungkap Heru.

Sementara pengakuan Mustofa, pihaknya mengungkapkan rasa syukur dan terimakasihnya kepada Ambulance khususnya AWPI Malang Raya serta atas respon teman-teman yang melalui WA grup akhirnya ada yang menolong kesulitanya.

“Saya sempat muter-muter cari mobil carteran, karna ambulance Rumah Sakit tidak bisa dan disuruh cari mobil carteran diluar," katanya.

"Setelah saya cari-cari tidak menemukan akhirnya saya bertanya-tanya di WA grup Komunitas Purwodadi Guyub Pasuruan (PGP) dan langsung ditawari Ambulance Milik Wartawan AWPI Malang Raya oleh Ketua Grup dan langsung saya meng iya kan,” ujar Mustofa.

“Saya sangat berterimakasih kepada AWPI Malang Raya dan juga Komunitas PGP yang sudah ikut membantu meringankan beban keluarga saya,” pungkasnya.  (Pi,Sol/TYr)