Bogor

BERIMBANG.com Bogor – Normalisasi pembersihan saluran air terus dilakukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) infrastruktur Jalan dan jembatan kelas A Wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

Diantaranya, sepanjang jalan Sirojul Munir yang sempat terendam banjir saat hujan deras beberapa waktu lalu, juga lokasinya rendah serta buruknya saluran drainase.

Pengerukan lumpur disaluran air terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui UPT infrastruktur Jalan. Hal itu dijelaskan Kepala UPT Wilayah Cibinong, Agus,

Agus yang akrab disapa Apuy, selaku pelaksana teknis ia turun langsung memantau pekerjaan normalisasi saluran-saluran air yang penuh lumpur itu.

Saat dilokasi ia menjelaskan derasnya guyuran hujan yang berbeda dari tahun sebelumnya, menjadi akibat utama banjir, serta dangkalnya saluran air disebabkan oleh lumpur yang menggenangi saluran air itu.

Terpantau truk pengangkut lumpur beserta para pekerja, “Upaya pembersihan kami maksimalkan,” kata Apuy, dilokasi jalan Sirojul Munir, 26 februari 2020.

Menurut ia peran serta warga juga penting untuk memperhatikan saluran air agar tetap bersih dari lumpur dan sampah, menjaga agar air mengalir lancar.

(TYr)

BERIMBANG.com Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menyatakan mulai mensosialisasikan rencana pembangunan dua bendungan, yakni Cibeet dan Cijurey,

Hal itu diikatakan Bupati Bogor Ade Yasin, Bahwa langkah tersebut merupakan wujud bantuan Pemkab Bogor kepada pemerintah pusat.

Ade menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mulanya telah menghilangkan rencana pembangunan Bendungan Cijurey di Kecamatan Tanjungsari untuk memuluskan Bendungan Cibeet yang terletak di dua kecamatan yaitu Tanjungsari dan Cariu.

Namun, Ade menceritakan, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Bob Arthur Lombogia menyampaikan kendala pembangunan Bendungan Cibeet ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Bob, lanjut Ade, menyatakan masyarakat menolak pembangunan Bendungan Cibeet.

“Kemudian beliau tanya kepada saya, bagaimana Ibu Bupati? Saya bilang bahwa Cibeet itu fungsinya mengairi, tapi kemanfaatan sekitar kurang,” katanya, di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (25/02/2020).

Pasalnya, Bendungan Cibeet hanya mengairi wilayah Bekasi dan Karawang. Sehingga, masyarakat sekitar tidak menerima manfaat pembangunan tersebut.

“Kebetulan waktu itu ada Wakil Bupati Karawang yang meminta Cibeet itu dipercepat untuk pengendali banjir juga. Saya sampaikan, bahwa Cibeet masyarakat tidak menolak tapi masyarakat menilai kemanfaatan kurang,” ungkap Ade.

Oleh karena itu, Bupati  menyampaikan, pembangunan Bendungan Cibeet harus diiringi dengan pembangunan Bendungan Cijurey. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Bogor dapat memperoleh manfaat pembangunan.

“Karena Cijurey ini mengaliri sawah-sawah yang ada di (Kecamatan) Tanjungsari, Cariu, Sukamakmur dan Jonggol,” katanya.

Dengan kesepakatan tersebut, Bupati Bogor menyatakan, Pemkab Bogor siap membantu memuluskan proses pembebasan Bendungan Cibeet yang membutuhkan lahan sekitar 1.040 hektare.

Dia mengatakan, telah memerintahkan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor mulai melakukan sosialisasi.

“Tolong sosialisasi ke masyarakat keduanya akan dibangun, kami minta masyarakat, mereka membantu untuk mempermudah,” jelas Ade.

Ia menyatakan, menjelaskan pembebasan lahan untuk Bendungan Cibeet cukup berat. Pasalnya, 1.040 hektare lahan tersebut sebagian besar terdapat Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang telah masuk dalam peraturan daerah (perda).

“Tapi karena ada kepentingan pusat kita dahulukan,” kata Ade Yasin.

Kendati demikian, Bupati menyatakan pemerintah pusat harus LP2B yang terdampak. Sebab, kata dia, lahan tersebut merupakan penghasil pertanian yang sangat subur di Kabupaten Bogor.

“Harus di ganti disitu. Kan disitu termasuk penghasil pertanian yang subur. Itu harus jalan dua-duanya. Kita gak mau di PHP (harapan palsu),” ucapnya.

Sejauh ini, lanjut Ade, Bendungan Cibeet sudah dalam proses pengerjaan. Sedangkan Bendungan Cijurey, masih dalam pembahasan untuk segera diimplementasikan.

“Jadi itu sudah ada progres di kementrian PUPR sudah dibahas. Detail Engineering Design (DED) sudah. Kita tunggu pengerjaan,” jelas Ade Yasin.

Sementara itu, Bob Arthur Lombogia menjelaskan, pembangunan Bendungan Cibeet sudah siap dikerjakan sejak tahun 2018. Namun, pembangunan tersebut terkendala pembebasan lahan masyarakat.

Selain menanggulangi banjir, kata dia, keberadaan Bendungan Cibeet tetap dapat menjadi air baku, mengairi lahan pertanian dan industri. Pasalnya, Bendungan tersebut dapat mengairi lahan seluas 1.171 hektare.

“Nanti kelebihan air ini kita suplai kebutuhan air yang ada di daerah bawah, untuk kebutuhan air di Bekasi, kemudian ada air industri, air baku di Karawang,” jelas Bob.

Lanjutnya, daya tampung Bendungan Cibeet setidaknya mencapai 63 juta kubik air. Karena itu, Bob menepis, tidak adanya kebermanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

“Jadi, Cibeet ini akan digunakan juga sebetulnya untuk kebutuhan masyarakat di bogor,” katanya.

Terkait Bendungan Cijurey, Bob menjelaskan akan melakukan review design. Dengan demikian, pembangunan keduanya dalat beriringan.

“Kalo Cibeet langsung dilanjutkan. Karena tahun kemarin saya hentikan karena sertifikasi design. Itu dilanjutkan termasuk dengan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan),”

“Untuk Cijurey sudah ada dari pihak konsultan. Kita akan lanjut review design sesuai persyaratan,” kata Bob Arthur Lombogia

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Organisasi Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) akan menentukan ketuanya yang baru pada bulan Maret mendatang.

Disebutkan Ketua Kongres PARFI tahun 2020 Sandec Sahetapy, “mari kita benahi apa yang sudah berlalu. Saya ingin PARFI jadi wadah untuk anggotanya dalam menyalurkan aspirasi dan berkarya,” katanya.

“PARFI harus lebih maju, saya berharap seluruh anggota yang ada di seluruh Indonesia bisa bergabung,” ucap Sandec Sahetapy, saat berdialog di Tegar Beriman (Teman) 95,3 FM Diskominfo Kabupaten Bogor (25/02/2020).

“Saya mendukung siapapun yang terpilih pada kongres PARFI ke-16 tanggal 10 Maret mendatang,”

“Saya yakin siapapun yang terpilih adalah yang terbaik untuk memimpin PARFI, karena organisasi ini sangat terhormat. PARFI kedepan harus dapat merangkul semua kalangan mulai dari generasi senior sampai milenial,” kata Sandec.

Menurut Sandec PARFI harus dapat memberikan manfaat dan perlindungan untuk anggotanya. ia memberi contoh kasus, ketika teman-teman artis yang menyepakati kontrak kerja kadang lupa ada yang namanya tayangan re-run yang harusnya hak ciptanya juga jatuh ke tangan artis dalam kontrak tersebut.

“Dengan adanya kongres PARFI ke 16 ini akan banyak aktor dan aktris yang akan kembali ke rumahnya. Karena selama ini mereka segan kembali ke rumah karena rumahnya bukan dipimpin orang dari perfilman,” ungkap Sandec.

Nanti, lanjut Sandec, yang bisa mengikuti kongres adalah seluruh pemain film di Indonesia yang sudah mendaftar sebagai peserta kongres.

“Khususnya pada 10 maret nanti setiap pemain film yang memiliki hasil karya silahkan bergabung. Sampai hari ini kita sudah 327 yang mendaftar, perkiraan 500 pelaku seni akan hadir pada kongres tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Aktris Senior era 80 an Alicia Djohar menjelaskan, “Saya sudah pernah menjabat pengurus PARFI selama tiga periode. Artinya sudah sebelas tahun saya terlibat mengurus PARFI,” katanya.

“Saya merasa nyaman berada di PARFI, saya merasa PARFI harus diselamatkan dan harus mendapat dukungan bersama. Saya ingin menyatukan PARFI dan memperbaharui PARFI,” ujar dia.

“Saya ingin PARFI tidak hanya berkiparah secara nasional tapi juga di dunia internasional. Kita bisa kerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara lain, salah satu manfaatnya agar bisa lebih mudah melaksanakan syuting film di luar negeri. Sambil mempromosikan potensi Indonesia kepada dunia,” terang dia.

Selama ini, lanjut Alicia, PARFI sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dengan baik.

“Misalkan ketika kita ingin melakukan syuting film di daerah tertentu, kita bekerjasama dengan kepala daerahnya baik gubernur, bupati atau walikotanya sambil mereka mempromosikan potensi daerahnya seperti wisata dan lain-lain,”

“Saya sangat ingin persatukan PARFI jadi tidak ada lagi PARFI kiri dan kanan, semua harus jadi satu,”

“Kami ingin merangkul semua pengurus dan anggota baik senior maupun junior, agar PARFI bisa mengikuti perkembangan jaman,” tandas Alicia Djohar.

Penulis: Rido/Mey/Diskominfo Kab.Bogor
Editor: Tengku Yusrizal

BERIMBANG.com Bogor – Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, bagikan 121 sertipikat Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tahap ke 3 kepada masayarakat.

Tiga tahap yang sudah dibagikan di Kelurahan Tanah Baru total 500 sertipikat  dari quota keseluruhan di Kelurahan Tanah Baru sebanyak 2800 sertipikat, masih tersisa 2300 sertipikat lagi yang belum dibagikan.

Hal itu diungkapkan staff kelurahan non PNS Entis Sutisna, pada Senin 24 Februari 2020. dikantor kelurahan Tanah Baru, saat pembagian sertipikat PTSL.

Entis menjelaskan, kendala yang sering terjadi yaitu kelengkapan alas hak yang banyak tidak diketahui masyarakat, ia memberi contoh surat pernyataan bersama para ahli waris,

“Jual beli hanya menggunakan materai yang harus diganti ke jual beli dibawah tangan yang harus diketahui pengurus di wilayah RT/RW Para saksi batas, dan itu dianggap sah bisa dibuat sertipikat,” kata Entis.

“Pihak kelurahan proaktif dalam menangani ketidaktahuan masyarakat dibantu hingga selesai,” kata Entis Sutisna.

Sementara itu Lurah Tanah Baru Dede Sugandi SE, “Terima kasih kepada masyarakat, telah merespon program pemerintah pusat, agar tanahnya jelas mendapat surat hak milik,” katanya.

Pada kesempatan itu Rini selaku Koordinar dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor untuk Kelurahan Tanah Baru menjelaskan quota yang harus diselesaikan.

“tim 1, kurang lebih 14500, tahapannya tinggal pembagian, kalau target semoga sebelum akhir 2020 selesai,” jelas Rini.

(TYr)

BERIMBANG.com Bogor – Bupati Bogor, Ade Yasin memimpin rapat sosialisasi perubahan badan hukum BUMD di Ruang Rapat Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (24/02/2020).

Bupati dengan tegas meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menghasilkan untung, dan Kepada para komisaris dan direksi BUMD, Ade Yasin meminta perusahaan-perusahaan Daerah ini turut menyumbang  Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Selain public service, BUMD saya minta harus juga menghasilkan profit atau nilai tambah hingga menambah PAD untuk selanjutnya bisa membiayai pembangunan,” ujar Ade.

Mengenai pembangunan Hotel Sayaga yang dibangun oleh PT Sayaga Wisata, Ade meminta, harus diselesaikan secepatnya.

“Harus diselesaikan, mereka harus tuntaskan. Karena.. kan belum operasional juga,”

“Makanya, saya tadi meminta kepada BUMD selalu berkordinasi dengan asisten, sekda dan bupati, jangan jalan sendiri sendiri. Karena ini kan dibawah pengawasan kita juga kan semuanya,” kata Ade Yasin.

Akan tetapi, menurut Bupati Bogor, kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor, sudah sebagian BUMD berjalan. Walaupun, belum memberikan keuntungan yang besar.

“Tapi iyah minimal mereka memberikan jalan, dan ada yang sudah memberikan keuntungan dan ada juga yang belum,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Ade Yasin juga akan merustrukturisasi perusahaan plat merah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD.

“Langkah restrukturisasi ini kami ambil demi ‘sehatnya’ BUMD, untuk PDAM Tirta Kahuripan yang sudah sehat, saya pun mempertanyakan sudah 39 tahun berjalan kenapa saya cakupan pelayanannya baru 23 persen karena menurut saya harusnya sudah mencapai 50 persen,” paparnya.

Ade menjelaskan restrukturasi atau perubahan badan hukum tidak menjamin BUMD bakal ‘maju’ tanpa dukungan dari aparatur Pemerintah Kabupaten Bogor lainnya.

“Apapun namanya atau restrukturisasi tidak akan bisa memajukan BUMD, apabila tidak didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, misal dalam pembangunan jalan aspalnya disarankan dari PT. PPE atau Aparatur Sipil Negara (ASN) menabungnya selain di BJB juga di Bank Tegar Beriman (BTB),” jelas Ade Yasin.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Penderita Gizi Buruk yang selayaknya sudah punah di Republik Indonesia tercinta ini. Apalagi dikabarkan Indonesia sudah lepas dari Negara berkembang menjadi Negara Maju,

Namun penderita gizi buruk masih ada di Kampung Pabuaran Semper, RT001/ 008, Desa Girimulya, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, atas nama Saputra Maulana (5) anak dari pasangan Usup dan Uus Usnawati,

menurut keterangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Girimulya, Rivandi membenarkan ada anak gizi buruk di daerahnya, ia tidak mengetahui sejak kapan diketahui adanya penderita anak gizi buruk.

“Dan untuk tanggalnya saya tidak tahu karena setelah saya menerima laporan ini sudah ada bantuan dari Puskesmas bang,” katanya.

“Kalau Puskesmasnya Cibungbulang,” kata Rivandi kepada berimbang.com melalui pesan singkat whatsapp. minggu 23 februari 2020.

Terpisah, saat dimintai keterangan Camat Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Yudhi Nurjaman menjelaskan bahwa Anak gizi buruk tersebut pernah ditangani oleh pihaknya beberapa waktu silam.

“Iya.. dulu sudah ditangani sampai dengan sembuh.. sekarang sakit lagi dan ditangani lagi. Saat ini sudah dibawa ke Puskesmas Cibungbulang untuk mendapat perawatan,” kata Yudhi Nurjaman, melalui WhatsApp, minggu (23/02/2020).

Tepatnya, “2 Tahun yang lalu… Tanggal 14 februari (2020) baru diketahui melemahnya pasien karena ibunya kerja. Sejak itu ditangani lagi oleh puskesmas sampai dengan saat ini,”

“Saat ini (Pasien Gizi buruk, -red) ada di Puskesmas Cibungbulang besok (24/02/2020, -red) insya Allah dibawa ke Rumah Sakit Lewiliang.. ibunya sedang dibujuk,” terang Yudhi.

(TYr)

BERIMBANG.com Bogor – Hujan deras yang terjadi, Kamis (20/02) dini hari di wilayah Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memicu tanah longsor yamg memakan korban jiwa.

Kondisi tersebut mengakibatkan satu keluarga di Kampung Cibolang RT 01 RW 01, Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi tewas tertimbun material longsor.

Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan turut prihatin dan menyampaikan belasungkawa terhadap satu keluarga yang meninggal dunia.

“Saya turut prihatin dan belasungkawa atas satu keluarga meninggal dunia saat musibah tanah longsor di kampung Cibolang, Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi” ucapnya pada Kamis (20/02/2020) saat meninjau lokasi tanah longsor

Wabup didampingi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, meninjau lokasi rumah yang terkena bencana tanah longsor.

Iwan Setiawan dalam kesempatan tersebut menyerahkan bantuan kepada kerabat korban yang tertimpa musibah dan juga ikut sholat jenazah untuk para korban di masjid sekitar lokasi.

Wabup meminta agar warga sekitar tetap waspada, jika berada di daerah rawan longsor.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, identitas korban tewas yakni Basri Abdul Latif (45), Ela (35), dan dua anak di bawah umur bernama Esa (6) dan Efan (5). Mereka merupakan satu keluarga.

Awalnya tetangga korban mendengar suara gemuruh dan setelah dilihat, rumah Basri Abdul Latif tepatnya di kamar tidurnya tembok/dinding kamar yang bersebelahan tanah tebing telah ambruk bercampur material tanah menimpa kamar.

Korban tewas sudah dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Polisi dengan dibantu pihak terkait langsung melakukan pembersihan di sekitar lokasi.

(Kang UY/Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Ribuan warga di Kabupaten Bogor mengalami kesulitan dalam memilki e-KTP karena kekurangan blangko, dikatakan Bupati Bogor Ade Yasin, saat mengunjungi Kantor pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (Disdukcapil)

Bahkan menurut ia ada warganya yang sudah tiga tahun memakai surat keterangan (Suket).

“Saya minta dinas dahulukan pelayanan kepada yang sudah bolak-balik menggunakan suket,”

“Ini ada yang sudah tiga kali perpanjang. Ada yang sudah tiga tahun pakai suket,” kata Ade saat meninjau pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/02/2020).

Ade menjelaskan bahwa tahun lalu Kabupaten Bogor hanya menerima 500 blangko per bulan. Tahun ini, dari kebutuhan 700 ribu suket, sudah dikirim 200 ribu, “Saya minta dimaksimalkan,” tegas Ade Yasin.

Ade mengatakan warganya kesulitan dengan ketiadaan e-KTP. Selain susah bepergian, warga juga banyak yang terhambat saat akan bekerja.

“Kalau mereka ke bank, kontrak kerja, susah kalau hanya pakai suket,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu warga Rohman mengaku sangat kesulitan karena tidak mempunyai e-KTP. Dia harus terus bolak-balik ke Kantor Kecamatan karena ketiadaan e-KTP.

“Harus bolak-balik sampai enam kali. Saya maunya hari ini semua selesai. Karena suket cuman enam bulan berlakunya,” katanya.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Bupati Bogor, Ade Yasin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan sensus penduduk tahun 2020 yang akan di gelar 15-31 Februari untuk sistem online dan 1-31 Juli untuk sistem wawancara.

Hal itu dikatakan Bupati ketika Kegiatan Rapat Evaluasi Pimpinan bersama Wakil Bupati, Sekda dan Para Asisten Bertempat di Ruang Rapat Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (17/02/2020).

“Saya menghimbau dan mengajak para OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bogor untuk mendukung dan mensukseskan sensus penduduk 2020,”

“serta berperan aktif mensosialisasikan dan mempublikasikan pelaksanan SP 2020 dimulai dari keluarga, tempat tinggal, dan tempat kerja,” ujarnya

Menurut Bupati, sensus penduduk tahun 2020 bertujuan untuk memperoleh data penduduk terbaru & akurat, dan data ini merupakan indikator yang sangat penting dalam menentukan kebijakan pembangunan nasional dan daerah ke depan.

“Data penduduk merupakan data dasar untuk membuat perencanaan diberbagai bidang, oleh karena itu sangat penting untuk memiliki satu sumber kependudukan, sehingga menguatkan pijakan dalam merencanakan suatu program maupun kebijakan,” kata Ade.

Bupati Bogor, Ade Yasin juga mengatakan bahwa selain memiliki jumlah penduduk yang banyak, Kabupaten Bogor juga memiliki wilayah yang luas.

Kondisi tersebut menurutnya membutuhkan strategi percepatan pembangunan yang serius, serta tenaga dan pemikiran yang ekstra.

“Untuk itu, membangun Kabupaten Bogor bukan hanya tugas Pemerintah Kabupaten Bogor semata, namun itu menjadi tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Ia juga meminta perusahaan swasta di Kabupaten Bogor terlibat dalam membangun infrastruktur di Kabupaten Bogor melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) masing-masing.

“Saya berharap adanya kontribusi bersama dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bogor,” sebutnya.

Sementara itu, Kasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Ujang Jaelani menjelaskan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai dearah dengan penduduk terbanyak se-Indonesia.

“Kita perkirakan tahun 2020 penduduk Kabupaten Bogor akan tembus 6 juta jiwa,” ungkapnya

Ia menyebutkan, angka terakhir jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2019 yaitu sebanyak 5.965.410 jiwa dengan komposisi, lak-laki 3.045.174 jiwa, dan perempuan 2.920.236 jiwa.

Jumlah tersebut, kata dia, lebih banyak sekitar 2 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2018, yaitu sebanyak 5.840.907 jiwa.

Menurutnya, tren pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun ada di kisaran 2 persen. Hal itu yang mendasari perkiraan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor mencapai angka 6 juta jiwa pada tahun 2020.

(Andi/Diskominfo Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Bupati Bogor Ade Yasin dalam sambutannya pada pelaksanaan apel kesadaran di seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Bogor, Senin (17/02/2020), mengingatkan ASN budaya kerja “Gercep” atau gerak cepat, yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Bogor.

Gercep harus jadi perilaku dan etos kerja setiap aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemkab Bogor. Jawa Barat.

“Gercep atau gerak cepat yang bermakna gesit, efektif, responsif, cermat, efisien dan professional harus jadi budaya. ASN harus memiliki perilaku dan etos kerja gercep dalam sehari-hari,” tegasnya.

Hal ini, lanjut Ade demi mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Melalui program Pancakarsa yaitu karsa Bogor sehat, karsa Bogor cerdas, karsa Bogor maju, karsa Bogor membangun, dan karsa Bogor berkeadaban.

“Untuk kelancaran kinerja tahun 2020, agar semua ASN bergerak cepat, laksanakan hal-hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta modal agar penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun,” tandasnya.

Sementara itu, pelaksanaan apel kesadaran di Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin inspektur upacara Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Yunita Mustika Putri. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh seluruh pegawai Diskominfo Kabupaten Bogor.

(Rido/Diko/Diskominfo)