Bogor

BERIMBANG.com Bogor – Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bogor, melalui Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat (Kasi Tranmas) Hendrik Edmond Seumahu,SE menjelaskan bahwa bongkar pagar beton di Kecamatan Sukaraja ditunda.

Hendrik memberi keterangan diruangannya, kepada berimbang.com pada jumat 6 maret 2020, di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut Hendrik tertundanya pembongkaran karena keputusan para petinggi atau pimpinannya di Pemda Kabupaten Bogor, serta belum rampung pelimpahan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

Hendrik juga menunjukan surat warga yang menolak adanya pemagaran, menjadi dasar pembongkaran, “ini dari warga masyarakat protes,” katanya, “keberatan dengan adanya pagar,”

Pengakuan Hendrik, ada surat pembongkaran yang ia terima tapi belum tuntas dilakukan. Saat akan melakukan pembongkaran lagi beberapa waktu lalu di Sukaraja,

“Memang kemaren (beberapa waktu lalu,-red) kita (Sat Pol PP) sempat membongkar pak,” katanya,

Jarak pemagaran oleh perusahaan, “Yang saya tahu itu kurang lebih 7 kilo (meter) pagarnya, bukan satu hamparan, dia panjang,” ujar Hendrik.

Dengan bekal Hendrik untuk melakukan pembongkaran, “surat tugas kita (Sat Pol PP) turun,” katanya, “Yang penting tahapan sudah dilalui,” katanya.

Menurut Hendrik, prosedur telah dilalui sesuai aturan teknis untuk menghentikan pemagaran, Ia menceritakan tahapan prosedur teknis yang sudah dilakukan Sat Pol PP.

“Cuma dari Pemda, dari pemda ni pak,” katanya, “Minta sebelum dilakukan pembongkaran rapat dulu, dan kita rapat, kita tangguhkan, kita rapat dulu pak,” ucap Hendrik.

Lalu, Hendrik mendapat perintah dari para petingginya di Pemda Bogor, agar tidak melakukan pembongkaran, ia mengatakan, “Jangan dulu turun (pembongkaran) rapatkan dulu,”

“Nah disitu semua, dari bagian hukum hadir, ‘kalau bisa Pol PP tunda dulu’ (pembongkaran,-red), dalam rapat itu,” ucap Hendrik.

Perintah itu, kata Hendrik, “Hasil pertemuan pak Burhan sama Tapem (Tata Pemerintahan) ketemu Bupati,” ujarnya. “kalau Bapak tanya kenapa?.. kita gak tau urusan beliau-beliau, urusan diatas,”

Hendrik menjelaskan dalam surat pembongkaran pagar yang tertunda, hanya membongkar di Kecamatan Sukaraja saja, sedangkan lokasi pemagaran masuk dalam dua Kecamatan yang berbeda,

“Cuma disitu ada (Kecamatan) Megamendung, ada (Kecamatan) Sukaraja, kecamatannya beda,” terang Hendrik.

Menurut Hendrik menghentikan pembongkaran itu rasional, “Justeru kalau kita bongkar Sukaraja aja, Megamendung enggak, malah kita (Sat Pol PP) dituding macam-macam,” ujar dia.

“dibawah itu, Kenapa kok yang dibongkar itu masuk sukaraja doang, karena itu pagar ada (sebagian,- red) di Megamendung,” katanya. “Sukaraja aja, Megamendung enggak,” ungkap Hendrik.

“Nah, ini kita (Sat Pol PP meminta Dinas,-red), Tata Bangunan untuk tegur lagi yang Megamendung, makanya kita akan bongkar bareng,” terang Hendrik.

Namun ia tidak menjelaskan tepatnya kapan, “Sampai beres ini aja teguran yang ke 3, pelimpahan dari Tata Bangunan ke kita (Sat Pol PP) yang Megamendung, kalau dia (Dinas Tata Bangunan) limpahkan baru,”

“Begini, kita kan punya tahapan, sebelum kita melakukan pembongkaran tuh mesti ada teguran awal dari Tata Bangunan, dia (Dinas Tata Bangunan) juga tegur 1,2,3,” jelas Hendrik.

Selanjutnya pihak Sat Pol PP menunggu, “Kita sudah tangguhkan dulu, kita lagi proses yang Megamendung,” katanya, “jadi, kalau nanti pembongkaran disatuin,” jelas Hendrik.

Selain pembongkaran yang tertunda, menurut Hendrik, Sat Pol PP hanya menjalankan tugas, dan tidak ikut campur soal lainnya.

“Saya hanya incer pagarnya tanpa izin,” katanya, “itu pagar siapa punya bangun tanpa izin, saya juga gak tahu tanahnya punya siapa,” ucap Hendrik.

Dia juga menegaskan tidak adanya tekanan dari pihak manapun, “Gak ada intervensi kita mah, ini kewenangan kita,” ujarnya.

“Dan kita, tidak ada urusan dengan pihak pengusaha siapapun,” katanya, “gak ada urusan masalah tanah,” ujarnya, lalu ia menekankan fokus, “masalah bangunan itu tanpa izin,”

“Ini pasti bongkar,” katanya, dan mengulang, “Pasti kita akan bongkar, cuma kita (Akan bongkar), waktunya aja belum pas,” Pungkas Hendrik Edmond.

Sebagaimana diketahui, masyarakat Desa Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja, menolak pemagaran beton oleh pihak perusahaan.

(TYr)

BERIMBANG.com Bogor – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Gelar acara di Hotel Dharmawan Park Sentul, Kecamatan Babakan madang, Kabupaten Bogor, pada kamis (05/03/2020).

Sekda menjelaskan salah satu masalah lingkungan yang cukup rumit di Kabupaten Bogor adalah masalah persampahan terkait pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis.

Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut.

“masalah lainnya adalah berkurangnya daerah  resapan air yang dapat memicu terjadinya bencana kekeringan serta kurangnya cadangan air tanah yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem,” kata dia.

Burhan mengatakan masih tingginya pencemaran air, udara dan tanah yang ditunjukan dengan beberapa air sungai dan situ atau danau tercemar dengan kadar BOD, COD dan TSS tinggi, kemudian kerusakan tanah dan pembangunan kualitas udara secara signifikan di beberapa kecamatan.

“konsep pembangunan berwawasan lingkungan harus selalu kita jadikan pedoman dalam rangka menciptakan keseimbangan dua sisi yaitu keberlanjutan pembangunan dan terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup,”

“Dengan kebijakan ini, masyarakat akan maju dan berkembang, namun tetap memberikan warisan lingkungan yang baik kepada generasi penerus di masa mendatang,” ujar Burhan.

Burhanudin selaku Sekda mengamanatkan agar antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terjalin Sinergitas dan Harmonisasi dalam mewujudkan Visi-Misi/Panca Karsa Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

”Saya ingin di Forum Perangkat Daerah ini  walaupun Beda Dinas, tapi harus harmonis dan sinergi dengan program Panca Karsa jangan ada ego sektoral antar Dinas yang satu dengan yang lainnya dalam penyusunan Renja Tahun 2021,” Pungkasnya.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Kemarin selasa (03/03) Satreskrim Polres Bogor, lakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Keterangan Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Benny Cahyadi, pada Rabu (04/03/2020), di Mapolres Bogor, bahwa dari 6 orang yang dibawa, 3 orang statusnya Aparatur Sipil Negara (ASN),

Setelah diperiksa. “2 (orang) yang masih kita lakukan pemeriksaan secara estafet,” terang AKP Benny Cahyadi,

Inisial terperiksa IR dan FA keduanya ASN. Statusnya masih dalam proses pemeriksaan, “kita tunggu hasil pemeriksaan akhir,” jelas Kasat.

Barang bukti yang berhasil diamankan, lanjut dia, handphone, berikut uang sebesar Rp120 juta, serta beberapa dokumen lainnya.

Benny menjelaskan, masih mendalami barang bukti dan dokumen-dokumen, “Nanti setelah hasil rampung pemeriksaan, ada tidak, fakta perbuatan melanggar hukum termasuk indikasi korupsi,” ungkapnya.

“yang bersangkutan kan posisinya tidak fit jadi kita tidak bisa memaksa juga. Yang jelas kita upayakan final hari ini sore ini kita upayakan,” kata AKP Benny Cahyadi.

(TYr)

BERIMBANG.com Bogor – Inspeksi PSSI meninjau kota-kota yang menjadi kandidat tuan rumah Piala Dunia U-20 2021 kembali berlanjut. Selasa, 3 Maret 2020,

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan berkunjung ke tiga daerah sekaligus, menengok Stadion Pakansari Cibinong di Kabupaten Bogor, Stadion Wibawa Mukti Cikarang di Kabupaten Bekasi dan Stadion Patriot di Kota Bekasi.

Di Stadion Pakansari, Iriawan yang datang bersama Sekjen PSSI Ratu Tisha diterima Bupati Bogor Ade Yasin, Wakil Bupati Iwan Setiawan dan para perangkat kabupaten seperti Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta Ketua KONI dan Ketua PSSI Askab Bogor.

Bupati Bogor menyebut daerahnya bersemangat dan sangat siap begitu Stadion Pakansari disebut sebagai salah satu kandidat venue Piala Dunia U-20 2021.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan Kemenpora dan Kementerian PUPR,” kata Ade Yasin, dengan menekankan visi Bogor sebagai kabupaten yang bergiat mengembangkan sektor ‘sport tourism’.

Dalam paparannya, selain mempresentasikan akses jalan serta rute dari bandara, tol, menuju hotel dan stadion, Ade juga menunjukkan rencana Kabupaten Bogor membangun Tugu FIFA World Cup U-20 2021.

“Kami pun akan membenahi parkir truk yang selama ini semrawut di Sentul serta menyiapkan Pakansari sebagai stadion berstandar internasional,” ungkapnya.

Ade mengatakan, pemerintah Kabupaten Bogor menganggarkan Rp 300 miliar untuk persiapan pelaksanaan Piala Dunia U-20 2021, jika Stadion Pakansari ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah.

Menanggapi paparan Ade Yasin, Iriawan menyatakan Kabupaten Bogor termasuk daerah yang cukup serius mempersiapkan diri menyambut Piala Dunia U-20 2021.

“Tapi terkait enam kota yang nanti dipilih sebagai tuan rumah, kami akan mendiskusikan semuanya dengan FIFA,” kata Iriawan.

Pria yang akrab disapa ‘Iwan Bule’ ini mengungkapkan kedatangan delegasi FIFA ke Indonesia untuk menentukan tuan rumah Piala Dunia U-20 2021 akan dipercepat.

“Dari awalnya akhir bulan menjadi sekitar 10 Maret,” kata Bule.

Iriawan menjelaskan beberapa hal yang menjadi pertimbangan FIFA dalam menentukan tuan rumah Piala Dunia U-20 2021, antara lain ketersediaan dan kelayakan satu stadion utama, lima lapangan latihan, serta obyek-obyek terkait seperti hotel dan rumah sakit rujukan.

“Jangan lupa, kesiapan dan dukungan pemerintah setempat menjadi poin tersendiri. Kalau pemerintahnya kurang atensi, tentu jadi penilaian tersendiri,” tegas Bule.

Iriawan menyatakan, hampir semua daerah menginginkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021.

“Karena momen ini adalah sejarah besar bagi Indonesia. Lebih dari 70 tahun merdeka, kita belum pernah ketempatan jadi tuan rumah event olahraga berskala dunia,” katanya.

Usai meninjau lapangan pertandingan, tribun, dan kamar ganti, Iriawan mengapresiasi kondisi Pakansari. Apalagi tempat duduk di stadion berkapasitas 30 ribu penonton ini sudah berupa ‘single seat’.

“Tinggal memperbaiki kamar ganti, toilet, ruang media, dan juga melengkapi infrastruktur yang kurang seperti jacuzzi atau kolam berendam air hangat untuk sarana pemulihan pemain,” kata Iriawan.

Dari Pakansari, Iriawan dan rombongan kemudian meninjau lapangan tempat latihan di sekitar Stadion Pakansari dan juga Stadion Mini Cibinong.

Selain lapangan latihan yang sudah ada, di area Pakansari juga ada lapangan panahan yang akan dikonversi menjadi lapangan sepak bola, serta lahan motocross yang akan diubah menjadi dua lapangan latihan sepak bola.

(Andi/Diskominfo)

BERIMBANG.com Bogor – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengklaim pihaknya tangani maksimal persoalan stunting dan gizi buruk. Contohnya pada tahun 2019 lalu, angka stunting sudah ada di 0,0017 persen dengan sasaran 577.656 balita usia 0-59 bulan.

“Untuk stunting ini memang berbeda dengan gizi buruk (Gizbur), yang sifatnya akut kronis. Dan tahun ini, ada penambahan locus atau wilayah yang menjadi prioritas. Dari 8 kecamatan, tahun ini menjadi 11 kecamatan,” kata Kepala Dinkes Kabupaten Bogor, Mieke Suwardi, senin (02/03/2020).

Penyebabnya mendasar, kata dia, faktor ekonomi memang menjadi masalah yang selalu berkaitan erat dengan stunting maupun gizi buruk. Selain memang karena pola asuh, pola hidup bersih dan sehat (PHBS), ataupun persoalan penyakit penyerta yang diderita oleh masyarakat.

“Dari hasil riset kesehatan daerah (Riskesda), pada 2018 penderita stunting ada sekitar 32,9 persen. Namun pada 2019 lalu menurun menjadi 19,08 persen. Itu semua merupakan hasil penimbangan balita di posyandu,” terang Mieke.

Ia menjelaskan, turun signifikan, alasannya adalah upaya intervensi yang selalu dilakukan oleh Dinkes. Ada dua tindakan intervensi yang dilakukan. Yakni intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Lanjut dia, Untuk spesifik, tiga sasaran yakni primer, sekunder, dan tersier terbagi dalam sub yang berbeda. Untuk primer, ada upaya untuk suplementasi tablet besi, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita gizi kurang, promosi dan konseling, pemberian imunisasi dan vitamin A, dan pemantauan pertumbuhan di posyandu serta pemberian obat cacing pada ibu hamil.

“Bahkan kami siapkan suplemen tablet tambah darah pada remaja putri dan juga konseling untuk calon pengantin. Intervensi spesifik 30 persen yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sisanya oleh dinas lain yang berkaitan. Itu masuk intervensi gizi sensitif,” kata Mieke.

Selain Dinkes, Kasus stunting maupun gizi buruk di Kabupaten Bogor ternyata juga mendapat perhatian dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil. Istri dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini bahkan lansung melakukan pengecekan di Kecamatan Babakan Madang.

“Kewilayahan sudah melakukan intervensi dengan maksimal saya kira. Memang tidak mudah menurunkan angka tersebut karena banyak faktor. Tidak saja terkait dengan pola makan, namun pola asuh juga. Ada saja juga yang menderita penyakit bawaan,” ujar Atalia, saat berkunjung ke Kantor Kecamatan Babakan Madang,

Akan tetapi, mesti begitu ada perubahan yang signifikan dari penanganan stunting maupun gizi buruk. “Upaya ini ada titik terangnya, bahwa yang kita lakukan selama ini tidak sia-sia,” tambah Atalia.

(Andi)

BERIMBANG.com Bogor – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2020 Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Acara digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (02/03/2020).

Rapat kerja ini diikuti oleh seluruh Kepala Desa se-Jawa Barat. Hadir pula Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan dana desa yang merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan.

“Bapak Presiden semenjak menjabat pada tahun 2014 ingin membangun Indonesia dari pinggiran dan pedesaan, tujuannya untuk pemerataan pembangunan,” kata Tito.

Lanjut dia, terpusatnya pembangunan di perkotaan membuat pemerintah menaruh perhatian secara khusus pada pembangunan di pedesaan. Selain pemerataan pembangunan, dana desa juga ditujukan untuk menekan angka urbanisasi dan pengangguran di desa.

“Salah satu konsep dari Bapak Presiden adalah membangun seluruh desa, dan jantung dari pembangunan itu adalah anggaran, sehingga Bapak Presiden sudah menggelontorkan anggaran sejak masa jabatan pertamanya hingga saat ini,” terang Tito.

Mendagri juga menjelaskan, perubahan mekanisme penyaluran dana desa semata-mata untuk memotong birokrasi.

Ia meminta kepala desa tak salah dalam memaknai penyaluran dana desa yang kini ditranfer ke Rekening Kas Desa.

“Skema baru transfer dari pusat ke desa tujuannya untuk memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengelola anggaran. Prinsip Bapak Presiden adalah memotong birokrasi supaya cepat, tidak perlu mampir ke instansi atasnya,” jelas Mendagri.

Ditempat yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepada Kementerian Keuangan agar Provinsi Jawa Barat diberikan anggaran lebih untuk pembangunan desa.

“Desa kita di Jawa Barat ini kan kecil tapi wilayahnya kan luas maka anggarannya tiap tahun itu habis untuk infrastruktur yang enggak beres-beres, sedangkan di provinsi lain anggarannya sudah untuk pemberdayaan masyarakat, ekonomi, sosial,” kata Gubernur.

“Saya mohon ada pertimbangan dari Kementerian Keuangan agar factor kepadatan penduduk itu bisa dijadikan dasar untuk penambahan anggaran bagi Jawa Barat,” ungkap Ridwan Kamil.

(Derima/Parman/Humas Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, kini tengah serius melakukan persiapan untuk menyambut pesta World Cup U-20 tahun 2021 mendatang.

Sejumlah Perangkat Daerah berkolaborasi dan bersinergi untuk mempercantik kawasan sentul dan Stadion Pakansari.

Diantaranya melakukan penataan kawasan mulai dari Jalan simpang sentul, alternatif sentul hingga Stadion Pakansari, serta pembangunan tugu selamat datang.

Hal itu dibahas melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) penataan Jalan Simpang Sentul hingga Standion Pakansari, yang dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bogor, Joko Pitoyo. Di Ruang Bogor Planning Galeri Bappedalitbang, Jumat (28/02/2020)

Joko Pitoyo menjelaskan, dalam rangka pelaksanaan “City Beautification” dan persiapan FIFA World Cup U-20 Tahun 2021. Pesiapan mulai dari penataan simpang sirkuit sentul, pembangunan tugu selamat datang di bibir pintu Tol Sentul Sirkuit.

Saat ini sudah mulai dilakukan, diantaranya 15 bangunan sudah diratakan dengan menggunakan alat berat. Peningkatan jalan dari simpang kandang roda hingga lingkar GOR Pakansari, serta pembuatan pedestrian mulai dari SPBU hingga Gor Pakansari.

“Masing-masing PD terkait mulai dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, dan lainnya,”

“Saat ini sudah mulai bergerak melakukan persiapan pembangunan sesuai tugasnya masing-masing, Alhamdulilah Detail Engineering Desain (DED) selesai dibuat dan sudah masuk proses pelelangan,” tegas pria yang akrab disapa Joko.

Kata dia, penertiban juga terus dilakukan guna optimalisasi penataan kawasan Jalan Kandang Roda Sentul hingga lingkar GOR Pakansari. Salah satunya penertiban sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kerap berjualan dikawasan tersebut.

“Kami juga libatkan Satpol PP Kabupaten Bogor, untuk melakukan penertiban PKL. Mereka juga rutin lakukan Patroli mulai dari cikempong hingga simpang Kandang Roda,”

“Semua aspek mulai dari ketertiban, kebersihan dan penataan terus kami lakukan, ini bukti kesiapan kami dalam rangka menyambut piala dunia 2021 mendatang,” terang Joko Pitoyo.

Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Irma Lestiana menambahkan, saat ini DED sudah dalam proses pelelangan.

Lanjut dia, seperti DED Underpass (Sodetan), taman median jalan alternatif sentul, taman median kandang roda Pakansari, serta tugu selamat datang.

“Mudah-mudahan prosesnya cepat sehingga pembangunan bisa segera dilakukan. Karena berdasarkan hasil rapat internal PSSI, Ketum PSSI akan berkunjung ke Stadion Pakansari pada 3 Maret 2020 mendatang,”

“Selanjutnya  pada 11 Maret 2020 nanti FIFA dan PSSI akan melakukan final inpection terkait persiapan Stadion Pakansari. Bupati Bogor akan menyampaikan ekspose secara detail progress yang sudah direncanakan,” imbuh Irma Lestiana.

(Dewi Julianur/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Ekonomi Desa.

Rakor dengan tema Optimalisasi BUM (Badan Usaha Milik) Desa Mendukung Pengembangan Perekonomian dihadiri oleh seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Bogor.

Burhanudin selaku Sekda mengatakan dalam pembangunan desa diperlukan kolaborasi dari semua pihak. saat membuka Rakor Koordinasi Pengembangan Ekonomi Desa di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kamis (27/02/2020).

“Dalam pembangunan desa diperlukan kolaborasi guna mewujudkan keterpaduan antara pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Akademisi, Dunia Usaha dan pihak yang berkepentingan lainnya,” kata Burhan

Lanjut dia, Pemerintah Daerah (Pemkab) Bogor telah melakukan berbagi upaya untuk mendukung optimalisasi Bum Desa.

“Pemkab Bogor sudah melakukan upaya-upaya dalam medukung BUM Desa diantaranya menertibkan peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, pembubaran badan usaha milik desa, percepatan pengembangan Bum Desa di Kabupaten Bogor,”

“menyusun dokumen strategi pengembangan BUM Desa, peningkatan kapasitas pengurus Bum Desa. Semunya kita lakukan untuk memajukan desa,” terang dia.

Burhan berharap, kegiatan ini menjadi forum untuk meningkatkan peran desa. “Saya berharap rakor ini dapat menjadi sebuah forum komunikasi para pemangku kepentingan guna mendorong desa berinovasi dan berperan dalam mewujudkan Kabupaten Bogor termaju,”

“nyaman dan berkeadaban dalam koridor Panca Karsa khusunya karsa bogor mahu dan karsa bogor membangun,” pungkasnya.

(Derima / Parman / Humas Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimanifestasikan melalui sistem birokrasi yang profesional, hal itu dikatakan Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan saat memberikan arahan.

Dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkup Pemerintah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di Lido Lake Resort Hotel, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/02/2020).

“Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimanifestasikan melalui sistem birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari unsur koruptif serta mampu melayani publik, netral, sejahtera dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara,” kata Iwan.

Wabup menegaskan, tujuan birokrasi pemerintah adalah melayani masyarakat dan stakehokder dengan baik.

“Kita harus tahu tujuan birokrasi pemerintah adalah melayani masyarakat dan stakeholder dengan baik, oleh sebab itu birokrasi terus berupaya meningkatkan kualitas dengan cara memudahkan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dab mencegah dari adanya tindak korupsi, kokusi dan nepotisme,” tegasnya.

Lanjut Iwan menambahkan, “Kita sebagai seorang pemimpin harus mempunyai power, follower dan konsep, tiga hal ini saling berkaitan erat. Sebagai contoh Ketika saya dan ibu bupati mempunyai program, bapak ibu disini sebagai follower sebisa mungkin harus mengikuti, tapi dalam hal yang benar tentunya,”

“Jangan sampai ketika saya dan ibu bupati ke kenan, bapa dan ibu malah ke kiri atau yang repot tidak kemana-mana, intinya kita semua harus saling menyatu dan kompak untuk membangun Kabupaten Bogor,” pungkas Iwan Setiawan.

Sekedar diketahui, acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah yang diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bogor, dimulai dengan kegiatan Ice Breaking, Motivasi Kolaborasi pelaksanaan RB oleh Dr. Dwi Purnomo,

Kemudian dilanjutkan materi tentang Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB dan materi Percepatan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

(Derima/Parma/Humas Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.COM, Bogor – Polsek Cijeruk melaksanakan giat Pembinaan Rohani dan Mental Personil Polsek Cijeruk serta santunan anak Yatim bertempat di Mushola Al-Iklas Mako Polsek Cijeruk, Rabu (26/2/20) pagi tadi

Hadir dalam giat tersebut, Kapolsek Cijeruk Kompol Nurahim.SH, Para Kanit Dan Personil Polsek Cijeruk, Ketua Ranting dan Anggota Bhayangkari Polsek Cijeruk, Ustad Zenal dan Ustad Anwar sebagai Penceramah, serta Anak Yatim.

Kapolsek Cijeruk Kompol Nurahim.SH mengatakan, Hari ini kita melaksanakan giat Pembinaan Rohani Dan Mental Personil Kususnya Anggota Polsek Cijeruk. Alhamdulillah pada kesempatan kegiatan ini kita bisa berkumpul bersama Ustad dan Anak – Anak Yatim yang sengaja kita undang.

“Dengan di adakannya giat ini Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, serta Mohon Doa dari Pak Ustad supaya Personil Polsek Cijeruk ini diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya dan berharap Wilayah Polsek Cijeruk – Cigombong ini selalu Aman dan Kondusif. Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap hari rabu dalam setiap seminggu untuk dilaksanakan di Mushola Polsek Cijeruk – Polres Bogor dengan diikuti oleh seluruh Anggota dan Ibu-Ibu Bhayangkari disertai pemberian sembako dan santunan kepada Anak Yatim sebanyak 40 Orang,” ungkapnya

(Na)