BERIMBANG.COM SINJAI – Setidaknya 31 Pengurus Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan dilantik oleh Pengurus Pusat IWO yang berlangsung di Gedung Pertemuan Sinjai Jln. Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Sulawesi Selatan, Kamis (20/09/2018).

Pelantikan pengurus periode 2018 – 2023 ini mengusung tema “Membangun Sinergitas Mewujudkan Organisasi Pers Yang profesional dan Berintegritas”.

Prosesi pelantikan Pengurus IWO Kabupaten Sinjai, Ketua Umum Jodhi Yudono membacakan Ikrar IWO, setelah Surat Keputusan (SK) kepengurusan disampaikan oleh Sekretaris I Pusat IWO Edward Panggabean. Selanjutnya Petaka IWO diserahkan oleh Ketua IWO Propinsi Sulsel, Zulkifli Thahir.

Pejabat Bupati Sinjai, Jufri Rahman pada sambutannya berharap IWO menjadi organisasi wartawan yang modern, terbuka dan mengedukasi baik anggotanya maupun terhadap masyarakat atau pembaca.

"Saya yakin IWO dapat mempelopori terbangunnya komunitas anti hoax dan senantiasa berupaya membangun suasana adem dan menyejukkan dengan tetap kritis terhadap penyimpangan yang terjadi," ujar Jufri Rahman dalam sambutannya.

Jufri menilai peran IWO sangat strategis dalam melakukakan sosialisasi dan diseminasi kebijakan pemerintah. Di saat yang sama IWO harus mampu menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

"Yang jelas IWO sebagai organisasi profesi harus menjamin dan mengedukasi anggotanya untuk profesional," ungkap Jufri Rahman.

Sedangkan Ketua Umum IWO, Jodhi Yudono mengucapkan selamat kepada para pengurus yang telah dilantik. Dia mengatakan wartawan adalah pekerjaan yang mulia, karena wartawan seperti Nabi yang menyampaikan pesan.

"Menjadi wartawan ada pilihan yang mulia. Sebagai wartawan, kualitas kita ditentukan oleh tulisan kita, tetaplah kalian menjadi pengawas dan menjadikan Kabupaten Sinjai lebih baik lagi,” jelas editor Kompas.com ini.

Senada dengan Jodhi, Ketua PW IWO Sulsel, Zulkifli Thahir berharap IWO memberikan kontribusi positif untuk pembangunan daerah khusus di Sinjai.

"Tidak apa-apa kritik tapi membangun," katanya dihadapan Bupati dan unsur Forkompimda dan kepala desa. Usai dilantik, H. Muh. Syahidin, Ketua PD IWO Sinjai mengatakan IWO tidak akan terbentuk jika bukan karena kerjasama pimpinan pusat dan wilayah.

Kehadiran organisasi ini kata H. Dhidink sapaannya bukan hanya sekedar wadah, tapi ini merupakan tempat berhimpun untuk berbuat demi memajukan bangsa dan negara, khususnya di Bumi Panrita Kitta.

"Khususnya di tempat kita berpijak ini, yaitu di kabupaten Sinjai,” kata H. Dhidink.

Selain dihadiri oleh, Pj. Bupati Sinjai Jufri Rahman, Dewan Kehormatan IWO Tayeb Mappasere. Juga hadir, Dandim 1424 Sinjai, Letkol Info. Oohh Sahrojat. S.Ag.,M.Tr, Kapolres Sinjai AKBP Ardiansyah, Ketua DPRD Sinjai Abdul Haris Umar, dan ormas kepemudaan di Siniai diantaranya Ansor, Ketua KNPI Sinjai Satria Ramli, dan Ketua KPU Sinjai Arsal Arifin. (IWO/TYr)

BERIMBANG.COM KUNINGAN – Billy aprilian (5) anak kedua dari perkawinan Umi dan Nana suhana, Lahirnya normal, namun fisiknya berkelamin ganda, warga, Dusun Malar Aman, RT 01, RW 07, Desa cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

"Waktu operasi ke 1 (pertama) Umur 16 bulan, di Rumah Sakit Sekar Kamulyan Cigugur Kuningan, Operasi ke 2 (kedua) umur 4 tahun di Rumah sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung," kata Umi, orangtua Billy, via Aplikasi WhatsApp, (12/09/18)

"Sekarang mau operasi yg ke 3 (tiga), Hasil lab (laboratorium) rontgen, sama dokter bius mah udah, Semua nya udah gol, tinggal tindakan operasinya aja," ungkapnya.

Menurut Umi, BPJS tidak menanggung periksa dan obat lainnya yang dibeli pakai uang sendiri. "Katanya cek kromosom mah (di)luar dari BPJS, Kan diprodia diperiksanya juga, kurang lebih nya dua juta (Rp. 2.000.000). (obat) Ya beli di Apotek," ungkap Umi.

Lanjut Umi, Pengakuan dirinya pekerja serabutan sebagai pembantu rumah tangga dan suaminya Nana suhana pekerjaannya tukang ojeg pangkalan, 

Lalu, kesulitan mendapatkan biaya pengobatan yang sudah mendapat panggilan via telpon dari RSHS Bandung untuk operasi Billy yang ketiga kalinya,

"Udah ada panggilannya, bulan kemarin, udah disuruh ke Bandungnya mah. (Pemberitahuam Tidak Dengan Surat -red) Gak ada surat nya mah, Lewat telpon," terang Umi.

Lebih lanjut, tiada ongkos dan operasional perjalanan Kuningan – Bandung, membutuhkan waktu kurang lebih 5 Sampai dengan 6 jam.

"Dede (Billy) harus dibawa ke Bandung lagi, tapi kendalanya biaya buat berangkatnya. Begini kalau orang gak punya mah," terang Umi.

Terpisah, kepala Desa Cisantana, Cecep Murad, mengatakan, "Kami belum memiliki ambulance desa," terangnya, via Aplikasi WhatsAaps.

Lalu, Cecep menjelaskan, bahwa Bantuan yang pernah diupayakan, "sekitar 2 bulan lalu untuk transportasi dan lain-lain saya mohonkan bantuan dari Baznas, dan mendapat 1.5 juta," ujarnya.

"Iya langsung diberikan oleh Pangurus Baznas Kuningan, saya menyaksikan. Bapak bisa langsung konfirmasi ke Baznas Kuningan," pungkasnya.

Hingga berita ini dimuat berimbang.com menanyakan solusi warga miskin selanjutnya terkait penderita kelainan kelamin. Kepala Desa Cecep Murad, sudah tidak membalas lagi chating. (Tengku YusRizal)

BERIMBANG.COM SANGIHE – Aksi demo beberapa bulan lalu tentang perjuangan dana pinjaman Rp. 170 miliar dari Kementerian Keuangan RI kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara,

berujung penetapan tersangka dan penahanan kepada dua orang peserta demo. Salah satunya sang orator demo, Robinson Saul.

Berdasar surat pemberitahuan dimulainya penyidikkan nomor kepolisian B/20/Xlll/2018/Reskrim, Polres Sangihe memeriksa Robinson Saul yang dimintai keterangan tentang dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum dan/atau penganiayaan, sebagaimana diatur dalam pasal 214 ayat (2) KUHP.

Sebagai penanggung jawab demo, Robinson Saul sejak awal telah melakukan langkah-langkah persyaratan demo.

Dimulai dari pemberitahuan waktu, tempat, jumlah peserta demo dan lain-lain kepada pihak Kepolisian Resort Kepulauan Sangihe, Kota Malahasa Tahuna.

Hak bebas berpendapat menyuarakan aspirasi dalam undang-undang nomor 9 tahun 2008, sangatlah jelas tertuang poin-poinya, bahkan dilindungi saat menyampaikan unek-unek sebagai sebuah demokrasi.

Aneh tapi nyata, pihak kepolisian di Polres Sangihe, menyangkakan orator demo Robinson Saul dengan dugaan yang tidak sesuai aturan hukum, yaitu pasal 214. Dan diindikasi kuat, Polres Sangihe membela sesama anggotanya yang kena musibah kakinya patah.

Dipaparkan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA di Jakarta, Minggu (9/9/2018).

"Polisi digaji bertugas demi negara Republik Indonesia dan dibayar oleh uang rakyat melalui pajak. Jika terjadi seperti di demo itu, sang polisi patah kakinya atau hal lain, tentunya itu resiko dari tugas negara. Lebih baik jangan jadi polisi apabilah cengeng, takut dengan resiko di lapangan saat bertugas," tegas Wilson.

Lanjutnya, seyogyanya polisi itu mengayomi, melindungi, membantu masyarakat, menciptakan suasana yang kondusif misalnya saat demo lebih sigap melihat kondisi di lapangan agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Berarti polisi pada waktu itu tidak cekatan membaca situasi yang bergejolak hingga ada petugas yang korban," ungkap Lalengke, putra Sulawesi jebolan Lemhanas tahun 2012 itu.

Sementara, Pengacara muda, Dolfie Rompas menilai, penyidik terlalu dini membuat status tersangka terhadap orator demo Robinson Saul.

"Intinya, ada tidak perbuatan tersangka sedang melawan pejabat atau petugas polisi di lapangan di waktu demo? Ada tidak tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka kepada pejabat atau petugas polisi di lapangan? Jika ada silahkan ditersangkakan, namun kalau tak ada, harus dibebaskan yang bersangkutan," terang Dolfi, putra Sangihe, lama menetap di Jakarta.

"Karena pasal 214 unsur-unsurnya ialah melawan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap pejabat, sedang menjalankan tugas yang sah. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pasal tersebut tidak tepat untuk mentersangka-kan yang bersangkutan," sambung Rompas, pengacara yang eksis membela wartawan vs dewan pers.

"Mengenai pasal 351, jika tidak ada penganiayaan dilakukan oleh tersangka terhadap seseorang maka harus dibebaskan juga saudara Robsal. Bagaimana mungkin orang yang sedang berorasi dapat dikatakan menganiaya atau disimpulkan melakukan penganiayaan? Kalau memang dia terbukti menganiaya, silahkan ditersangkakan," terangnya.

"Penegak hukum harus menjalankan KUHAP secara transparan, adil dan benar sesuai hukum yang berlaku. Negara kita adalah negara hukum," tambah Dolfi Rompas, putra Sangihe, asli Tamako desa Baluntas.

"Kuasa hukum Robinson Saul dapat mengajukan prapradilan bila dirasakan penetapan tersangkanya tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tutup Dolfie Rompas pengacara kondang bersama Wilson Lalengke lulusan universitas Inggris dan Belanda.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik kasus ini, Bripka Armibur Sirvan dengan nomor kontak 082259333010, tidak bisa dihubungi alias mati.

Namun saat dikirimkan permintaan konfirmasi via pesan SMS, oleh oknum polisi di Polres Sangihe itu dijawab agar media meminta keterangan langsung kepada atasannya alias oknum tersebut melempar tanggung jawabnya kepada sang komandan.

"Ini indikasi bahwa penahanan Robinson Saul kemungkinan merupakan pesanan pihak tertentu," ujar Wilson Lalengke menganalisa kasus ini. (AGT/TYr)