10 November 2025
Terbaru:

Penulis: Admin Berimbang

Berita UtamaNasional
Admin Berimbang

Senator RI Beny Ramdhani Minta Kapolri dan Dewan Pers Segera Hentikan Kriminalisasi Pers

BERIMBANG COM, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Beny Ramdhani mengungkapkan keprihatinan atas sederetan peristiwa kriminalisasi pers yang menimpa wartawan di berbagai daerah. Senator asal Sulawesi Utara ini bahkan mengecam keras tindakan aparat Kepolisian dan Dewan Pers yang mengkriminalisasi jurnalis atas karya jurnalistiknya. 

Ramdhani juga menyatakan, mendukung penuh aksi solidaritas yang akan dilakukan wartawan sebagai respon atas tewasnya seorang wartawan (Muhammad Yusuf) dalam tahanan.

"Penangkapan dan pemidanaan wartawan adalah wujud penghianatan terhadap perjuangan reformasi. Pers itu adalah bagian dari reformasi yang harus dijaga kemerdekaannya," tandas aktivis 98 ini, mengkritisi penerapan pasal pidana umum dalam penanganan sengketa pers. 

Menurut Ramdhani, Dewan Pers seharusnya menjadi lembaga yang paling terdepan melindungi dan menjamin kebebasan pers.
"Kalau rekomendasinya justeru menjadikan wartawan dipidana, dan ada yang tewas dalam tahanan, maka sebaiknya seluruh personil Dewan Pers tahu malu dan membubarkan diri sebelum dibubarkan," tegas Ramdhani ketika dimintai tanggapannya menyangkut permasalahan kriminalisasi pers dan aksi damai yang akan digelar wartawan (4/7) nanti.

Kepada pihak Kepolisian, Ramdhani dengan tegas meminta Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian segera menghentikan kriminalisasi pers yang dilakukan anak buahnya.

"MOU antara Kapolri dan Ketua Dewan Pers yang berisi penyelesaian sengketa pers akan jadi lelucon dan terkesan abal-abal jika implementasinya justeru bertolak belakang, dan kewibawaan seorang Kapolri patut dipertanyakan dalam hal ini," pungkasnya.

Terkait hal ini juga, Ramdhani berharap Presiden RI Joko Widodo segera turun tangan karena ini menyangkut hajat hidup ratusan ribu wartawan dan puluhan ribu media yang terancam dikriminalisasi dan kehilangan pekerjaan. 

"Saya pribadi juga mendukung langkah Ketua Umum SPRI Hence Mandagi dan Ketum PPWI Wilson Lalengke melayangkan gugatan PMH terhadap Dewan Pers, karena nasib wartawan dan media sedang dipertaruhkan," imbuhnya.

Sementara itu, untuk diketahui Aksi damai gerakan "Tolak Kriminalisasi Pers Indonesia" akan digelar (4/7) pagi di Dewan Pers dan dilanjutkan ke PN Jakarta Pusat. ***

Berita UtamaJabodetabek
Admin Berimbang

Warga Wates Jaya Tandatangani Penyataan Pembebasan Lahan Proyak Jalur Ganda

BERIMBANG.COM, Bogor- Ratusan warga penggarap pemilik bangunan di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang terkena proyek jalur ganda (double track) memadati kantor Pemerintah Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/07/18).

Kepala Desa (Kades) Wates Jaya, Rudi Irawan mengatakan, kedatangan warga itu untuk melengkapi persyaratan administrasi, sebelum penyerahan dana kerohiman.

"Warga yang hadir ini para penggarap yang memiliki bangunan di lahan PT KAI  yang terkena pembebasan proyek double track. Kedatangan warga memenuhi undangan untuk melengkapi berkas persyaratan administrasi, dimana warga menandatangani pernyataan yang isinya menerangkan bahwa warga tersebut telah menggarap lahan dimaksud selama lebih dari sepuluh tahun", jelas Rudi Irawan.

Jumlah warga penggarap yang memiliki bangunan di lahan milik PT KAI di wilayah kerjanya, lanjut Rudi, tercatat sebanyak 127 kk, yang tersebar di wilayah Rw 2, 3, 7 dan 8. "Jadi, untuk warga penggarap yang tidak memiliki bangunan di lahan garapan milik PT KAI tidak akan mendapat dana santunan kerohiman", tandas Rudi.

Proyek jalur ganda Cigombong-Cicurug merupakan awal dari pembangunan jalur ganda Sukabumi-Bogor. Pemerintah menargetkan jalur ganda Sukabumi-Bogor selesai 2020. (Na/Wan)

Berita UtamaDepok
Admin Berimbang

KB FKPPI Depok Segera Gelar Halal Bihalal

BERIMBANG.COM, Depok – Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra putri TNI/Polri (FKPPI), 1022 Kota Depok, segera menggelar Halalbilhalal,
yang rencananya akan dilaksanakan, pada hari Sabtu Tanggal 7 Juli 2018, Jam 9'30 WIB s/d Selesai, di
Sekretariat KB FKPPI Kota Depok 
Jln Anggrek Raya 188-189. Depok Jaya – Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat.

"Benar, kami telah melakukan rapat persiapan Halal Bihalal Keluarga Besar FKPPI 1022 Kota Depok ini. Bahkan rapat berjalan lancar dan menyepakati bahwasannya saya diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua panitia pelaksanaan Halalbihalal ini," ujar Ketua Panpel terpilih," Herry Setiawan didampingi Sekertarisnya, Tjatur Pamungkas, kepada pewarta Minggu (1/7), di Sekretariat KB FKPPI Kota Depok, Jln Anggrek Raya 188-189. Depok Jaya – Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat.

Menurutnya, bahwa kami hadirkan selaku Pembina FKPPI Dandim 0508 Kota Depok, Letkol Inf. Iskandarmanto, Kapolresta Depok, Kombes Pol. Didik Sugiarto, serta para Komandan Komplek TNI Polri.

"Selain itu, Ketua dan pengurus
Pepabri Kota Depok, serta Forkompimda Kota Depok. Bahkan juga para tokoh – tokoh masyarakat, bahkan berharap kepada seluruh Ketua Rayon dan pengurus keluarga besar FKPPI 1022 se-Kota Depok, untuk hadir dalam acara ini.

"Sebab, selain halal bihalal ini juga berharap agar kita dapat mempererat silaturahmi ke­luarga besar FKPPI khususnya serta mempererat hubungan emo­sional antara kepe­ngu­rusan dan kedepannya agar solid untuk memajukan FKPPI sebagai organisasi berideologi Pancasila dan UUD 1945," tutur Herry.

Herry juga menambahkan, bahwa acara tersebut digelar pada hari Sabtu Tanggal 7 Juli 2018. Jam 9'30 WIB s/d Selesai, di
Sekretariat KB FKPPI Kota Depok 
Jln Anggrek Raya 188-189. Depok Jaya – Pancoran Mas Kota Depok. Selain itu, dengan rangkaian acaranya sebagai berikut ; 1 Pembukaan, 2. Pembacaan Ayat Suci Al-quran, 3. Tauziah, 4. Laporan Ketua Panitia, 5. Sambutan, 6 Ramah Tamah, 7. Hiburan, 8 Penutup.

"Jadi, besar harapan kami semoga acara ini berjalan sesuai rencana dan mendatangkan berkah bagi seluruh anggota serta pengurus FKPPI semua, dan ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya," ucap Ketua Panpel Halal Bihalal KB FKPPI 1022 Kota Depok itu. (*)

Berita UtamaNasional
Admin Berimbang

Hasil Quick Count Nasdem Taklukan PDI-P

BERIMBANG.COM, Jakarta – Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang diketuai Surya Paloh membuat kejutan pada pilkada serentak 2018 dengan menggusur partai-partai besar seperti Gerindra, PKB, PKS maupun PDIP. 

Menurut pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie 8 kemenangan yang diraih calon dari Nasdem di 13 provinsi yang diumumkan lewat hasil quick count sungguh luar biasa dan mengejutkan publik.

Justru Demokrat yang awalnya punya kans menang di Jabar, NTT dan Kaltim harus terpuruk mengakui keunggulan Nasdem.

Lanjut kata Jerry, tak seperti biasanya Demokrat takluk pada Nasdem. Lantaran Jatim dan Jabar milik Demokrat dan PKS pada pilgub lalu. Jawa Barat pada survei awal dikuasai Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi, tapi di injury time berbalik. Justru Ridwan Kamil yang diusung Nasdem menaklukan keduanya.

Memang kata Jerry, ketua umum mereka Surya Paloh punya peran besar dalam kemenangan mereka. Apalagi media pendukungnya yang membantu para calon gubernur mereka.

PDI-P saja ujar Jerry takluk pada Nasdem dimana kedudukan 8-4  Dimana Nasdem mendukung dan mencalonkan Gubernur yang menang seperti, Murad Ismail (Maluku), Viktor Bungtilu Laiskodat (NTT), Sutarmidji (Kalbar), Herman Deru (Sumsel), Edy Rahmayadi (Sumut), Ganjar Pranowo (Jateng), Khofifah Indar Parawansa (Jatim) dan Ridwan Kamil (Jabar). 

Sedangkan PDI-P tutur dia, hanya unggul di Bali, Jateng, Maluku, Sulsel. 

Lanjut kata Jerry, ini bisa berpengaruh bagi PDI-P di pilpres pada 2019 mendatang. Nasdem dan PPP akan menjadi partai yang diperhitungkan, selain new comer Perindo. Pasalnya, menang di pilgub akan menjadi barometer pada pilpres.

"Saya mengapresiasi racikan dan ramuan politik dari Nasdem yang menggunguli para rivalnya. Mereka datang bagaikan tim "Three Lions" Inggris di piala dunia Rusia, dengan menggulung Tunisia 2-1 dan menghajar Panama 6-1," kata Jerry.( tyr-WA Red)

Berita UtamaJabodetabek
Admin Berimbang

Para Pimpinan Organisasi Pers Gelar Temu Khusus Bahas Lawan Kriminalisasi Pers

BERIMBANG COM, Jakarta – Kematian terhadap wartawan Kemajuan Rakyat Almarhum Muhammad Yusuf,  memicu reaksi keras para ketua umum, pengurus, presidium organisasi pers, hingga digelar pertemuan mendadak, membahas kriminalisasi pers diseluruh Indonesia. 

Diantaranya :1. Ozzy Sulaiman Sekjen Majelis Pers/ Ketum KWRI, 2. Hence Mandagi Ketum SPRI, 3. Wilson Lalengke Ketum PPWI, 4. Hans Kawengian Ketum KOWAPPI, 5. Helmy Romdhoni Ketum JMN, 6. Taufiq Rachman Ketum IPJI, 7. Marlon Brando Ketua IMO, 8. Lian Lubis Ketua PWO, 9. Budi Sekjen DPP AWDI, 10. Ronaldo Ketua PWRI, dan 11. Sukahati Ketua Presidium FPII. 

Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Hence Mandagi mengatakan "seluruh Ketua Umum organisasi pers yang hadir pada pertemuan tersebut, sepakat menyatakan 'perang' melawan kriminalisasi pers Indonesia," katanya, di Bakmi Toko Tiga, Jl. Wahid Hasyim No. 63, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 26-6-2018.

“Target utama perlawanan kita adalah Dewan Pers, karena menjadi biang kerok terjadinya tindakan kriminalisasi pers di berbagai daerah,” ungkap Mandagi. 

Hence menjelaskan "akan ada aksi damai usai sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers di PN Jakarta Pusat,4/7/2018. Perwakilan wartawan dari berbagai daerah akan berkumpul terpusat di Jakarta." terangnya.

Ditempat yang sama, Ketua Umum Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Ozzy Sulaiman Sudiro mengungkapkan "akan ada agenda besar penyelamatan kemerdekaan pers Indonesia," terangnya

"sedang dipersiapkan puluhan organisasi pers di Posko Komando Perang Melawan Kriminalisasi Pers yang berpusat di lantai 5 Gedung Dewan Pers," ungkap Ozzy.

Masih ditempat yang sama, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke menyatakan "hanya terjadi di Indonesia, sebuah karya jurnalistik dianggap perbuatan kriminal oleh Dewan Pers." tegasnya.

“Puluhan ribu media dan ratusan ribu wartawan harus diselamatkan dari tindakan kesewenangan Dewan Pers,” ujar Lalengke, dengan mimik wajah semangat.

Lanjut wilson, "seluruh pekerja pers dan wartawan se-Indonesia dapat menggalang persatuan dan kerjasama dalam memperjuangkan kemerdekaan kehidupan pers yang bebas dari kriminalisasi, intimidasi, dan berbagai bentuk pemasungan jurnalisme di negeri ini," himbau nya. (WA-G/Red)

Berita UtamaJakarta
Admin Berimbang

Rencana Dilaporkan ke Polisi, Wilson: PWI Tidak Paham Konstitusi dan UU Pers

Penulis : Wilson Lalengke

BERIMBANG.COM, Jakarta – Wilson Lalengke belakangan jadi pembicaraan hangat di kalangan jurnalis, khususnya di lingkaran organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pasalnya, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu beberapa waktu lalu mengeluarkan pernyataan yang cukup memerahkan telinga para pengurus PWI. 

Wilson mensinyalir bahwa Team Pencari Fakta (TPF) PWI atas kasus tewasnya wartawan Muhammad Yusuf dibiayai oleh oknum pengusaha hitam di Kalsel, Haji Isam.

Atas statemen lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, PWI membantahnya dan mengatakan bahwa TPF dibiayai secara mandiri oleh organisasi itu. Tidak cukup sampai di situ, dari pemberitaan yang beredar, PWI berencana akan melaporkan Wilson Lalengke dan media-media yang mempublikasikan pernyataannya tersebut ke polisi.

"… Kami juga sedang mempertimbangkan  untuk melaporkan ke polisi, sumber dan penyebar informasi dan media-media yang memuat menyebarkan berita fitnah itu,” tegas Helmie, salah satu anggota TPF PWI yang dikutip dari situs jejakrekam.com.

Merespon hal tersebut, lulusan pasca sarjana bidang studi Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, itu menanggapi santai saja. Ia justru prihatin dan merasa kasihan dengan pola pikir para pengurus PWI yang seharusnya lebih cerdas dan arif dalam menyikapi sebuah persoalan jurnalisme.

"Saya prihatin dan kasihan dengan teman-teman saya di PWI itu. Padahal mereka bukan orang baru di dunia jurnalistik dan media massa. Seharusnya lebih cerdas dan arif bijaksana dalam menyikapi pemberitaan yaa," ujar Wilson melalui saluran WhatsApp-nya, Sabtu (23/06/2018).

Di antara para pengurus PWI, lanjut pria yang juga sebagai Ketua Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (PERSISMA) ini, ada yang lulusan program doktor di luar negeri dan aktivis Hak Azasi Manusia (HAM). 

"Pengurusnya ada yang lulusan S-3 dari luar negeri, dan pejuang HAM, seharusnya mereka paham bahwa mengeluarkan pendapat dan kemerdekaan pers adalah Hak Azasi Manusia yang paling azasi, HAM yang harus mereka hargai, hormati dan junjung tinggi," imbuh pemimpin redaksi Koran Online Pewarta Indonesia itu dengan nada heran.

Ia kemudian menduga bahwa pernyataan PWI yang akan membawa persoalan ini ke ranah hukum merupakan reaksi emosional tanpa berpikir terlebih dahulu. 

Wilson berharap, agar kawan-kawan PWI belajar HAM dengan lebih serius dan mendalam. 

"Pelajari dan pahami apa itu HAM, khususnya terkait dengan HAM mengeluarkan pendapat sebagaimana tertuang dalam pasal 28, 28F UUD Negara Republik Indonesia dan HAM kemerdekaan pers sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 ayat (1) dan (3) UU No. 40 tahun 1999," jelas Wilson.

Wilson menyayangkan pernyataan PWI seperti yang sudah tersiar luas di beberapa media massa. 

Ia mengatakan bahwa para pengurus di organisasi warisan orde baru itu kurang memahami konsistitusi dan perundangan yang ada, khususnya UU No. 40 tahun 1999. 

"Aneh jika wartawan yang memperjuangkan kemerdekaan pers malahan menjadi penghianat terhadap perjuangannya sendiri. Jangan jadi penghianat konstitusi dan UU Pers dong, malu-maluin saja," pungkas Wilson Lalengke yang juga adalah anggota Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad-21 (Kappija-21) itu. 

Berita UtamaDepok
Admin Berimbang

Depok Akan Kembali Gelar Pasar Tumpah di Pancoran Mas

BERIMBANG.COM, Depok – Pemerintah Kota Depok tetap masih melarang adanya pasar tumpah pada malam takbiran menyambut Idul fitri Tahun 2018 ini. Namun tidak seperti Tahun lalu. Wali kota mengeluarkan surat edaran larangan pasar tumpah pada malam takbiran. Namun untuk Tahun ini tidak mengeluarkan surat edaran.

"Kami tetap melarang, namun kita liat kebutuhan dan keinginan masyarakat, kalau memang masyarakat tetap menyelenggarakan harus ada ijin keramain dari Polres Depok, Sebab pasar tumpah yang biasa digelar warga di Jalan Baru berpotensi membuat kemacetan dan rawan tindak kriminalitas", kata Walikota Depok H. Muhammad Idris saat di temui wartawan beberapa hari yang lalu.

Sementara itu Ketua Panitia pasar tumpah Ismail mengatakan, penyelenggaraan pasar tumpah sudah menjadi kebiasaan yang sudah ada secara turun temurun dan melekat di benak masyarakat akan menjadi sesuatu yang sangat asing jika dihilangkan.

"Pasar rakyat tidak bersifat permanen, hanya dilakukan saat bulan Ramadhan saja. Pasar tumpah ini dilakukan guna menyalurkan aspirasi masyarakat, karena memang pasar ini telah rutin setiap tahun", ujar Ismail saat di temui di kantor RW 19, (13-6-18).

Lebih dari itu Ismail yang juga menjabat Ketua Rt.1 Rw 19 ini mengungkapkan, demikian pula dengan event tahunan yang rutin digelar yaitu pasar rakyat atau biasa disebut pasar tumpah, selalu dilakukan mulai sore pada malam takbiran menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Dalam pelaksanaannya, pasar tumpah yang rutin digelar setiap tahunnya tersebut melibatkan berbagai elemen, rt, rw, kepolisian, koramil dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok Selain itu, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup(DKLH) Kota Depok juga akan menurunkan armada truk kebersihan dan gerobak motor, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya juga agar tidak menimbulkan kericuhan", tutur Ismail.

Hasil dari penjualan lapak tersebut kata Ismail di salurkan kepada fakir miskin di lingkungan Rw. 19 Rw. 13 dan Rw 20, dan membantu pembangunan sarana pembangunan lingkungan.

"Dana hasil penjualan ini kami salurkan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dari kami misalnya santunan anak yatim piatu, pembangunan jalan dan pembangunan beberapa masjid, jadi pasar tumpah ini sangat bermanfaat bagi warga sekitar kampung lio ini", tutur ismail.

Ismail berharap seluruh elemen yang bersinergi dapat membantu dengan maksimal agar pasar tumpah dapat berjalan dengan kondusif. 

“Semoga pasar tumpah tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Tentunya masyarakat juga harus bersama-sama menjaga keamanan pada saat acara berlangsung,” tutupnya ( Adi ).

Jabodetabek
Admin Berimbang

Bukber Panwaslu Kabupaten Bogor Mengundang Nara Sumber JPPR

BERIMBANG.COM, Bogor – Gelar buka bersama dengan tema Sosialisasi Pengawasan Partisitatif bagi insan pers, Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Bogor, dibarengi dengan berbuka puasa bersama para jurnalis. 

Ketua Panwaslu kabupaten Bogor Ridwan Arifin, mengajak media masa berpartisipasi dalam menyebarkan gelar pemilihan bupati yang digelar 27 juni 2018 mendatang. 

"Kami menyadari kekurangan sumber daya manusia, hanya 17 orang dengan jumlah 40 kecamatan dikabupaten Bogor," ujarnya, dihotel M-One  12/6/2018  

"cerdaslah dalam memilih, Sebelum melangkap ke TPPS ya sholat dulu lah bagi yang beragama Islam, tanpa ada paksaan orang lain, " pungkas Ridwan. 

Dalam acara tersebut, Panwaslu mengundang nara sumber dari Peneliti Senior Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi, memaparkan peserta pemilu yang menjadi stakeholder.   

Dibutuhkan sinergitas antara 1. Pemilih, 2. KPU, BAWASLU dan DKPP, 3. media masa, pemantau dan pemgamat, 4. DPR 5. Pemerintah 6. Penegak Hukum, 7 institusi khusus, 

Lanjut Yusfitriadi membandingkan uniknya pemilihan di Indonesia dengan pemilihan di luar negeri tidak ada pengawas, hanya di Indonesia yang ada pengawas, sebab bentuk ketidak percayaan masyarakat, 

Lalu, "Pragmatisme pemilih sudah menjadi budaya, kecerdasan pemilih masih jauh dari harapan," pungkas Yusfitriadi. (TYr)

Berita UtamaJabodetabek
Admin Berimbang

Kondisi Jalan Raya-Sukabumi Bogor Tepatnya Di Depan Lido Resort Macet Parah

BERIMBANG.COM, Bogor- Kondisi saat ini Jalan Raya Sukabumi – Bogor tepatnya di depan Lido Resort dipadati ribuan kendaraan sepeda motor dan mobil sehingga mengakibatkan kemacetan kedua arah antara Patung Gajah Cigombong sampai Jembatan Cisalopa Caringin, sabtu (9/6/18) malam.

Menurut salah satu pengendara motor Dadang (50), terjadinya kemacetan diduga adanya pasar malam (PM) yang berada di Area Taman Rekreasi Lido Resort dengan banyaknya kendaraan yang keluara masuk ke lokasi pasar malam tersebut.

"Iya pak, terjadinya macet akibat ada pasar malam di Lido, karena banyak kendaraan yang keluar masuk kelokasi pasar itu, ditambah lagi inikan malam hari libur," ujarnya kepada berimbang.com

Pantauan Berimbang.com dilokasi para Anggota Polsek Cijeruk dan DLLAJ yang sedang melaksanakan Pos Pam diarea tersebut sibuk dengan melaksanakan mengatur Lalulintas dilokasi sekitar. (Na/Wan)

Berita UtamaDepok
Admin Berimbang

Aliansi Buruh Prakarsai Deklarasi Dukungan Untuk 2DM di Pilgub Jabar

BERIMBANG.COM, Depok – Pendukung pasangan calon Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 dari berbagai wilayah di Depok mulai merapatkan barisan, Jumat,(8/6) sore. Mereka mendeklarasikan pemenangan Pilgub Jabar 2018 untuk pasangan Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi (2DM).

Para perwakilan tim pemenangan Paslon nomor 4 ini berkumpul di posko Aliansi di Jalan Jatijajar, Tapos, Depok. Mereka akan jalankan program kerja untuk mensosialisasikan paslon nomor 4 serta penyadaran terhadap masyarakat untuk tidak golput dalam Pilgub Jabar.

"Ke dua program kerja itu akan segera bergulir untuk pemenangan Paslon yang sudah tidak diragukan lagi mampu pimpin Jabar yakni nomor 4, karena masyarakat sudah mengetahui hasil kerja dari ke duanya," kata Ketua Aliansi, Sucipto.

Menurut Sucipto, ke duanya sama-sama berpengalaman di bidang pemerintahan. Terlebih lagi, Paslon ini sangat terbuka dalam hal komunikasi. "Jadi Jabar harus di pimpin oleh ahlinya dan mengetahui betul permasalahan di Jawa Barat,", jelas Sucipto.

Dalam deklarasi yang di prakarsai oleh Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kota Depok, Pusat Aspirasi Kaum Buruh Indonesia, Aliansi Buruh Mandiri, Driver Online sepakat mentargetkan 40 persen suara dari total jumlah hak suara di Depok. 

 Di akhir kegiatan deklarasi, Sucipto berkeyakinan bahwa Paslon nomor 4 akan memimpin Jawa Barat menuju Gemah Ripah Repeh Rapih dalam arti sebenarnya. (Ko)