Penulis: Admin Berimbang

BERIMBANG.COM KUNINGAN – Billy aprilian (5) anak kedua dari perkawinan Umi dan Nana suhana, Lahirnya normal, namun fisiknya berkelamin ganda, warga, Dusun Malar Aman, RT 01, RW 07, Desa cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

"Waktu operasi ke 1 (pertama) Umur 16 bulan, di Rumah Sakit Sekar Kamulyan Cigugur Kuningan, Operasi ke 2 (kedua) umur 4 tahun di Rumah sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung," kata Umi, orangtua Billy, via Aplikasi WhatsApp, (12/09/18)

"Sekarang mau operasi yg ke 3 (tiga), Hasil lab (laboratorium) rontgen, sama dokter bius mah udah, Semua nya udah gol, tinggal tindakan operasinya aja," ungkapnya.

Menurut Umi, BPJS tidak menanggung periksa dan obat lainnya yang dibeli pakai uang sendiri. "Katanya cek kromosom mah (di)luar dari BPJS, Kan diprodia diperiksanya juga, kurang lebih nya dua juta (Rp. 2.000.000). (obat) Ya beli di Apotek," ungkap Umi.

Lanjut Umi, Pengakuan dirinya pekerja serabutan sebagai pembantu rumah tangga dan suaminya Nana suhana pekerjaannya tukang ojeg pangkalan, 

Lalu, kesulitan mendapatkan biaya pengobatan yang sudah mendapat panggilan via telpon dari RSHS Bandung untuk operasi Billy yang ketiga kalinya,

"Udah ada panggilannya, bulan kemarin, udah disuruh ke Bandungnya mah. (Pemberitahuam Tidak Dengan Surat -red) Gak ada surat nya mah, Lewat telpon," terang Umi.

Lebih lanjut, tiada ongkos dan operasional perjalanan Kuningan – Bandung, membutuhkan waktu kurang lebih 5 Sampai dengan 6 jam.

"Dede (Billy) harus dibawa ke Bandung lagi, tapi kendalanya biaya buat berangkatnya. Begini kalau orang gak punya mah," terang Umi.

Terpisah, kepala Desa Cisantana, Cecep Murad, mengatakan, "Kami belum memiliki ambulance desa," terangnya, via Aplikasi WhatsAaps.

Lalu, Cecep menjelaskan, bahwa Bantuan yang pernah diupayakan, "sekitar 2 bulan lalu untuk transportasi dan lain-lain saya mohonkan bantuan dari Baznas, dan mendapat 1.5 juta," ujarnya.

"Iya langsung diberikan oleh Pangurus Baznas Kuningan, saya menyaksikan. Bapak bisa langsung konfirmasi ke Baznas Kuningan," pungkasnya.

Hingga berita ini dimuat berimbang.com menanyakan solusi warga miskin selanjutnya terkait penderita kelainan kelamin. Kepala Desa Cecep Murad, sudah tidak membalas lagi chating. (Tengku YusRizal)

BERIMBANG.COM SANGIHE – Aksi demo beberapa bulan lalu tentang perjuangan dana pinjaman Rp. 170 miliar dari Kementerian Keuangan RI kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara,

berujung penetapan tersangka dan penahanan kepada dua orang peserta demo. Salah satunya sang orator demo, Robinson Saul.

Berdasar surat pemberitahuan dimulainya penyidikkan nomor kepolisian B/20/Xlll/2018/Reskrim, Polres Sangihe memeriksa Robinson Saul yang dimintai keterangan tentang dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum dan/atau penganiayaan, sebagaimana diatur dalam pasal 214 ayat (2) KUHP.

Sebagai penanggung jawab demo, Robinson Saul sejak awal telah melakukan langkah-langkah persyaratan demo.

Dimulai dari pemberitahuan waktu, tempat, jumlah peserta demo dan lain-lain kepada pihak Kepolisian Resort Kepulauan Sangihe, Kota Malahasa Tahuna.

Hak bebas berpendapat menyuarakan aspirasi dalam undang-undang nomor 9 tahun 2008, sangatlah jelas tertuang poin-poinya, bahkan dilindungi saat menyampaikan unek-unek sebagai sebuah demokrasi.

Aneh tapi nyata, pihak kepolisian di Polres Sangihe, menyangkakan orator demo Robinson Saul dengan dugaan yang tidak sesuai aturan hukum, yaitu pasal 214. Dan diindikasi kuat, Polres Sangihe membela sesama anggotanya yang kena musibah kakinya patah.

Dipaparkan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA di Jakarta, Minggu (9/9/2018).

"Polisi digaji bertugas demi negara Republik Indonesia dan dibayar oleh uang rakyat melalui pajak. Jika terjadi seperti di demo itu, sang polisi patah kakinya atau hal lain, tentunya itu resiko dari tugas negara. Lebih baik jangan jadi polisi apabilah cengeng, takut dengan resiko di lapangan saat bertugas," tegas Wilson.

Lanjutnya, seyogyanya polisi itu mengayomi, melindungi, membantu masyarakat, menciptakan suasana yang kondusif misalnya saat demo lebih sigap melihat kondisi di lapangan agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Berarti polisi pada waktu itu tidak cekatan membaca situasi yang bergejolak hingga ada petugas yang korban," ungkap Lalengke, putra Sulawesi jebolan Lemhanas tahun 2012 itu.

Sementara, Pengacara muda, Dolfie Rompas menilai, penyidik terlalu dini membuat status tersangka terhadap orator demo Robinson Saul.

"Intinya, ada tidak perbuatan tersangka sedang melawan pejabat atau petugas polisi di lapangan di waktu demo? Ada tidak tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka kepada pejabat atau petugas polisi di lapangan? Jika ada silahkan ditersangkakan, namun kalau tak ada, harus dibebaskan yang bersangkutan," terang Dolfi, putra Sangihe, lama menetap di Jakarta.

"Karena pasal 214 unsur-unsurnya ialah melawan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap pejabat, sedang menjalankan tugas yang sah. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pasal tersebut tidak tepat untuk mentersangka-kan yang bersangkutan," sambung Rompas, pengacara yang eksis membela wartawan vs dewan pers.

"Mengenai pasal 351, jika tidak ada penganiayaan dilakukan oleh tersangka terhadap seseorang maka harus dibebaskan juga saudara Robsal. Bagaimana mungkin orang yang sedang berorasi dapat dikatakan menganiaya atau disimpulkan melakukan penganiayaan? Kalau memang dia terbukti menganiaya, silahkan ditersangkakan," terangnya.

"Penegak hukum harus menjalankan KUHAP secara transparan, adil dan benar sesuai hukum yang berlaku. Negara kita adalah negara hukum," tambah Dolfi Rompas, putra Sangihe, asli Tamako desa Baluntas.

"Kuasa hukum Robinson Saul dapat mengajukan prapradilan bila dirasakan penetapan tersangkanya tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tutup Dolfie Rompas pengacara kondang bersama Wilson Lalengke lulusan universitas Inggris dan Belanda.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik kasus ini, Bripka Armibur Sirvan dengan nomor kontak 082259333010, tidak bisa dihubungi alias mati.

Namun saat dikirimkan permintaan konfirmasi via pesan SMS, oleh oknum polisi di Polres Sangihe itu dijawab agar media meminta keterangan langsung kepada atasannya alias oknum tersebut melempar tanggung jawabnya kepada sang komandan.

"Ini indikasi bahwa penahanan Robinson Saul kemungkinan merupakan pesanan pihak tertentu," ujar Wilson Lalengke menganalisa kasus ini. (AGT/TYr)

BERIMBANG.COM ACEH – Permasalahan tenaga kerja yang mendera ratusan karyawan PT. Semadam yang berbuntut unjuk rasa hingga menduduki gedung DPRK Aceh Tamiang,

ternyata tak mampu diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, meski telah di mediasi DPRK Aceh Tamiang dan seluruh unsur Forkopimda setempat. Pertanda angkuhnya Manager PT. Semadam, Jumat (08/08/2018).

Bermula dari mogok kerja yang dilakukan pekerja dipicu pemecatan sepihak ketua Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPP-SPSI) oleh Managemen,

serta sederet dugaan pelanggaran lainnya hingga karyawan melakukan unjuk rasa sampai menduduki gedung DPRK, ternyata tak berhasil membuat perusahaan tersebut melakukan pembenahan, malah semakin memicu konflik sosial.

Berikut sederetan fakta terkait angkuhnya Manager PT. Semadam yang berhasil dirangkum redaksi, Sabtu (08/08/2018).

1. Mengetahui karyawan mogok kerja karena meminta keadilan, PT Semadam tak berinisiatif membuka jalur Musyawarah.

Salah satu karyawan, Winarso mengatakan awalnya mereka mogok kerja karena tak terima dengan keputusan Manager atas di PHK nya Ketua PUK mereka tanpa alasan yang jelas. Namun aksi mogok kerja oleh 68 orang tersebut, malah membuat perusahaan memecat mereka.

"Aksi mogok kerja kami dianggap perusahaan tidak sah akibatnya kami tidak dipekerjakan kembali padahal kami telah melakukan sesuai prosedur," ujarnya, kemarin (7/9/2018).

2. Lecehkan Pemkab Bupati Atam dan Ketua DPRK Atam datangi manager PT. Semadam namun perusahaan tetap bersikeras dengan sikapnya.

Setelah di-PHK sepihak, ratusan karyawan akhirnya berunjuk rasa hingga menduduki dan bermalam di gedung DPRK Atam, hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Menarikanya, bahwa PT Semadam yang bernaung di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang ini tak menggubris niat baik Bupati dan ketua DPRK.

Ardiadi, sekretaris PC F-SPPP-SPSI mengatakan bahwa setelah karyawan berunjuk rasa, Bupati Mursil dan Ketua DPRK Atam Fadlon rela turun langsung menjumpai Manager Perusahaan, Rusli di kantor PT. Semadam, namun tak menghasilkan perubahan apapun.

"Hasilnya tetap nol, tidak ada realisasi seperti janji Bupati yang meminta perusahaan bisa mempekerjakan kembali karyawannya," ucapnya kepada wartawan.

3. PT. Semadam berdalih siap menerima kembali karyawan yang dikeluarkan dengan syarat menandatangani perjanjian sarat intimidasi.

Meski Bupati Aceh Tamiang dan Ketua DPRK setempat telah meluangkan waktu untuk mencari solusi terkait tuntutan para karyawan yang berunjuk rasa, angkuhnya PT. Semadam yang mengaku siap mempekerjakan karyawan namun wajib menandatangani perjanjian sepihak yang sarat intimidasi.

Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh yang telah menerima kuasa atas nama SPPP-SPSI mengatakan bahwa karyawan yg di PHK akibat protes tersebut telah mendapat surat panggilan untuk siap dipekerjakan kembali, sayangnya mereka diintimidasi untuk menandatangani perjanjian yang tak boleh mereka pegang.

"Salah satu isi pernyataan yaitu bersedia potong gaji selama mogok kerja dan akan diberhentikan jika kembali melakukan aksi, ini kan intimidasi, belum lagi mereka juga dilarang membawa hp pada saat dipangggil tersebut dengan dalih agar tidak ada intervensi pihak manapun," terang Sayed.

Karena merasa ditekan, maka hanya sebagian pekerja saja yang mau menandatangani perjanjian tersebut.

4. Mediasi oleh LSM Gadjah Puteh dan unsur Forkopimda di gedung DPRK Atam sia-sia, perusahaan malah pilih PHI.

Keangkuhan sebuah perusahaan yang tak menggubris masukan para pimpinan daerah dilakukan PT. Semadam.

Setelah LSM Gadjah Puteh menerima kuasa atas nama Serikat Pekerja dan langsung mengambil alih jalur musyawarah dengan melibatkan semua unsur Forkopimda, mediasi di aula komisi A DPRK Aceh Tamiang tersebut ternyata sia-sia, Jumat (07/08/2018).

Dihadiri wakil Bupati Aceh Tamiang, ia meminta agar Perusahaan bisa menerima kembali para karyawan dan mengenyampingkan yang telah terjadi demi nasib anak-istri yang terlantar jika kepala keluarga tak punya pekerjaan.

Tak hanya Wabup, anggota DPRK Komisi D yang memfasilitasi mediasi juga meminta perusahaan untuk menurunkan ego dari merasa lebih besar dibanding para karyawannya,

Agar masalah juga tidak berlarut ke jalur hukum hingga melebar ke persoalan perizinan dan sederet pelanggaran lainnya, maka managemen diminta untuk kembali pekerjakan karyawan tanpa surat pernyataan yang merugikan. Sayangnya pimpinan perusahaan yang hadir pada mediasi tersebut menyebut pihaknya memilih ke jalur PHI (Pengadilan Hubungan Internasional).

Akhirnya mediasi demi mewujudkan sila ke-4 dari Pancasila tersebut gagal dan LSM Gadjah Puteh meminta tindakan tegas dari pimpinan daerah terhadap perusahaan di bawah naungannya.

"Kalau jalur hukum sejak awal sudah kita persiapkan, tapi mengingat kita ingin coba itikad baik dengan musyawarah dulu, kalau perusahaan bersikeras dengan egonya, ya sudah. Maka di sinilah butuh ketegasan Bupati," tegas Sayed.

Sampai berita ini diturunkan, para karyawan PT. Semadam yang berunjuk rasa masih bertekad menduduki gedung Dewan setempat sampai tuntutan mereka terpenuhi. (MAI/TYr)