7 April 2025
Terbaru:

Bulan: April 2020

Depok
Admin Berimbang

PSBB Di Lima Daerah Termasuk Kota Depok Berlaku Mulai Tanggal 15 April

BERIMBANG.COM, Depok – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di lima daerah yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi (Bodebek) akan dimulai pada 15 April mendatang.

Hal itu ia sampaikan seusai melakukan video konferensi bersama lima kepala daerah di Bodebek beserta jajaran keamanan, Minggu (12/4/2020).

“Pak Menkes sudah mengirimkan surat persetujuan kemarin sore, yang menyatakan bahwa lima wilayah di Provinsi Jabar disetujui melaksanakan PSBB. Kami koordinasikan dan menetapkan bahwa PSBB di lima wilyah akan dimulai di hari Rabu dini hari tanggal 15, bulan April selama 14 hari,” tutur Emil, sapaan akrabnya di Gedung Pakuan.

Menurut Emil, PSBB tak jauh beda dengan imbauan social distancing dari pemerintah.

Hanya kali ini, aparat hukum diberikan kewenangan untuk memberi sanksi.

Kebijakan lainnya pun akan diatur oleh bupati dan wali kota.

“Perbedaan PSBB dengan sebelumnya, sekarang aparat hukum diberikan kewenangan sanksi dari wali kota dan bupati. Termasuk ojol diserahkan kebijakannya apakah dibolehkan atau tidak diserahkan ke wali kota bupati. Pabrik yang masih buka, saya sudah instruksikan mana yang boleh dan tidak boleh buka,” ungkap dia.

Ia menambahkan, PSBB di tingkat kabupaten akan berbeda dengan di kota.

Emil mengatakan, akan ada skema berbeda mengingat wilayah kabupaten memiliki banyak pedesaan.

“Yang menarik dari PSBB di lima wilayah, ada sifatnya kabupaten. Kabupaten ini berbeda mereka memiliki desa sehingga tidak bisa dilakukan PSBB seperti DKI Jakarta. Kabupaten Bogor dan Bekasi memutuskan PSBB dibagi dua. Kecamatan tertentu di zona merah akan (PSBB) maksimal, sementara di zona lainnya akan menyesuaikan,” ujar dia.

Iik

Depok
Admin Berimbang

Suara Dentuman Depok, Bogor Dan Jakarta Terungkap

BERIMBANG.COM, Depok – Volkanolog Institut Teknologi Bandung (ITB) Mirzam Abdurrachman mengungkap hipotesa sumber suara dentuman yang diduga berasal dari letusan Gunung Anak Krakatau, Banten. Suara dentuman itu terdengar di Jakarta, Bogor, dan Depok pada 11 April 2020.

Mirzam Abdurrachman menjelaskan sampai saat ini belum diketahui secara pasti sumber asal suara dentuman tersebut. Namun menurutnya, suara dentuman bisa terjadi salah satunya karena aktivitas magma dari suatu gunung api, akibat perpindahan magma secara tiba-tiba dari dapur magma ke lokasi yang lebih dangkal.

Menurut dia, kejadian ini mengakibatkan terjadinya kekosongan dan ambruknya dapur magma dalam, sehingga menghasilkan dentuman dan getaran di daerah sekitarnya. Fenomena yang sering juga disebut underground explosion ini bisa dan tidak selalu diikuti oleh suatu erupsi gunung api.

“Namun hal tersebut masih perlu mendapat dikaji terlebih dahulu dengan data kegempaan serta perubahan temperatur dan pelepasan gas dari gunung-gunung di sekitar Jabodetabek dan juga Gunung Anak Krakatau,” ujarnya.

Dia mengatakan hipotesis tersebut didasarkan pada peristiwa serupa yang terjadi di tiga gunung api di tiga negara yaitu, Gunung Api Miyakejima Jepang (tahun 2000), Gunung Piton de La Fournaise Pulau Reunion (tahun 2007), dan gunung di Kepulauan Mayotte Prancis (tahun 2018).

Dosen Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB tersebut memastikan bahwa hipotesis atau dugaan tersebut masih perlu dikaji dan dibuktikan apakah dentuman keras misterius tersebut mempunyai hubungan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau pada Jumat lalu.

Terletak di Selat Sunda Provinsi Lampung, Gunung Anak Krakatau berada di antara Pulau Panjang, Sertung dan Pulau Rakata. Dijelaskannya, letusan Gunung Anak Krakatau termasuk tipe strombolian dan vulkanian yang memiliki energi letusan tergolong rendah hingga sedang.

Berdasarkan data Volcanic Explosivity Index (VEI), Gunung Anak Krakatau miliki nilai VEI 2-3 artinya tergolong rendah hingga sedang.

Dr Mirzam Abdurrachman mengatakan Gunung Anak Krakatau baru muncul ke permukaan sejak tahun 1927.

“Sejak tahun tersebut, Gunung Anak Krakatau tumbuh besar dan mempesona,” ujar Mirzam.

Gunung Anak Krakatau adalah sisa sejarah panjang letusan Krakatau Purba yang berlangsung sejak abad ke-5, hingga letusan di tahun 1883 yang hanya menyisakan Rakata, Panjang dan Sertung.

Hampir setiap tahun Gunung Anak Krakatau memperlihatkan aktivitas vulkanisme. Pola letusannya pun kini tercatat semakin teratur sejak tahun 2008.

Red

Bogor
Admin Berimbang

Saat Wabah, Gudang di Kabupaten Bogor Pernah Mendatangkan Sepatu Dari Cina

BERIMBANG.com – Gudang Sepatu, pernah mendatangkan sepatunya dari Cina, terletak di Kampung Malimping, Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Security atau Satpam, Hendra yang membukakan pagar, saat ditemui wartawan di gudang itu, pada Senin (13/04/2020). Dia membenarkan bahwa ada sepatu yang pernah didatangkan dari Cina ke gudang tersebut.

“Iya dari Tiongkok,” katanya, terakhir pengiriman dari Cina itu, “bulan Februari (2020),” terang Hendra.

Sepengetahuan Hendra, nama perusahaan tempat ia bekerja, “Urban & Co,” katanya, “Bos kita kan emang Cina juga,” terangnya.

Sedikit informasi diberikan Hendra karena kapasitasnya hanya sebatas Security, ia menjelaskan bahwa staff atau managemen perusahaan yang mengerti untuk menjawab pertanyaan wartawan, tidak ada ditempat.

Untuk diketahui, tahun 2020 penularan virus corona Covid-19 sedang marak-maraknya di negeri tirai bambu itu.

Terpisah dihari yang sama, Kepala Desa Babakan Madang Ir. Deni Nugroho, juga membenarkan ada gudang sepatu didaerahnya yang mendatangkan barang sepatu dari Cina.

“Iya benar pak, izinnya SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha), untuk gudang,” katanya, ia tidak menjelaskan banyak, “Urusannya sudah di serahkan kepada Muspika,” ujar Deni.

(TYr/ARF)

Depok
Admin Berimbang

Cegah Penyebaran Virus Korona, 100 Wartawan Depok Ikut Rapid Test

BERIMBANG.COM, Depok – Guna mencegah penyebaran Covid-19, 100 wartawan Kota Depok mengikuti Rapid Test yang dilaksanakan dua hari yakni 6 dan 7 April 2020 di RS Bunda Margonda, Depok.

Setelah proses Rapid test screening SARS CoV 2, Rabu (8/4/2020) didapati hasil non reaktif atau negatif atas tes yang diikuti ratusan wartawan yang meliput di wilayah Kota Depok tersebut.

“Keseluruhan peserta rapid tes screening SARS CoV 2 Non Reaktif (Negatif),” kata Penaggung Jawab Pelaksanan Rapid Tes 100 Wartawan Depok dari RSU Bunda Margonda Depok, dr Arwin Prasasto, Sp.PK , Kamis (9/4/2020).

Menurut Ketua Wartawan Depok Siaga Covid-19 Rusdy Nurdiansyah, rapid tes Covid-19 ini diikuti 100 wartawan yang bertugas di Kota Depok dan wartawan yang berdomisili di Kota Depok, termasuk berimbang.com.

“Alhamdulillah hasilnya semuanya negatif. Tetap jaga kesehatan dan selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih (PHBS), selalu cuci tangan pakai sabun, gunakan masker dan jaga jarak saat bertugas meliput di lapangan,” tutur Rusdy, Kamis (9/4/2020).
Rusdy mengatakan, pelaksanaan kegiatan tersebut juga berkat bantuan 100 alat Rapid Test dari Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna dan didukung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok Sidik Mulyono, RS Bunda Margonda dan The Margo Hotel.
“Saya ucapkan terima kasih atas semua dukungan yang diberikan,” kata Rusdy.

Humas RSU Bunda Margonda Depok Mawar mengatakan, jika hasil screening SARS CoV 2 Non Reaktif (Negatif), sebaiknya hasil diulang 10 hari kemudian dan jika ada yang positif, disarankan untuk konsultasi ke dokter untuk pemeriksaan selanjutnya.

Perlu diketahui, bahwa rapid test Covid-19 adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona.

Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus Corona.

“Dengan kata lain, bila antibodi ini terdeteksi di dalam tubuh seseorang, maka tubuh orang tersebut pernah terpapar atau dimasuki oleh virus Corona,” ujar Arwin.
Namun, pembentukan antibodi ini kata Arwin, memerlukan waktu, bahkan bisa sampai beberapa minggu.
“Jadi, rapid test Covid-19 hanyalah sebagai pemeriksaan skrining atau pemeriksaan penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus Corona atau COVID-19 (positif atau negatif), tapi reaktif dan non reaktif,” paparnya.

Bila reaktif, maka harus dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR.

“Kami senang dapat berperan membantu rekan-rekan wartawan yang merupakan mitra kami untuk bersama melawan pandemi Covid-19,” tutur Mawar
Rusdy mengatakan lagi, pemeriksaan ini bukanlah bentuk  privilage atau pengkhususan terhadap wartawan.

Sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, wartawan, kata Rusdy memiliki peranan untuk mencegah penyebaran Covid-1.

Terlebih Depok menjadi kota pertama yang terjangkit Covid-19 dengan jumlah pasien yang hingga kini terus bertambah.
“Teman-teman kan kerap meliput disaat pandemi seperti sekarang ini, disaat yang lain bekerja dari rumah, kami tetap terjun ke lapangan mengabarkan berita yang tentunya sebagai informasi untuk masyarakat,” kata Rusdy.
Sehingga dengan demikian, Rusdy mengatakan wartawan juga perlu dilakukan Rapid Test untuk memastikan tidak terjangkit ataupun sebagai pembawa virus Covid-19.

Iik

Bogor
Admin Berimbang

Kabupaten Bogor Prioritaskan PSBB di Zona Merah, Dimulai Rabu

BERIMBANG.com – Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, resmi memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Rabu, 15 April 2020.

Pembatasan ini akan diprioritaskan di wilayah yang masuk zona merah persebaran virus corona atau covid-19.

“Saat ini, setidaknya ada 11 kecamatan di Kabupaten Bogor yang masuk zona merah,”

“Yakni Kecamatan Cibinong, Gunungputri, Bojonggede, Citeureup, Cileungsi, Jonggol, Ciomas, Ciampea, Kemang, Ciseeng dan Parungpanjang,” terang Ade,  usai memimpin rapat di Pendopo Cibinong, minggu (12/04/2020)

Bupati Bogor menjelaskan bahwa PSBB di Kabupaten Bogor lebih difokuskan untuk mencegah meluasnya Covid-19 dengan menghindari agar tidak ada lalu lalang di zona merah.

“Ada kendala untuk Kabupaten Bogor seperti luas wilayah, jumlah penduduk dan ratusan pintu masuk. Petugas tidak mungkin disebar di semua titik. Prioritas wilayah zona merah di 11 kecamatan,” ujarnya.

Menurutnya, untuk 29 kecamatan lain di luar zona merah, tetap diberlakukan PSSB. Caranya, dengan mengintensifkan pemantauan di tingkat RT, RW, desa hingga kecamatan.

Saat ini, Pemkab Bogor sedang merancang Peraturan Bupati (Perbup) untuk teknis PSBB. Ia berharap aturan itu bisa rampung malam ini sehingga, Senin (13/04), sudah bisa disosialisasikan.

Yang jelas, Ade Yasin mengaku PSSB di Kabupaten Bogor tak akan jauh berbeda dengan pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta.

“Perbup lagi dirancang, mudah-mudahan malam ini jadi. Semua sedang dipersiapkan. Kami diberikan waktu dua hari dan hari Rabu akan dilaksanakan di lima wilayah di Jabar bersama-sama,” terangnya.

Terkait bantuan jaring pengaman sosial untuk warga terdampak, Ade Yasin mengatakan masih dalam pendataan. Namun, politisi PPP ini mengaku kesulitan memenuhi bantuan warga terdampak karena jumlah penduduk yang begitu banyak.

“Kendalanya pasti ada. Kalau kabupaten Bogor ini kita kan sangat luas, kesulitannya bagaimana kami harus memenuhi kebutuhan warga kategori miskin atau yang memang kehilangan pekerjaan,”

“Di kami juga banyak perusahaan atau pabrik, di situ banyak karyawan. Ini kalau diberhentikan nasibnya gimana dan kalau tidak juga bagaimana,” ungkap Ade Yasin.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan PSBB di Bodebek meliputi lima daerah administrarif, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi,

PSBB di Bodebek akan mulai diterapkan Rabu 15-04-2020, dini hari, Pukul 00.00 WIB. Sosialisasi pun akan berlangsung selama dua hari, Senin-Selasa, 13-14 April 2020.

“Menteri Kesehatan (RI) sudah memgirimkan surat persetujuan (PSBB) kemarin sore yang menyatakan bahwa lima wilayah (Bodebek) di Provinsi Jawa Barat itu disetujui untuk melaksanakan PSBB,” kata Gubernur.

“Kami koordinasikan dan kami menetapkan bahwa PSBB di lima wilayah ini akan dimulai di hari Rabu dini hari tanggal 15 bulan April 2020 ini selama 14 hari. Setelah 14 hari nanti kita evaluasi apakah diteruskan atau dikurangi intensitasnya,” tambahnya.

Ada yang menarik dari pemberlakuan menurut Gubernur Jawa Barat PSBB di Bodebek, dimana ada dua wilayah administratif pemerintahan yang berstatus kabupaten,

yakni Kabupaten Bogor dan Bekasi. Wilayah kabupaten memiliki cakupan wilayahnya cukup besar, sehingga tidak bisa semua kecamatannya menerapkan PSBB secara maksimal.

Untuk itu, menurutnya hanya kecamatan yang berstatus zona merah yang akan menerapkan PSBB maksimal di kedua kabupaten tersebut.

“PSBB maksimal ini salah satunya akan memulai menutup akses ke wilayah-wilayah sekitar di hari Rabu (15/04), kemudian juga akan membatasi kegiatan-kegiatan perkantoran, komersial, kebudayaan, dan kegiatan keagamaan,” jelas Ridwan.

“Kabupaten ini berbeda dengan DKI Jakarta atau Kota Bogor, Depok, dan Kota Bekasi. Mereka (Kabupaten Bogor dan Bekasi) memiliki desa, sehingga tidak bisa diberlakukan PSBB-nya persis seperti yang wilayah kota, seperti DKI Jakarta,” ungkap Ridwan Kamil.

“Oleh karena itu, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi memutuskan PSBB-nya terbagi dua, di zona merah di kecamatan-kecamatan tertentu PSBB-nya maksimal,”

“Di non-zona merah PSBB-nya akan menyesuaikan antara minimal sampai kelas menengah. Khusus untuk Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi akan melaksanakan istilahnya PSBB maksimal,” paparnya.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

Depok
Admin Berimbang

PDAM Tirta Asasta Depok Berikan Pelayanan Pembacaan Meteran Secara Mandiri

BERIMBANG.COM, Depok – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok, terus berupaya

memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggan dan masyarakat Kota Depok khususnya. Jadi, sejak adanya pendemi Covid-19, diharapkan agar masyarakat untuk #stayathome #workfromhome agar tetap #stayhealthy.

“Artinya, kami juga sangat berharap peran serta dan kerjasama dari pelanggan PDAM dalam hal pembacaan meter pelanggan secara mandiri agar dapat berjalan dengan baik dan tanpa masalah. Jadi, dengan pelaksanaan Program Baca Meter Mandiri ini akan di mulai pada bulan April 2020 dan berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut,” ujar Manager Pemasaran PDAM Kota Depok, Imas Diah Pitaloka, di kantornya.

Dia menjelaskan, bahwa dengan semakin luasnya penyebaran Covid-19 di negara kita, khususnya di Kota Depok tercinta ini, maka PDAM Tirta Asasta Kota Depok memutuskan untuk mengurangi kegiatan lapangan dengan mengadakan program Baca Meter Mandiri.

“Jadi, dengan baca meter mandiri ini adalah pencatatan angka meter air atau pengambilan gambar/foto meter air yang dilakukan oleh pelanggan dan dikirimkan ke petugas PDAM. Selanjutnya, pengiriman data angka meter tersebut tentunya harus di sertai keterangan id pelanggan masing-masing. Sedangkan, batas waktu pengiriman datanya mulai dari tanggal 1-20 April 2020,” jelas Imas.



Menurutnya, bahwa dengan embacaan meter mandiri ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 yang saat ini sedang merebak. “Jadi, petugas PDAM pembaca meter tidak perlu membaca langsung ke rumah-rumah, melainkan langsung mengolah data secara online,” tutur Imas.

Imas menambahkan, bahwa program Baca Meter Mandiri ini tentunya juga tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama yang baik dengan pelanggan PDAM Kota Depok, maka PDAM Tirta Asasta Kota Depok menghimbau bagi para pelanggan untuk mendukung program ini dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi pelanggan yang mau berpartisipasi.

“Jadi sekali lagi seya ingatkan, dengan pelaksanaan program Baca Meter Mandiri ini akan di mulai pada bulan April 2020 dan berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut,” imbuhnya.

Iik

Depok
Admin Berimbang

Walikota Depok Tetapkan Depok Siaga Bencana

BERIMBANG.COM, Depok – Walikota Depok Muhammad Idris, mengatakan saat ini empat warganya dipastikan positif terjangkit virus Corona, sementara 5 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan 156 Orang Dalam Pemantauan (ODP), namun meski demikian, pihaknya mengaku tidak menganggap hal itu sebagai kejadian luar biasa atau KLB hal itu dikatakan Wali Kota Depok dalam Konfrensi pers nya Senin (16/3/2020 ) di Balaikota Depok kemarin .

“Ini kondisi Siaga Bencana saja,“ kata Wali Kota Depok Muhammad Idris, dalam konferensi pers terkait penyebaran wabah virus corona di balaikota Depok. Senin (16/3/2020).

Idris hanya membacakan situasi Kota Depok sebagai daerah terbuka dan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dimana masyarakatnya bersifat commuter, sehingga diperlukan langkah kebijakan yang tepat dan ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 di Wilayah Kota Depok.

“Kalau bisa orang Depok gak usah pergi-pergi keluar kota, kalau tak terpaksa ya,” ucapnya.

Sebagai tindakan taktis dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Pemerintah Kota Depok tambah Idris meliburkan belajar di sekolah pada semua tingkatan dan mengganti dengan belajar di rumah selama 2 pekan, menghentikan sementara kegiatan lomba-lomba dan study tour, menghentikan sementara kegiatan Posyandu dan Posbindu, meniadakan sementara Car Free Day, menutup sementara Alun-Alun, menunda pertandingan olah raga di stadion, menunda kegiatan kunjungan kerja.

Pada kesempatan tersebut, Idris juga mengungkapkan bahwa ada satu pasien yang sudah sembuh.

“Sebagai bentuk transparansi publik, data ini diupdate setiap hari pada Crisis Center COVID-19 Kota Depok dengan alamat ccc-19.depok.go.id,” tandasnya.

Iik

Depok
Admin Berimbang

Tidak Ada Karantina, Pemkot Depok Bentuk Kampung Siaga Covid – 19

BERIMBANG.COM, – Depok – Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan bahwa wilayah Kota Depok tidak ada karantina hal itu menindaklanjuti arahan dari Pemerintah melalui Gubernur Jawa Barat yang di sampaikan Idris melalui Video yang berdurasi 2:10 detik di Balai Kota selasa (31/03/20)

”menindaklanjuti arahan Pemerintah melalui gubernur Jawa Barat, bahwa saat ini tidak ada karantina wilayah,” ucap Idris

Didampingi Kapolres Depok dan Komandan Kodim 0508/Depok, Idris menjelaskan, memalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok akan segera membentuk kampung siaga Covid-19 di seluruh Kota Depok.

”Dalam upaya menghambat Covid-19 melalui pembentukan kampung siaga Covid-19 secara menyeluruh yang akan dibentuk di wilayah Kota Depok,” jelas Idris

Dirinya juga menyampaikan terimakasih kepada tenaga kesehatan yang dinilai sangat perjuangan dan pengorbanan yang diberikan.

” kepada tenaga kesehatan kami menyampaikan beribu ribu terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya atas perjuangan dan pengorbanan yang diberikan, ”

sehubungan hal tersebut kami Forkopimda kota Depok melalui Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 dengan ini menyampaikan kebijakan penanganan Covid 19 dalam upaya menghambat penyebaran Covid 19 melalui pembentukan kampung siaga Covid 19 secara menyeluruh yang akan di bentuk di wilayah kota Depok.
Mekanisme dan Tehknis pengaturan akan di sampaikan secepatnya , kebijakan kebijakan lainnya di bidang pencegahan dan penanganan tetap dijalankan secara exstra Ordinary,

“kepada tenaga kesehatan kami menyampaikan ribuan terima kasih penghargaan setinggi tingginya atas perjuangan dan pengorbanan yang diberikan dan kepada seluruh warga kota Depok agar exstra waspada dalam menghadapi penyebaran Covid 19 ini.
Bersama Forkopimda Kota Depok, Depok Sehat Indonesia maju” Imbuh Wali Kota Depok . iik

Depok
Admin Berimbang

Persiapan Pemkot Depok Melaksanakan PSBB, Salah Satunya Kampung Siaga Covid 19

BERIMBANG.COM – Depok – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil untuk wilayah Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) sudah disetujui oleh Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto. Kota Depok sebagai wilayah yang akan menerapkan PSBB tersebut, telah memiliki sejumlah persiapan, salah satunya akan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal).

Menurut Wali Kota Depok, Mohammad Idris, jika sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub), bahkan sudah muncul SK atau Keputusan Gubernur, pihaknya akan mengeluarkan Perwal. Mengingat, PSBB ini untuk wilayah Bodebek, maka ada peran dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, serta tanggung jawab pemerintah kabupaten, kota.

Selain itu, persiapan lainnya yang sudah dilakukan Kota Depok adalah pembentukan Kampung Siaga Covid-19 yang telah mencapai 97,6 persen. Dikatakannya, dari segi kesiapan, ujung tombak PSBB di Depok ada pada tingkat RW. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah membentuk Kampung Siaga Covid-19 di 902 RW dari total 924 RW se-Kota Depok.

“Jadi ini merupakan cara untuk memberdayakan masyarakat khususnya mengenai logistik selama PSBB. Kami akan terus mendorong pembentukan Kampung Siaga Covid-19 melalui camat dan lurah,” kata Mohammad Idris saat wawancara live di CNN Indonesia Prime News, Sabtu (11/04/2020).

Lebih lanjut, ucapnya, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hari ini menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan PSBB. Pembahasan juga akan dikomunikasikan bersama Gubernur Jabar, seperti mengenai jumlah personel TNI-Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok sebagai aparat penegak keamanan selama PSBB.

“Kami juga terus berkoordinasi dan bersinergi dengan wilayah perbatasan DKI Jakarta lainnya. Agar efektivitas pelaksanaan PSBB ini berjalan baik. Insya Allah dengan semangat, keyakinan kita ini bisa melakukan pencegahan penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Dia mengatakan, pencegahan harus sejalan dengan penanganan kasus positif Covid-19. Maka, pelaksanaan PSBB ini merupakan wujud kebersamaan, gotong royong, sinergisitas, kolaborasi seluruh daerah, khususnya dengan DKI Jakarta sebagai episentrum dari Covid-19.

“Maka pengawasan ketat wilayah perbatasan harus diseragamkan. Demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

Jakarta
Admin Berimbang

Ketum SPRI Himbau Wartawan Tidak Layani Pengamat Oportunis di Tengah Pandemi Covid-19

BERIMBANG.com – Kegelisahan masyarakat di berbagai daerah akibat pandemi Covid-19 belum juga berakhir. Segala daya upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia melawan virus mematikan ini terus saja dilakukan lewat beragam cara.

Semua pihak yang peduli dan merasa ikut bertanggung-jawab memerangi covid-19 makin masif bermunculan di mana-mana.

Dari artis, pengusaha, politisi, sampai warga biasa di tingkat Rukun Tetangga (RT) pun terjun langsung ke lapangan menggalang dana dan menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para dokter dan petugas medis. Semua orang sibuk mencari cara memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 ini.

Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat serius mengatasi masalah ini, ironisnya sejumlah pengamat dan elit politik justeru sibuk mencari-cari kesalahan pemerintah dengan pernyataannya yang malah menuai kontroversi.

Simbol-simbol negara terus dikritik dan diserang habis-habisan oleh para politisi dan pengamat oportunis memanfaatkan situasi darurat ini untuk menyerang kewibawaan pemerintah.

Menyikapi hal itu, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI) Hence Mandagi mengingatkan kepada seluruh wartawan dan media agar tidak ikut terseret kepentingan politik kelompok tertentu yang memanfaatkan media sebagai senjata untuk menyerang kewibawaan pemerintah di tengah kepanikan warga menghadapi wabah covid-19 ini.

“Peran pers sangat jelas sebagai alat kontrol sosial, jadi memberi ruang kritik tanpa solusi di tengah krisis seperti ini sama saja membiarkan pers menjadi alat para politikus dan pengamat oportunis untuk menyerang pemerintah,” tegas Mandagi dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi, Jakarta, Sabtu (11/04/2020).

Di tengah krisis global ini, Mandagi mengatakan, pers harus mampu mengontrol isu di masyakarat agar pemerintah tidak diganggu konsentrasinya dengan isu lain yang kontra produktif.

“Kalau ada pengamat atau politisi yang mau mengkritik pemerintah silahkan dilayani tapi tanyakan dulu apa sumbangsih dia terhadap penanganan covid-19 ini, baru kemudian korek informasi dan solusi yang bisa membantu pemerintah mengatasi masalah,” ujar Mandagi

Dia mengingatkan agar wartawan tidak melakukan wawancara terhadap politisi atau pengamat yang hanya senang mengkritik tapi tidak mampu membuktikan bahwa dirinya mau membantu atau menyumbang sembako buat warga kurang mampu dan APD bagi para dokter dan petugas medis.

Mandagi yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019, menambahkan, pers Indonesia harus lebih bijaksana, cermat, dan hati-hati dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan menyusul terbitnya telegram Kapolri terkait penghinaan terhadap presiden di tengah upaya mengatasi penyebaran virus Covid-19 bakal dipidana.

Menurutnya, agar tidak bersinggungan dengan isi telegram Kapolri tersebut, media dan wartawan harus lebih teliti dalam memilih nara sumber dan menyaring informasi.

“Kritik di tengah krisis sepertinya belum diperlukan warga, jadi media sebaiknya lebih fokus dan intens mengangkat informasi mengenai gerakan atau aksi sosial warga masyarakat yang sibuk menggalang dana bantuan sosial bagi pengadaan APD dan pembagian sembako, serta isu-isu positif lain yang dapat membangun optimisme warga dalam menghadapi bencana covid-19 ini,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan Mandagi, warga saat ini sangat butuh informasi mengenai harga dan ketersediaan stok sembako dan bumbu dapur di pasar-pasar tradisional dan modern, yang sangat jarang diliput media mainstream atau media besar. Selain itu faktor keamanan diri wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik di tengah ancaman virus covid-19 patut diperhatikan.

“Keamanan diri lebih penting dari apapun, agar jangan sampai terjadi sebuah berita seharga nyawa jika sudah terjangkit covid-19,” imbuhnya.

Di akhir siaran persnya, Mandagi mengajak seluruh insan pers mengawasi ketat penyaluran bantuan yang berasal dari anggaran pemerintah baik pusat maun daerah.

(TYr)