JAWA BARAT — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik pedas terhadap sejumlah kepala daerah di provinsinya yang tetap mengizinkan sekolah menggelar study tour, meski larangan sudah ditegaskan dalam surat edaran resmi.
Dalam pernyataan tegas yang disampaikan lewat rekaman video pada Sabtu (26/7), Dedi menyebut kebijakan kepala daerah yang membiarkan kegiatan itu berlangsung sebagai langkah yang tak berdasar secara akademis maupun moral.
“Menjadikan anak sekolah sebagai objek kunjungan wisata itu tidak punya dasar akademik dan moral,” tegas Dedi.
Larangan kegiatan study tour sendiri sudah diteken melalui Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/Kesra, satu paket dengan pelarangan penjualan LKS dan seragam oleh pihak sekolah. Kebijakan ini disebut bertujuan untuk melindungi siswa dari eksploitasi ekonomi berkedok pendidikan.
⚖️ Kepala Daerah “Bandel”: Bandung, Cirebon, dan Bandung Kabupaten Tetap Izinkan
Namun di lapangan, sejumlah kepala daerah mengambil langkah berbeda. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, justru mengizinkan kegiatan tersebut dengan catatan tidak berkaitan dengan nilai akademik.
“Mangga weh, saya tidak bisa melarang. Masa saya larang,” ujar Farhan santai.
Hal serupa dikemukakan Wali Kota Cirebon Effendi Edo yang menilai study tour sah-sah saja selama mengikuti rambu-rambu jelas, dan Bupati Bandung Dadang Supriatna yang menyebut kegiatan itu tetap bermanfaat asal disepakati orangtua.
“Kalau ada manfaatnya dan orangtua sepakat, tidak masalah. Yang penting jangan hanya dilarang tanpa solusi,” kata Dadang.
✅ Beberapa Daerah Tunduk: Karawang dan Sumedang Pilih Taat
Tak semua daerah “membelot”. Kabupaten Karawang dan Sumedang memilih mengikuti arahan gubernur. Bupati Dony Ahmad Munir menyatakan mendukung larangan ke luar provinsi, tapi memperbolehkan kegiatan di dalam Jabar.
“Tidak mungkin pemerintah bikin kebijakan tanpa perhitungan matang,” ujar Dony.
🏞️ Dedi: Jangan Paksa Anak Sekolah Jadi Target Wisata
Dedi juga menyoroti motif ekonomi di balik kebijakan kepala daerah yang tetap membuka ruang bagi study tour. Menurutnya, mengandalkan siswa sebagai wisatawan dadakan bukan strategi cerdas membangun pariwisata daerah.
“Kalau ingin sektor wisata hidup, bangun infrastruktur, bersihkan sungai, jujur berdagang, dan tata kota dengan baik. Tanpa siswa pun orang akan datang,” tandasnya.
Dedi juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pemandu wisata, pemberantasan pungli, dan pembenahan estetika tempat wisata demi menciptakan pengalaman aman dan menyenangkan bagi pelancong.
🎯 Redaksi Berimbang
Kebijakan larangan study tour ini memang menuai pro-kontra. Di satu sisi, ada upaya melindungi siswa dari beban biaya dan eksploitasi; di sisi lain, ada pemda yang berdalih demi edukasi dan pengalaman belajar siswa di luar kelas.
Namun yang pasti, ketika pendidikan mulai bersinggungan dengan kepentingan ekonomi, maka keseimbangan antara kebijakan dan integritas jadi taruhan utama.***