28 April 2025
Terbaru:

Penulis: admin berimbang

Daerah
admin berimbang

15 Anggota Jamaah Islamiyah Jatim Ikrar Setia Kepada NKRI dan Pancasila

BERIMBANG.com – 15 Anggota Jamaah Islamiyah (JI) Jawa Timur kembali dipelukan NKRI dengan melakukan Ikrar kesetiaan kepada NKRI dan Pancasila, serta mencabut Bai’at anggota Jamaah Islamiyah (JI). Kegiatan ini berlangsung di gedung Hayam Wuruk, Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan no.110 Bubutan, Surabaya. Senin (8/8/2022).

Ikrar ini secara langsung disaksikan oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, didampingi Pejabat utama Polda Jatim, Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Piek Budyakto , Direktur Indentifikasi dan sosialisasi Densus 88 Polri Brigjen Arif Makhfudiharto, Wakil Ketua DPRD Prov. Jatim, Wakajati Jatim, Kepala Bagian Operasional Binda Jatim, serta dari Kementerian Agama, MUI Jatim.

Dalam kesempatan ini, Direktur Identifikasi dan Sosial (Idensos) Densus 88 Antiteror Brigjen Arif Makhfudiharto menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jatim dan jajarannya, yang telah membantu dan mendukung kegiatan tersebut, sehingga kegiatan Ikrar Setia NKRI terhadap anggota JI Jawa Timur berjalan dengan baik.

“Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah pembinaan dan pendampingan terhadap Jamaah Islamiyah. Untuk prosesnya kita lakukan asesmen bersama dengan sikologi Universitas Brawijaya, untuk melakukan pendampingan terhadap saudara kita 15 orang ini dalam jangka waktu 6 bulan untuk bisa secara sadar mereka mencabut bai’at kesetiaan anggota jama’ah Islamiyah untuk ikrar setia terhadap NKRI dan Pancasila,” tandasnya Diridensos Densus 88 AT.

“Kedepan pendampingannya, mereka dianggap sebagai masyarakat yang bebas, yang mentaati semua aturan-aturan di negara kita dan pastinya mengakui kebhinekaan tunggal ika,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo menyampaikan, bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah menimbulkan korban dan kerusakan, sehingga memerlukan upaya pencegahan dan penegakan hukum.

Sedangkan upaya pencegahan yang dilakukan salah satunya adalah melalui upaya kontra radikal terhadap seluruh warga masyarakat yang salah satunya adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

“Ikrar yang dilaksanakan saat ini merupakan momentum untuk mendukung seluruh tekad, komitmen, serta usaha pemerintah, penegak hukum dan stake holeder terkait, serta seluruh elemen masyarakat dalam berkomunikasi, koordinasi dan kolaborasi, untuk bersinergi memerangi bahaya radikalisme dan fanatisme kelompok yang mengatas namakan agama, dengan segala akibat yang ditimbulkannya,” jelasnya Wakapolda Jatim.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak menyampaikan apresiasi kepada densus 88 dan Polda Jatim atas kerja kerasnnya dengan melakukan pembinaan terhadap tekminologi radikalisme yang ada diwilayah Jatim.

“Pemerintahan Provinsi Jatim bersama stake holder terkait terus berjuang dalam menanggulangi radikalisme yang ada di Jatim, kepada Jamaah Islamiyah yang ada di Jatim, diharapkan secara sadar tanpa ada paksaan dapat mendukung dan mewujudkan ketentraman, dengan bingkai NKRI dan Pancasila serta kesejahteraan yang hakiki di Indonesia khususnya diwilayah Jatim,” tambahnya Wagub Jatim.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan lepas Bai’at dan Ikrar Setia NKRI. Selain itu, ke 15 Anggota JI Jatim ini juga melakukan penandatanganan Ikrar NKRI serta memberikan hormat dan mencium bendera Merah Putih.***

Daerah
admin berimbang

Kapolda Jatim Menerima Kunker Tim Kompolnas RI

BERIMBANG.com Surabaya – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta bersama Wakapolda Jawa Timur Brigjen Slamet Hadi Supraptoyo didampingi pejabat utama Polda Jatim, Senin (8/8/2022) menerima kunjungan kerja Tim Kompolnas RI.

Tim Kompolnas RI yang diketuai oleh Sekertaris Kompolnas RI Beny Jozua Mamoto dan didampingi anggota Kompolnas Poengky Indarti serta Kepala sekerteriat Kompolnas Brigjen Pol Musa Tampubolon melakukan kunjungan kerja ke Polda Jatim dengan agenda melaksanakan Penelitian dan Sosialisasi tentang Penanganan Penyalahgunaan Narkoba oleh Polri di Polda Jatim.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, dalam sambutannya menyampaikan, situasi Kamtibmas Polda Jatim sangat kondusif, demikian juga dengan situasi perkembangan Covid-19 di Jatim saat ini masih terkendali dengan baik.

“Harapannya kegiatan ini dapat memberikan masukan dan membantu pimpinan dalam menyusun arah dan kebijakan Polri di masa mendatang, serta memberikan motivasi kepada seluruh Personel Polda Jatim dalam melaksanakan tugas,” kata Irjen Pol Nico Afinta, Kapolda Jatim, Senin (8/8/2022) dalam sambutannya.

Sementara itu Ketua Tim dari Kompolnas Beny Jozua Mamoto, memberikan ucapan terimakasih dan apresiasi secara langsung kepada Polda Jatim atas keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Kegiatan ini untuk mendukung Polri, harapannya inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan Polda Jatim dapat membantu dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.

“Semoga penelitian dapat berjalan lancar sehingga ke depan dapat menentukan arah dan kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan,” tutup Beny J Mamoto.***

Bogor
admin berimbang

Lelang Proyek Pengembangan Infrastruktur Program Hibah Air Minum Di Cisarua Dinilai Janggal

BERIMBANG.com, Bogor – Terjadinya gagal tender dalam lelang proyek Pengembangan Infrastruktur Program Hibah Air Minum (HAM) Kementerian PUPR di Desa Cisarua Kecamatan Nanggung oleh Pokja Pemilihan V sangat janggal.

Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan terkait gagal tender proyek Program Hibah Air Minum (HAM).

Jajang mengungkapkan, terdapat 3 perusahaan lelang yang mengajukan penawaran dan ini sesuai ketentuan aturan pengadaan barang dan jasa agar panitia lelang memilih pemenang tender, anehnya tender dalam penilaian teknis tidak ada yang lolos.

“Alasan panitia lelang terkait penilaian teknis juga mencurigakan, karena melihat waktu evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga hanya 4 hari dari tanggal 2 sampai 5 agustus 2022, dalam tender metode pengadaan pascakualifikasi satu file harga terendah sistem gugur, biasanya evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga dilakukan sampai 7 hari,” ungkap Jajang dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (06/8/2022).

Selain itu, penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) dan Pagu yang nilainya berbeda tipis menunjukan tidak matangnya perencanaan tender oleh Pokja Pemilihan V, dan diduga asal-asalan.

“Berdasarkan catatan di atas, proyek Pengembangan Infrastruktur Program Hibah Air Minum (HAM) Kementerian PUPR di Desa Cisarua Kecamatan Nanggung rawan potensi penyimpangan. Diduga pembatalan lelang sengaja dilakukan agar tender bisa dilakukan dengan metode penunjukan langsung, hal ini dalam beberapa kasus permainan proyek sering ditemukan,” kata Jajang.

“Center for Budget Analyis mendorong, Aparat Penegak Hukum khususnya Kejari Kabupaten Bogor untuk melakukan penyelidikan atas proyek-proyek Pengembangan Infrastruktur Program Hibah Air Minum (HAM) Kementerian PUPR di Desa Cisarua Kecamatan Nanggung,” sebutnya.

Dari informasi yang dihimpun,
berita acara gagal tender yang dikeluarkan Pokja V, dengan nomor:027/773/BAGT/POKJA V/VIII/2022, Jumat 5 Agustus 2022. bagian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk proyek dengan kode paket 304841601.

Sementara untuk pagu anggaran Rp350.000.000. dengan nilai HPS Rp. 349.766.000. Sumber pendanaan menggunakan APBD Kabupaten Bogor. Tahun Anggaran 2022. SKPD/OPD Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Berdasarkan evaluasi penawaran yang diikuti 16 peserta dengan No. 027/769/BAEP/POKJA/V/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 mengatakan bahwa paket tersebut diatas dinyatakan gagal tender dikarenakan tidak ada penyedia yang lulus evaluasi penawaran.

Hingga berita ini dimuat wartawan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya.**

Berita UtamaDaerah
admin berimbang

Klarifikasi Ketua Umum PWI, Anggotanya Pengurus Partai di Jambi

BERIMBANG.com Jambi – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S Depari memberikan klarifikasi lengkap soal dugaan H Ridwan Agus DPT sebagai pengurus partai politik aktif NasDem dan Gerindra Jambi.

Pernyataan tersebut disampaikan Atal S Depari ketika menutup acara Konferensi PWI Jambi yang berlangsung di Hotel Golden Harvest, kemarin Sabtu (6/8/2022).

Hasil penelusuran, kata Atal S Depari, PWI Pusat ke KPU dan Pengurus Partai NasDem dan Gerindra ternyata H. Ridwan Agus DPT namanya tidak tercantum sebagai anggota maupun pengurus parpol.

“Jangan dipelintir dalam pemberitaan soal H Ridwan Agus yang disebut pengurus. Kami sudah lakukan verifikasi dan klarifikasi ke KPU dan parpol bersangkutan,”

“Tidak ada lagi nama H Ridwan Agus DPT sebagai pengurus partai saat hendak maju sebagai calon ketua PWI Provinsi Jambi Periode 2022-2027 ini,” tegas Atal Depari.

Pernyataan Ketua Umum PWI Pusat itu perlu disampaikan untuk menjawab issue yang sengaja dihembuskan untuk menutup peluang H. Ridwan Agus PDT untuk dicalonkan sebagai Ketua PWI Jambi periode 2022 – 2027.

Dalam konferensi PWI Jambi, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Octto memimpin jalannya sidang dengan didampingi panitia konferensi, Drs Arwani, Nalom Siadari ME dan Septimen.

“Dari data PWI Pusat, daftar pemilih konferensi PWI Provinsi Jambi semula terdapat 164 orang dan akhirnya menjadi 160 karena 4 orang berstatus ASN sehingga tidak memiliki hak suara memilih dan dipilih,” jelas Zulkifli Gani Octto.

Dalam sidang tersebut, Zulkifli Otto juga menunjukan sejumlah bukti terkait tuduhan bahwa H Ridwan adalah anggota parpol. Dalam pembuktian tersebut ternyata ada surat pengunduran diri H Ridwan Agus DPT jadi anggota dewan penasehat dan anggota dewan pertimbangan Parpol pertanggal 1 Januari 2022.

Sebelumnya, PWI Pusat juga telah memanggil yang bersangkutan ke Jakarta untuk melakukan klarifikasi. Dan untuk memastikan Ridwan Agus tidak terdaftar sebagai anggota maupun pengurus partai, maka PWI Pusat pun melakukan penelusuran ke DPP Partai NasDem dan DPP Partai Gerindra hingga ke KPU.

H Ridwan Agus akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Provinsi Jambi Periode 2022-2027 setelah calon ketua PWI Jambi lainnya, Hery Farmansyah melakukan walk out dengan meninggalkan ruangan setelah semua tuduhan tentang keterlibatan H Ridwan Agus sebagai anggota atau pengurus partai tidak terbukti.

Ketua terpilih PWI Jambi H Ridwan Agus dalam pidato usai terpilih, berjanji akan menyelesaikan hibah lahan kantor PWI Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jambi.

“Saya akan meneruskan perjuangan Bapak Almarhum Daniel Sijan dan H Mursid Sonsang soal hibah lahan kantor PWI Provinsi Jambi ini. Saya juga sudah pernah bicarakan ini dengan Gubernur Jambi H Al Haris,” katanya.

Turut hadir dalam Konferensi PWI Jambi Sekertaris Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo,Wabendum PWI Pusat Dar Edi Yoga dan Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho.

(Humas PWI Pusat)

Daerah
admin berimbang

Kapolri Hadiri Khotmil Qur’an dari Polri untuk Negeri di Ponpes Lirboyo Kediri

BERIMBANG.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta rombongan pejabat Mabes Polri diantaranya Asrena Kapolri Irjen Pol Wahyu Hadiningrat, As SDM Kapolri Irjen Pol Wahyu Widada, Aslog Kapolri Irjen Pol R.P Argo Yuwono dan Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri dengan didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta Sabtu (6/7/2022) siang menghadiri “Khotmil Qur’an Dari Polri Untuk Negeri” dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo Kota Kediri.

Kedatangan Kapolri dan rombongan di Ponpes Lirboyo disambut hangat oleh sesepuh Ponpes Lirboyo diantaranya KH. M. Anwar Manshur, KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, KH. A. Hasan Syukri Zamzami Mahrus para Pengasuh dan santri Ponpes Lirboyo Kediri.

Dalam sambutannya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, bahwa saat ini kita telah berhasil menangani Covid -19 karena kerjasama kita bersama melalui gencarnya program vaksinasi dan kerja keras para Ulama yang membantu percepatan vaksinasi pada kalangan santri.

“Kegiatan ini merupakan wujud upaya dari Polri untuk meningkatkan sinergitas antara umaroh dengan ulama, karena seluruh tugas Polri dapat berjalan dengan baik tidak lepas dari doa dari para ulama,” ucap Kapolri.

“Menjelang pemilihan umum tahun 2024 yang rawan terjadi polarisasi masyarakat, hal tersebut dapat mengakibatkan perpecahan masyarakat di tengah situasi sulit yang dihadapi bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah bersama sesepuh, pengasuh serta para santri Ponpes Lirboyo dan juga Forkopimda Kabupaten dan Kota Kediri.***

Daerah
admin berimbang

Kapolri Silaturahmi dengan Masyayikh dan Sesepuh Ponpes Al Falah Ploso Kediri

BERIMBANG.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta rombongan diantaranya Asrena Kapolri Irjen Pol Wahyu Hadiningrat, As SDM Kapolri Irjen Pol Wahyu Widada, Aslog Kapolri Irjen Pol R.P Argo Yuwono dan Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri dengan didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta serta pejabat utama Polda Jatim bersilaturahmi bersama Masyayikh dan sesepuh serta pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Falah Ploso Kabupaten Kediri. Sabtu (6/8/2022).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, kegiatan ini merupakan wujud upaya dari Polri untuk meningkatkan sinergitas antara umaroh dengan ulama, karena seluruh tugas Polri dapat berjalan dengan baik tidak lepas dari doa dari para ulama.

“Selama dua tahun lebih Indonesia menghadapi pandemi Covid – 19, saat ini kita telah berhasil menangani Covid – 19 melalui gencarnya program vaksinasi, para ulama juga membantu percepatan vaksinasi pada kalangan santri,” tandasnya.

“Saat ini kita mengalami dampak dari invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan kelangkaan pangan dan energi yang dirasakan oleh seluruh dunia termasuk Indonesia,” tambahnya Kapolri dalam penyampaiannya saat di Pondok pesantren Al Falah Ploso, Kediri.

Lebih lanjut, Jenderal Listyo menyampaikan. Menjelang pemilihan umum tahun 2024 yang rawan terjadi polarisasi masyarakat akibat Politik identitas.

“Hal tersebut dapat mengakibatkan perpecahan masyarakat di tengah situasi sulit yang dihadapi bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Kegiatan diakhiri dengan ramah tamah dengan KH. Nurul Huda Djazuli (Masyayikh Ponpes Al Falah), Ibu Nyai Hj. Lailatul Badriyah Djazuli (Masyayikh Ponpes Al Falah), para sesepuh dan pengasuh Ponpes Al Falah serta Forkopimda Kabupaten dan Kota Kediri.***

Daerah
admin berimbang

Dana Hibah Pemprov Jatim untuk 7 Gedung dan Fasilitas Baru Polda Diresmikan Kapolri dan Gubernur

BERIMBANG.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama rombongan Pejabat utama dari Mabes Polri diantaranya Asrena Kapolri Irjen Pol Wahyu Hadiningrat, As SDM Kapolri Irjen Pol Wahyu Widada, Aslog Kapolri Irjen Pol R.P Argo Yuwono dan Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri pada Sabtu (6/8/2022) mengunjungi Mapolda Jawa timur.

Kunjungan Kapolri beserta rombongan ke Mapolda Jatim dalam rangka meresmikan tujuh Gedung serta fasilitas baru di Polda Jatim.

Kunjungan Kapolri beserta rombongan disambut hangat oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Pangdam V Brawijaya yang dalam kesempatan ini diwakili Kapoksahli Kodam V Brigjen TNI Totok Suhartono serta pejabat utama Polda Jawa Timur di Gedung Mahameru Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Pembangunan di lingkungan Polda Jatim merupakan kebutuhan yang mendasar bagi kesatuan dalam upaya mengoptimalkan kinerja, baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Hal tersebut sejalan dengan program Presisi Kapolri, dalam mendukung kebijakan transformasi organisasi dan transformasi pelayanan publik.

Diharapkan dengan selesainya pembangunan ini motivasi dan etos kerja personel meningkat, serta pelayanan Polri kepada masyarakat akan lebih optimal.

Dalam kesempatan ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara simbolis meresmikan 6 gedung dengan menandatangani batu Prasasti, diantaranya Gedung Ditreskrimsus Polda Jatim 4 Lantai, Gedung parkir kendaraan roda empat yang dapat menampung kendaraan sebanyak 250 Mobil,

Gedung parkir kendaraan roda dua yang dapat menampung kendaraan sebanyak 500 Sepeda motor, Gudang Bersama 2 Lantai, Renovasi Gedung Ditresnarkoba Polda Jatim, Renovasi Gedung Waspada Polda Jatim, Rumah pompa dengan kapasitas 1 meter kubik per detik untuk mengatasi banjir di lingkungan Mapolda Jatim, Renovasi rumah dinas type 90 sebanyak 9 unit dan type 70 sebanyak 12 unit.

Sedangkan untuk gedung Wisma Semeru 1 Polda Jatim terletak di jalan Indragiri Surabaya yang memiliki 2 Lantai terdiri dari 11 kamar tidur dan ruang Aula serbaguna diresmikan dan ditandangani batu prasastinya oleh Gubernur Jawa timur Khofifah Indar Parawansa

Sedangkan saat ini sedang berlangsung pembangunan Gedung Ditreskrimum Polda Jatim 7 Lantai, yang direncanakan akan selesai pada akhir tahun ini, kemudian juga ada pembangunan tempat ibadah, yakni Gereja Oikumene “Imanuel” yang telah selesai dibangun dan sejak bulan lalu telah dipergunakan untuk ibadah.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan gedung dan fasilitas baru Polda Jatim.***

Jakarta
admin berimbang

Diah Respati Dilaporkan Kembali Terkait Kasus Jual Beli Tanah

BERIMBANG.com, Jakarta – Diah Respati pernah dibekuk Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada 2019 lalu akibat penggelapan sertifikat tanah.

Kini dirinya dilaporkan kembali terkait kasus Jual beli tanah seluas +/- 3000 meter lebih di kawasan Tebet Jakarta Selatan pada 2018.

Diah Respati baru memberikan uang tanda jadi atau DP sebesar 6 Miliar kepada pemilik tanah (Iqsan-Iqbal red) dengan cara dicicil dan memakai Notaris berinisial ‘NY’. Meski begitu,Pada 10 September 2018 Iqbal bertemu dgn notaris NY guna menitipkan SHGB kepada Notaris NY di jalan Wahid Hasyim JKT Pst dipinjamkan hanya untuk pengecekan SHGB di BPN JKT SLT .

Notaris NY memberikan tanda terima SHGB tanpa memakai kop surat pada 10 September 2018 dan Iqbal minta tanda terima yg ada Kop surat KTR notaris dan 12 September 2018 notaris NY memberikan tanda terima yg ada Kop suratnya tetapi tgl yg tertera di kop surat tsb bukannya tgl 10 September melainkan tgl mundur 7 September 2018.
,” Kata Alvin tim Penasihat Hukum Iqbal/Iqsan

Alvin juga menjelaskan, pada tgl yg sama 12 September 2018 SHGB diserahkan ke BPN utk proses pengecekan di BPN Jakarta Selatan, bukannya notaris NY yang menyerahkan ke BPN tapi notaris berinisial “MN” yang menyerahkan sertifikat tersebut untuk pengecekan ke absahannya. dapat dilihat Sesuai tanda terima di BPN yg menyerahkan SHGB adalah notaris MN.

Dan kami tidak tau siapa itu notaris MN. Kami berfikiran pada saat itu notaris MN pegawai dari Notaris NY. ” jelasnya kepada suarakotanews. com (3/8/22)

Lebih jauh Alvin membeberkan, ternyata tanda terima penyerahan SHGB yg memakai kop surat tertera tgl mundur 7 September 2018
Disesuaikan dgn PPJB lunas no 78/2018, tgl 7september 2018 yg dibuat oleh notaris RM Soenarto tanpa sepengetahuan Iqbal/Iqsan

Entah bagaimana, lanjut Alvin, tiba tiba muncul lagi Akte Jual Beli (AJB) no 98/2018 tgl 18 September 2018 yg dibuat Notaris PPAT Soebiantoro, akte ini terbit berdasarkan akte PPJB lunas dari Notaris RM Soenarto dan semua akte akte ini dibuat tanpa sepengetahuan Iqbal/Iqsan.

” pada tanggal 18 September 2018 SHGB itu dimasukan ke BPN untuk balik nama. Ternyata dlm waktu seminggu 25 September 2018 SHGB itu sudah berganti nama menjadi Diah Respati, itu semua tanpa sepengatahuan Iqbal/iqsan si pemilik tanah, ” ungkapnya.

Lebih dalam Alvin menjelaskan, ternyata pada 10 Oktober 2018 Diah Respati telah menjual tanah tersebut kepada SS dengan harga +/- 42 Miliar. Padahal Diah Respati belum melunasi pembelian tanah baru bayar DP 6 miliar kepada Iqbal/Iqsan pemilik tanah dengan kesepakatan harga +/- 140 Miliar.

” Diah Respati menjual tanah tersebut kepada SS dengan harga yang sangat sangat tidak masuk akal dan jauh dibawah harga NJOP th 2018. dan notaris MN yg membuat beberapa akte + akte PPJB antara Diah Respati + SS.
Jadi jelas Notaris MN diduga terlibat dalam kasus ini, ”

17 Oktober 2018 Diah Respati buat pernyataan ke Iqbal/Iqsan yg isinya Diah Respati bersedia dana yg sudah diterima 6 miliar Hangus, bersedia memenuhi denda keterlambatan perlunasan jika terjadi kelalaian, bersedia mengembalikan SHGB ke Iqbal/Iqsan pemilik tanah. Pernyataan ini dibuat hanya untuk mengelabui Iqbal/Iqsan.
, ” Tegas Alvin. *

Bogor
admin berimbang

Persatuan Wartawan Wilayah Tugas Bogor Selatan Kecam Statement Oknum Pejabat DPUPR

BERIMBANG.COM, Bogor  – Seperti diberitakan Media Berita1.com terkait Standar Operasional (SOP) yang tiba – tiba diterapkan salah satu oknum Pejabat di Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, yang mewajibkan kepada awak media (wartawan) yang ingin melakukan konfirmasi atau klarifikasi terkait informasi yang dibutuhkan secara terlulis, dikecam persatuan wartawan wilayah Tugas Bogor Selatan.

“Maksudnya apa kami harus konfirmasi tertulis jika pertanyaan ditujukan kepada pejabat publik sesuai dengan bidang maupun tupoksinya. Dan kenapa aturan itu muncul ketika ada permasalahan betonan di proyek peningkatan jakan Cihideung – Maseng yang belum lama di tuang, dipakai warga juga belum tapi sudah retak. Kebetulan, apa ada sesuatu yang berhubungan ni”, tukas Danu salah satu awak media mata investigasi, Kamis (03/08/2021)

Sementara itu, Bhenz Suryadi repoter Djava Media Grup sangat setuju dengan tanggapan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bayu Ramawanto yang menyayangkan kebijakan oknum pejabat tersebut.

Menurut Bayu, teman – teman media (wartawan-red) tidak harus bersurat jika ingin melakukan konfirmasi atau klarifikasi terkait pemberitaan.

”Kalau tujuannya konfirmasi atau klarifikasi terkait tupoksi pejabat yang bersangkutan, gak perlu harus bersurat cukup dengan komunikasi aja. Kecuali permintaan informasi itu menyangkut data -data penting suatu instansi/Dinas,” Kata Bhenz menirukan tanggapan Kadis Kominfo saat dimintai tanggapan oleh media Berita1.com terkait kebijakan yang dinilai sepihak oleh salah satu oknum pejabat DPUPR tersebut, Kamis (04/08).

Seperti dikutip dalam pemberitaan berita satoe.com, Untuk diketahui, dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat jelas diatur bahwa Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Dan setiap badan publik punya kewajiban menyediakan dan melayani permintaan informasi publik, apalagi jika informasi itu menyangkut hajat hidup orang banyak.

Berikut Kutipan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang mengatur antara lain tentang:

1.Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik

2. Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana

3.Informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas.

4.Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

“Kami yang tergabung dalam Persatuan Wartawan yang bertugas di wilayah Selatan Kabupaten Bogor menuntut agar oknum Pejabat di likungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bogor yang mengeluarkan statetment itu agar segera memberikan klarifikasinya. Jika tidak kami akan melakukan aksi unjuk rasa”, timpal Cecep Wiguna, repoter Bhayangkara Utama. (Rd/Na/Yos)

Jakarta
admin berimbang

Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023: Hargai Bupati/Walikota Inovator Pangan, Sandang, Papan

BERIMBANG.com Jakarta – Indonesia belakangan ini menghadapi tantangan, antara lain swasembada pangan, sandang yang berkepribadian dan papan yang laras dengan alam dan kearifan lokal.

Maka untuk ikut menjawab tantangan mendasar tersebut, Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023 pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Februari 2023, fokus pada bupati dan wali kota yang inovatif pada pangan, sandang, dan papan yang berbasis informasi dan kebudayaan (kearifan lokal).

“Sejak Anugerah Kebudayaan digelar pertama kali pada peringatan HPN 2016 di Lombok. Kemudian berlanjut pada HPN 2020 Banjarmasin, HPN 2021 Jakarta, dan HPN 2022 Kendari kami mengangkat tema yang aktual dengan tantangan bangsa.”

“Kali ini kami mengangkat tema ‘Inovasi pangan, sandang dan papan, berbasis informasi dan kebudayaan (kearifan lokal)’,” tutur Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) Pusat Atal.S. Depari selaku Penanggung Jawab HPN 2023 yang akan digelar di Medan, Sumatera Utara.

Pers sebagai pilar keempat demokrasi, tandas Atal, bertanggungjawab turut mencerdaskan dan memajukan bangsanya. Tidak terbatas pada aspek ekonomi dan politik semata, melainkan semua aspek berbangsa dan bernegara, termasuk kebudayaan. Dengan latar belakang itulah, Anugerah Kebudayaan PWI Pusat digelar.

Atal mengundang para bupati/ wali kota di seluruh tanah air, yang selama ini telah berhasil melakukan berbagai inovasi di bidang pangan, sandang dan papan, untuk mengikuti program kultural ini. Sehinga bisa menginspirasi, kita semua dalam mewujudkan swasembada pangan, sandang yang berkepribadian, dan papan (bangunan/perumahan) yang laras dengan alam dan kearifan lokal.

Tidak Berurusan dengan KPK

Ketua Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Yusuf Susilo Hartono menambahkan, syarat utama bupati/ wali kota yang bisa mengikuti program ini adalah bupati/ wali kota yang masih aktif. Tidak sedang berurusan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Masa kerjanya belum habis pada saat Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023 berlangsung hingga puncak 9 Februari 2023.

Syarat lainnya, mendaftarakan diri dengan mengirimkan proposal dan video, atas salah satu dari tiga sub tema yang ada. Yakni 1) Inovasi Pangan Berbasis Kearifan Lokal, dan Informasi Global, Menuju Swasembada. 2) Inovasi Sandang yang Berkepribadian, Berbasis Kearifan Lokal, dan Informasi Global. 3) Inovasi Papan Berbasis Kearifan Lokal, Keselarasan dengan Alam dan Informasi Global.

“Yang dimaksud Inovasi adalah reka baru atau inovasi dapat diartikan sebagai proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan,” urai Yusuf.

Terkait dengan sub tema pangan ia menjelaskan bahwa produk pangan lokal Indonesia sangat melimpah. Akan tetapi kita terfokus beras, sehingga bergantung pada impor.

Padahal kalau kita mau menyadari bahwa setiap daerah memiliki kearifan lokal dalam keragaman pangan, dan mau melakukan inovasi dengan teknologi dan informasi, maka beragam produk industri pangan lokal tersebut, sangat potensial mewujudkan kemandirian pangan suatu daerah atau negara. Dengan sendirinya akan mempercepat tercapainya ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Adapun sub tema sandang, menyangkut pada sandang bukan sekedar pakaian penutup tubuh akan tetapi pakaian sebagai nilai dan identitas individu, kedaerahan dan kebangsaan.

Dalam mewujudkan sandang sebagai ekspresi nilai dan identitas tersebut, banyak daerah mengembangkan desain motif, menaman (kembali) berbagai pohon untuk pewarnaan alami, sekaligus menghijauakan lingkungan, hingga melakukan berbagai inovasi terkait industri sandang: mulai dari produksi, marketing, pemasaran, hingga penjualan, secara luring maupun daring.

Dan pemerintah pun berkomitmen mewujudkan kedaulatan sandang, melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI).

Sub tema papan, menekankan basis kearifan lokal, keselarasan dengan alam dan informasi global. Hal ini agar, pada jaman yang terus berubah, per(rumah)an, per(kantor)an, per(hotel)an, per(sekolah)an, tempat ibadah, pasar dan lain-lain, tidak semata fungsional dan “ngetren”, melainkan tetap menjadi jiwa bagi penghuni, daerah, hingga bangsa.

Inovasi arsitektur modern yang “menusantara” dan kebijakan yang mengutamakan identitas dan kearifan lokal, laras dengan lingkungan alam, merupakan sebuah jalan keluar.

Proposal, Video, dan Sosialisasi

Proposal sepanjang 25 halaman tersebut di atas, tidak termasuk lampiran peraturan daerah terkait dan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Didukung visualisasi video dengan durasi 7-10 menit. Berkas dikirim ke panitia Anugerah Kebudayaan PWI Pusat melalui email: akpwipusat2023@gmail.com. Paling lambat 1 November 2022.

Sistematika proposal dan video, akan dijelaskan pada saat sosialisasi via zoom meeting, pada Jumat, 19 Agustus 2022, pukul 14.00 – 16.00 WIB. Oleh nara sumber Ketua Umum PWI Pusat, dan Ketua Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat.

“Soalisasi terbuka untuk para pengurus PWI Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta kepala-kepala dinas kabupaten/kota yang mewakili kepala daerah masing-masing,” tutur Yusuf seraya menambahkan bahwa pengurus PWI daerah diharapkan terlibat sejak dalam proses pendaftaran, hingga penerimaan penghargaan (bagi yang terpilih oleh Tim Juri).

Tim Juri Anugerah PWI Pusat 2023, terdiri dari para wartawan senior, akademisi, budayawan, pengamat seni-budaya, pengurus PWI Pusat, yang selama ini telah menjadi juri tetap, dan telah mengawal jalannya anugerah tersebut.

Sejak digelar pertama kali tahun 2016 sampai sekarang, sebanyak 36 kepala daerah yang pernah menerima penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat antara lain Ridwan Kamil (saat menjadi Wali Kota Bandung), Abdullah Azwar Anaz (saat menjadi Bupati Banyuwangi), Umar Ahmad (saat menjadi Bupati Tubaba), Airin Rachmi Diany (saat menjadi Wali Kota Tangsel), Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Bupati Magetan Suprawoto, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi, dan Bupati Indramayu Nina Agustina. (*)

Keterangan foto: Bupati/ Wali Kota penerima Penghargaan AK-PWI Pusat pada HPN 2022 di Kendari. Disaksikan Presiden Joko Widodo. (Dok PWI Pusat)