BERIMBANG.COM – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi gagal total dalam menangani krisis pendidikan di provinsi yang dipimpinnya. Dalam rilis resmi yang diterima redaksi Berimbang, JPPI menyebut kebijakan pendidikan Pemprov Jabar terlalu elitis, tertutup, dan minim kolaborasi publik.
“Ini bukan sekadar angka, ini tragedi pendidikan yang kompleks dan mendalam. Yang makin memperparah adalah ego ‘superman’ Pemprov yang merasa bisa menyelesaikan semua masalah sendiri,” tegas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, Kamis (24/7/2025).
Lima Krisis Utama Pendidikan Jabar
JPPI memetakan lima anomali pendidikan yang membuat Jawa Barat berada di ambang krisis:
- Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Tertinggi Nasional
Jawa Barat mencatat 616.080 anak tidak bersekolah, jauh melampaui provinsi besar lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. - Kekerasan dan Perundungan Merajalela
Termasuk kekerasan seksual, Jabar berada di posisi tiga besar nasional dalam kasus kekerasan di lingkungan sekolah. - Tawuran Pelajar Tak Terkendali
Tawuran tercatat terjadi di 41 desa/kelurahan, mencerminkan kegagalan pendidikan karakter. - Intoleransi dan Persekusi Pelajar Minoritas
Ujaran kebencian dan intimidasi terhadap pelajar beda keyakinan marak di sekolah-sekolah Jabar. - Skandal Penahanan Ijazah
JPPI menerima 612 pengaduan aktif terkait ijazah yang ditahan pihak sekolah, yang hingga kini belum diselesaikan pemerintah provinsi.
Sikap Tertutup dan Anti-Kritik
Ubaid juga menyoroti sikap birokrasi Dedi Mulyadi yang cenderung eksklusif dan alergi terhadap kritik. JPPI bahkan menyebut adanya upaya pembungkaman suara publik melalui pengerahan buzzer digital.
“Ini bukan kebijakan pribadi gubernur atau kepala dinas. Ini kebijakan publik yang harus partisipatif!” tandasnya.
Empat Rekomendasi Strategis
JPPI mendesak evaluasi total dan menyarankan langkah konkret:
- Hentikan pola kepemimpinan tunggal – buka ruang kolaborasi lintas sektor.
- Libatkan publik dalam perumusan kebijakan.
- Terbuka terhadap kritik konstruktif.
- Dorong Kemendikdasmen turun tangan mengoreksi arah kebijakan Jabar.
Nasib Anak-anak Jadi Taruhan
“Kalau terus begini, masa depan anak-anak Jawa Barat yang jadi korban,” tutup Ubaid.***