Capaian 10 Program Walikota Depok Sudah Mencapai 90 Persen
BERIMBANG.COM, Depok – Walikota Depok, KH Muhammad Idris bersama Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna hingga tahun 2019 menargetkan capaian 10 program dalam janji kampanye, capaian program sudah hampir mencapai 90 persen.
Diantaranya termasuk pembangunan RSUD diwilayah timur , untuk konstruksinya akan dilaksanakan ditahun 2020, dan alun-alun kota ditahun 2020 sudah dapat digunakan, termasuk juga penyelesaian persoalan guru Honor.
“Untuk gaji guru honor SMPN yang sudah 10 tahun dan S1, ditahun 2019 sudah mendekati 4 juta yang sebelumnya hanya 1 sampai 2 juta, dan untuk guru honor SDN masih dibawah 4 juta. Persoalan itu bisa selesai namun yang belum selesai terus kita selesaikan”, ungkap Idris saat menjadi Nara sumber acara Ngopi Bareng bersama Sekber Wartawan Depok dikantor Sekber Wartawan GDC (8/3).
Selain itu lanjut Idris, pemerintah akan menyelesaikan taman terpadu disetiap Kelurahan, termasuk penyediaan kios los UMKM. kedua hal ini mudah-mudahan bisa diselesaikan ditahun 2021, ini target 10 persen yang belum sepenuhnya terealisasi,
“saat ini baru hampir sekitar 80 persen dan ditahun 2019 mudah -mudahan bisa meningkat”,lanjut Idris.
Dikatakan Idris selain program unggulan, pemerintah kota Depok semasa kepemimpinannya terus berupaya menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dikota Depok ,seperti permasalahan kemacetan, permasalahan sampah dan permasalahan kependudukan, menurut Idris migrasi saat ini relatif lebih tinggi dibanding DKI.
“hal ini permasalahan yang akan kita ungkapkan ditahun 2020 dan diharapkan bisa kita selesaikan semua permasalah ini, ujar Idris.
Menurut Idris yang paling berat adalah permasalahan kemacetan, karena pertumbuhan kepadatan kendaraan dan kepadatan penduduk lebih tinggi, tidak seimbang dengan perbaikan perencanaan pembangunan jalan saat ini.
“Titik permasalahan dari kemacetan ini adalah pelebaran jalan yang belum terlaksana namun sudah dibangun jalan tol tanpa diiringi pembangunan jalan pendamping”,kata Idris.
Untuk sementara hal ini masih menjadi kendala, karena pembangunan untuk jalan jalan protokol ataupun jalan tol dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi , sementara pembangunan jalan pengganti diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
“Belum selesai rekayasa untuk pembangunan jalan pendamping ini,jalur tol sudah dibuka”, ungkap Idris.
Idris Berharap di tahun 2020 mendatang untuk permasalahan pembangunan jalan yang mengakibatkan kemacetan saat ini dapat tuntas dan sudah dapat digunakan oleh masyarakat Depok, papar Idris. (Iik).
